pragmatic zombie carnival

slot gacor 999 794Jutaan kata 62075Orang-orang telah membaca serialisasi

《pragmatic zombie carnival》

Jokowi Ajak Pengusaha China Investasi: Tak Perlu Khawatir Pemilu 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Acara Indonesia-China Business Forum, di Beijing, China, Senin (16/10) dimanfaatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meyakinkan para pengusaha Negeri Tirai Bambu itu untuk berinvestasi di tanah air.

Jokowi juga meminta para pengusaha China tidak khawatir tentang kondisi Indonesia ketika Pemilu 2024. Hal itu dikarenakan Indonesia telah beberapa kali menggelar pemilu

"Jadi juga jangan sampai ada yang khawatir mengenai Pemilu 2024 yang akan datang, karena Indonesia sudah berpengalaman melakukan pemilihan umum secara langsung selama lima kali! 'So you dont need to worry, you just need to hurry'," kata Presiden Jokowi dalam Indonesia-China Business Forum, di Beijing, China, Senin (16/10), seperti dilansir Antara.

"Jadi apalagi yang bapak ibu tunggu? Indonesia adalah tempat untuk berinvestasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di atas 5 persen, neraca dagang Indonesia juga surplus 41 bulan berturut-turut, PMI (Purchasing Managers Index) di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, bonus demografi mencapai puncak di 2030-an," ucap Jokowi.

Presiden Jokowi turut mempromosikan insentif-insentif yang sudah disiapkan untuk para calon investor.

"Dan tentu saja stabilitas sosial politik yang selalu terjaga. Ini adalah peluang investasi, yang tidak hanya menguntungkan Indonesia tapi juga RRT," ujar mantan wali kota Solo ini.

Jokowi menilai, kerja sama Indonesia dan China juga mesti sama-sama menguntungkan.

"Karena bagi Indonesia, kerja sama itu harus saling menguntungkan, harus sama-sama 'cuan qian' (menghasilkan keuntungan), kalau tidak ada 'cuan', bapak ibu juga tidak akan datang ke Indonesia. Sekali lagi harus sama-sama 'cuan qian'," ujarJokowi.

Dalam forum itu juga berlangsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh 31 perusahaan Indonesia dan China, antara lain di bidang baterai dan kelistrikan.

Usai acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad-interim yang juga Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan di antara perusahaan-perusahaan penandatangan MoU ada juga BUMN asal Indonesia.

"Total ada 31 perusahaan, dari BUMN kurang lebih ada 9 tadi, ada IBC, Indonesia Battery Coorporation itu membangun kerja sama CATL industri baterai listrik. Tadi juga saya lihat ada PLN bekerja sama dengan PLN China itu bagaimana perbaikan grit," kata Erick Thohir.

Erick Thohir menyebut sistem listrik termasuk saluran listrik, karena pada masa depan, sumber listrik harus hijau.

"Tadi kita lihat juga ada kemungkinan kerja sama bagaimana kita bangun hidropower untuk PLN. Hal-hal ini yang saya rasa ini sangat optimis dan ini sangat positif saya rasa dan ini menjadi bagian bahwa kita memang harus terus dorong pengembangan industrialisasi di Indonesia," ujarnya.

(wiw/wiw)

[Gambas:Video CNN]

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

Lihat Juga : Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang'

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

Lihat Juga : ANALISIS3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Lihat Juga : UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.

Lihat Juga : Jokowi Sebut Kata 'Bodoh' Karena APBN-APBD Dipakai Beli Produk Impor

(del/agt)

---

Label：cara dapat uang hari ini juga、situs mudah gacor、slot yang gacor malam ini

Terkait：link pola maxwin、cara mendapatkan diskon shopee、qqbola、ebobet、rtp mahkotaslot、tergacor slot、permainan game slot online、cara buy spin olympus maxwin、pinjol legal ojk bulanan、kedai 4d slot

---

---

bab terbaru：akun kredivo premium（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03