kekuatan petir slot

Sayap Beku

Ekspor Bauksit Dilarang, Menperin Ingin Kebut Industri Semikonduktor******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons baik kebijakan larangan ekspor bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agus mengatakan langkah tersebut bisa mempercepat pembangunan ekosistem industri semikonduktor di Tanah Air.

"Bagus dong, bagus. Kami sangat mendukung (larangan ekspor bauksit) karena itu juga menjadi salah satu strategi kami untuk mendorong industri semikonduktor untuk tumbuh," ujarnya di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (21/12).

Dengan kebijakan larangan ekspor bauksit, Agus yakin bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempercepat ekosistem industri semikonduktor lokal, seperti silica dan gallium, bisa terpenuhi.

"Gallium itu adalah by productsdari bauksit. Dengan dilarangnya ekspor bauksit, kami akan punya kecukupan-kecukupan gallium dan itu adalah sumber bahan baku untuk kami bangun wafer untuk industri semikonduktor," jelas Agus.

Kendati demikian, Agus belum menghitung berapa potensi nilai yang akan dikantongi Indonesia dari kebijakan larangan ekspor bauksit ini. Ia hanya menegaskan Indonesia bisa untung ratusan kali lipat jika bisa sampai ke industri semikonduktor dan pembuatan wafer.

"Ini kesempatan bagi Indonesia dengan berbagai macam dinamika yang ada di dunia untuk membangun industri semikonduktor, dari IC design, mengarah kepada wafer, nanti setelah waktunya baru ke foundry. Di ujungnya itu pastifoundry," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (21/12).

Ia menegaskan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020. Kebijakan itu memberikan manfaat besar untuk ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Istana Kesepuluh

KAI Operasikan Kereta Api Sribilah Premium pada Masa Angkutan Nataru******

PT KAI (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara mengoperasikan Kereta Api(KA) Sribilah Premium relasi Medan-Rantauprapat (PP) pada masa angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Secara rinci, pada 29, 30, 31 Desember 2022 dan 2, 3, 4 Januari 2023. "KA Sribilah Premium merupakan KA tambahan, makanya nomor keretanya pake F belakangnya, artinya fakultatif," ungkap Manager Humas Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Selasa (20/12).

"Jadi kereta api ini jalannya hanya di waktu waktu tertentu, karena pada tanggal-tanggal tersebut diprediksi tinggi volume penumpangnya," lanjutnya.

"KA Sribilah Premium kami operasikan untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan pelanggan KA di masa libur Natal dan Tahun Baru. Bagi pelanggan yang ingin melakukan perjalanan dengan KA Sribilah Premium dapat memesan tiket melalui aplikasi KAI Access atau channel online lainnya yang bekerjasama dengan KAI," jelasnya.

Adapun jadwal keberangkatan KA Sribilah Premium sebagai berikut:

-U58F keberangkatan dari Stasiun Medan
Medan: 10.25 WIB
Tebing Tinggi: 12.34 WIB
Kisaran: 14.10 WIB
Tiba di Stasiun Rantauprapat: 16.23 WIB

-U57F keberangkatan dari Stasiun Rantauprapat
Rantauprapat: 17.25 WIB
Kisaran: 19.48 WIB
Tebing Tinggi: 21.12 WIB
Tiba di Stasiun Medan: 23.05 WIB

Di sisi lain, menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Hari Raya Natal Tahun 2022 Dan Tahun Baru 2023, PT KAI Divisi Regional I Sumut memberlakukan aturan terbaru naik KA mulai 19 Desember 2022.

Dalam SE Kemenkes tersebut disampaikan pelanggan kereta api dengan usia 6-12 tahun yang belum vaksin dapat naik kereta api, dengan syarat memiliki surat keterangan belum mendapat vaksinasi dari puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi booster.

Berikut persyaratan lengkap perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dan lokal mulai 19 Desember 2022:

*Syarat Naik KA Jarak Jauh*

1. Usia 18 tahun ke atas:
a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
b) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-12 tahun:
a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas/fasilitas pelayanan Kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang tua/orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap selama melakukan perjalanan. Dalam hal orang tua/orang dewasa pendamping belum mendapatkan vaksinasi lengkap karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan sesuai dengan ketentuan protokol Kesehatan bagi pelaku perjalanan

3. Usia 13-17 tahun:
a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

4. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan

*Syarat Naik KA Lokal dan Aglomerasi*

a) Vaksin minimal dosis pertama
b) Tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen atau RT-PCR
c) Tidak atau belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah
d) Pelanggan dengan usia 6-12 tahun belum divaksin harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu, atau harus didampingi oleh orang tua/orang dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap selama melakukan perjalanan. Jika orang tua/orang dewasa pendamping belum mendapatkan vaksinasi lengkap karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan
e) Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan

Pelanggan KA juga tetap diwajibkan dalam kondisi sehat dan menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun. Masker yang digunakan merupakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu.

"Untuk membantu masyarakat melengkapi persyaratan vaksin tersebut KAI telah bekerjasama dengan TNI/Polri, dinas kesehatan, dan pihak-pihak lainnya dengan menyediakan layanan vaksinasi bagi pelanggan. Khusus di wilayah Divre I Sumut layanan vaksinasi terdapat di Klinik Mediska Medan setiap Senin, Rabu, Jumat," bebernya.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Raja Bela Diri Abadi

Luhut Sebut E******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut proyek e-Katalogsebagai salah satu sarang korupsi.

"Jadi kita enggak usah cari yang mana macam korupsi, itu salah satu tempat korupsi, sarangnya," tegas Luhut di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut Luhut, perputaran yang di sana sangatlah besar mencapai Rp1,6 triliun.

Menurutnya, perlu ada perbaikan dalam proyek e-Katalog agar keuangan segera membaik.

"Jadi bapak ibu sekalian, dampaknya itu super besar. Jadi kalau negara ini mau maju, itu aja kita beresin" tegas Luhut.

Selain itu, penerapan digitalisasi di Indonesia yang optimal juga bisa meminimalisir korupsi. Sehingga KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Luhut menuturkan tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan dalam sistem yang dilakukan secara digital.

Salah satu yang dibanggakan oleh Luhut adalah integrasi sebanyak 14 pelabuhan yang kini sudah menerapkan sistem digital.

"Sekarang 14 pelabuhan di tanah air itu sudah terintegrasi dengan digital," tutur Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]