erek erek wasit

Sistem guru pengalaman profesional

Peternak Demo, Protes Harga Ayam 'Kemurahan'******

Peternak unggas UMKM mandiri mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka. Sebab, harga ayamhidup di tingkat peternak terlalu murah, yakni Rp18 ribu-Rp19 ribu per kilogram (kg).

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan padahal harga ayam hidup sesuai acuan pemerintah (HAP) menurut aturan Badan Pangan Nasional (BPN) ialah Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg.

"Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi," terang Alvino saat unjuk rasa di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (13/12).

Menurut aturan tersebut pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai pelaku usaha peternak mandiri dan koperasi. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai industri. Namun, kenyataannya, peternak mandiri saat ini hanya memegang peranan 20 persen.

Oleh karena itu, peternak meminta Kementerian Koordinator Perekonomian mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kemenko Perekonomian juga diminta membuat draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras.

Mereka juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi terkait dugaan kartelisasi dan monopoli di bidang perunggasan.

"Kalau memang tidak ada kartelisasi atau monopoli, kenapa industri semakin untung sedangkan peternak rakyat semakin buntung?" kata Alvian.

Peternak juga mengeluhkan harga pakan yang naik 20 persen dari Rp7.500 ke Rp9.000 per kg.

"Dulu harga pakan naik dengan alasan jagung. Jagung naik, harga pakan naik. Begitu harga jagung turun sejak beberapa bulan lalu, harga pakan sampai sekarang belum turun juga," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Pesanan dari Barat Turun, 1.200 Perusahaan di Vietnam PHK Ribuan Buruh******

Puluhan ribuburuhdi Vietnamterkena PHKdan setengah juta lainnya harus dikurangi jam kerjanya akibat menurunnya pesanan dari negara Barat.

Salah satu kasus PHK menimpa Phan Thi Nhieu yang telah menghabiskan satu dekade waktunya bekerja merakit sepatu merek dunia seperti Timberland dan K-Swiss.

Awal bulan lalu, Nhieu yang berusia 31 tahun dan tinggal di kamar berukuran 9 meter persegi di Ho Chi Minh bersama dua putra dan suaminya diberi tahu bahwa dia tidak lagi dibutuhkan di Ty. Hung Company, pembuat sepatu Taiwan yang memasok merek besar Barat.

Kabar itu membuatnya sangat terkejut dan bahkan takut. Ia menangis. Pasalnya, kabar itu membuat ia tidak bisa lagi menghasilkan pendapatan bulanan US0 yang selama ini dinikmatinya.

Tapi apa daya, ia tak bisa berbuat apa-apa.  Ia hanya mendapatkan pesangon dua bulan.

Sekarang, praktis ia hanya  mengandalkan pesangon itu untuk bertahan hidup, Nhieu harus memberi makan keluarganya beberapa dolar sehari, dan anak-anaknya berjuang untuk mendapatkan cukup makan.

[Gambas:Video CNN]

"Kami tidak memiliki siapa pun untuk membantu kami. Saya harus membantu kami melalui ini sendiri," katanya.

Kasus PHK yang menimpa Nhieu itu bukan yang pertama. Data Konfederasi Umum Perburuhan Vietnam, sejak September tahun ini, sudah ada 1.200 perusahaan di Vietnam yang sebagian besar bergerak di sektor garmen, alas kaki dan furnitur, elektronik yang memecat karyawan dan memotong jam kerja karyawan karena masalah sama.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Sementara laporan lain mengatakan investor asing terbesar Vietnam, Samsung Electronics, telah mulai mengurangi produksi ponsel pintarnya di pabrik-pabrik di utara.

Dibandingkan dengan tahun lalu di mana covid masih merajalela, pesanan memang turun 30-40 persen dari Amerika Serikat dan 60 persen dari Eropa.

Penurunan terjadi akibat lonjakan inflasi yang melanda di negara tersebut. 

Karena masalah itu, lebih dari 470 ribu pekerja telah dipangkas jam kerjanya dalam empat bulan terakhir tahun ini  dan 40 ribu lainnya terkena PHK.

Konfederasi menyebut sekitar 30 ribu pekerja dari 40 ribu tersebut adalah wanita berusia 35 tahun atau lebih.

Sementara itu salah satu pekerja menyebut kondisi perusahaan dan pemecatan buruh sekarang ini lebih suram daripada selama pandemi covid-19.

Saat covid, pekerja masih dibantu sumbangan makanan.

"Tidak mudah mencari pekerjaan baru seperti dulu (setelah pandemi)," kata Nguyen Thi Thom (35) yang di-PHK dari perusahaan garmen Korea Selatan yang membuat pakaian untuk raksasa ritel AS Walmart.

Sejak terkena PHK, Thom yang memiliki tiga anak kecil menghabiskan hari-harinya di jalan-jalan di distrik pinggiran Ho Chi Minh, menjual mie kering, saus udang, dan jeruk kepada orang yang lewat.

Dewa Bela Diri Syura

MTI: Subsidi Motor Listrik untuk Ojol Kurang Tepat******

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan ojek online(ojol) sebagai penerima subsidi motor listrik kurang tepat.

Ketua MTI Pusat Tory Darmantoro menegaskan rencana pemerintah salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres Nomor 7 Tahun 2022, sangat jelas bahwa yang disasar peraturan tersebut adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah," ujar Damantoro dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Saat ini, ekosistem transportasi Indonesia didominasi kendaraan pribadi sebesar 80 persen - 90 persen dibandingkan angkutan umum. Pada akhirnya kemacetan, pemborosan BBM, pembengkakan subsidi, dan polusi udara perkotaan terus meningkat.

"Angkutan onlineterutama sepeda motor yang akan diprioritaskan mendapat subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel," jelas Darmantoro.

"Bahkan sampai saat ini menurut undang-undang, sepeda motor bukan angkutan umum dikarenakan isu keselamatan yang tingkat fatalitasnya tinggi ketika terjadi kecelakaan dan belum adanya pengaturan perannya dalam tatanan transportasi nasional," sambungnya.

MTI menganggap penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi di Indonesia merupakan anomali sistem transportasi. Anomali ini malah menjadi kewajaran, ditambah adanya celah regulasi yang dimanfaatkan pengusaha untuk menciptakan angkutan online berbasis teknologi.

Darmantoro meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM lebih baik mendukung subsidi infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian baterai, tempat penukaran baterai, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

"Subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencapai triliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan," tegasnya.

Hingga saat ini belum ada kejelasan soal anggaran subsidi motor listrik meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut pemerintah sedang menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyebut pemerintah akan memprioritaskan ojek online (ojol) sebagai penerima subsidi kendaraan listrik.

Di lain sisi, Arifin mengusulkan besaran subsidi motor listrik mencapai Rp7,5 juta per unit. Besaran itu mempertimbangkan mahalnya harga baterai.

"Biaya untuk konversi (motor listrik) itu kan Rp15 juta, yang paling mahal itu Rp7,5 juta baterainya. Jadi bisa enggak nih baterainya dipikirkan untuk 'digendong' biar separuh harganya," jelasnya kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12).

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Kadin Jatim Minta Pemerintah Percepat Penerbitan PMK Cukai Tembakau******

KADIN Jawa Timur meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kebijakan Cukai Hasil Tembakau(CHT) yang berlaku tahun depan.

Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan belum adanya aturan jelas yang mengatur detail tarif CHT ini menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha.

"Cukai rokok mengalami kenaikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin memberatkan para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT). Ditambah lagi, saat ini aturan baku mengenai tarif tidak kunjung diterbitkan. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha," kata Adik, Jumat (9/12).

Menurutnya, ketidakjelasan ini menjadi masalah bagi pengusaha yang juga terbebani dengan kenaikan cukai yang tinggi. Pasalnya hal ini akan berimbas pada rantai pasok produk tembakau.

"Terlebih pada perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki stok pita cukai, mereka harus menghentikan operasinya sampai waktu yang tidak diketahui. Ini menciptakan ketidakpastian usaha." ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan pandangannya terhadap penetapan kenaikan cukai dua tahun yang ditetapkan Pemerintah.

"Kami menghargai langkah Pemerintah yang pada tahun ini menetapkan angka kenaikan cukai untuk dua tahun, dengan harapan bahwa ini akan memberikan proyeksi usaha yang lebih baik," ujarnya.

Namun, Pemerintah perlu melihatnya dengan lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir, IHT sudah mengalami tekanan berat, dan hal ini diperburuk dengan adanya pihak-pihak tidak resmi yang turut masuk di dalam industri tembakau dengan melakukan peredaran rokok illegal dengan jumlah yang kian meningkat.

"Mereka ini tidak membayar cukai dan bisa bergerak bebas" kata dia.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Sulami Bahar berharap pemerintah dapat lebih mendukung pelaku usaha resmi di IHT dengan menerapkan peraturan yang jelas dan transparan.

"Perusahaan rokok sudah banyak ditempa dengan berbagai tekanan, seperti tarif cukai dan rokok illegal. Angka kenaikan 10 persen selama dua tahun ke depan dirasa tinggi bagi kami, apalagi di waktu yang sama kami harus bersaing dengan keberadaan rokok illegal yang beredar marak di pasar," kata Sulami.

"Kami khawatir kalau industri ditekan terus-menerus seperti ini mereka akan menutup pabriknya atau yang terburuk mereka beramai-ramai akan beralih ke rokok ilegal yang pada kenyataannya selama ini diberi karpet merah oleh pemerintah" tambahnya.

Sulami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha resmi IHT.

"Dan saat ini banyak pelaku industri yang terpaksa memberhentikan operasi karena tidak memiliki kejelasan tersebut," ucapnya.

Owner PT Surya Hutama Anugerah Sandee Surya yang juga menjabat sebagai Divisi Kepemerintahan Asosiasi Pengusaha Vapor Indonesia (APVI) mengaku kecewa dengan penundaan keputusan PMK.

"Ini merepotkan karena kami telah menyusun planning dan sekarang belum boleh melakukan pengajian P3C, ya memang menjadi sulit. Karena dengan lambatnya keputusan tersebut, maka berdampak pada konsep menjadi terhenti dan akhirnya harus dimundurkan," ujar Sandee.

Sandee menambahkan kenaikan cukai untuk industri vape pada 2023 telah diputuskan sebesar 15 persen. Padahal tahun lalu sudah ada kenaikan sebesar 17,5 persen. Dengan kenaikan ini, ia menyebut industri vape mengalami kondisi yang berat.

"Kami rasa dengan adanya kenaikan itu sudah berat, sekarang malah ada penundaan lagi, jadi segera diputuskan saja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal pribadi dari dunia lain

Eks Bos Kripto FTX Sam Bankman******

Eks bos kripto FTX Sam Bankman-Fried ditangkap Polisi Bahama pada Senin (12/12). Penangkapan dilakukan setelah jaksa penuntut AS mengajukan tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried.

Mengutip Reuters, juru bicara kantor Kejaksaan AS di Manhattan mengonfirmasi penangkapan Bankman-Fried tersebut di Bahama. Namun, dia menolak untuk mengomentari kabar tuduhan pidana yang dilayangkan kepada eks bos kripto FTX tersebut.

"Sebagai hasil dari pemberitahuan yang diterima dan materi yang diberikan di dalamnya, Kejaksaan Agung dianggap pantas untuk meminta penangkapan SBF dan menahannya sesuai UU ekstradisi negara kita," kata Jaksa Agung Kejaksaan Bahama Ryan Pinder.

Sebelumnya, FTX yang berbasis di Bahama mengajukan pailit pada Jumat, 11 November lalu setelah penarikan dana besar-besaran awal pekan. Bankman-Fried juga mengajukan mundur dari jabatannya sebagai CEO FTX.

Namun, ia membantah telah melakukan transfer US miliar. "Kami tidak diam-diam mentransfer. Kami memiliki pelabelan internal yang membingungkan dan salah membacanya," terang Bankman-Fried saat itu.

Otoritas di Bahama langsung membekukan aset FTX sehari sebelum bursa kripto FTX mengajukan kebangkrutan. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Bahama untuk penunjukan likuidator sementara FTX.

Eks Bos FTX itu bisa menghadapi sejumlah tuntutan potensial, baik perdata maupun pidana. Selain itu, ia juga berpeluang menerima tuntutan pribadi dari jutaan kreditur FTX yang merugi.

Richard Levin selaku pengacara di firma hukum Nelson Mullins mengatakan ada tiga ancaman hukum berbeda dan mungkin akan dijatuhkan bersamaan terhadap Bankman-Fried.

Pertama, potensi ancaman hukuman tindakan kriminal yang dilayangkan Departemen Kehakiman AS untuk potensi pelanggaran pidana terhadap undang-undang sekuritas hingga undang-undang penipuan bank.

Kedua, di luar tuntutan pidana, Bankman-Fried berpotensi menghadapi tindakan penegakan sipil. Menurut Levin, Securities Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bisa memproses tuntutan kerugian sipil tersebut.

"Di tingkat ketiga, ada juga banyak class actionyang bisa dibawa, jadi ada beberapa tingkat paparan potensial untuk para eksekutif yang terlibat dengan FTX," pungkasnya kepada CNBC International, Senin (5/12).

[Gambas:Video CNN]

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Jokowi Suntik Modal Garuda Rp1 T******

Pemerintah resmi menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk senilai Rp1 triliun.

Penambahan PMN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022.

Sesuai Pasal 2 (2) beleid itu, penambahan PMN berasal dari konversi investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada maskapai pelat merah tersebut dalam bentuk obligasi wajib konversi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam perubahan postur dan rincian APBN 2020.

Dalam pertimbangan beleid itu, Jokowi menerangkan penyelesaian investasi pemerintah dalam rangka PEN sesuai perjanjian perdamaian yang disahkan melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.SusPKPLJ 12O21lPN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1454 K/ Pdt.Sus-Pailitl 2C22 tanggal 26 September 2022.

Penyelesaian investasi pemerintah melalui penambahan PMN itu dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan.

Tahun ini, pemerintah menyuntikkan PMN sebesar Rp7,5 triliun kepada Garuda Indonesia. Modal disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan ke depan.

[Gambas:Video CNN]