main slot 888

Panggil para pahlawan

Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Bantenke Jawa Tengah.

Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain. Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jumat (11/11).

"Banyak perusahaan-perusahaan menyampaikan kondisi tertentu, biasanya mereka konsultasi ke Dirjen PHI Jamsos. Ini yang nanti kita terus mitigasi ya," imbuhnya.

Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah dan Kemnaker juga melakukan dialog.

Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, namun di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.

"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.

Sebelumnya, dilaporkan ada tiga perusahaan di Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

[Gambas:Video CNN]

"Nikomas ke Pekalongan, KMK ke Salatiga sama Temanggung, PWI 1 sama 2 di Pati. Industri besar, padat karya. Nikomas aja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam, kalau sudah hengkang kita nggak tahu disisakan berapa (pegawai) disini," kata Septo, Kamis (10/11).

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

pakaian wanita

Gelombang PHK Hantui Perusahaan Raksasa Disney******

Perusahaan raksasa Disneyikut bersiap menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHKyang juga dialami banyak perusahaan di dunia.

Tidak hanya akan melakukan PHK terhadap sejumlah pekerja, perusahaan juga telah menerapkan pembekuan perekrutan hingga membatasi perjalanan karyawan. Disney mengaku PHK dilakukan untuk memotong biaya perusahaan.

Dalam memo yang dikirim ke jajaran eksekutif perusahaan, CEO Disney Bob Chapek menulis pilihan itu adalah hal yang sulit. Tapi mereka tetap harus mengambil keputusan tersebut.

Lihat Juga : PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia

Kabar PHK itu dipublikasikan empat hari setelah Disney mempresentasikan hasil pendapatan kasar yang membuat saham perusahaan jatuh ke harga terendah dalam lebih dari dua tahun.

Sementara perusahaan melihat langganan untuk Disney+ yang didukung iklan secara signifikan melampaui ekspektasi Wall Street. Disney melaporkan kerugian operasional untuk segmen streaming sebesar US,47 miliar untuk kuartal yang berakhir 1 Oktober 2022.

Berikut memo lengkap yang disampaikan Chapek kepada jajaran direksinya.

"Saat kita memulai tahun fiskal 2023, saya ingin berkomunikasi dengan Anda secara langsung tentang upaya manajemen biaya yang saya dan Christine McCarthy rujuk pada panggilan pendapatan minggu ini.

Upaya ini akan membantu kami mencapai tujuan penting untuk mencapai profitabilitas Disney+ pada tahun fiskal 2024 dan menjadikan kami perusahaan yang lebih efisien dan gesit secara keseluruhan. Hal ini terjadi dengan latar belakang ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh semua perusahaan dan industri kita.

Sementara faktor-faktor makro ekonomi tertentu berada di luar kendali kita, tapi tujuan kita adalah untuk memenuhi tujuan. Maka ini mengharuskan kita semua untuk terus melakukan dan mengelola hal-hal yang dapat kita kendalikan, terutama, biaya kita. Anda semua akan memiliki peran penting dalam upaya ini.

Untuk lebih jelasnya, saya yakin dengan kemampuan kami untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dan dalam tim manajemen ini untuk membawa kami ke sana.

Untuk membantu memandu kami dalam perjalanan ini, saya telah membentuk satuan tugas struktur biaya pejabat eksekutif: CFO kami, Christine McCarthy dan Penasihat Umum, Horacio Gutierrez. Bersama saya, tim ini akan membuat keputusan gambaran penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita.

Kami tidak memulai pekerjaan ini dari awal dan telah menetapkan beberapa langkah selanjutnya-yang saya ingin Anda dengar langsung dari saya.

Pertama, kami telah melakukan tinjauan ketat terhadap pengeluaran konten dan pemasaran perusahaan, bekerja sama dengan pemimpin konten kami dan tim mereka. Meskipun kami tidak akan mengorbankan kualitas atau kekuatan sinergi yang tak tertandingi, kami harus memastikan bahwa investasi kami efisien dan memberikan manfaat nyata bagi audiens dan perusahaan.

Kedua, kami membatasi penambahan jumlah karyawan melalui pembekuan perekrutan yang ditargetkan. Perekrutan untuk subset kecil dari posisi penggerak bisnis yang paling kritis akan berlanjut, tetapi semua peran lainnya ditangguhkan. Pemimpin segmen dan tim SDM memiliki detail yang lebih spesifik tentang bagaimana hal ini akan diterapkan pada tim Anda.

Ketiga, kami meninjau pembiayaan dan telah menentukan bahwa ada ruang untuk peningkatan efisiensi, serta peluang untuk mengubah organisasi menjadi lebih gesit. Gugus tugas akan mendorong pekerjaan ini dalam kemitraan dengan tim segmen untuk mencapai penghematan dan peningkatan organisasi.

Saat kami bekerja melalui proses evaluasi ini, kami akan melihat setiap operasi dan tenaga kerja untuk mendapatkan penghematan, dan kami mengantisipasi beberapa pengurangan staf sebagai bagian dari tinjauan ini.

Dalam jangka pendek, perjalanan bisnis harus dibatasi hanya untuk perjalanan penting. Sesi kerja tatap muka atau di luar lokasi yang memerlukan perjalanan akan memerlukan persetujuan dan peninjauan terlebih dahulu dari anggota tim eksekutif Anda (yaitu, bawahan langsung ketua segmen atau pejabat eksekutif perusahaan).

Sebisa mungkin, pertemuan ini harus dilakukan secara virtual. Kehadiran di konferensi dan acara eksternal lainnya juga akan dibatasi dan memerlukan persetujuan dari anggota tim eksekutif Anda.

Transformasi dirancang untuk memastikan kami berkembang tidak hanya hari ini, tetapi jauh di masa depan-dan Anda akan mendengar lebih banyak dari gugus tugas dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Saya sepenuhnya sadar ini akan menjadi proses yang sulit. Kita harus membuat keputusan yang sulit dan tidak nyaman. Tapi itulah yang dibutuhkan oleh kepemimpinan, dan saya berterima kasih sebelumnya karena telah melangkah selama masa penting ini.

Perusahaan kami telah melewati banyak tantangan selama 100 tahun sejarah kami, dan saya yakin kami akan mencapai tujuan kami dan menciptakan perusahaan yang lebih gesit yang lebih cocok untuk lingkungan masa depan.

Sekali lagi terima kasih atas kepemimpinan Anda". -Bob-

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Quanqingshanhe

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

10 Daerah dengan Pengangguran Terbanyak, Nomor Satu Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah denganpengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) berada di urutan pertama.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

<句子>

Menikah dengan iblis

<句子>