marina77 458Jutaan kata 287109Orang-orang telah membaca serialisasi
《daftar shopee pinjam》
Pesanan Sepi, Pabrik Sepatu Nike******
Pabrik pembuat sepatu olahraga Pou Chen Corp Taiwan akan memutus hubungan kerja (PHK) 6.000 karyawan di Vietnampada tahun ini.
Untuk tahap awal, pabrik sepatu yang memasok merek ternama seperti Adidas dan Nike akan memangkas 50 persen atau 3.000 karyawan di akhir bulan ini. Sementara 3.000 sisanya akan dihentikan kontraknya pada akhir 2023.
Dilansir dari Reuters, Selasa (21/2) pabrik yang berlokasi di Ho Chi Minh, Vietnam ini harus memangkas karyawan karena melemahnya permintaan global.
Pihak Pou Chen mengaku hanya akan memangkas tidak lebih dari 3.000 staf di tengah ketidakpastian prospek ekonomi makro dan dampaknya terhadap operasional ke depan.
"Perusahaan akan dengan hati-hati menanggapi perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis," kata Pou Chen dalam pengajuan ke bursa Taiwan.
Lihat Juga :Daftar 10 Daerah dengan Angka Penggangguran Tertinggi Pada 2022 |
Saham Pou Chen turun 1,2 persen pada perdagangan sore hari di Taiwan, yang secara umum ikut turun 0,1 persen.
Rencana PHK ini menandai titik balik bagi perusahaan yang menghadapi kekurangan tenaga kerja dan gangguan manufaktur di Vietnam akibat pandemi Covid-19 pada 2021 lalu.
Sedangkan, ekspor Vietnam pada Januari turun 26 persen dari tahun sebelumnya, dengan impor turun 24 persen. Penurunan impor dapat mengindikasikan kontraksi dalam industri karena perusahaan memotong pembelian bahan dan peralatan untuk produksi.
[Gambas:Video CNN]
Sebulan Jelang Puasa, Harga Beras Premium di Pasar Kompak Naik******
Harga beras di pasar tradisional dan ritel modern terpantau naik dalam sepekan terakhir.
Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (21/2), harga beras premium merek Ramos dijual Rp12 ribu per kilogram (kg), naik dari Rp10 ribu per kg pada pekan lalu.
Kemudian, beras merek Pandan Wangi dijual Rp20 ribu per kg, naik dari Rp15 ribu dari pekan lalu.
Sedangkan beras merek Sania kemasan 5 kg harga tetap di Rp64 ribu per karung.
Di Indomaret Tendean, Jakarta Selatan, hanya tersisa beras merek Setra Wangi kemasan 5 kg dengan harga Rp64 ribu.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras baik untuk kualitas bawah, medium, maupun super naik per Selasa (21/2).
Lihat Juga :Pesanan Sepi, Pabrik Sepatu Nike-Adidas PHK 6.000 Karyawan di Vietnam |
Beras kualitas bawah I naik ke Rp12 ribu per kg. Padahal pada 14 Februari harga beras kualitas bawah I masih Rp11.950 per kg.
Harga beras kualitas bawah II juga naik ke Rp11.650 ribu per kg. Padahal sebelumnya harga beras kualitas bawah II masih Rp11.600 per kg.
Begitu juga dengan beras kualitas medium I juga naik. Di DKI Jakarta, dihargai Rp14.950 per kg dan di Yogyakarta Rp14 ribu per kg.
Selanjutnya, harga beras medium II rata-rata di kisaran Rp13.050 per kg. Kemudian, harga beras super I juga naik dari Rp14.450 per kg menjadi Rp14.600 per kg.
Harga beras super II juga naik dari Rp14.050 per kg menjadi Rp14.100 per kg. Di DKI Jakarta beras super II dihargai Rp15.250 per kg, di Jawa Barat Rp13.350 per kg, di Banten Rp14.650 per kg, dan di Yogyakarta Rp13.750 per kg.
[Gambas:Video CNN]
Label:kapten slot、pinjaman online diawasi ojk、buku mimpi togel terlengkap
Terkait:situs casino online terpercaya、slot dana66、tempurslot、voucher ikuti toko shopee、jiwaspin、usahatoto、akun slot paling gacor 2022、syarat daftar kredivo、rentalslot77、adapundi legal
bab terbaru:4dprize paito(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Harga beras di pasar tradisional dan ritel modern terpantau naik dalam sepekan terakhir.
Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (21/2), harga beras premium merek Ramos dijual Rp12 ribu per kilogram (kg), naik dari Rp10 ribu per kg pada pekan lalu.
Kemudian, beras merek Pandan Wangi dijual Rp20 ribu per kg, naik dari Rp15 ribu dari pekan lalu.
Sedangkan beras merek Sania kemasan 5 kg harga tetap di Rp64 ribu per karung.
Di Indomaret Tendean, Jakarta Selatan, hanya tersisa beras merek Setra Wangi kemasan 5 kg dengan harga Rp64 ribu.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras baik untuk kualitas bawah, medium, maupun super naik per Selasa (21/2).
Lihat Juga :Pesanan Sepi, Pabrik Sepatu Nike-Adidas PHK 6.000 Karyawan di Vietnam |
Beras kualitas bawah I naik ke Rp12 ribu per kg. Padahal pada 14 Februari harga beras kualitas bawah I masih Rp11.950 per kg.
Harga beras kualitas bawah II juga naik ke Rp11.650 ribu per kg. Padahal sebelumnya harga beras kualitas bawah II masih Rp11.600 per kg.
Begitu juga dengan beras kualitas medium I juga naik. Di DKI Jakarta, dihargai Rp14.950 per kg dan di Yogyakarta Rp14 ribu per kg.
Selanjutnya, harga beras medium II rata-rata di kisaran Rp13.050 per kg. Kemudian, harga beras super I juga naik dari Rp14.450 per kg menjadi Rp14.600 per kg.
Harga beras super II juga naik dari Rp14.050 per kg menjadi Rp14.100 per kg. Di DKI Jakarta beras super II dihargai Rp15.250 per kg, di Jawa Barat Rp13.350 per kg, di Banten Rp14.650 per kg, dan di Yogyakarta Rp13.750 per kg.
[Gambas:Video CNN]
PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) seakan lepas tangan soal pemenuhan hak korban Meikarta. Lippo menyerahkan semua tanggung jawab ke anak usahanya yang merupakan pengembang Meikarta, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
"Dapat kami sampaikan bahwa pemenuhan hak-hak konsumen apartemen Meikarta dan pemenuhan target serah terima merupakan sepenuhnya tanggung jawab PT Mahkota Sentosa Utama (MSU)," kata Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).
Sementara itu, terkait skemarefunddengan titip jual, Lippo Cikarang mengatakan telah menyampaikan syarat dan ketentuannya kepada PT MSU. Veronika mengatakan pihaknya bakal membuat pengumuman lanjutan setelah mendapatkan tanggapan dari manajemen MSU.
Veronika mengatakan LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya.
Sementara itu, pada keterbukaan informasi tertanggal 16 Februari 2023, Presiden Direktur PT MSU Reza Jazwin Chatab mengungkapkan ada pemeriksaan internal setelah perubahan jajaran manajemen. Hasilnya menunjukkan tidak ada penjualan mencapai 100 ribu unit apartemen Meikarta.
"Selanjutnya mengenai penyelesaian serah terima unit-unit apartemen, merupakan komitmen MSU untuk dapat melakukan penyerahan unit secara bertahap dan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi," jelas Reza.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.
"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).
"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.
Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.
Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.
Lihat Juga :![]() |
Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.
"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.
Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.
Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.
Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.
"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).
"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.
Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.
Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.
Lihat Juga :![]() |
Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.
"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.
Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.
Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.
Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Sejumlah pihak menggugat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp7,4 miliar terkait masalah koperasi simpan pinjam.
Gugatan diajukan oleh Mimy Mariana Yaslim, Lucie Shirley Assa, dan Yanthi Dahlia Hoesin. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 17 Februari 2022 dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
Para penggugat mengutus Yeremia Bobby Kailimang sebagai kuasa hukum. Selain Teten dan OJK, para penggugat juga menggugat Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.
Gugatan yang diajukan yakni menyatakan pembiaran yang dilakukan Teten dan OJK sebagai instansi yang melakukan pengawasan dengan tidak menjalankan kewajiban pengawasan, sehingga tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan atas perbuatan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.
Para penggugat mengklaim pembiaran itu mengakibatkan mereka mengalami kerugian materil berupa dana simpanan berjangka yang belum diterima berdasarkan kepemilikan Sertifikat Simpanan Berjangka I, Sertifikat Simpanan Berjangka II, dan Sertifikat Simpanan Berjangka III.
"Lalu, Sertifikat Simpanan Berjangka IV dan Sertifikat Simpanan Berjangka V yang telah jatuh tempo sebesar Rp7.449.800.000," demikian bunyi petitum gugatan tersebut seperti dikutip pada Senin (20/2).
Selain itu, para penggugat juga mengklaim kerugian lainnya adalah dari bunga imbal jasa yang belum diterima yang merupakan kerugian materiil para penggugat sebesar Rp 205.312.499.
CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi selaku utusan dari Teten dan Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.
KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama sendiri merupakan dua dari delapan koperasi simpan pinjam yang disebut Teten merugikan negara senilai Rp26 triliun.
Enam koperasi lainnya yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Sejumlah pihak menggugat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp7,4 miliar terkait masalah koperasi simpan pinjam.
Gugatan diajukan oleh Mimy Mariana Yaslim, Lucie Shirley Assa, dan Yanthi Dahlia Hoesin. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 17 Februari 2022 dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
Para penggugat mengutus Yeremia Bobby Kailimang sebagai kuasa hukum. Selain Teten dan OJK, para penggugat juga menggugat Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.
Gugatan yang diajukan yakni menyatakan pembiaran yang dilakukan Teten dan OJK sebagai instansi yang melakukan pengawasan dengan tidak menjalankan kewajiban pengawasan, sehingga tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan atas perbuatan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.
Para penggugat mengklaim pembiaran itu mengakibatkan mereka mengalami kerugian materil berupa dana simpanan berjangka yang belum diterima berdasarkan kepemilikan Sertifikat Simpanan Berjangka I, Sertifikat Simpanan Berjangka II, dan Sertifikat Simpanan Berjangka III.
"Lalu, Sertifikat Simpanan Berjangka IV dan Sertifikat Simpanan Berjangka V yang telah jatuh tempo sebesar Rp7.449.800.000," demikian bunyi petitum gugatan tersebut seperti dikutip pada Senin (20/2).
Selain itu, para penggugat juga mengklaim kerugian lainnya adalah dari bunga imbal jasa yang belum diterima yang merupakan kerugian materiil para penggugat sebesar Rp 205.312.499.
CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi selaku utusan dari Teten dan Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.
KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama sendiri merupakan dua dari delapan koperasi simpan pinjam yang disebut Teten merugikan negara senilai Rp26 triliun.
Enam koperasi lainnya yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
《daftar shopee pinjam》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link slot alternatifHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar shopee pinjam》bab terbaru。