voucher traveloka

cara beli hp cicilan di shopee 655Jutaan kata 30544Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher traveloka》

PN Jepara vonis 7 bulan penjara aktivis lingkungan Karimunjawa******

Sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Jepara (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, Kamis, menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta atau subsider 1 bulan terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam sidang di PN Jepara dengan agenda putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona dan dua hakim anggota masing-masing Joko Ciptano dan Yusuf Sembiring.

"Terdakwa Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu," kata Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri di Jepara.

Terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan ketentuan denda itu tidak dibayar maka digantikan kurungan penjara selama 1 bulan.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan daripada jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Daniel dihukum 10 bulan penjara sekaligus denda Rp5 juta karena melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa telepon selular milik terdakwa serta akun Facebook terdakwa juga dimusnahkan.

Tim penasihat hukum Daniel mengutuk keras putusan majelis hakim ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

"Kami mengutuk keras majelis hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.sus/2024/PN.Jpa pada Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya," kata Sekar Banjaran Aji, salah satu penasihat hukum Daniel.

Menurut Sekar, putusan itu tidak mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, bertentangan dengan SKB tiga menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.

Ia juga meminta pihak berwenang mengusut majelis hakim yang mengadili Daniel dan memeriksa jajaran penyidik Unit I Krimsus Polres Jepara yang memproses kasus ini.

Baca juga: Aktivis lingkungan Greta Thunberg diinterupsi saat berbicara Palestina
Baca juga: Aktivis lingkungan Polewali Mandar lepasliarkan ratusan anak penyu

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan bahwa putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.

Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Putusan bersalah ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk pembungkaman atas ekspresi daring yang akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena orang-orang yang kritis terhadap permasalahan bangsa malah dengan mudahnya dipidanakan.

"UU ITE yang sudah direvisi di awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.

Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel melakukan aksi solidaritas di depan Kantor PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.

Persidangan ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, yang kerap dikritik Daniel.

"Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya. Entah kesaksian atau bukti apalagi yang bisa membela Daniel bahwa aktivis lingkungan tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana," ujar Kasno, salah satu peserta aksi.

Sebelumnya, persidangan Daniel telah mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 8.700 orang telah menandatangani petisi yang menuntut Daniel segera dibebaskan di change.org.

Selain itu, 31 organisasi masyarakat sipil internasional telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama menuntut pembebasan Daniel dari segala tuntutan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Tak Tiru Malaysia Gratiskan Tol Mudik: Ganggu Investasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah tidak berencana mengikuti kebijakan Pemerintah Malaysia yang menggratiskan tarif tolsaat musim mudik lebaran.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Miftachul Munir mengatakan penggratisan tarif jalan tol akan membebani industri konstruksi. Padahal, industri itu memakai uang dari tarif tol untuk menutup biaya pembangunan.

"Industri konstruksi ini juga mereka memanfaatkan uang dari pinjaman, dari debt, yang tentunya di sana juga adacost of fund.Tentunya ini (tol gratis saat mudik) akan mengganggu iklim investasi," kata Munir dalam jumpa pers daring bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Selasa (2/4).

Dengan cara itu, pengguna jalan tol saat musim mudik tidak membayar tarif. Lalu pengguna jalan tol setelah musim mudik akan membayar tarif tol lebuh mahal dari biasanya.

"Penyesuaian tarif khusus ini tentunya yang akan membayar adalah pengguna yang berikutnya," ujar Munir.

Munir tak menutup kemungkinan suatu saat kebijakan tol gratis saat mudik diterapkan. Namun, ia menunggu kebijakan Menteri PUPR sebagai induk dari BPJT.

"Secara kajian kelayakannya akan kita tinjau apakah pengaruhnya nanti ke investasi, ke konsesinya, ataukah ke tarifnya," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menggratiskan jalan tol saat mudik Lebaran Idulfitri, 8-9 April 2024. Diskon berlaku untuk semua mobil pribadi, kecuali taksi.

Pemerintah Malaysia mengucurkan 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara Rp126,4 miliar (asumsi kurs Rp3.365 per ringgit Malaysia) untuk kebijakan itu.

Saat ini, Indonesia menerapkan diskon tarif jalan tol 20 persen saat mudik Lebaran Idulfitri. Diskon berlaku 3 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga 5 April 2024 pukul 05.00 WIB.

Diskon tol berlaku untuk kendaraan asal Gerbang Tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang melakukan transaksi keluar di Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.

Diskon juga berlaku saat arus balik pada 17 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga 19 April 2024 pukul 05.00 WIB. Kebijakan itu diterapkan bagi kendaraan asal Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang yang melakukan transaksi keluar di Gerbang Tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/sfr)

Hari Persandian dan pentingnya jaga ruang siber******

Jakarta (ANTARA) - Setiap tanggal 4 April kita memperingati Hari Persandian Indonesia, sebuah kesempatan untuk merayakan peran penting lembaga persandian dalam menjaga keamanan negara.

Sewaktu masih di Akademi Sandi Negara (Aksara) atau yang sekarang dikenal sebagai Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) diajarkan bagaimana beratnya perjuangan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati merintis, sampai akhirnya terbentuk Badan Persandian Negara pada tanggal 4 April 1946.

Sebelum menerima penugasan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mr. Amir Sjariffudin (saat itu) untuk mendirikan serta memimpin sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintahan, Roebiono adalah sosok yang awam dengan dunia persandian. Sebelumnya ia adalah seorang dokter yang berdinas di Kementerian Pertahanan Bagian-B (intelijen).

Tugas berat lainnya adalah membentuk serta membangun "dinas code" bersamaan dengan tugas membangun sistem kode sandi. Awal pembentukan dinas code dilakukan oleh Roebiono, dia dibantu oleh Lettu Santoso yang ditunjuknya sebagai kepala pendidikan persandian pada Desember 1946.

Dinas Code pada waktu itu juga dikenal sebagai Badan Persandian Negara, sebuah badan yang berlokasi di Yogyakarta dan memiliki kedudukan langsung di bawah Kementerian Pertahanan Bagian-V dengan tugas pokok mengelola persandian.

Selain mengembangkan sistem kode sandi, dinas code juga memiliki tugas untuk memecahkan pesan-pesan bersandi milik musuh serta melaksanakan tugas dinas kurir untuk memeriksa berita dari dalam serta luar negeri. Mungkin kita dahulu juga belum benar-benar bisa merdeka jika tidak ada persandian serta dinas code karena semua rencana operasi perang akan mudah sekali disadap oleh pihak musuh.

Dari dinas code itulah akhirnya terus berkembang, sehingga menjadi organisasi besar, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), setelah beberapa kali bertransformasi.

Ruang siber telah menjadi arena yang dinamis dan tidak terduga dengan berbagai ancaman yang terus berkembang. Dari serangan siber yang bertujuan merusak infrastruktur kritis hingga pencurian data dan penyebaran disinformasi, tantangan yang dihadapi dalam ruang siber makin kompleks dan mengkhawatirkan.

Ruang siber adalah domain virtual yang mencakup jaringan komputer, sistem informasi, perangkat lunak, dan data yang terhubung secara global. Dalam ruang siber ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik oleh individu, organisasi, maupun negara, seperti serangan siber, pencurian identitas, penyebaran disinformasi dan hoaks, kejahatan siber dan kriminalitas daring, perang informasi dan kebijakan, kerentanan infrastruktur kritis, serta perlindungan privasi dan data.

Ruang siber telah menjadi medan perang modern yang memperlihatkan kompleksitas dan keunikan tersendiri. Ancaman siber berkembang dengan cepat dan sering kali bersifat tak terlihat, mencakup serangan siber, pencurian data, propaganda daring, dan bahkan perangkat lunak jahat yang bertujuan untuk merusak infrastruktur kritis. Dalam menghadapi tantangan ini, persandian Indonesia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah.

Sudah banyak deretan lembaga pemerintahan serta swasta yang menjadi korban pencurian data, di antaranya 74 gigabita data Bank Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, 17.000 data akun Ditjen Pajak, 679.000 surat untuk Presiden Jokowi, 26 juta data Polri, 3,2 miliar data Peduli Lindungi, 2,3 juta data DPT 2014, 6 juta data pasien rumah sakit, dan 1,3 juta data eHAC.

Berikutnya 38 megabita data pengaduan KPAI, 26 juta data anggota Polri, 1,3 triliun data registrasi simcard, 36 juta data kendaraan bermotor, 272 juta data BPJS kesehatan, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 2 juta data foto dari BPJS, 34 juta data paspor, dan 6,9 juta data visa.

Selanjutnya 186 juta data KPU, 1 triliun data Kemendesa, 337 juta data disdukcapil, 6,8 juta data DPT Provinsi DKI, 1.64 terabita data dicuri dari situs Kemhan, 204,8 juta data DPT KPU, dan yang paling akhir adalah pencurian 380.000 data pelanggan Biznet & 154.000 pelanggan Biznet Gio yang disinyalir dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri.

Mengingat banyaknya kebocoran data tersebut, persandian memainkan peran yang sangat vital sebagai benteng terakhir dalam menjaga keamanan siber karena tidak ada sistem yang betul-betul kuat. Persandian berupa enkripsi akan memastikan bahwa data yang dikirimkan dan disimpan di lingkungan digital dilindungi dari akses yang tidak sah, sehingga jika terjadi pencurian data, pelaku tidak akan bisa membaca isi informasi di dalamnya.

Dengan menggunakan teknik persandian yang tepat, pesan atau data yang ditransmisikan melalui jaringan dapat diacak, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang untuk mencegah penyadapan. Memastikan kerahasiaan komunikasi dan persandian menjadi instrumen penting dalam menjaga kerahasiaan operasi, perencanaan strategis, dan pertukaran informasi rahasia pada militer dan intelijen yang tentunya akan membantu menjaga keunggulan strategis dan keamanan nasional suatu negara.

Selain enkripsi, salah satu bentuk persandian yang juga perlu dimanfaatkan adalah "digital signature" yang dapat disematkan pada dokumen digital yang akan menjamin otentitas dari dokumen digital. Dokumen digital yang sudah disematkan "digital signature" akan dapat diketahui dengan mudah jika dilakukan perubahan pada dokumen tersebut, sehingga tidak akan dapat disangkal apakah dokumen digital tersebut masih autentik atau sudah diubah.

Pada zaman yang serba digital ini kebutuhan "digital signature" akan sangat besar, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah terdapat cukup banyak penyelenggara sertifikat elektronik dan "digital signature". Hanya saja, pada era digital yang makin kompleks ini, ruang siber menjadi medan perang yang tak terlihat, meski sangat berpengaruh.

Di balik layar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia menjalankan peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan dalam ranah siber.

Sebagai lembaga strategis yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, kepemimpinan serta personel yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial karena tantangan dalam ruang siber makin kompleks dan beragam, sehingga BSSN memerlukan pemimpin serta personel yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

Pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.

BSSN juga bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan regulasi terkait dengan keamanan siber, sehingga pemimpin serta personel yang berkompeten diharapkan akan dapat merancang kebijakan yang efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman.

Pemimpin serta personel yang berkompeten dapat membangun kemitraan yang efisien dan saling menguntungkan karena keberhasilan BSSN dalam menjaga keamanan siber nasional juga bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Pemimpin serta personel yang berkompeten akan dapat memimpin program pelatihan, penelitian, dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan siber karena BSSN harus terus mengembangkan kapasitas teknis dan manusianya dalam bidang keamanan siber. Kepemimpinan serta personel yang kompeten dan efektif di BSSN akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga dan infrastruktur dari ancaman siber.

Dengan penuh rasa hormat, terima kasih disampaikan kepada seluruh pahlawan tanpa tanda jasa dalam bidang persandian serta ahli persandian yang bekerja keras di balik layar untuk melindungi negara kita.

Selamat Hari Persandian Nasional!
Dirgahayu Badan Siber dan Sandi Negara!
Bersama BSSN, kita jaga ruang siber menuju Indonesia Emas.


*) Dr. Pratama Persadha adalah Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

 

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：prediksi raja togel harian、tergacor hari ini、slot bonus tanpa to

Terkait：main airbet888、slot gacor 1、royalbet188、duta555 slot、slot gila gacor、kuy138 rtp、togelseratus、slot10k、erek97、cerislot

---

---

bab terbaru：situs slot paling gacor gampang menang（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02