buku mimpi fajar pakong

Setengah kebahagiaan seumur hidup

El Nino Sudah Mau Habis, Apa Kabar BLT?******

Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino senilai Rp400 ribu belum juga terlaksana sepenuhnya. Padahal, pemerintah semula menargetkan bantuan itu bisa diedarkan mulai November 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini berjanji BLT El Nino akan cair Desember ini. Hal itu ia kemukakan saat menemui warga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12).

"Ini yang ada di sini sudah terima BLT El Nino belum Rp400 ribu? Belum? Tunggu saja, bulan ini akan diterima," kata Jokowi di Nagekeo seperti dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Ia pun memerintahkan Bupati Nagekeo, NTT, Johanes Don Bosco Do untuk mengurus penyelesaian BLT El Nino Rp400 ribu di daerah tersebut. Jokowi ingin semua warga yang membutuhkan terdata.

"Ini yang baru ya? Ada yang baru, ada yang lama, nanti saya bicarakan dulu. Nanti biar Pak Bupati saja yang ngurus," ucapnya.

Jokowi meluncurkan bantuan langsung tunai dalam rangka menangani dampak El Nino. Bantuan ini diberikan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama dua bulan, pada November-Desember 2023. Nantinya, penerima BLT mendapatkan Rp200 ribu per bulan.

"Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023-Desember 2023 kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp7,52 triliun.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Robben Rico untuk bertanya lebih lanjut progres pencairan BLT El Nino. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Lantas siapa saja penerima BLT El Nino?

Adapun syarat penerima BLT El Nino adalah masyarakat kategori kelompok miskin dan terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan BLT El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut, sehingga tak perlu mengumpulkan data baru.

Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino lewat dua cara.

Pertama,dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Kedua,melalui aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.

Berikut caranya:

Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.

2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP

4. Ketik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode

5. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru

6. Klik tombol CARI DATA. Nantinya, sistem akan mencari nama penerima sesuai wilayah yang diinput.

Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

2. Buat akun baru dan isi kolom data

3. Lampirkan swafoto dan foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos

4. Setelah diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password

5. Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data

6. Klik Cari Data

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Daftar 6 Rekomendasi Pengusaha untuk Capres Terkait Ekonomi Digital******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) menyerahkan sejumlah rekomendasi kebijakan di sektor ekonomi digitalkepada para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan rekomendasi itu merupakan bentuk aspirasi pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.

"Rekomendasi utama di bidang digital 5 tahun ke depan ini berfokus pada penciptaan landasan yang diperlukan untuk mendukung dan memberikan insentif kepada pelaku usaha," kata Shinta dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (28/11).

Kedua, kepala negara terpilih kelak juga perlu menyediakan portal online dan mendorong penguatan keterampilan digital.

Ketiga, membentuk badan teknologi nasional untuk pelaku usaha.

"Kemudian meluncurkan program UMKM go digitaldan menangkap peluang ekonomi digital karena ini berpengaruh pada UMKM Indonesia yang 97 persen dari ekonomi kita," imbuh Shinta.

Keempat, menciptakan platform startupteknologi berskala nasional dan Research And Development (RnD)di antara perusahaan terkemuka untuk menjadi mercusuar inovasi.

Kelima,memberikan insentif pada pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi pintar melalui berbagai mekanisme.

"Seperti insentif pajak, hibah, subsidi, dan lain-lain," kata Shinta.

Keenam,Apindo juga merekomendasikan kepada para capres-cawapres untuk membangun struktur peraturan ekonomi digital yang kuat melalui kebijakan-kebijakan kunci.

Indonesia, lanjut Shinta, juga berpotensi besar sebagai penyumbang utama ekonomi digital Asia Tenggara. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, potensi ekonomi digital ASEAN sendiri diperkirakan akan bertumbuh ke angka US0 miliar pada 2025.

Angka tersebut pun diperkirakan naik menjadi US triliun pada 2030. Sepertiga dari angka tersebut berasal dari Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Saham GoTo Anjlok 20 Persen Usai Disuntik TikTok Rp23,4 T******

Saham PTGoTo Gojek Tokopedia Tbk malah anjlok usai pengumuman TikTok menyuntik modalTokopedia US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS).

Mengutip RTI, saham emiten berkode GOTO itu sempat dibuka hijau di level 109 pada perdagangan hari ini. Namun, harga saham mereka anjlok 20,37 persen ke level 86 pada penutupan sore ini, yakni setelah pengumuman resmi kongsi dengan TikTok.

Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menilai penurunan saham terjadi lantaran aksi profit takingyang dilakukan para investor.

"Kami melihat nilai yang dikeluarkan oleh TikTok untuk mendapatkan 75 persen saham Tokopedia senilai US,5 miliar terbilang dalam harga diskon. Ini membuat investor menilai pembelian ini terbilang murah dan menjadi penurunan valuasi Tokopedia," kata Audi kepada CNNIndonesia.com,Senin (11/12).

"Menimbang juga kenaikan harga saham GOTO pada bulan lalu mencapai 62 persen, ini mendorong aksi profit takingdari investor," sambungnya.

Di lain sisi, Audi mengatakan investor menyoroti hilangnya kendali GOTO terhadap Tokopedia. Terlebih, perusahaan sempat memberikan bantahan adanya pengambilalihan lebih dari 50 persen saham.

Secara bisnis, ia melihat Tokopedia akan mendapatkan modal kerja baru senilai US miliar. Lalu, GOTO bakal menerima arus pendapatan atau revenue sharingberkelanjutan dari PT Tokopedia.

"Kami melihat potensi perkembangan yang lebih besar dengan pangsa pasar yang dapat meningkat. Berdasarkan data Momentum Works, jika TikTok Shop dengan Tokopedia bergabung, maka pangsa pasar akan menjadi 27,1 persen di Asia Tenggara dan mengejar Shopee," tuturnya.

"Potensi pergerakan harga, saya melihat target terdekat dapat menuju level 132 untuk GOTO," ramal Audi.

Suntikan modal ini, membuat fitur layanan TikTok akan kembali buka mulai Selasa (12/12) dengan bisnis yang dikombinasikan di bawah Tokopedia.

[Gambas:Video CNN]

evolusi pasang surut

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Belanja Sekarang di Transmart, Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater******

Transmart kasih kemudahan nih buat pelanggan setianya berupa fasilitas belanja sekarang bayarnya belakangan menggunakan Allo Paylater dari Allo Bank.

Dengan layanan ini, pelanggan Transmart dapat berbelanja dengan tenang karena bisa bertransaksi di awal kemudian melunasinya di kemudian hari.

Lihat Juga : Belanja Sekarang Pakai Bank Mega Langsung Diskon 20%

Kalau belum punya Allo Paylater, tenang aja ya soalnya cara bikinnya gampang. Kamu hanya perlu unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Kemudian daftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu ajukan Allo Paylater. Prosesnya dijamin cepat dan mudah dan bisa langsung dipakai belanja di Transmart Full Day Sale.

Transmart Full Day Sale berlangsung seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Belanja dengan Allo Paylater jadi enggak khawatir lagi, karena bisa belanja sekarang bayar nanti plus dapat diskon 20 persen.

Segera kunjungi Transmart terdekat sekarang juga ya dan nikmati promonya ya!