akun demo slot 88 437Jutaan kata 266086Orang-orang telah membaca serialisasi
《game paling gacor hari ini》
El Nino Sudah Mau Habis, Apa Kabar BLT?******
Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino senilai Rp400 ribu belum juga terlaksana sepenuhnya. Padahal, pemerintah semula menargetkan bantuan itu bisa diedarkan mulai November 2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini berjanji BLT El Nino akan cair Desember ini. Hal itu ia kemukakan saat menemui warga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12).
"Ini yang ada di sini sudah terima BLT El Nino belum Rp400 ribu? Belum? Tunggu saja, bulan ini akan diterima," kata Jokowi di Nagekeo seperti dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
Ia pun memerintahkan Bupati Nagekeo, NTT, Johanes Don Bosco Do untuk mengurus penyelesaian BLT El Nino Rp400 ribu di daerah tersebut. Jokowi ingin semua warga yang membutuhkan terdata.
"Ini yang baru ya? Ada yang baru, ada yang lama, nanti saya bicarakan dulu. Nanti biar Pak Bupati saja yang ngurus," ucapnya.
Jokowi meluncurkan bantuan langsung tunai dalam rangka menangani dampak El Nino. Bantuan ini diberikan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama dua bulan, pada November-Desember 2023. Nantinya, penerima BLT mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Lihat Juga :Sri Mulyani: RI Lanjutkan Perjalanan Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi |
"Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023-Desember 2023 kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).
Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp7,52 triliun.
CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Robben Rico untuk bertanya lebih lanjut progres pencairan BLT El Nino. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.
Lantas siapa saja penerima BLT El Nino?
Lihat Juga :Modus Konglomerat Properti Vietnam Gelapkan Rp194 T dari Bank |
Adapun syarat penerima BLT El Nino adalah masyarakat kategori kelompok miskin dan terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan BLT El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut, sehingga tak perlu mengumpulkan data baru.
Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino lewat dua cara.
Pertama,dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Kedua,melalui aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.
Lihat Juga :Jokowi Pastikan Bantuan Beras Kembali Disalurkan Januari-Maret 2024 |
Berikut caranya:
Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id
1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan
3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP
4. Ketik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode
5. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru
6. Klik tombol CARI DATA. Nantinya, sistem akan mencari nama penerima sesuai wilayah yang diinput.
Aplikasi Cek Bansos
1. Unduh Aplikasi Cek Bansos
2. Buat akun baru dan isi kolom data
3. Lampirkan swafoto dan foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos
4. Setelah diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password
5. Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data
6. Klik Cari Data
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******
Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.
Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).
Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.
"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.
Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.
Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.
Lihat Juga :Daftar Pengusaha Dukung Anies, Ganjar, dan Prabowo di Pilpres 2024 |
Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.
"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Lihat Juga :Daftar 5 Negara dengan Utang Terbesar ke China |
"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).
Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.
"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.
Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.
Lihat Juga :Jokowi Temui Biden Agar Ekspor Nikel Cs dari RI Tak 'Dikucilkan' |
Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.
"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).
Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.
Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.
Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.
Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.
[Gambas:Video CNN]
Label:scbet88、cara bayar kredivo sekaligus、erek2 06
Terkait:paito sydney、maincuan、tidak bisa pinjam tunai kredivo、ondel4d、akun slot paling gacor 2022、jiwaspin、slot gampang wd、dewapetir、erek93、mainslot88
bab terbaru:bolaxx(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan akan meningkatkan peran koperasijika terpilih dalam Pilpres 2024, agar masyarakat terjerat pinjaman-pinjaman online.
Anies mengatakan peningkatan peran koperasi telah ia lakukan saat memimpin Jakarta.
"Kami rasakan di Jakarta ketika PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki koperasi, less likelyterjebak pinjol-pinjol yang selama ini ada," katanya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/11).
"Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam koperasi bukan hanya transaksi ekonomi, tapi kepercayaan antarwarga tumbuh," katanya.
"Kita butuh hari ini mengembalikan peran koperasi menjadi salah satu pelaku penting perekonomian Indonesia," imbuh Anies.
Dalam paparannya, ia menjabarkan ada tiga agenda untuk meningkatkan peran koperasi. Pertama, mendorong penggunaan dan modernisasi usaha koperasi.
Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan penataan tata niaga melalui koperasi.
Ketiga, menghadirkan kebijakan afirmatif untuk sektor atau komoditas tertentu untuk usaha koperasi.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat inflasi sebesar 0,48 persen pada November 2023 imbas kenaikan harga cabai rawit, yang mencapai 60,72 persen.
Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis mengatakan kenaikan harga komoditas cabai rawit memberikan andil sebesar 0,25 persen terhadap inflasi di Kota Madiun.
Menurut dia, kenaikan harga cabai rawit pada November lebih tinggi dibanding Oktober yang hanya 29,4 persen. Salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca yang mengakibatkan petani gagal panen, sehingga berdampak pada pasokan.
"Kalau inflasi tinggi itu dampaknya daya beli masyarakat menjadi berkurang. Kalau biasanya beli cabai rawit Rp10.000, karena ada kenaikan harga, maka masyarakat mengurangi konsumsi cabai rawitnya," kata Abdul mengutip dari Antara, Minggu (3/12).
Kenaikan harga cabai rawit, juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha warung makan, maupun produsen pembuatan sambal pecel di Kota Madiun.
Mereka harus bisa mencari cara agar harga produknya tetap terjangkau, namun tidak menurunkan kualitas yang dihasilkan.
"Dampak dari kenaikan harga cabai rawit, pencatatan kami, komoditas nasi dengan lauk ini juga mengalami inflasi pada November. Itu baru di rumah makan, belum lagi di industri pembuatan sambal pecel," katanya.
Lihat Juga :![]() |
Selain cabai rawit, terdapat sejumlah komoditas lain pemicu inflasi pada November 2023 di Kota Madiun, di antaranya beras, rokok kretek, bawang merah, gula pasir, dan telur ayam ras.
"Selain cabai rawit, harga beras juga masih mendorong terjadinya inflasi November 2023 di Kota Madiun," ujarnya.
Sedangkan, komoditas penekan inflasi, di antaranya harga bensin, tarif KA, ayam hidup, daging ayam ras, minyak goreng, tomat, tempe, serta bawang putih dan daging sapi.
Sementara itu, dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jatim, semuanya mengalami inflasi. Adapun inflasi tertinggi, terjadi di Sumenep 0,87 persen.
Kemudian, Madiun 0,48 persen, Probolinggo 0,44 persen, Banyuwangi 0,42 persen. Disusul Malang 0,40 persen, Kediri 0,38 persen, Jember 0,28 persen, dan Surabaya 0,26 persen.
(Antara/mik)Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino senilai Rp400 ribu belum juga terlaksana sepenuhnya. Padahal, pemerintah semula menargetkan bantuan itu bisa diedarkan mulai November 2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini berjanji BLT El Nino akan cair Desember ini. Hal itu ia kemukakan saat menemui warga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12).
"Ini yang ada di sini sudah terima BLT El Nino belum Rp400 ribu? Belum? Tunggu saja, bulan ini akan diterima," kata Jokowi di Nagekeo seperti dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
Ia pun memerintahkan Bupati Nagekeo, NTT, Johanes Don Bosco Do untuk mengurus penyelesaian BLT El Nino Rp400 ribu di daerah tersebut. Jokowi ingin semua warga yang membutuhkan terdata.
"Ini yang baru ya? Ada yang baru, ada yang lama, nanti saya bicarakan dulu. Nanti biar Pak Bupati saja yang ngurus," ucapnya.
Jokowi meluncurkan bantuan langsung tunai dalam rangka menangani dampak El Nino. Bantuan ini diberikan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama dua bulan, pada November-Desember 2023. Nantinya, penerima BLT mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Lihat Juga :Sri Mulyani: RI Lanjutkan Perjalanan Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi |
"Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023-Desember 2023 kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).
Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp7,52 triliun.
CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Robben Rico untuk bertanya lebih lanjut progres pencairan BLT El Nino. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.
Lantas siapa saja penerima BLT El Nino?
Lihat Juga :Modus Konglomerat Properti Vietnam Gelapkan Rp194 T dari Bank |
Adapun syarat penerima BLT El Nino adalah masyarakat kategori kelompok miskin dan terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan BLT El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut, sehingga tak perlu mengumpulkan data baru.
Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino lewat dua cara.
Pertama,dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Kedua,melalui aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.
Lihat Juga :Jokowi Pastikan Bantuan Beras Kembali Disalurkan Januari-Maret 2024 |
Berikut caranya:
Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id
1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan
3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP
4. Ketik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode
5. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru
6. Klik tombol CARI DATA. Nantinya, sistem akan mencari nama penerima sesuai wilayah yang diinput.
Aplikasi Cek Bansos
1. Unduh Aplikasi Cek Bansos
2. Buat akun baru dan isi kolom data
3. Lampirkan swafoto dan foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos
4. Setelah diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password
5. Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data
6. Klik Cari Data
[Gambas:Video CNN]
Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan akan meningkatkan peran koperasijika terpilih dalam Pilpres 2024, agar masyarakat terjerat pinjaman-pinjaman online.
Anies mengatakan peningkatan peran koperasi telah ia lakukan saat memimpin Jakarta.
"Kami rasakan di Jakarta ketika PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki koperasi, less likelyterjebak pinjol-pinjol yang selama ini ada," katanya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/11).
"Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam koperasi bukan hanya transaksi ekonomi, tapi kepercayaan antarwarga tumbuh," katanya.
"Kita butuh hari ini mengembalikan peran koperasi menjadi salah satu pelaku penting perekonomian Indonesia," imbuh Anies.
Dalam paparannya, ia menjabarkan ada tiga agenda untuk meningkatkan peran koperasi. Pertama, mendorong penggunaan dan modernisasi usaha koperasi.
Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan penataan tata niaga melalui koperasi.
Ketiga, menghadirkan kebijakan afirmatif untuk sektor atau komoditas tertentu untuk usaha koperasi.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan akan meningkatkan peran koperasijika terpilih dalam Pilpres 2024, agar masyarakat terjerat pinjaman-pinjaman online.
Anies mengatakan peningkatan peran koperasi telah ia lakukan saat memimpin Jakarta.
"Kami rasakan di Jakarta ketika PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki koperasi, less likelyterjebak pinjol-pinjol yang selama ini ada," katanya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/11).
"Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam koperasi bukan hanya transaksi ekonomi, tapi kepercayaan antarwarga tumbuh," katanya.
"Kita butuh hari ini mengembalikan peran koperasi menjadi salah satu pelaku penting perekonomian Indonesia," imbuh Anies.
Dalam paparannya, ia menjabarkan ada tiga agenda untuk meningkatkan peran koperasi. Pertama, mendorong penggunaan dan modernisasi usaha koperasi.
Kedua, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan penataan tata niaga melalui koperasi.
Ketiga, menghadirkan kebijakan afirmatif untuk sektor atau komoditas tertentu untuk usaha koperasi.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.
Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.
"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.
Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.
"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.
Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.
Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《game paling gacor hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,hari ini togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《game paling gacor hari ini》bab terbaru。