belanja dulu bayar nanti

hubungan pasien

Akhir Pekan, IHSG Tersenyum di 7.350******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.350 pada Jumat (22/3). Indeks saham menguat 11,79 poin atau plus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,79 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,08 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 243 saham menguat, 267 terkoreksi, dan 253 lainnya stagnan. Terpantau lima dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor kesehatan yang naik 1,53 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,18 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong anjlok 2,06 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 0,23 persen.

Kendati, bursa saham Eropa mayoritas menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,50 persen, indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,32 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,04 persen.

Sedangkan bursa Amerika serempak ditutup hijau. Indeks S&P 500 tumbuh 0,32 persen, indeks NYSE menguat 0,46 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Waskita Beri Diskon Tarif Tol hingga 36 Persen selama Mudik Lebaran******

PT Waskita Toll Road(WTR) memberikan diskon tarif tolhingga 36,25 persen selama periode mudik lebaran2024.

Anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk itu memberi potongan untuk Tol Krian-Legundi-Bunder (KLB) mulai 3 April 2024 hingga 19 April 2024. Besaran diskonnya bervariasi, tergantung golongan kendaraan.

Bagi kendaraan Golongan II dan III bakal mendapatkan diskon tarif 13,46 persen hingga 15 persen saat melewati Tol KLB. Sedangkan kendaraan Golongan IV dan V berhak atas potongan 34,78 persen-36,25 persen selama periode promo.

Golongan II hingga Golongan V merupakan kendaraan jenis truk. Ini mencakup truk dengan 2 gandar hingga 5 gandar atau sumbu roda.

Di lain sisi, surat keputusan bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H memutuskan truk 3 sumbu ke atas dilarang melintasi jalan tol selama mudik. Ini berlaku sejak 5 April 2024 pukul 09.00 sampai 16 April 2024 pukul 08.00 waktu setempat.

Aturan ini dikecualikan untuk truk yang mengangkut bahan bakar, hantaran uang, logistik pemilu, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, serta barang pokok. Akan tetapi, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan.

Meski begitu, SKB pembatasan angkutan barang ini tidak memasukkan Jalan Tol KLB sebagai salah satu ruas yang dibatasi.

President Director Waskita Toll Road Daniel Fitzgerald Liman mengatakan ada juga diskon tarif untuk Tol Pemalang-Batang. Potongan ini diberikan melalui PT Pemalang Batang Toll Road yang saham mayoritasnya dikuasai WTR.

Besaran diskon di Tol Pemalang-Batang dipatok 20 persen untuk seluruh golongan kendaraan. Ini berlaku untuk tujuan Cikampek-Kalikangkung atau sebaliknya.

Diskon ini berlaku saat arus mudik dari arah Cikampek-Kalikangkung mulai 3 April 2024 pukul 06.00 WIB sampai 5 April 2024 pukul 06.00 WIB. Sementara itu, diskon pada arus balik ditetapkan dari arah Kalikangkung menuju Cikampek mulai 17 April 2024 pukul 06.00 WIB hingga 19 April 2024 pukul 06.00 WIB.

"Penerapan diskon tarif pada Jalan Tol Pemalang-Batang dan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder menjadi salah satu kontribusi WTR dalam menyambut libur Idulfitri 2024 ini," tegas Daniel.

"Semoga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para pengguna jalan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Jasa Marga Tiadakan Pengaturan Kedaluwarsa e******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk meniadakan pengaturan masa kedaluwarsa e-tollselama arusmudikdan balik Lebarantahun ini.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana  mengatakan kebijakan ini dilakukan perseroan dalam rangka mendukung kelancaran pemudik.

"Pada periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H ini, untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Jasa Marga meniadakan pengaturan masa kedaluwarsa e-toll sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh pengguna jalan," ujarnya, Rabu (3/4) seperti dikutip dari Antara.

Apabila terdapat pengguna jalan dengan durasi perjalanan di atas maksimum, maka saat e-tolldi-tap pada gardu keluar, Automatic Lane Barrier (ALB) tidak terbuka dan status e-tollmenjadi expired.

"Jika menemui kendala Uang Elektronik (e-toll) kedaluwarsa/expired, transaksi akan dibantu oleh petugas Jasa Marga ke reader pada Gardu Tol Otomatis (GTO). Proses ini pun tidak akan membuat saldo e-tollterpotong melebihi tarif jalan tol yang memang harus dibayarkan dan juga tidak dikenakan denda/sanksi. E-toll yang sama pun masih bisa digunakan untuk transaksi di jalan tol ataupun untuk transaksi lainnya," kata Lisye.

Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik jatuh pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau pada Sabtu (6/4). Dalam masa puncak mudik itu, Jasa Marga memperkirakan lalu lintas mencapai 259 ribu kendaraan di empat gerbang tol utama, naik 66,8 persen terhadap normal.

Sementara itu, untuk prediksi puncak arus balik akan jatuh pada H+5 atau Senin (15/4) dengan lalu lintas mencapai 300 ribu kendaraan di empat gerbang tol utama, naik hingga 131 persen terhadap normal.

Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan yang keluar wilayah Jabotabek pada periode arus mudik H-7 sampai dengan H2 Hari Raya Idul Fitri 1445 H (periode 3 April -11 April 2024) adalah sebesar 1,86 juta kendaraan, naik hingga 54,13 persen terhadap normal dan naik 5,94 persen dari periode Lebaran 2023.

Distribusi lalu lintas keluar wilayah Jabotabek di periode tersebut adalah mayoritas menuju ke arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) sebesar 58,4 persen, ke arah Barat (Merak) sebesar 22,9 persen dan ke arah Selatan (Puncak) sebesar 18,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Menteri PUPR Sebut Tol Bocimi Bisa Dilalui Mulai Rabu Besok******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang longsor sudah bisa kembali dilalui mulai besok, Kamis (11/4). Namun, operasional hanya untuk satu lajur saja.

Menurutnya, perbaikan Tol Bocimi akibat longsor langsung dilakukan dan hari ini, Rabu (10/4) akan dilakukan pembersihan.

Setelah meninjau secara langsung, Basuki memastikan longsor ini dikarenakan curah hujan tinggi.

"Kita lihat di sana longsorannya, ini bukan gerakan tanah, tapi memang longsoran, tanah timbunan pada saat pembangunan, karena curah hujan yang tinggi," imbuhnya.

Peristiwa longsor itu terjadi pada Rabu (3/4) sekitar pukul 20.00 WIB di Tol Bocimi Km 64-600 A, tepatnya di Tol Parungkuda arah Sukabumi.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Pengusaha Curiga Aturan UMP 2023 dari Menaker Demi Cak Imin di 2024******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).

Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.

CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.