situs slot gacor member baru pasti menang

Penyihir tahun 1000 M

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender******

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan proyek lampu jalan Kota Medan atau lampu pocongyang disebut gagal oleh Wali Kota MedanBobby Nasution diduga disebabkan ada persekongkolan dalam tender.

Tak hanya itu, kegagalan tersebut juga disebabkan faktor lainnya seperti perencanaan yang kurang matang.

"Seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender," kata Ridho, Kamis (11/5). 

"Dimana pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan," jelasnya.

Kemudian, pelanggaran prosedur dalam tender dimana pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif, sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified.

"Serta, adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan," pungkasnya.

Lihat Juga : BSI Usut Dugaan Ransoware Biang Kerok ATM dan M-Banking Error

Dari penelusuran di LPSE terkait Proyek Penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, ada delapan paket pekerjaan sejenis untuk delapan ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh enam kontraktor.

"Enam kontraktor itu yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk dua paket pekerjaan, CV Eka Difa Putera, PT Triva Mangun Mandiri, CV Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri," urainya.

Terkait persoalan adanya pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis, Ridho menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang pemecahan paket tersebut bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukan langsung.

Namun demikian, Ridho menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE, di mana masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.

Lihat Juga : Jadwal Terbaru Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Ditutup 20 Mei

"Secara detail kami belum mengetahui mengapa hanya ada satu penawaran dari masing-masing paket. Bahkan pemenang pada satu paket, dia tidak memasukkan penawaran pada paket yang lain. Atau dapat dikatakan tidak terjadi persaingan dalam tender tersebut dan seolah-olah tender telah dikondisikan" pungkas Ridho.

Menurut Ridho, semestinya di akhir 2022 pihak Pemkot Medan sudah bisa putus kontrak dengan kontraktor. Alasannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak tender.

"Seperti tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, tidak menyediakan kualitas yang diharapkan, tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, termasuk ketidakmampuan finansial, masalah keahlian teknis, atau pelanggaran peraturan atau persyaratan hukum lainnya. Tapi ini udah diperpanjang 50 hari masih enggak mampu menyelesaikan juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau lampu pocong adalah total loss (proyek gagal).

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Lampu pocong yang telah dipasang di 8 ruas jalan kota Medan tersebut terindikasi ada kelalaian perencanaan.

"Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan inspektorat mengenai lampu pocong ini memang agak lama karena pemeriksaan menyeluruh didampingi bersama BPK. Jadi kita anggap proyek ini total loss. Ini kita anggap proyeknya gagal," kata Bobby Nasution, Selasa (9/5).

Bobby Nasution menyampaikan, total anggaran untuk pengerjaan proyek lampu pocong berkisar Rp25 miliar. Sedangkan yang sudah dibayarkan Pemko Medan kepada pihak ketiga sebesar Rp21 miliar.

"Jadi anggaran yang Rp21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total lostmulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek," paparnya.

Bobby menegaskan yang harus mengembalikan dana tersebut tentunya pihak ketiga (kontraktor).

Dinas SDA BMBK harus menagih uang yang telah dibayarkan. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Pasalnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

"Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada di situ, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

tolong panggil aku tuan Paus

DPR Singgung Ironi Subsidi Mobil Listrik Saat Anggaran Pupuk Turun******

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakansubsidi mobil listrikyang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidijustru turun. 

Menurutnya, pemerintah harusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jor-joran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/5).

Karenanya, ia menilai pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

Apalagi, dari data yang dimiliki anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dua puluh tahun angin musim semi

Baru Menjabat Satu Tahun, Bos JD.com Mengundurkan Diri******

CEO JD.comXu Lei mengundurkan diri dari jabatannya setelah satu tahun pemimpin perusahaan. Pengunduran diri tersebut karena alasan pribadi. 

Xu Lei mengatakan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Sementara itu, JD.com kembali merombak posisi di pucuk pimpinan buntut pertumbuhan bisnis yang melambat.

Mengutip Forbes, Selasa (16/5), perusahaan e-commerce itu melaporkan telah menghasilkan keuntungan sebesar 6,3 miliar yuan atau US0 juta pada kuartal pertama 2023.

Xu Lei akan digantikan oleh Chief Financial Officer Sandy Ran Xu mulai Juni mendatang. Dalam peran barunya, Sandy Ran Xu akan menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya, menyoal pemulihan ekonomi China pasca covid-19 yang mulai lesu. Hal ini berimbas pada kinerja ekspor yang melambat dan impor yang terkontraksi di tengah melemahnya permintaan di dalam negeri.

Selain itu, kenaikan harga konsumen juga melambat. Hal ini merupakan tanda lain dari permintaan yang lesu.

Di satu sisi, persaingan JD.com pun makin ketat. Induk TikTok, ByteDance, menambahkan fitur belanja ke platform video pendeknya.

Adapun saingan lama JD.com, Alibaba dan Pinduoduo memberikan diskon untuk menarik perhatian konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Elang Salju

DPR Singgung Ironi Subsidi Mobil Listrik Saat Anggaran Pupuk Turun******

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyinggung kebijakansubsidi mobil listrikyang sangat tidak tepat di saat anggaran untuk pupuk subsidijustru turun. 

Menurutnya, pemerintah harusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jor-joran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/5).

Karenanya, ia menilai pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.

"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

Apalagi, dari data yang dimiliki anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Moeldoko Respons Kritik Anies soal Subsidi Mobil Listrik******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons kritik terkait subsidi mobil listrikyang disampaikan bakal calon presiden Anies Baswedan. 

Moeldoko mengatakan program subsidi kendaraan listrik tetap akan berjalan sesuai rencana pemerintah.

"Jalan aja, itu kan program pemerintah telah menyiapkan instrumen pengembangan mobil listrik. Harus jalan," katanya singkat di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies.

Sentilan Anies tersebut sebelumnya sudah direspons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan saat ini seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya, biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," ungkap Luhut.

Pemerintah mulai tahun ini memang membuat program bantuan subsidi dan insentif kendaraan listrik. Di antaranya subsidi sebesar Rp7 juta untuk setiap pembelian motor listrik baru dan motor konversi.

Sementara, untuk mobil listrik bantuannya berupa insentif diskon pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi hanya 1 persen dari seharusnya 11 persen bagi pembeli.

[Gambas:Video CNN]