situs slot 2018

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Menko Airlangga Dorong AWS Dukung Pembangunan SDM di Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan ekonomi dunia ke depan. Salah satunya diupayakan melalui pertemuan dengan delegasi dari Amazon Web Services (AWS) di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Airlangga menilai, pembangunan SDM sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar AWS dapat membangun pusat pendidikan di Indonesia.

"Dukungan AWS dalam capacity buildingSDM Indonesia tentunya akan membawa manfaat besar bagi kedua pihak," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (16/11).

"Pemerintah Indonesia juga menawarkan AWS untuk melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang difokuskan pada ekonomi digital guna mendukung transformasi digital di Indonesia," imbuh Airlangga.

Di sisi lain, Vice President for Global Public Policy AWS, Michael Punke, pun menyambut baik himbauan yang disampaikan oleh Airlangga. Terlebih, beberapa perusahaan di Indonesia telah menggunakan jasa AWS,

"AWS berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital Indonesia dengan membangun dan mengoperasikan Pusat Data di Indonesia (untuk kawasan Asia Pasifik), dengan investasi sebesar US miliar dalam periode 15 tahun ke depan," paparnya.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Ketua Komisi I DPR RI, Sesmenko Perekonomian, Ketua Umum KADIN, Wakil Ketua III KADIN Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Internasional, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Sementara Michael Punke didampingi oleh Head of Public Policy Asia Pacific & Japan AWS, dan Head of of Public Policy Indonesia AWS.

Orde Langit

Bahlil Ajak Australia Kembangkan Ekosistem Baterai Listrik******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengajak pemerintah AustraliaBarat berkolaborasi untuk mendukung hilirisasi dan energi baru terbarukan untuk pengembangan ekosistem industri baterai listrik di Indonesia.

Hal itu ia ungkapkan saat dengan Sekretaris Parlemen Negara Bagian Australia Barat Jessica Jane Shaw di Nusa Dua, Bali (13/11).

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia berkomitmen mendorong investasi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik yang terintegrasi.

Bahlil menyebut Indonesia tidak memiliki bahan mineral lithium yang merupakan salah satu bahan baku baterai.

Namun, kata dia, Indonesia memiliki pasar yang besar dalam industri kendaraan listrik dengan pemain-pemain global besar yang sudah berinvestasi seperti LG, Foxconn, CATL.

"Ini merupakan sebuah peluang besar yang dapat dijajaki antara Indonesia dengan Australia dengan konsep saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan perekonomian kedua negara," ujar Bahlil melalui keterangan resmi.

Sementara itu, Jessica mengatakan Australia memiliki 50 persen cadangan lithium dunia. Menurutnya, letak geografis kedua negara yang strategis dapat memudahkan Indonesia untuk memperoleh lithium dari Australia.

Oleh karena itu, kedua negara bisa bersinergi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

"Seperti Indonesia, pemerintah Australia juga memiliki ketertarikan dalam hal hilirisasi. Sehingga, ada peluang untuk melakukan kolaborasi dan sharing knowledge antara kedua negara," ujar Jessica.

Menindaklanjuti pertemuan ini, Kementerian Investasi/BKPM akan membentuk tim khusus untuk mengeksplorasi peluang kerja sama Indonesia dengan Australia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi super kelahiran kembali

Anggaran Jalur Sepeda DKI Jakarta Dihapus Tahun Depan******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus anggaran jalur sepedamulai tahun depan. Hal ini sudah disepakati bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan kesepakatan penghapusan anggaran jalur sepeda itu diambil dalam rapat antara Komisi B dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu di Bogor.

"Ya, akhirnya di dalam rapat disetujui," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (16/11).

Rencana pembangunan jalur sepeda itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026 yang disusun mantan Gubernur Anies Baswedan sebelum lengser.

Dalam RPD itu Anies mencantumkan target jalur sepeda di Jakarta pada 2026 mencapai 535,68 kilometer.

"Kita mempertanyakan awalnya, itu bagaimana kok mau perpanjang lagi, sedangkan yang ada aja enggak terurus," kata Gilbert.

"Yang menempati sepeda motor sama starling (tukang kopi keliling), terus sekarang kalian mau perpanjang, ya mereka enggak jawab dong, kalau gitu hapus saja," ujarnya.

Awalnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Di samping itu, DKI juga berencana mengajukan anggaran Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda secara menyeluruh.

"Katanya mau dikaji dulu. Apanya yang mau dikaji, orang kita bisa melihat kasat mata kok," papar dia.

Gilbert berdalih bahwa DPRD tak anti dengan pembangunan jalur sepeda. Namun demikian, menurutnya saat ini jalur sepeda bukan suatu prioritas pembangunan di Jakarta.

Menurut dia saat ini yang harus jadi fokus utama Pemprov DKI adalah membenahi transportasi publik. Pasalnya, selama ini juga masih belum banyak orang yang menggunakan jalur sepeda.

"Kita tidak menentang itu, tapi jangan itu yang prioritas, kemudian itu enggak berfungsi. Itu aja persoalannya. Tidak ada yang menentang itu dibangun nanti, tapi jangan juga dipaksakan sekarang," ungkap Gilbert.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda tahun 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hal ini diputuskan atas saran sejumlah anggota dewan.

Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar. Namun, anggaran itu akhirnya dinolkan.

[Gambas:Video CNN]

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Reinkarnasi terlarang

Mowilex Pamerkan Kanopi Tenaga Surya di G20******

PT Mowilex Indonesia, produsen cat, memamerkan kanopi tenaga suryauntuk mengurangi emisi karbon. Hal ini sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap komitmen pemerintah menuju net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Kanopi tenaga surya diperkenalkan bersamaan dengan berjalannya rangkaian Presidensi G20 di Bali karena climate change memang menjadi salah satu pembahasan penting di acara tingkat dunia tersebut.

Sebelumnya, perusahaan juga telah meluncurkan cat premium dan pelapis kayu tanpa karbon atau nol karbon.

"ACE akan terus berinvestasi di Indonesia lewat Mowilex, karena management (Mowilex) dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam industri cat, dimana Mowilex bukan hanya menjadi yang terdepan dalam inovasi produk, juga keberlanjutan terhadap lingkungan," ujar Chairman of Asia Coatings Enterprises Pte. Ltd Reza Safavi kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11)

Diharapkan Mowilex bisa memperluas pasar dan menjadi salah satu mitra pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengusung konsep green city.

"ACE juga akan terus berinvestasi lewat Mowilex dan mendukung pemerintah dan terbuka jika pemerintah membutuhkan dukungan, serta partisipasi Mowilex dalam pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan, dimana dirancang untuk menjadi kota ramah lingkungan," jelasnya.

Meski demikian, Reza enggan menyebutkan berapa nilai investasi yang diberikan ke Mowilex. Dia mengatakan bukan masalah investasi, tetapi bagaimana dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengurangan emisi karbon.

"Kami berinvestasi kepada Mowilex ini bukan hanya soal finansial semata, tapi bagaimana sebuah perusahaan dapat menjawab tantangan global seperti yang ada di G20 Bali 2022, di mana salah satunya sedang Mowilex lakukan, yaitu menggunakan solar panel sebagai bentuk pengurangan emisi karbon dan transisi energi terbarukan," terang dia.

Saat ini, kanopi tenaga surya telah diimplementasikan oleh Mowilex di kantor pusatnya di Jakarta. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi emisi karbon setidaknya 30 persen dari yang biasanya digunakan perusahaan.

"Proyek ini membantu Mowilex mengurangi jejak karbonnya secara permanen, mencapai 30 persen di kantor pusatnya saja. Kami bangga ikut memajukan tujuan energi bersih Indonesia, dengan memangkas emisi pada sumbernya, dibanding hanya mengandalkan kompensasi karbon (carbon offsets)," kata CEO PT Mowilex Indonesia Niko Safavi.

Sebagai perusahaan manufaktur cat dengan sertifikasi netral karbon pertama di Indonesia sejak 2019, peluncuran kanopi tenaga surya adalah komitmen awal Mowilex melakukan pengurangan jejak karbon melalui transisi menggunakan energi bersih.

Selain itu, Mowilex juga mendukung sejumlah proyek yang sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.

Termasuk, inisiatif yang mempromosikan energi terbarukan, keanekaragaman hayati, dan pengembangan komunitas yang bertanggung jawab.

[Gambas:Video CNN]

Supermarket benteng saya

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]