eroutogel

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Garuda, Lion Air Group Hingga Susi Air Punya Utang Rp1,5 T ke AirNav******

Direktur Utama AirNavIndonesia Polana Banguningsih Pramesti membongkar sederet nama maskapaipenerbangan dalam negeri dan asing yang menumpuk utangdengan total Rp1,5 triliun ke negara.

Dalam bahan paparan Polana di rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI diketahui utang para maskapai kepada AirNav sebesar Rp1,52 triliun terjadi sampai pada kuartal II 2023.

Jumlah piutang AirNav terus meningkat dari semula hanya Rp819 miliar pada 2018 lalu. Utang itu menjadi sorotan DPR.

Ia menyimpulkan pandangan anggota dewan yang mayoritas mencecar AirNav Indonesia soal tumpukan piutang tersebut. Ia karena itu mendesak AirNav buka-bukaan soal tumpukan utang maskapai tersebut.

"Banyak mengerucut terkait piutang, tolong ditampilkan pihak-pihak yang punya kewajibannya itu mana saja? Nanti mungkin pada kesempatan lain kalau Komisi XI merasa perlu kita bisa mengundang para pihak tersebut karena akumulasinya sudah mencapai Rp1,52 triliun yang diawali Rp819 miliar di 2018. Terus menerus tidak tertagih malah nambah terus," katanya saat mendesak Dirut AirNav Polana buka suara.

Usai dicecar anggota DPR , Polana akhirnya buka suara. Ia menyebut utang tersebut 76 persen di antaranya dilakukan oleh maskapai penerbangan domestik. Utang karena pandemi covid-19.

"Perusahaannya ada lumayan banyak. Dari flag carrierkita ada Garuda Indonesia, Citilink, Lion Group itu ada Lion, Batik, Wings juga masuk ada piutang. Hampir semua airlines sih," katanya dalam RDP tersebut di Jakarta Pusat, Senin (18/9).

"Air Asia, Sriwijaya Air, Super Air Jet, sama Susi (Air)," sambung Polana.

Sementara itu, 24 persen maskapai pengutang lainnya datang dari asing. Namun, Polana mengatakan rata-rata airlines tersebut sudah tidak beroperasi.

Akan tetapi, ia yakin utang-utang tersebut masih bisa ditagih. Polana mengklaim AirNav juga terus menagih utang-utang tersebut kepada para maskapai terkait.

"Yang asing sudah setop operasi rata-rata, misalnya Indonesia AirAsia Extra, Sky Aviation, Tiger, Orient Thai Airlines. Mungkin Bapak sudah tidak pernah dengar, Airborne Indonesia, Air Cargo Global, Peruvian Airlines. Ada 16 maskapai (asing)," rinci Polana.

Polana mengatakan utang-utang tersebut muncul dari penggunaan alat atau fasilitas AirNav Indonesia oleh para maskapai terkait.

Ia menyebut skema penagihan yang dilakukan adalah pemberian term of payment dengan batas waktu 14 hari kalender sejak diterima tagihan. Jika tak kunjung dibayar, AirNav Indonesia akan menyurati pihak maskapai maksimal 3 kali surat tertulis.

[Gambas:Video CNN]

Master Kelangsungan Hidup Super

Luhut Ungkap Potensi Budidaya Ikan 50 Juta Ton Belum Tergarap Maksimal******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap potensi perikanan budidaya 50 juta ton dan perikanan tangkap 12 juta ton belum digarap secara maksimal.

"Kalau kita lihat potensi budidaya itu mencapai lebih dari 50 juta ton untuk budidaya yang sekarang belum kita maksimalkan, dan juga 12 juta ton untuk tangkap," ujar Luhut dalam pembukaan acara Marine Spatial Planning and Expo Service 2023, Jakarta Barat, Selasa (19/9).

Luhut menuturkan bahwa potensi maritim di Indonesia sangat besar. Terlebih, 45 persen perdagangan dunia melalui laut Indonesia. Karenanya, ia ingin potensi tersebut digarap semaksimal mungkin.

Contohnya, adaptasi perubahan iklim dengan menyerap emisi karbon, meregenerasi ekosistem laut, dan sebagai bahan biofuel dan plastik biodegradable.

"Di laut itu kita ada budidaya ikan yang belum kita kerjakan. Tadi saya bilang sama Pak Firman, ayo kita bikin lebih maju lagi. Karena budidaya dan tangkap ini menurut saya belum maksimal. Belum kita bicara tentang seaweed, kita belum bicara energi yang kita bisa ambil," lanjut dia.

Lebih lanjut, Luhut berharap Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia. Ia juga menargetkan Indonesia bisa menjadi high income countrypada tahun 2045 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Laksamana Gadis Siru

Menhub Akui Banyak Pihak Salah******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut banyak pihak saling menyalahkan dalam memberantas polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Ia menyebut semua orang sekarang pasti selalu mengecek smartphone sebelum beraktivitas di Jakarta untuk melihat bagaimana kualitas udara. Budi pun melakukan hal serupa.

"Ya Jakarta sudah begitu. Celakanya itu yang paling merah (polusi udara terburuk) di BSD, Lubang Buaya, dan Bantar Gebang. Itu bisa alibi bukan transportasi, ternyata industri. Tapi lupakan itu, kita tetap konsentrasi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi memang salah-salahan," ujarnya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Budi menegaskan KLHK punya data soal industri penyumbang polusi dan dirinya mengantongi sumbangsih transportasi.

Budi lantas menyinggung soal pengenaan masker yang kini kembali marak, padahal pandemi covid-19 sudah reda. Ia menyebut sekarang masyarakat menggunakan masker untuk menangkis polusi udara.

"Tadi saya tanya ajudan, gimana? Jakarta merah semua (kualitas udara buruk). Saya mau kasih tahu, transportasi itu kontributor terbesar, 50 persen dari transportasi. Lalu, dari 50 persen itu, 60 persennya itu motor, tapi kita kan susah mau cutitu motor tiba-tiba enggak boleh," tuturnya.

Oleh karena itu, Budi menyebut transportasi massal menjadi pilihan untuk mengurangi polusi udara. Ia menegaskan kadar polusi udara akan naik terus jika pemerintah tak segera mengintervensi.

Selain itu, salah satu cara intervensi pemerintah lainnya adalah hilirisasi nikel. Itulah yang membuat Budi tak senang jika kebijakan Indonesia direcoki Amerika Serikat hingga Uni Eropa (UE).

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa. Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada development nikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judge kita gak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," tegas Budi.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu enggak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

Bahlil Sebut RI******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.

Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.

Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.

Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.

Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.

"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.

Ruang Hidup Dewa Dharma

Serbu Diskon Up to 50% Aneka Produk Kebutuhan Rumah di Transmart******

Transmart kembali menggelar promo diskon seharian bertajuk Full Day Sale: September Ceria pada hari ini, Selasa (19/9) di seluruh gerai se-Indonesia.

Pesta diskon dimulai sejak jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai.

Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini!

Berikut beberapa produk kebutuhan harian yang diskon di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

1. Soft Drinks Lotte Chilsung Cider/Milkis 250 ml/Refreshing Water 2 Peach 240 ml/Coca Cola/Fanta/Sprite 390 ml diskon 10 persen.

2. ABC Kecap Manis 925 gram diskon dari harga normal Rp28.800 menjadi Rp17.520 per kemasan.

3. ABC Saus Tomat 335 gram diskon dari harga normal Rp17.900 menjadi Rp13.520 per kemasan.

4. Sosro Teh Celup 30s x 2 gram diskon dari harga normal Rp7.200 menjadi Rp4.400 per kemasan.

5. Dettol Shower Foam 410 gram diskon dari harga normal Rp45.300 menjadi Rp19.120 per kemasan.

6. So Klin Liquid Provence Lavender 565 ml diskon dari harga normal Rp13.810 menjadi Rp9.680 per kemasan.

7. Merries Pants Good Skin S26/M22/L20/XL16 diskon dari harga normal Rp51.700 menjadi Rp38.320 per kemasan.

8. Tata Facial Soft 1000s diskon dari harga normal Rp45.900 menjadi Rp35.120 per kemasan.

Tunggu apalagi? Yuk segera kunjungi gerai Transmart terdekat dan serbu diskon kebutuhan hariannya cuma di Transmart Full Day Sale: September Ceria hari ini.