situs slot gacor banyak bonus

Dunia suci pergi

daftar akun slot terbaru

Erick Thohir bantah PT Dirgantara Indonesia potong gaji karyawan******

Yang menggerogoti holding company sekadar untuk create project, itu yang saya harus 'sikat'

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah bahwa PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI melakukan pemotongan gaji karyawan.

Erick menyampaikan PTDI akan melakukan pembayaran gaji terhadap karyawan secara bertahap lantaran terdapat kekosongan kas, akibat klien belum melunasi tagihan.

"Tidak ada pemotongan dan sudah dibicarakan akan dibayar bertahap karena ada cash mis (cash mismatch), ada pembayaran yang enggak masuk tepat waktu," ujar Erick saat temu media di Jakarta, Selasa.

Menurut Erick, pihaknya sudah mendapat laporan dari PTDI mengenai keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai waktu dari klien, sehingga menyebabkan kekosongan kas perusahaan tersebut.

Erick mengatakan Kementerian BUMN akan turut membantu mengomunikasikan kepada pihak yang belum melunasi kewajibannya terhadap PTDI.

"Pasti kita bantu dong," kata Erick.

PTDI merupakan anggota holding BUMN DEFEND ID yang terdiri atas lima perusahaan di bidang industri pertahanan, yakni PT LEN Industri, sebagai induk, dan anggota PT Pindad, PTDI, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

Erick menyampaikan pihaknya akan lebih fokus dalam membenahi bisnis-bisnis dari perusahaan tersebut dan menutup yang tidak berfungsi.

"Yang menggerogoti holding companysekadar untuk create project, itu yang saya harus 'sikat'," ucap Erick.

Ia menegaskan pihaknya akan menindak tegas direksi-direksi BUMN yang melakukan penyelewengan. Hal ini sudah dibuktikan oleh Erick melalui berbagai pelaporan terhadap perusahaan BUMN yang melakukan pelanggaran seperti PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan ID Food.

"Jangan sampai direksi, bukan yang sekarang, meng-createsi vehicle-vehiclebaru hanya untuk pengadaan, dan di-markuppengadaannya. Itu contoh di kasus Karya (BUMN karya), ketika diperiksa kejaksaan, KPK, banyak bodong," ujarnya.

Baca juga: Erick Thohir rencanakan sinergi Bank Muamalat dan BTN Syariah
Baca juga: Erick Thohir: Peresmian smelter Gresik bukti keseriusan hilirisasi
Baca juga: Erick raih Best Leader Transformation, jadi motivasi dorong ekonomi RI

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023

Permaisuri Qianlong

rajagaming

DKI tegaskan larangan pasang alat peraga kampanye di transportasi umum******

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan larangan memasang alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di transportasi umum​ di Ibu Kota.

"Kami mengimbau untuk APK yang ada di angkutan umum sekiranya masyarakat tidak melakukan pemasangan apalagi di bus tempel stiker," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.

Syafrin menyebutkan, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.

Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga secara tegas akan langsung menurunkan APK tersebut jika ditemukan di transportasi umum atau di tempat lain yang tidak seharusnya.

"Kita harapkan itu menjadi area netral dan kemudian mohon maaf jika ada yang memasang kami tentu sudah menginstruksikan 
jajaran untuk pencopotan," ujar Syafrin.

Baca juga: Bawaslu Jakbar fokus lakukan pemetaan pelanggaran APK
Baca juga: Pemkot Jakpus: Pemasangan APK jangan merusak keindahan kota

Pihaknya juga akan mengingatkan secara langsung bagi penumpang transportasi umum yang memasang APK, sekaligus menurunkan penumpang tersebut.

"Tentu pada saat ditempel tidak akan teridentifikasi begitu masif orang duduk dan interval pergantiannya sangat tinggi sehingga kita sulit mengidentifikasi walaupun bus itu juga ada kamera. Untuk di halte berikutnya dipersilahkan untuk turun," kata Syafrin.

PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mengimbau agar peserta Pemilu 2024 tidak memasang APK di tiang listrik karena berpotensi membahayakan masyarakat umum.

"Kami mengimbau agar APK tidak dipasang di tiang listrik karena dikhawatirkan akan menambah beban sehingga bisa menjadi miring," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, dalam keterangan resminya.

Lasiran menjelaskan bahwa saat memasuki masa kampanye Pemilu 2024, banyak APK berupa bendera, baliho maupun umbul-umbul dipasang di tempat umum.
 

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023

Remaja yang merindukan penyakit cinta

pandora188

IHSG Bangkit ke 7.329 Ditopang Penguatan 270 Saham******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.329 pada Rabu (6/3). Indeks saham menguat 82,34 poin atau plus 1,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,46 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,77 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 270 saham menguat, 239 terkoreksi, dan 258 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral perkasa, dipimpin sektor teknologi yang naik 4,78 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan layu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,02 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 1,62 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan merosot 0,30 persen.

Bahkan, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,34 persen, indeks CAC 40 di Prancis tumbuh 0,15 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 0,08 persen.

Namun, bursa Amerika serempak ditutup merah. Indeks S&P 500 turun 1,02 persen, indeks NYSE melemah 0,45 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 1,65 persen.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

santo

wiro slot

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).

“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.

Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.

Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film

Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.

Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.

Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.

Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).

Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri

Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas

Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

pinjol uang pintek

Belajar dari Singapura, RI Siapkan Rp2 T Demi Konser Artis Dunia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar Rp2 triliun untuk memfasilitasi berbagai konser dan acara internasional.

Hal ini ia sampaikan melalui unggahan di Instagram resminya @sandiuno, Rabu (6/3).

"Ke depannya, selain perizinan dan peningkatan SDM (sumber daya manusia), pemerintah akan memfasilitasi berbagai konser dan event internasional melalui Indonesia Tourism Fund yang tahun ini akan digelontorkan sebanyak Rp2 triliun," tulis dia.

"Saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk konser Taylor Swift ini harus menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita bersama," tutur dia.

Dalam video yang diunggahnya, ia mengatakan bahwa momen Singapura berhasil meyakinkan Taylor Swift untuk hanya menggelar konser di negara itu adalah 'koreksi bagi Indonesia'.

"Saya melihatnya ini seperti sebuah koreksi bagi kita, bagi Indonesia, mungkin ke depan kita bisa kerja sama karena kalau kita lihat kan kunjungan dari penonton dari Indonesia ini pasti besar sekali dan ini akan menambah jumlah dari emisi karbon," kata Sandiaga.

"Bagaimana kita berbagi dan kita hitung secara keseluruhan, mungkin kalau kita lihat, kita bisa mengarahkan 4 hari di Singapura atau 2 hari di Indonesia," katanya.

Sandiaga juga mengungkap pemerintah melalui kementeriannya akan gerak cepat untuk berkolaborasi dan membangun kerja sama sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta memberikan dampak pergerakan ekonomi untuk Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Menjadi penulis di Azeroth

pinjam jaminan bpkb motor

Bawaslu: Mayor Teddy hadiri debat capres sebagai ajudan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya dalam debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa (12/12) pekan lalu terbukti hanya sebagai ajudan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan RI.

"Diketahui calon presiden nomor urut dua saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau pejabat negara, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatanya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Bawaslu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa.

Bagja menyatakan berdasarkan temuan Bawaslu di lapangan, Mayor Teddy sebagai anggota TNI tidak terbukti ikut ke dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat 3 Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan terkait dengan jabatannya sebagai ajudan calon presiden dengan nomor urut dua itu, Bawaslu juga menyatakan pihak yang dilaporkan bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Baca juga: TKN: Mayor Teddy bukan timses tapi ajudan Prabowo 
Baca juga: TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan

Kemudian terkait dengan pemberian teguran kedua, Bagja menyatakan masih melihat situasi dan hasil kajian bersama jajarannya. Sebab, sebagaimana perjanjian yang Bawaslu buat bersama Mabes TNI, segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI dan berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya yang berupa pemberian hukuman akan diserahkan kepada TNI.

"Kita lihat nanti. Soal pakaian dan gestur juga ya tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan. Selesainya? Nanti," katanya.

Hal lain yang Bagja tekankan dalam kesempatan itu yakni TNI/Polri memang tidak diperbolehkan ikut menjadi tim kampanye atau anggota pelaksana kampanye. Namun, kehadirannya diperbolehkan jika hanya memenuhi kapasitasnya sebagai pengamanan.

Sebelumnya dalam debat pertama capres Pemilu 2024, sebagian masyarakat mempertanyakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang videonya beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Teddy Indra Wijaya selaku ajudan pribadi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tersorot kamera sedang duduk bersama jajaran pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran sambil mengenakan warna pakaian yang serupa.

Hal tersebut membuat publik mempertanyakan netralitas TNI yang diketahui dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Anies kunjungi Ponpes Al-Aziziyah NTB untuk minta doa para alim ulama
Baca juga: Ganjar dapat pesan dari pegawai difabel di pabrik rokok Bantul

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023