pinjol langsung transfer

dewa dan setan

ole99 slot

Melalui Pelatihan Ekspor AKI, Menparekraf Nilai Ekspor Ekraf Meningkat Hingga 28 Miliar Dolar AS******

(ANTARA)- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan mengadakan program Kelas Ekspor bagi Alumni Apresiasi Kreasi Indonesia. Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) merupakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pengembangan kapasitas pelaku usaha kreatif dan fasilitasi perluasan akses pasar produk kreatif pada subsektor kuliner, kriya, fesyen, musik, film dan aplikasi yang diselenggarakan di 16 Kota/Kabupaten di Indonesia, dimana penyelenggaraan AKI tahun ini menginjak tahun keempatnya.
Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam AKI 2024, Kelas Ekspor sendiri bertujuan untuk membantu para alumni AKI dari tahun 2021 hingga 2023 memahami proses ekspor secara mendalam. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan PPEJP merupakan pusat pelatihan ekspor yang saat ini telah melahirkan lebih dari 80 topik pelatihan dari berbagai level. Seperti cara menemukan pasar ekspor yang potensial, memahami regulasi dan hukum ekspor, mengelola logistik dan pengiriman, serta cara menghitung biaya dan keuntungan.
"Salah satu keunggulan disini adalah materi yang sangat komprehensif dan didukung oleh tenaga pengajar yang hampir semuanya merupakan praktisi dengan kompetensi di bidangnya masing-masing," ujar Isy. Program Kelas Ekspor AKI 2024 mencakup berbagai aspek pelatihan penting dari ekspor, termasuk pengertian, tujuan, prosedur, dan biaya yang terlibat. Dalam kelas ini, peserta diajarkan tentang berbagai elemen ekspor,
Peserta terpilih diikutsertakan pada pelaksanaan Kelas Ekspor AKI “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” yang dilaksanakan pada tanggal 1-8 Maret 2024 di Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Tiga tahun terselenggaranya Apresiasi Kreasi Indonesia telah mengumpulkan sebanyak kurang lebih 1.200 pelaku ekraf yang terdata sebagai alumni AKI. Kemenparekraf sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan fasilitasi dengan membantu pengembangan usaha pelaku ekraf khususnya alumni AKI utk scale up dan siap masuk ke dalam pasar Internasional
Secara garis besar, Kelas Ekspor merupakan investasi berharga bagi pelaku ekraf yang ingin memasuki pasar ekspor atau meningkatkan operasi ekspor mereka. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, pelaku ekraf dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan mencapai sukses dalam usahanya memasuki pasar internasional. Seperti dijelaskan Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), rata-rata alumni AKI mengalami kenaikan omset penjualan 15-30% setelah lulus dari AKI. Karena itu Kelas Ekspor merupakan program strategis lanjutan untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekraf.
Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan kontribusi sektor ekonomi kreatif khususnya dari sisi ekspor dapat mencapai 25 hingga 28 miliar dolar AS di tahun ini demi mendorong terciptanya peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.  "Nilai tambah ekonomi kreatif (tahun) 2023 telah menembus Rp 1.415 triliun, di atas target Rp 1.300 triliun. Tapi kita punya PR (pekerjaan rumah) di nilai ekspor ekonomi kreatif dimana ini peluangnya lebih besar sebetulnya," kata Menparekraf Sandiaga saat membuka kegiatan Kelas Ekspor AKI dengan tema "Pelatihan Manajemen Ekspor Impor Dengan Simulasi", Jumat (1/3/2024) di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Jakarta Barat.
Kegiatan Kelas Ekspor diawali dengan proses pendaftaran pada tanggal 5-11 Februari 2024, khusus bagi para alumni AKI tahun 2021-2023. Sebanyak 112 pelaku ekraf alumni AKI 2021-2023 mendaftar Kelas Ekspor dengan rincian 28 jenama fesyen, 53 jenama kuliner, dan 31 jenama kriya. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan proses kurasi pada tanggal 19 Februari 2024 oleh seorang Praktisi Ekspor, Bapak Mohammad Andriza Syarifudin sebagai kurator peserta.
Kurator melakukan proses kurasi sesuai dengan kriteria penilaian dan penjurian yang mengacu pada kriteria/ketentuan dari Pusat Pelatihan SDM Ekspor Jasa Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Setelah dikurasi akhirnya dari 112 pendaftar terpilih sebanyak 40 pelaku ekraf sebagai peserta Kelas Ekspor AKI 2024. Dari 40 jenama yang lolos seleksi Kelas Ekspor AKI 2024, 10 diantaranya dari fesyen, 12 dari kriya dan 18 dari kuliner. Menariknya ada 28 wanita yang menjadi peserta dan 12 pria.
Beberapa jenama yang ikut dari bidang fesyen seperti; Ma.ja Watch (Tangerang Selatan), Apikmen ((Tangerang Selatan), Creative Batik 9Yogyakarta) dan Zee Collection (Purwokerto. Ada juga beberapa jenama dari bidang kriya seperti M.A.R.S Genuine Leather (Yogyakarta), Bengok Craft (Semarang) dan CV Solo Beat International (Solo). Dan benerapa jenama dari bidang kuliner seperti Saladin Kentang Magic (Bogor), Dapur Sehati (Situbondo).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Sembilan hari guntur dan kesedihan

info slot gacor sekarang

Insentif Inflasi Buat Kepala Daerah Rp10 M Cair April Besok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam NegeriTito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk giat dalam mengendalikaninflasi. Sebab, danainsentif daerah (DID) sebesar Rp10 miliar akan cair pada April mendatang.

DID merupakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dianggap sukses mengendalikan inflasi.

Tito mengatakan pemberian insentif itu dilakukan guna menyuntik semangat para kepala daerah agar bekerja keras dalam mengendalikan harga pangan di wilayahnya.

Ia menerangkan hampir setiap tahun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk DID.

Biasanya, penyaluran dana insentif itu dilakukan dalam tiga babak. Satu babak mencakup waktu empat bulan.

Tito mencontohkan, tahun lalu di empat bulan pertama ada 33 daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dan mendapat DID masing-masing Rp10 miliar.

Lalu, di empat bulan berikutnya ada 33 daerah lagi yang berhak mendapat DID dengan nilai yang sama. Sementara, di empat bulan ketiga ada 34 daerah yang mendapat DID itu.

"Jadi totalnya 100 daerah, dikali Rp10 miliar per daerah, (sama dengan) Rp1 triliun," ucap Tito.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

kredivo pinjaman 1 juta

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

waktoge

Insentif Inflasi Buat Kepala Daerah Rp10 M Cair April Besok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam NegeriTito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk giat dalam mengendalikaninflasi. Sebab, danainsentif daerah (DID) sebesar Rp10 miliar akan cair pada April mendatang.

DID merupakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dianggap sukses mengendalikan inflasi.

Tito mengatakan pemberian insentif itu dilakukan guna menyuntik semangat para kepala daerah agar bekerja keras dalam mengendalikan harga pangan di wilayahnya.

Ia menerangkan hampir setiap tahun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk DID.

Biasanya, penyaluran dana insentif itu dilakukan dalam tiga babak. Satu babak mencakup waktu empat bulan.

Tito mencontohkan, tahun lalu di empat bulan pertama ada 33 daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dan mendapat DID masing-masing Rp10 miliar.

Lalu, di empat bulan berikutnya ada 33 daerah lagi yang berhak mendapat DID dengan nilai yang sama. Sementara, di empat bulan ketiga ada 34 daerah yang mendapat DID itu.

"Jadi totalnya 100 daerah, dikali Rp10 miliar per daerah, (sama dengan) Rp1 triliun," ucap Tito.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

salib suci

indoslot

BPS: Waspadai inflasi komoditas beras jelang Ramadhan******

Beberapa tahun sebelumnya justru beras bukan menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar jika dibandingkan dengan komoditas lainnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan inflasi komoditas pangan khususnya beras perlu diwaspadai menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Perlu kita waspadai inflasi Ramadhan biasanya terjadi kenaikan harga. Secara umum pada momen Ramadhan selalu ditunjukkan data historis di mana momen Ramadhan selalu terjadi inflasi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri di Jakarta, Senin.

Amalia menjelaskan beberapa tahun sebelumnya justru beras bukan menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Ia mengungkap dalam tiga tahun terakhir, yang memberikan andil inflasi terbesar menjelang bulan Ramadhan yakni daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi.

Namun, bulan ini, beras menjadi salah satu komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam inflasi bulanan.

BPS mencatat inflasi bulanan Februari sebesar 0,37 persen (month-to-month/mtm), dengan inflasi harga bergejolak (volatile food)mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

"Beberapa komoditas pangan penyebab inflasi Februari 2024 adalah cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras yang juga mendorong inflasi Februari 2024 dan perlu kita waspadai untuk inflasi Maret dan April,” ujarnya.

Sedangkan saat periode Hari Raya Idul Fitri, lanjut Amalia, sumbangsih inflasi tertinggi seringkali berasal dari sektor transportasi, khususnya angkutan udara.

Lebih lanjut, Amalia memprediksi produksi beras akan mulai meningkat pada Maret dan mencapai puncak panen raya pada April 2024 mendatang. Dalam paparannya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan menjadi penghasil terbesar pada musim panen raya tahun ini.

Dengan peningkatan produksi dan persediaan tersebut, diharapkan inflasi dapat dijaga

“Itu memang perlu kita mulai antisipasi dari awal tekanan inflasi di hari raya tahun ini mudah mudah-mudahan tidak terlalu besar dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Baca juga: BPS DKI catat Inflasi tahunan Februari DKI Jakarta capai 2,12 persen
Baca juga: Ekonom prediksi inflasi akan mulai menurun pada kuartal III tahun ini
Baca juga: Indef proyeksikan inflasi masih berlanjut jelang Ramadhan

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

erek erek waria

BPR EDC Cash ditutup, LPS sebut pemegang saham terlibat tindak pidana******

Dana yang disetorkan untuk setoran modal itu disita oleh Bareskrim Polri, penyidik, kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Didik Madiyono mengatakan pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH (EDC Cash) di Tangerang, Banten, disebabkan pemegang sahamnya terlibat tindak pidana, sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal.

"Pemegang saham itu terkena kasus tindak pidana sehingga dilakukan penahanan. Saat ini ada di tindak pidana (Bareskrim Polri), sehingga dana yang disetorkan untuk setoran modal itu disita oleh Bareskrim Polri, penyidik, kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan," kata Didik saat dijumpai ANTARA di Jakarta, Rabu malam.

Didik mengatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pernah menjajaki kerja sama dengan investor untuk mengupayakan penyehatan dan penyelamatan BPR EDC Cash.

Pada saat itu, imbuh dia, investor sempat melakukan uji kelayakan (due diligence) selama hampir dua minggu, namun mengundurkan diri karena melihat potensi permasalahan yang cukup besar.

"Jadi, atas dasar itu, ya sudah akhirnya kita menetapkan opsi resolusi dan kita nyatakan untuk tidak menyelamatkan, meminta OJK untuk mencabut izin usaha, dan sudah dilakukan kemarin," kata dia.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2023, OJK telah menetapkan BPR EDC Cash dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPR EDC Cash dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR EDC Cash tidak dapat melakukan penyehatan BPR-nya.

Pada 20 Februari 2024, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR EDC Cash dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Pencabutan izin usaha BPR EDC Cash didasarkan atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 26/D.03/2024 tertanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR EDCCASH.

Kasus yang menimpa BPR EDC Cash menambah daftar pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK pada awal 2024.

Hingga saat ini, total terdapat enam BPR yang ditutup. Selain BPR EDC Cash, lima BPR lain yang telah ditutup awal tahun ini adalah BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Bank Pasar Bhakti, dan BPR Bank Purworejo.

Baca juga: LPS: Nasabah tak perlu khawatir BPR bangkrut sebab simpanan dijamin
Baca juga: LPS bayarkan klaim nasabah BPR Purworejo Rp32 miliar di tahap pertama
Baca juga: OJK cabut izin usaha BPR EDC Cash

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024