rtp untung138

akun slot gacor terbaru 976Jutaan kata 53033Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp untung138》

Ratusan TPS di Karawang berlokasi di daerah rawan banjir******

Karawang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat ratusan tempat pemungutan suara Pemilu 2024 berada pada titik rawan bencana banjir saat musim hujan sehingga perlu disiapkan langkah antisipasi.

Ketua KPU Karawang Mari Fitriana saat dihubungi di Karawang, Senin, mengatakan KPU telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan bencana banjir itu.

Selain itu, KPU Karawang juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari lokasi alternatif pendirian TPS jika saat pemungutan suara terjadi hujan deras.

Menurut dia, pemindahan titik TPS yang rawan bencana ke lokasi yang aman akan menjadi bagian utama dalam upaya mengantisipasi bencana alam.

"Secara keseluruhan terdapat 313 TPS yang rawan bencana saat musim hujan," katanya.

Baca juga: KPU Karawang siapkan ratusan TPS cadangan antisipasi bencana banjir

Ratusan TPS yang rawan bencana itu tersebar pada 17 kecamatan, meliputi Kecamatan Karawang Barat, Pangkalan, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Rengasdengklok, Batujaya, dan Pedes, Pakisjaya, Cikampek, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tirtamulya, Rawamerta, Tempuran, Jayakerta, Kotabaru, Purwasari, dan Cilebar.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karawang meminta KPU setempat segera melakukan langkah antisipasi terhadap TPS yang berlokasi di daerah rawan banjir.

"Kami telah menggelar rapat kordinasi persiapan pemilu bersama KPU dan pihak terkait, di antaranya membahas tentang langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam pada hari pemungutan suara nanti," kata Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karawang Eka Sanatha.

Ia mengatakan bahwa rapat koordinasi itu difokuskan pada pengelolaan manajemen distribusi logistik dan langkah-langkah antisipasi terhadap TPS yang berada di lokasi rawan bencana.

Pada Pemilu 2024, KPU Karawang menyiapkan sebanyak 6.890 TPS yang tersebar di 309 desa/kelurahan untuk tempat penyaluran hak suara bagi 1.779.207 orang yang masuk daftar pemilih tetap. Mereka terdiri atas 893.869 orang pemilih laki-laki dan 885.338 orang perempuan.

Baca juga: KPU Karawang sebut pemilih dari kalangan disabilitas capai 6.697 orang
Baca juga: KPU Karawang: 18 parpol sudah sampaikan laporan awal dana kampanye

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：mpomax、angka jitu mimpi melihat ular besar、cara mencicil di tokopedia

Terkait：slot terpercaya maxwin、link slot gacor pagi ini、cara blokir situs slot、situs slot asli、slot slots、babawins、situs to slot、slot gacor terbaik hari ini、pg slot88、situs 666 slot

---

---

bab terbaru：voucher megaxus（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07