mahkota4d

Wuhuang Fentian

Rektorat UNS Solo Bantah Perpanjangan Masa Jabatan Jamal Wiwoho Melanggar PP******

SOLO—Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, mengatakan perpanjangan rektor tidak melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020 pasal 38 E. Pasal tersebut mengharuskan berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor.

Seperti diketahui Rektor UNS Solo Periode 2018-2023, Jamal Wiwoho, diperpanjang melalui Surat Keputusan (SK) Menteri nomor 23167/M/06/2023. Berdasar dari data UNS, Jamal lahir di Magelang, 8 November 1961 yang berarti pada November nanti genap berusia 62 tahun. 

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Drajat menegaskan SK perpanjangan masa jabatan tersebut tidak bertentangan dengan PP Nomor 56/2020 Pasal 38 E lantaran terdapat masa darurat. Sehingga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) perlu mengambil langkah.

“Jadi poin utamanya perpanjangan rektor tidak bertentangan dengan PP-ya, karena memang itu kewenangan menteri untuk mengamankan atau menyelamatkan lembaga di bawah menteri [yakni MWA],” kata dia kepada Solopos.com, Sabtu (8/4/2023).

Menurut dia, kalau Kemendikbudristek tidak turun tangan malah terjadi kekacauan dan berpotensi adanya pelantikan dua rektor. Dia juga mengatakan langkah yang diambil kementerian tidak bertentangan dengan PP karena tidak mengangkat Jamal Wiwoho selama satu periode atau lima tahun. 

“Ini hanya menyelesaikan masa darurat, dan nanti kalau masa darurat sudah selesai, Prof Jamal juga tidak bisa maju karena usianya sudah lebih. Yang maju harus sesuai dengan PP,” kata dia.

Menurut dia, mekanisme pemilihan rektor kemungkinan tetap sama. Selebihnya dia masih menunggu langkah dari tim teknis dari Jakarta. Sampai saat ini dia belum bisa memastikan detail pemilihan rektor akan seperti apa.

“Kita tetap menunggu dulu. Tafsiran saya pemilihan nanti mestinya tetap melalui MWA, tentu sebelumnya MWA harus ditata ulang karena dibekukan oleh tim dari Jakarta itu bagaimana jadinya, baru mereka akan bekerja,” tambah dia.

Tugas Utama Rektor Sementara

Sementara rektor yang diperpanjang, Jamal Wiwoho mesti melakukan fungsi administrasi dan memastikan kegiatan akademik di UNS berjalan normal. 

“Kalau sekarang ini yang jelas menjalankan administrasi, fungsi-fungsi yang harus dijalankan, Pak Rektor berjalan seperti biasa. Ditambah terkait dengan krisis ini beliau bertugas menenangkan situasi dan mensupport tim teknis dari Jakarta bekerja,” tutur dia.

Selain itu, Drajat menyebut rektor sementara juga menyiapkan masa transisi kekuasaan ini agar situasi dan kondisi kembali kondusif. Sekaligus memastikan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) UNS berjalan normal.

“Justru yang paling penting membantu transisi ini supaya kondusif dan bisa berjalan secepatnya, sehingga PTNBH bisa kembali lengkap, kalau sekarang kan satu organ beku, supaya bisa bisa langkap ini harus bisa ditata ulang kan,” kata dia.

Drajat memastikan sejauh ini rektor komitmen untuk menjaga kampus tetap kondusif agar kegiatan belajar mengajar tetap jalan baik  dan tidak terpengaruh dengan adanya pembekuan MWA. “Sekaligus segera menyelesaikan masalah dengan MWA ini, itu komitmen Pak Rekor,” lanjut dia.

Selain itu tanggal 12 April mendatang, Drajat menjelaskan beberapa pejabat fungsional di UNS Solo seperti dekan, masa jabatannya berakhir. Dia mengatakan rektor saat ini juga bertugas memastikan tidak ada kekosongan di level bawah.

“Mengatur agar supaya tidak ada kekosongan dekan dan pejabat lain. Itu wajib dan menjadi tugas Prof Jamal, kalau tidak itu kacau nanti,” tambah dia.

Drajat menjelaskan beberapa dekan mungkin akan diperpanjang masa jabatannya. Namun dia mengatakan kebijakan tersebut tergantung pada rektor sementara.

“Pak Rektor akan memperhitungkan dalam situasi seperti ini apakah akan diperpanjang atau tidak diperpanjang atau malah menunjuk pelaksana tugas [Plt},” lanjut dia. 

Meski begitu, kata dia, dekan tidak diperpanjang untuk menduduki masa jabatan selama satu periode. Melainkan sampai rektor terpilih kembali.

“Dekan akan diperpanjang sampai dekan baru terpilih, ini mengikuti mekanisme rektor baru yang terpilih. Jadi tidak dalam kerangka aturan normal, karena ini kan kondisi peralihan,” kata dia.

Dalang tingkat dewa

Kemendikbudristek Bekukan MWA UNS Solo, Pelantikan Rektor Dibatalkan******

SOLO–Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

Disamping membekukan MWA UNS, Permendikbud itu juga mengatur pembatalan hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS masa bakti 2023-2028.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

MWA UNS Solo Akan Tetap Melantik Rektor Terpilih 11 April 2023******

SOLO—-Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo menyatakan tetap akan melantik rektor terpilih sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua MWA UNS, Hasan Fauzi, ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023). “Ya tetap melantik,” kata dia.

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

Meski terdapat Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 yang membekukan MWA sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor, Hasan menegaskan peraturan tersebut menyalahi kaidah perundang-undangan.

“Karena bentuknya peraturan “peraturan” tapi isinya “keputusan,” jelas dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Rabu.

Menurut dia,  Eksistensi PTNBH UNS memperoleh landasan hukum yang bersifat khusus (lex specialist) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020. “Oleh sebab itu, terkait tata kelola, termasuk eksistensi organ, ditetapkan dalam PP ini,” kata dia.

Seharusnya secara hukum seharusnya PP tidak bisa dikalahkan oleh Permen. “Maka eksistensi PP memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri,” lanjut dia.

Atas dasar tersebut MWA menegaskan akan tetap menegakkan PP Nomor 56/2020 yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri, termasuk penyelenggaraan agenda pelantikan Rektor, Selasa (11/4/2023).

Selain itu, terkait permen, Mendikbud Ristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun, menurut Hasan, tidak dicantumkan pasal-pasal terkait dasar kewenangan tersebut. “Sehingga pertimbangan terkesan dipaksakan dan hanya memenuhi syarat formal saja,” lanjut dia.

Lebih lanjut, menurutnya pembekuan MWA merupakan tindakan yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam PP Nomor 56/2020. 

“Kemudian di sana diatur limitatif pemberhentian itu karena alasan-alasan seperti meninggal dunia, berhalangan tetap, dan mengundurkan diiri,” lanjut dia.

Dia menyebut pembekuan tidak memiliki nalar hukum yang cukup. Apalagi secara hukum administrasi, tidak disertai alasan-alasan yang mendengar para pihak secara seimbang, kecermatan, dan fair play. 

“[Cara itu] lazim dikenal dalam hukum administrasi negara. Hapusnya MWA menyebabkan status PTNBH UNS hilang karena PP Nomor 56/2020 mengamanatkan adanya 4 organ PTNBH yaitu MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor,” kata dia.

Jiehou tidak untuk dijual

Serangan Israel Kembali Bunuh 109 Warga Gaza, Pejabat PBB: Harapan Sirna!******

GAZA —Serangan udara Israel menghantam Khan Younis di Jalur Gaza pada Jumat (1/12/2023) menyusul berakhirnya jeda kemanusiaan selama sepekan.

Serangan tersebut mengakibatkan 109 warga Gaza meninggal dunia.

Promosi Digitalisasi BRI Tingkatkan Inklusi Keuangan, Mudahkan Puluhan Juta Warga

Martin Griffiths, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat menyebut harapan sirna akibat serangan terbaru Israel tersebut.

“Sepekan ini menunjukkan kepada kita apa yang dapat terjadi ketika senjata berhenti ditembakkan. Situasi di Khan Younis hari ini adalah pengingat yang mengejutkan ketika senjata kembali diletuskan,” kata Martin Griffiths, seperti dikutip Solopos.comdari Antara,Sabtu (2/12/2023).

Dia mengatakan selama jeda kemanusiaan, para sandera dibebaskan dan orang-orang sakit mendapatkan perawatan.

Jumlah bantuan yang masuk dan melintasi Gaza juga meningkat selama tujuh hari terakhir.

“Hari ini, hanya dalam waktu beberapa jam, banyak orang dilaporkan tewas dan luka-luka. Orang-orang diminta untuk mengungsi, sekali lagi. Hampir dua bulan perang berkecamuk, anak-anak, wanita dan pria di Gaza berada dalam ketakutan. Tidak ada tempat aman untuk menyelamatkan diri. Mereka hidup di tengah penyakit, kerusakan dan kematian. Ini tidak dapat diterima.” lanjut Griffiths.

Dia menekankan kembali perlunya gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan para sandera yang tersisa.

Setelah jeda kemanusiaan berakhir, militer Israel kembali menyerang Jalur Gaza pada Jumat yang menimbulkan ratusan korban warga Palestina.

Kementerian Kesehatan di Gaza menyebut sebanyak 109 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka setelah Israel kembali menyerang beberapa daerah di Jalur Gaza setelah jeda berakhir.

Fenghuang

Dianggap Tidak Berdasar, Beberapa Pihak Pertanyakan Pembekuan MWA UNS Solo******

SOLO—Beberapa pihak menilai pembekuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo tidak sesuai prosedur atau bermasalah secara hukum. 

Advokat di MT&P Law Firm yang juga pernah menjadi Kuasa Hukum MWA UNS Solo, Muhammad Taufiq, mengatakan dalam ketentuan PP PTN BH UNS yang tertuang dalam PP 56/2020, tidak ada dasar untuk melakukan pembekuan. 

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

“Sesuai PP itu organ PTNBH UNS meliputi MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor. Kalau sekarang salah satu organ tidak ada maka status PTNBH hilang,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, pemberhentian anggota MWA UNS limitatif dibatasi oleh ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56/2020. 

Maka, kata dia, secara hukum tidak dikenal pemberhentian anggota MWA oleh organ lain, atau dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara sepihak.

“Dasar hukum tidak kuat, mosok peraturan menteri mengalahkan PP. Itu secara norma salah, ibarat mengadakan kompetisi sepakbola enam bulan lalu semua aturan [dari] panitia dan induk organisasi dipakai, akhirnya [sudah] ada satu juara. Giliran penyerahan piala kejuaraan, dianggap batal,” lanjut dia.

Taufik mempertanyakan jika salah satu organ dibekukan, dalam hal ini MWA, artinya status PTNBH juga terhapus. Menurutnya ini bisa berdampak pada operasional kampus.

“Lah yang urus gaji dan lain-lain siapa. Peraturan menteri itu dibuat atas dasar kepentingan politik, bukan hukum. Maka nggak nyambung. Solusinya ya permen itu ditarik lagi,” kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS, Hilmi Ahs Shidiqi. BEM UNS mempertanyakan Peraturan menteri Pendidikan dan Teknologi yang membekukan MWA dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

“Apakah mentetri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Hilmi yang sempat menyambangi kantor MWA, Senin, mempertanyakan apakah Permen tersebut apakah sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.

Pemburu monster Jepang

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 7 Desember: Pengeboman Pearl Harbor******

SOLO —Pasukan Jepang membombardir markas Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbour, Hawaii, pada 7 Desember 1941. Serangan tersebut menyebabkan 188 pesawat milik AS rusak parah serta 2.403 orang dari kubu AS kehilangan nyawa. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan sejarah dunia yang patut dikenang.

Selain itu, ada beberapa kejadian penting lainnya yang layak dikenang pada 7 Desember. Demi mengenangnya, simak rangkuman Solopos.comtentang catatan persitiwa dunia hari ini yang dihimpun dari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

574 —Yustinus II mengundurkan diri sebagai Kaisar Bizantium. Ia lantas menyerahkan takhtanya kepada jenderal militer di Kekaisaran Bizantium, Tiberius. Setelah Tiberius naik takhta, Kekaisaran Bizantium berdamai dengan Bangsa Visigoth di Spanyol dan berhasil mengalahkan Bangsa Berber di Afrika Utara. Namun demikian, perang melawan Persia yang berlangsung sejak masa kepemimpinan Yustinius II masih berlanjut.

1917 —Amerika Serikat (AS) secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Austria-Hungaria. Hal ini menyusul keterlibatan AS dalam Perang Dunia I yang juga baru bergabung dengan Sekutu. Dalam Perang Dunia I yang berlangsung selama lebih dari empat tahun, AS hanya terlibat selama setahun, yakni dari 1917 sampai 1918.

1941 —Pasukan Jepang membombardir markas Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbour, Hawaii. Serangan tersebut menyebabkan 188 pesawat milik AS rusak parah serta 2.403 orang dari kubu AS kehilangan nyawa mereka. Selain itu, sebanyak 1.178 orang dari kubu AS mengalami luka-luka.

Di pihak Jepang, tak kurang dari 29 pesawat hancur setelah digunakan untuk melakukan serangan bunuh diri, lima kapal selam rusak dan 65 tentaranya tewas. Selain itu, tercatat satu tentara Jepang, yaitu Kazuo Sakamaki, tertangkap pihak AS. Serangan tersebut kemudian memicu AS mendeklarasikan perang terhadap Jepang, Jerman, dan Italia. Atas deklarasi itu, AS lantas terlibat dalam Perang Dunia II dan bergabung dengan Sekutu.

1946 —Kebakaran besar mendera Hotel Winecoff di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS). Sebanyak 119 orang tewas karena kebakaran itu. Peristiwa itu merupakan kebakaran paling mematikan sepanjang sejarah perhotelan di AS.

1949 —Republik Tiongkok resmi memindahkan pusat pemerintahannya dari Nanjing ke Taipei di Pulau Taiwan setelah semakin terdesak dengan serangan-serangan yang dilakukan pasukan komunis dalam Perang Saudara Tiongkok.

Beberapa bulan setelah pemerintahan Republik Tiongkok dipindah, pasukan komunis memenangi perang sekaligus mengambil alih kekuasaan di Tiongkok Daratan dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Meski perang berhenti, belum ada gencatan senjata atau perjanjian perdamaian antara Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok hingga kini.

1959 —Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa. Kala itu, status istimewa diberikan kepada Aceh sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan.

1975 —Pasukan Indonesia menginvasi Timor Leste setelah negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal. Invasi ke Timor Leste yang disebut dengan Operasi Seroja itu bertujuan untuk mencaplok Timor Leste menjadi wilayah kekuasaan Indonesia.

Operasi Seroja berlangsung lebih dari delapan bulan dan berakhir dengan kemenangan Indonesia yang berhasil mencaplok wilayah Timor Leste dan menjadikannya salah satu provinsi dengan nama Timor Timur. Timor Timur lantas kembali merdeka pada 19 Oktober 1999.