akun resmi slot

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

Kekuatan Yongle

Israel Hancurkan Sekolah Berafiliasi PBB, Puluhan Nyawa Pengungsi Melayang******

GAZA — Israel masih membabi buta. Pada Sabtu (19/11/2023), tentara Israel kembali mengebom sekolah afiliasi PBB di utara Gaza yang menjadi tempat mengungsi ribuan warga sipil.

Puluhan orang tewas dan ratusan terluka akibat aksi brutal tersebut.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Tim medis Palestina melaporkan saat ini sulit memindahkan jenazah dan memindahkan korban luka untuk perawatan.

Sekolah yang dibom itu bernama Al-Fakhoura yang berada di Jabalia, utara Gaza.

Sekolah tersebut berafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sumber medis Palestina mengatakan kepada Anadolu,”jenazah para syuhada menutupi koridor sekolah.”

Mereka mengungkapkan sulitnya mengevakuasi yang terluka dan tewas dari gedung padahal di tempat itulah ribuan pengungsi sipil berlindung.

Kementerian Luar Negeri Palestina pengeboman Sekolah Al-Fakhoura Israel itu sebagai pembantaian di Jalur Gaza.

“Kami mengutuk keras pembantaian massal, yang terbaru adalah pembantaian keji di Sekolah Al-Fakhoura yang penuh dengan orang-orang yang terpaksa mengungsi. Ini bukti baru bahwa perang Israel bertujuan mengosongkan seluruh wilayah Jalur Gaza dari penduduk Palestina,” tulis kementerian itu.

Sejak Israel membombardir Gaza pada 7 Oktober, lebih dari 12.000 warga Palestina tewas, termasuk 8.300 perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 30 ribu lainnya terluka.

Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, mesjid dan gereja di Gaza, rusak atau hancur.

Blokade Israel telah memutus pasokan bahan bakar, listrik dan air ke Gaza serta mengurangi bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, jumlah kematian di Israel mencapai 1.200 orang.

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Palestina Kecam Veto Amerika Serikat atas Gencatan Senjata di Gaza******

NEW YORK — Utusan Palestina untuk PBB Riyad al-Mansour mengecam kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi yang mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, Jumat (8/12/2023).

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB. 

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Hak veto adalah hak untuk membatalkan rancangan resolusi yang sudah diputuskan dari suara terbanyak hasil voting negara anggota DK PBB.

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan. Inggris, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto sama seperti AS, memilih untuk abstain.

Mansour menyebut kegagalan tersebut “sangat disesalkan” dan merupakan suatu “bencana.”

“Alih-alih membiarkan dewan ini menegakkan mandatnya dengan akhirnya membuat seruan yang jelas, setelah dua bulan, bahwa kekejaman harus diakhiri, para penjahat perang diberi lebih banyak waktu untuk melanggengkan kejahatan mereka. Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana bisa mereka membenarkan pembantaian seluruh bangsa?” katanya, dilansir Antara.

Mansour mengulangi seruannya untuk gencatan senjata, dengan mengatakan “setiap hari berarti hilangnya nyawa, orang terbunuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern.”

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan pada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

Uni Emirat Arab (UAE), yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan resolusi tersebut secepatnya karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang 63 hari tersebut.

Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Robert Wood mengatakan bahwa pemerintahan Biden menggunakan hak vetonya karena gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk tetap menguasai Gaza.

“Selama Hamas berpegang teguh pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentunya bukan perdamaian. Dan gencatan senjata apa pun yang membuat Hamas menguasai Gaza akan menghilangkan kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk diri mereka sendiri,” katanya.

“Oleh karena itu, meski Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina dapat hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menjadi benih perang berikutnya.”

Lebih dari 17.000 orang tewas di Gaza dalam penembakan dan serangan udara Israel yang tanpa henti, menurut data resmi dari otoritas Gaza.

Sekitar 70 persen korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 46 ribu lainnya terluka. Sekitar 1,8 juta warga Palestina menjadi pengungsi internal.

Israel memulai perang tersebut sebagai pembalasan terhadap kelompok Palestina, Hamas, yang melakukan serangan lintas batas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Sekitar 240 orang lainnya dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.

Jimat Misterius

Fakultas Pertanian UNS Gelar Seminar dan ExpoAgrotech's Fair 2023******

SOLO —Sebagai salah satu bentuk pengenalan Agroteknologi kepada masyarakat, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggelar Agrotech’s Fair belum lama ini.

Acara tahunan ini bertujuan memperkenalkan program studi Agroteknologi dan dunia pertanian ke khalayak umum, meningkatkan kreativitas mahasiswa Agroteknologi, dan mempererat kekeluargaan antar-angkatan.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima puncak kegiatan berupa Seminar dan ExpoAgrotech’s Fair bertemakan Mewujudkan Ketahanan Pangan di Era Revolusi Industri 4.0 pada Kamis (13/7/2023).

Seminar yang digelar secara hybrid tersebut menghadirkan tiga pembicara yakni Executive Director Croplife Indonesia, Agung Kurniawan; Senior Field Agronomist PT Bayer Indonesia, Nico Alfredo, dan Content Creator yang juga aktor Andovi Da Lopez.

Seminar tersebut dihadiri 357 peserta secara offline dan 410 peserta hadir secara online melalui zoommeeting. Terdapat juga beberapa stand yang turut memeriahkan Expo Agrotech’s Fair 2023 tersebut.

Permaisuri Qianlong

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 7 Desember: Pengeboman Pearl Harbor******

SOLO —Pasukan Jepang membombardir markas Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbour, Hawaii, pada 7 Desember 1941. Serangan tersebut menyebabkan 188 pesawat milik AS rusak parah serta 2.403 orang dari kubu AS kehilangan nyawa. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan sejarah dunia yang patut dikenang.

Selain itu, ada beberapa kejadian penting lainnya yang layak dikenang pada 7 Desember. Demi mengenangnya, simak rangkuman Solopos.comtentang catatan persitiwa dunia hari ini yang dihimpun dari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

574 —Yustinus II mengundurkan diri sebagai Kaisar Bizantium. Ia lantas menyerahkan takhtanya kepada jenderal militer di Kekaisaran Bizantium, Tiberius. Setelah Tiberius naik takhta, Kekaisaran Bizantium berdamai dengan Bangsa Visigoth di Spanyol dan berhasil mengalahkan Bangsa Berber di Afrika Utara. Namun demikian, perang melawan Persia yang berlangsung sejak masa kepemimpinan Yustinius II masih berlanjut.

1917 —Amerika Serikat (AS) secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Austria-Hungaria. Hal ini menyusul keterlibatan AS dalam Perang Dunia I yang juga baru bergabung dengan Sekutu. Dalam Perang Dunia I yang berlangsung selama lebih dari empat tahun, AS hanya terlibat selama setahun, yakni dari 1917 sampai 1918.

1941 —Pasukan Jepang membombardir markas Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbour, Hawaii. Serangan tersebut menyebabkan 188 pesawat milik AS rusak parah serta 2.403 orang dari kubu AS kehilangan nyawa mereka. Selain itu, sebanyak 1.178 orang dari kubu AS mengalami luka-luka.

Di pihak Jepang, tak kurang dari 29 pesawat hancur setelah digunakan untuk melakukan serangan bunuh diri, lima kapal selam rusak dan 65 tentaranya tewas. Selain itu, tercatat satu tentara Jepang, yaitu Kazuo Sakamaki, tertangkap pihak AS. Serangan tersebut kemudian memicu AS mendeklarasikan perang terhadap Jepang, Jerman, dan Italia. Atas deklarasi itu, AS lantas terlibat dalam Perang Dunia II dan bergabung dengan Sekutu.

1946 —Kebakaran besar mendera Hotel Winecoff di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS). Sebanyak 119 orang tewas karena kebakaran itu. Peristiwa itu merupakan kebakaran paling mematikan sepanjang sejarah perhotelan di AS.

1949 —Republik Tiongkok resmi memindahkan pusat pemerintahannya dari Nanjing ke Taipei di Pulau Taiwan setelah semakin terdesak dengan serangan-serangan yang dilakukan pasukan komunis dalam Perang Saudara Tiongkok.

Beberapa bulan setelah pemerintahan Republik Tiongkok dipindah, pasukan komunis memenangi perang sekaligus mengambil alih kekuasaan di Tiongkok Daratan dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Meski perang berhenti, belum ada gencatan senjata atau perjanjian perdamaian antara Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok hingga kini.

1959 —Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa. Kala itu, status istimewa diberikan kepada Aceh sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan.

1975 —Pasukan Indonesia menginvasi Timor Leste setelah negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal. Invasi ke Timor Leste yang disebut dengan Operasi Seroja itu bertujuan untuk mencaplok Timor Leste menjadi wilayah kekuasaan Indonesia.

Operasi Seroja berlangsung lebih dari delapan bulan dan berakhir dengan kemenangan Indonesia yang berhasil mencaplok wilayah Timor Leste dan menjadikannya salah satu provinsi dengan nama Timor Timur. Timor Timur lantas kembali merdeka pada 19 Oktober 1999.

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Menlu Retno: Serangan Israel ke Gaza Bukan untuk Membela Diri******

JENEWA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa tindakan militer Israel yang membunuh ribuan warga sipil di Gaza, bukanlah bentuk untuk membela diri atau self defence.

Tidak hanya membunuh warga sipil yang banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, bahkan bayi, tentara Israel juga disebut Retno telah merusak rumah sakit, tempat ibadah, kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

“Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional,” kata Retno dalam diskusi mengenai masa depan HAM serta perdamaian dan keamanan, di Kantor PBB di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/12/2023), dilansir Antara.

Untuk itu, dalam pertemuan tersebut dia mengajak mengajak negara-negara anggota PBB untuk memperbarui komitmen bersama terkait pemajuan HAM.

Retno menegaskan bahwa siapa pun yang berkomitmen menjadi pembela HAM tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

“Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman,” ujar Retno.

Dia mengajak negara-negara untuk menolak penerapan standar ganda dalam penegakan HAM— yang adalah masalah terbesar dalam penerapan HAM.

Dalam hal ini, dia merujuk pada negara-negara Barat pendukung Israel yang dinilai sangat vokal menyuarakan penegakan HAM, tetapi seperti sengaja menutup mata dan telinga terhadap pelanggaran HAM yang jelas-jelas dilakukan Israel di Gaza.

“Pihak-pihak yang sering mendikte kita mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar HAM,” kata Retno.

Maka dari itu, dia menegaskan agar berbagai pelanggaran HAM tersebut dapat segera dihentikan.

“Proses perdamaian yang sesungguhnya agar segera dimulai khususnya menuju solusi dua negara, dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh,” tutur dia.

Diskusi panel“The Human Rights 75 Initiative Roundtable on Future of Human Rights & Peace & Security” diselenggarakan untuk memperingati 75 Tahun Deklarasi Universal HAM PBB.

Selain Menlu RI, turut menjadi panelis dalam diskusi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Kolombia tersebut yaitu Presiden Polandia, Presiden Senegal, dan Menlu Palestina.