slot sinar

Sistem penurunan peti harta karun

pinjol fulus rezeki

McConnell tak akan pimpin Partai Republik di Senat AS pada akhir 2024******

Washington (ANTARA) - Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, pemimpin terlama dalam sejarah Senat Amerika Serikat (AS), pada Rabu (28/2) mengumumkan akan mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada akhir tahun ini.

"Salah satu keterampilan hidup yang paling kurang diapresiasi adalah mengetahui kapan waktunya untuk beralih ke tahap selanjutnya dalam hidup. Jadi saya berdiri di hadapan Anda hari ini, Bapak Presiden dan rekan-rekan saya, untuk mengatakan bahwa ini akan menjadi masa jabatan terakhir saya sebagai pemimpin Partai Republik di Senat," ujar McConnell dalam sebuah pidato di hadapan Senat AS pada Rabu.

McConnell (82) telah menjabat sebagai pemimpin Partai Republik sejak 2007. Transisi kepemimpinan akan berlangsung pada November ketika pemungutan suara digelar untuk memilih penggantinya. Pemimpin terpilih yang baru nantinya akan mulai menjabat pada Januari 2025.

McConnell, oleh sesama anggota parlemen, dipandang sebagai ahli strategi yang terampil dalam politik dan salah satu tokoh paling kuat di Washington.

Berkolaborasi dengan mantan presiden Donald Trump, McConnell memainkan peran penting dalam meloloskan rancangan undang-undang tentang pemotongan pajak senilai 1,5 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp15.673) pada 2017 lalu.

Namun, pengaruh McConnell yang dahulu signifikan di Senat Partai Republik mulai berkurang dalam setahun terakhir sejak partai tersebut menunjukkan kedekatan yang semakin erat dengan Trump, yang memiliki ketegangan hubungan dengan pemimpin Partai Republik tersebut.

Keretakan antara Trump dan McConnell ini diperparah dengan peristiwa kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021 lalu.

Meskipun turut memberikan suara untuk membebaskan Trump dalam sidang pemakzulannya, McConnell menegaskan bahwa mantan presiden itu memikul tanggung jawab moral yang besar karena menghasut peristiwa pada hari itu.

Dalam indikasi terbaru dari meningkatnya kekuatan Trump dan memudarnya pengaruh McConnell, pemimpin Senat dari Partai Republik itu baru-baru ini mendorong para senator Partai Republik untuk mengesahkan kesepakatan bipartisan tentang imigrasi dan bantuan untuk Ukraina.

Namun, hanya empat orang dari mereka yang mendukung usulannya tersebut.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

slot tidak gacor

Bos Buka Suara soal Beras Bulog Ditempeli Stiker Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulogditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi Perum Bulog.

Lihat Juga : Isi Lengkap 'Amarah' Luhut ke Tom Lembong soal Contekan-Nikel Jokowi

Menurutnya, ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. Meski begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun.

"Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," tuturnya.

Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melalukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

pinjam uang butuh uang

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

jalan dewa permainan

77 togel

Akademisi: Pendidikan landasan membentuk karakter pemimpin masa depan******

Melalui pendidikan anak-anak dapat belajar cara menjadi seorang pemimpin yang baik, adil, bertanggung jawab

Timika (ANTARA) - Akademisi asal Suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Leonardus Tumuka mengatakan bahwa pendidikan merupakan landasan utama dalam membentuk karakter pemimpin masa depan bangsa.

Mantan Ketua Yayasan Pendidikan Kamoro itu  kepada ANTARA di Timika, Jumat, mengatakan bahwa pendidikan kunci bagi generasi muda memperoleh edukasi dan pengalaman dalam mempersiapkan diri menuju masa depan yang lebih baik.

"Pada prinsipnya pendidikan karakter dapat diperoleh anak-anak sejak dini mulai dari pendidikan formal maupun non formal," kata Tumuka yang menyelesaikan Program Doktor (Ph.D) di Universitas Filipina, Los Banos, Lagua pada 2015.

Menurut Tumuka, pendidikan karakter sangat diperlukan dalam menumbuhkembangkan kemampuan dasar seorang anak didik untuk berpikir cerdas, berperilaku dan berakhlak baik.

"Ketika seorang anak sejak dini dibentuk dalam sebuah pendidikan karakter yang baik maka akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan juga masyarakat umum," ujar Tumuka yang menyelesaikan S2 di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Baca juga: Akademisi: Rumah Transit Yau Ma'o jadi tempat belajar anak
Baca juga: Intelektual Kamoro soroti penurunan kualitas pendidikan di Mimika

Dia menjelaskan pendidikan juga akan sangat membantu seorang anak sejak dini, untuk mengembangkan kualitas dirinya sebagai calon pemimpin masa depan.

"Melalui pendidikan anak-anak dapat belajar cara menjadi seorang pemimpin yang baik, adil, bertanggung jawab dan peka terhadap lingkungan sekitarnya," katanya.

Pria yang dipanggil akrab Leo itu menambahkan pihaknya terus mendorong melalui Rumah Transit Yau Ma'o agar anak-anak asli Suku Kamoro pada daerah ini, dapat diberi edukasi tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan.

"Edukasi dan stimulus bagi anak sejak dini sangat penting dilakukan, untuk itu melalui Rumah Transit Yau Ma'o, kami harap anak-anak terus termotivasi untuk belajar dan mencintai dunia pendidikan," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Papua Barat kucurkan Rp27 miliar untuk SMAN Taruna Kasuari
Baca juga: SSH jadi terobosan Unipa atasi masalah putus sekolah di Papua
Baca juga: Pemkab Biak manfaatkan Dana Otsus Rp10 miliar bangun sekolah & asrama 

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

teramat

situs slot bos

BRI tidak rombak jajaran direksi dalam RUPST 2024******

RUPST juga memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tidak merombak jajaran Dewan Direksi, dan sedikit mengubah Komisaris perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024.

Direktur Utama BRI Sunarso mengumumkan bahwa perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasi RUPST, BRI mengubah anggota Dewan Komisaris perusahaan.

“RUPST juga memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI,” kata Sunarso di Jakarta, Jumat.

Selanjutnya, hasil RUPST memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Adapun rincian Anggota Dewan Komisaris BRI sebagaimana berikut:

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo
​​​​Wakil Komisaris Utama: Rofikoh Rokhim
Komisaris: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen: Agus Riswanto
Komisaris Independen: Numaria Sarosa
Komisaris Independen: Haryo Baskoro Wicaksono

Kemudian berikut jajaran Anggota Dewan Direksi yang disepakati:

Direktur Utama: Sunarso
Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto
Direktur Keuangan: Viviana Dyah Ayu
Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan: Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro: Supari
Direktur Digital dan Teknologi Informasi: Arga Mahana Nugraha
Direktur Commercial, Small & Medium Business: Amam Sukriyanto
Direktur Retail Funding: Andrijanto
Direktur Human Capital: Agus Winardono
Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Konsumer: Handayani
Direktur Kepatuhan: Ahmad Solichin Luftiyanto

Baca juga: BRI bagikan dividen Rp48,10 triliun
Baca juga: BRI bangun infrastruktur pengembangan UMKM di IKN
Baca juga: Bangun IKN, BRI hadirkan layanan jasa perbankan bagi OIKN

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Zaman Hebat Senjata Ajaib

puncakqq

Kemenkes anjurkan manajemen obesitas bersama dokter******

Jakarta (ANTARA) - Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menganjurkan manajemen obesitas bersama dokter paling tidak dilakukan satu tahun satu kali.

"Untuk gerakan deteksi dini, memeriksakan paling tidak satu tahun satu kali," kata Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat P2PTM Kemenkes dr Esti Widiastuti M., MScPH pada sebuah diskusi bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Terkait biaya, kata dr Esti, sejauh itu dilayani pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan itu akan ditanggung oleh BPJS.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, Sp.GK(K) menambahkan bahwa dalam manajemen obesitas, masyarakat diharapkan tidak hanya fokus melulu pada berat badan, tapi lihatlah kelainan metabolik yang ditimbulkan.

Baca juga: Hindari obesitas sedari kecil

Misal, belakangan sering bangun tidak dalam keadaan segar. Karena saat tidur, aluran pernapasan tertutupi lemak dan mengakibatkan dengkuran semakin keras.

Tidur mendengkur termasuk ciri kelainan metabolik yang penting diatasi dengan manajemen obesitas bersama dokter.

"Jadi, lihatlah itu bukan hanya dari berat badannya, tapi juga keluhannya berkurang. Bisa jadi berat badannya turun hanya lima kilogram, tetapi kelainan metabolik berkurang," kata dr Gaga.

Obesitas merupakan masalah global yang berdampak pada dua miliar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia.

Pada 2030 diperkirakan 1 dari 5 wanita dan 1 dari 7 pria akan hidup dengan obesitas (setara dengan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia).

Prevalensi obesitas global lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki dan jumlah terbesar orang dengan obesitas berada di negara berkembang, di mana beban ganda malnutrisi terus berlanjut dan sistem sangat kurang siap dan tidak dilengkapi dengan baik untuk mengatasi obesitas dan konsekuensinya secara efektif.

Secara global, lebih dari 160 juta tahun kehidupan sehat yang hilang disebabkan oleh indeks massa tubuh yang tinggi pada tahun 2019, dan angkanya kemungkinan akan lebih tinggi setiap tahun.

Ini berarti lebih dari 20 persen dari semua tahun kehidupan sehat yang hilang yang disebabkan oleh kesehatan kronis yang dapat dicegah.

Jika kita ingin mengatasi penyakit tidak menular, yang dapat dicegah, maka keberhasilan dalam mengatasi obesitas sangat penting.

Baca juga: Laki-laki yang lahir dari ibu obesitas bisa terkena masalah kesehatan

Di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan obesitas yang cukup signifikan, dari 10,5 persen di tahun 2007 menjadi 21,8 persen di tahun 2018.

Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, jantung, kanker, hipertensi dan penyakit metabolik maupun non metabolik lainnya serta berkontribusi pada penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular (5,87 persen dari total kematian), penyakit diabetes dan ginjal (1,84 persen dari total kematian).

Oleh karena itu, obesitas saat ini telah digolongkan sebagai penyakit yang perlu diintervensi secara komprehensif.

Obesitas merupakan masalah multifaktor. Peningkatan asupan energi, perubahan pola makan dari tradisional ke modern, urbanisasi dan penurunan aktivitas fisik, semuanya berperan terhadap peningkatan obesitas.

Faktor tersebut didukung oleh kontribusi faktor lain seperti aspek sosial ekonomi, budaya, perilaku dan lingkungan.

Obesitas juga dipicu oleh kurangnya aktivitas fisik berkaitan dengan fenomena khas daerah urban yaitu berkurangnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai arena bermain dan berolahraga.

Kemudahan mengakses sarana modern berteknologi tinggi juga menjadi faktor penyebab kurangnya aktivitas fisik remaja terutama di daerah perkotaan.

Hari Obesitas Sedunia saat ini, menjadi kesempatan kita membangun momentum untuk mengubah cara pandang semua pihak terhadap obesitas dan segera mengambil peran secara bersama-sama agar menjadi tindakan yang efektif.

Dengan tajuk “World Obesity Day, Let’s Talk about Obesity and The Science Behind It”, diskusi hari itu mengajak semua pihak yang hadir untuk membahas dan berbagi pandangan tentang obesitas dan mengambil tindakan nyata yang efektif untuk mengenali, mencegah dan mengatasi obesitas demi hidup lebih sehat dan produktif.

Baca juga: IDAI: Cegah obesitas pada anak dengan atur jumlah pemberian susu

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024