paito 5d saigontoto

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Harga Emas Antam Stagnan di Rp1,06 Juta per Gram Hari Ini******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,060 juta per gram pada Senin (15/5) pagi. Harga emasterpantau stagnan dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga tidak ada perubahan dari perdagangan sebelumnya sebesar Rp956 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp580 ribu, 2 gram Rp2,06 juta, 3 gram Rp3,06 juta, 5 gram Rp5,07 juta, 10 gram Rp10,09 juta, 25 gram Rp25,11 juta, dan 50 gram Rp50,14 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,01 persen menjadi US.019 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga menguat 4,15 persen ke US.014 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas melemah hari ini.

Lihat Juga : Mentan soal Flu Babi Afrika di Batam: Isolasi Total-Intervensi Vaksin

Menurutnya, pergerakan harga emas bakal tertekan oleh penguatan dolar AS yang kembali menguat setelah data sentimen konsumen menunjukkan kenaikan pada ekspektasi inflasi jangka panjang dan memicu kenaikan imbal hasil obligasi Negeri Paman Sam tersebut.

"Gubernur the Fed Michelle Bowman juga memberikan pernyataan hawkish akan kemungkinan kenaikan suku bunga selanjutnya oleh the Fed yang menambah tekanan ke harga emas," kata dia kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.000 per troy ons dan resistance US.030 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan.Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga : Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga : Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Monitoring penyaluran pupuk subsidi masih lemah

Kendalikan dunia

Impor RI dari Israel Melesat 80 Persen Jadi Rp708 M di 2022******

Indonesia tidak mau mengakui Israelsebagai suatu negara di Dunia. Namun, ternyata masih membutuhkan sejumlah barang dan mengimpor dari negara tersebut.

Hal ini tercermin dari masih adanya hubungan dagang dengan Israel. Bahkan, setiap tahunnya Indonesia mengimpor sejumlah barang dari Israel dengan nilai mencapai juta dolar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima CNNIndonesia.com, pada April 2023 ini saja nilai impor dari Israel mencapai US,19 juta. Meski mengalami penurunan dibandingkan April 2022 maupun Maret 2023, tapi jumlahnya tetap besar.

Sedangkan, sepanjang 2022 lalu mencapai US,8 juta, atau meningkat 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year/yoy). Beberapa komoditas yang diimpor adalah alat pemanas dan pendingin, penerima sinyal, mesin dan alat listrik pada tahun lalu.

Setidaknya ada 11 komoditas lebih yang dibutuhkan Indonesia dari Israel. Komoditas yang paling besar di impor pada April 2023 adalah pelat, tongkat, ujung dan sejenisnya untuk perkakas dengan nilai US9,18 ribu.

Kedua, ada komoditas bromida dari natrium atau kalium senilai US7,35 ribu. Naik dibandingkan nilai impor Maret 2023 yang sebesar US4,9 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Ketiga, komoditas konduktor listrik yang belum dipasang dan tidak digunakan untuk telekomunikasi, karet, plastik/kertas senilai US2,91 ribu.

Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel. Namun, masih memiliki hubungan dagang, hingga pariwisata.

Bahkan, Indonesia sudah tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara sejak Tel Aviv tersebut mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara berdaulat pada 1948.

Menantikan kedatangan Anda kembali

Kereta Bandara Kualanamu Bakal Diperpanjang Sampai Binjai******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengoperasian kereta dari Bandara Internasional Kualanamu bakal diperpanjang hingga ke Stasiun Binjai.

Saat ini, kereta bandara dari Bandara Internasional Kualanamu sudah beroperasi hingga Stasiun Medan. Dengan diperpanjang hingga Stasiun Binjai, maka akan ada penambahan perjalanan sepanjang 23 km.

"Kami ingin memberikan kesempatan saudara kita yang di Binjai bisa langsung ke Bandara menggunakan kereta. InsyaAllah bisa kita laksanakan di Desember ini," ujar Menhub dalam keterangan, Rabu (17/5).

"Kita ingin memastikan fasilitas angkutan massal komuter di kota Medan dan sekitarnya ada peningkatan agar penggunanya juga semakin meningkat dan memberikan kemudahan bermobilitas masyarakat di Medan dan sekitarnya," imbuhnya.

Selain kereta bandara, untuk mendorong transportasi massal perkotaan, Menhub mengatakan, ke depan akan dioperasikan pula kereta api dari Stasiun Binjai-Stasiun Besitang hingga Stasiun Sei Sirah sepanjang 88,55 km.

Kereta tersebut akan melewati sembilan stasiun antara lain Stasiun Binjai, Kuala Bingai, Stabat, Tanjung Selamat, Tanjung Pura, Gebat, Pangkalan Brandan, Besitang, juga Sei Sirah, dengan total waktu tempuh kurang lebih 2 jam 38 menit serta kapasitas lintasan 65 kereta dan 530 orang per hari.

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Produk UMKM Binaan PLN Laris di KTT ASEAN: Diborong Erick hingga Sandi******

Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT PLN (Persero) laris manis pada gelaran Small-Medium Enterprises (SMEs) Hub yang merupakan rangkaian kegiatan pendukung dari KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.

Produk-produk berupa kerajinan tangan, kopi, tenun, hingga souvenir dari binaan Rumah BUMN Bajawa dan Rumah BUMN Ende ini diborong para pembeli, termasuk sederet menteri.

Mulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo. Mereka antusias mencoba dan membeli beragam produk unggulan yang telah tembus pasar internasional tersebut.

Terkait gelaran ini, Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Menurutnya, kehadiran UMKM merupakan ujung tombak dari fondasi perekonomian Indonesia.

"UMKM itu ujung tombak dari fondasi ekonomi kita, tetapi mereka tidak mungkin dilepas sendiri. Karena itu kita di BUMN fokus untuk bersinergi dengan semua kementerian dan pemerintah daerah untuk pembiayaan, pembinaan, dan menciptakan pasar," kata Erick.

Untuk itu, Erick mengatakan, Kementerian BUMN bersinergi dengan berbagai pihak terus melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar naik kelas. Di antaranya, melalui berbagai program seperti kredit usaha rakyat (KUR), Rumah BUMN dan lainnya.

"Ini bukti nyata bahwa memang kita hadir, tetapi pembiayaan nggak cukup kalau tidak ada pendampingan. Banyak kementerian, ada Kemenpora, Pak Teten (Kementerian Koperasi dan UMKM), kami dari BUMN, Kementerian Perdagangan juga mendampingi mereka supaya kualitasnya lebih bagus," ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno menjadi salah satu menteri yang turut membeli produk UMKM binaan PLN dalam acara side event KTT ASEAN 2023, SMEs Hub. (Foto: Arsip PLN).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, KTT ASEAN ke-42 menjadi salah satu ajang untuk mendukung pengembangan UMKM serta mengenalkan berbagai produknya lebih luas.

Menurut dia, hal ini membuktikan PLN tak hanya berkomitmen pada kelistrikan tetapi juga memberikan dukungan bagi UMKM untuk bisa mandiri secara ekonomi.

"Ajang KTT ASEAN ini juga menjadi momentum promosi produk UMKM lokal binaan PLN untuk terus berkembang dan memasarkan produknya sehingga bisa dikenal lebih luas tak hanya nasional tetapi juga global," ujar Darmawan

Darmawan menjelaskan, pelaku UMKM yang terlibat juga telah melalui kurasi yang ketat. Sehingga, dia memastikan UMKM binaan PLN yang tampil dalam gelaran KTT ASEAN mempunyai produk yang berdaya saing.

"Tentunya kami turut berbangga produk UMKM binaan kami bisa berkontribusi dalam side event KTT ASEAN. UMKM yang kami bawa ke Labuan Bajo ini sudah kami kurasi dan merupakan UMKM yang memiliki produk berdaya saing tinggi sehingga dapat hadir dalam event sebesar ini," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN akan terus melanjutkan komitmennya dalam pengembangan UMKM yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat. Upaya PLN ini merupakan komitmen perseroan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"PLN akan terus memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Kami harap dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar," kata Darmawan.

Selain itu, PLN juga telah menyediakan wadah khusus bagi pelaku UMKM melalui fitur marketplace dalam aplikasi PLN Mobile. Fitur ini merupakan inovasi dari PLN untuk pelaku UMKM agar dapat memasarkan serta mempromosikan produknya secara digital. Melalui fitur ini, PLN mengakselerasi pengembangan UMKM.

"Dengan jumlah downloader yang kini mencapai lebih dari 39 juta, PLN Mobile dapat menjadi pasar yang sangat potensial bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara digital," pungkas Darmawan.

Penjahat menjadi dewa

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.