slot spadegaming demo

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Pengusaha Sebut Pemerintah Tunggak Utang Minyak Goreng Murah Rp344 M******

Pengusaha ritel protes sekaligus bingung karena Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit(BPDPKS) belum juga membayar uang subsidi selisih harga atau rafaksi minyak gorengsenilai Rp344,35 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Padahal, kata dia, pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia menjelaskan soal rafaksi ini juga tercantum dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Adapun Permendag itu diterbitkan pada 18 Januari 2022.

Roy pun mengatakan pihaknya sempat mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun , Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Maklum, Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

Pemerintah  pada 2022 lalu memang mewajibkan seluruh ritel modern yang menjadi anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter. Hal itu dilakukan demi mengatasi lonjakan harga minyak goreng saat itu.

Pada 18 Januari 2022, eks menteri perdagangan M Lutfi menyebut pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar ritel selama enam bulan bagi masyarakat.

Kemudian, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu pada Maret 2022. Setelah itu, harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium mengikuti mekanisme pasar.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Ford Akan PHK 3.800 Karyawan di Seluruh Eropa Imbas Tekanan Ekonomi******

Ford Motor Co. berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.800 karyawan perusahaan di seluruh Eropademi menyiasati kondisi ekonomi saat ini yang tengah sulit.

Pemangkasan juga dilakukan seiring rencana industri otomotif itu yang akan mendukung pengembangan kendaraan listrik.

Mengutip CNN.com, pemangkasan itu dilakukan terhadap 2.300 pekerjaan di Jerman, 1.300 di Inggris, dan 200 di seluruh Eropa dalam tiga tahun ke depan. PHK akan dilakukan di divisi pengembangan produk dan administrasi perusahaan.

Dikutip dari keterangan tertulis, rencana PHK itu adalah upaya perusahaan untuk menciptakan struktur biaya yang lebih ramping dan kompetitif untuk Ford di Eropa. Selain itu, pengurangan karyawan juga akan dilakukan melalui redudansi sukarela.

Menurut perusahaan itu, PHK besar-besaran dipicu oleh peralihan ke kendaraan listrik. Untuk itu, Ford berencana mulai memproduksi mobil penumpang listrik buatan Eropa pertama pada akhir tahun ini.

Targetnya pada 2035 mendatang seluruh penjualan Ford di Eropa berasal dari mobil listrik.

"Ini adalah keputusan yang sulit dan tidak dianggap enteng. Kami menyadari ketidakpastian yang kami ciptakan. Namun, saya meyakinkan mereka bahwa kami akan menawarkan dukungan penuh dalam beberapa bulan mendatang," kata Manajer Umum Ford Model e di Eropa Martin Sander dalam pernyataannya.

[Gambas:Video CNN]

Lebih jauh, juru bicara Ford mengungkapkan PHK terjadi karena haluan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Terlebih, sepanjang 2022 merupakan tahun sulit bagi manufaktur Eropa. Biaya energi yang meroket setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar €338 (US3 atau Rp5,44 juta) per megawatt jam pada Agustus.

Selain itu, harga bahan baku juga melonjak. Peningkatan biaya ini terus membebani produsen. Akibatnya, terjadi pengurangan produksi, pemindahan sebagian operasi mereka ke luar Eropa, dan memangkas sejumlah staf.

Namun kini, inflasi energi telah melambat dalam beberapa bulan terakhir. Harga gas pun kini kembali ke tingkat yang sama seperti sebelum perang.

Tuan kekaisaran terkuat

Kemendag Sangkal Ratusan Ton Minyakita di Cilincing Sengaja Ditimbun******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyangkal 500 ton minyak gorengkemasan Minyakita yang ditemukan di gudang milik PT Bina Karya Prima (BKP), Cilincing, Jakarta Utara, sengaja ditimbun.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengklaim ratusan ribu literMinyakitadi Gudang PT BKP itu adalah produksi Desember 2022 yang belum terdistribusikan.

"Kemarin ditemukan belum terdistribusi sampai dengan Januari (2023), kita minta segel supaya segera distribusi. Jadi kita bicara pada barang yang masih belum terdistribusi tapi waktunya kelamaan. Kalau sampai dua bulan belum distribusi nanti keburu rusak," kata Syailendra di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Kamis (17/2).

"Artinya barangnya masih ada di situ, wah ini kelamaan. Ya sudah, supaya pasti kamu distribusinya saya segel dulu ya, saya bilang," imbuhnya.

Barang-barang di dalam gudang PT BKP itu, menurut Syailendra, akhirnya didistribusikan ke sejumlah provinsi. Meliputi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY atau wilayah-wilayah dengan jalur distribusi terdekat.

Lebih jauh, Syailendra merinci capaian produksi Minyakita secara nasional berdasarkan data termutakhir. Untuk perbandingannya, dengan mekanisme wajib pemenuhan domestik alias Domestic Market Obligation(DMO), dari total 150 ribu ton pasokan bulanan per Rabu (15/2) sore terhitung sekitar 27 ribu ton yang dialokasikan untuk Minyakita.

Sementara, untuk penyebab kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini, Syailendra menyebut hal itu dipicu beberapa faktor. Pertama,produsen yang lebih banyak menyuplai dalam bentuk curah periode sebelum November 2022 kemarin.

Proporsinya, lanjut Syailendra, dari DMO total 300 ribu ton per bulan sekitar 39-40 persen dipasok dalam bentuk curah. Setelah Desember 2022, angka itu mulai menyusut.

Syailendra menambahkan pemicu lain kelangkaan Minyakita adalah terkendalanya pengiriman bahan baku akibat larangan berlayar di wilayah Jawa Timur selama dua pekan beberapa waktu lalu.

"Bahan baku itu dari Kalimantan, jadi yang ke Jawa nggak ada, jadi pabrik di Jawa Timur. Kalau yang di daerah Jakarta, pabrik-pabrik Jakarta, Karawang itu sumbernya dari Sumatera. Jadi ada gangguan cuaca, tapi nggak lama," terang Syailendra.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkap ratusan ribu ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara, lantaran PT BKP selaku pemilik belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

DMO adalah kebijakan pemerintah kepada produsen dan distributor untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng sebesar berupa minyak sawit mentah dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dalam negeri.

VP Corporate and Legal PT BKP Tukiyo secara terpisah mengatakan kebijakan DMO itu bermasalah karena pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan DMO ke dalam negeri pada Januari lebih banyak dari kuota awal penugasan sebenarnya.

"Pada Januari itu kami sudah melaksanakan 38.000 ton dari penugasan yang sebenarnya hanya 1.500 (ton). Jadi tidak ada pelanggaran apapun terkait kewajiban kepada pemerintah, kami sudah penuhi," kata Tukiyo.

Kedua, kata dia, saat ini perusahaan sedang tidak mengekspor minyak goreng, karena tidak mendapatkan izin memproduksi sendiri CPO. Hal itu, kata Tukiyo, menyebabkan minyak goreng sebanyak setengah juta liter di gudang Cilincing belum disalurkan.

"Kan kalau sudah disalurkan tetapi kami enggak ekspor, di situ ada ruginya," terangnya seperti dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Segera menjadi dewa

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China

Erha mengembara di dunia lain

SAP Express Buka Suara soal Viral Kurir Meninggal Ketika Antar Paket******

PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAP Expressbuka suara soal viral kurir paketnya yang meninggal saat sedang bertugas.

Presiden Direktur SAP Express Budiyanto Darmastono menjelaskan kurir bernama Yulan Susilo (YS) itu memiliki sakit jantung. Meski sudah diminta dokter untuk pasang ring, Yulan merasa takut dan hanya bersedia meminum obat.

"Sebelum jalan kirim barang, yang bersangkutan (YS) juga minum obat jantung. Saat di lokasi, yang bersangkutan berhenti, turun dari sepeda (motor) sambil memegang dada, langsung pingsan," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (16/2).

Staf SAP Jakarta Barat pun langsung meluncur ke lokasi kejadian, bersama dengan mobil ambulans. Sementara itu, staf lain menjemput istri korban sebelum akhirnya almarhum dilarikan ke rumah sakit.

"Selama ini yang bersangkutan bekerja baik sopan dan tidak pernah ada masalah. Proses (pencairan) BPJS berjalan, diproses," ungkap Budiyanto.

"Semoga almarhum diampuni dosanya, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan iman dan ketabahan, serta ditempatkan di tempat yang layak," pungkasnya.

Sebelumnya, viral gambar berisi seorang kurir meninggal saat mengantar paket pelanggan. Narasi yang berkembang di media sosial adalah kurir tewas karena kelelahan ketika mengantar paket pelanggan.

YS (42) ditemukan meninggal dunia di sebuah perumahan di daerah Kembangan, Jakarta Barat sekitar pukul 14.09 WIB pada Rabu (15/2).

Kapolsek Kembangan Kompol Ubaidillah mengatakan YS tewas saat akan mengantarkan paket ke salah satu rumah di perumahan tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh satpam perumahan.

Melihat hal itu, satpam dibantu dengan warga sekitar kemudian melakukan pengecekan terhadap korban. Saat dicek, korban sudah meninggal dunia. Peristiwa itu pun dilaporkan ke Polsek Kembangan.

"Hasil pemeriksaan awal di lokasi tidak adanya bekas penganiayaan atau kekerasan pada tubuh korban," ucap Ubadillah dalam dalam keterangannya hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi penulis di Azeroth

Fokus Implementasi ESG, Telkom Bangun Sarana Umum Berkelanjutan******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), tidak hanya berkomitmen dalam penguatan digital, namun juga pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana umum secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan motivasi perusahaan agar lebih banyak terlibat secara langsung dalam pembangunan masyarakat, dan dapat memberikan dampak positif lebih besar bagi masyarakat yang selaras dengan penerapan Environmental, Social,dan Governance(ESG).

Sebagai BUMN penggerak ekonomi nasional, ini menjadi langkah nyata Telkom untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dalam negeri yang merata. Pembangunan infrastruktur dan sarana umum dilakukan melalui berbagai program berkelanjutan yang berfokus pada akses infrastruktur di pedesaan.

Kontribusi dalam pembangunan sarana umum di pedesaan mencakup pembangunan jembatan, pembangunan dan perbaikan jalan, pendirian fasilitas penunjang jalan, serta fasilitas penerangan jalan umum. Pada implementasinya, Telkom memprioritaskan pembangunan akses jalan menuju fasilitas pendidikan dan pusat perekonomian bagi masyarakat desa untuk dapat dipastikan kelayakan dan keamanannya.

Dukungan Telkom pada pembangunan infrastruktur dan sarana umum juga dilaksanakan melalui program bedah rumah dan sarana pemukiman bagi warga desa pada remote area. Program tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dengan memiliki tempat tinggal yang layak.

Di samping itu, Telkom juga melakukan pembangunan sarana umum, khususnya dalam perbaikan rumah ibadah di sekitar pemukiman. Pada 2022, tercatat sebanyak 30 unit rumah telah berhasil dilakukan perbaikan, serta lebih dari 100 rumah ibadah dan akses jalan yang telah diperbaiki.

Kedua program tersebut dilaksanakan sebagai upaya dalam mencapai sasaran Sustainable Development Goals(SDGs) poin ke-11, dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan serta keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup sosial bermasyarakat.