apk kartu kredit 528Jutaan kata 239812Orang-orang telah membaca serialisasi
《5 situs judi terpercaya》
Twitter hingga Amazon, Kenapa Raksasa Teknologi PHK Massal Karyawan?******Jakarta, CNN Indonesia--
Perusahaan raksasa teknologi marak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akhir-akhir ini, mulai dari Twitter, Meta, hingga Amazon.
Sejak akuisisi Twitter dirampungkan Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah pekerja di perusahaan tersebut terkena PHK.
Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.
Mengutip NPR, lebih dari 24 ribu pekerja teknologi di 72 perusahaan Amerika Serikat (AS) terkena PHK November ini. Jumlah tersebut menambah total 120 ribu pekerja yang telah dirumahkan selama 2022 ini.
Analis Teknologi Paolo Pestacore menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu telah membuat pertaruhan besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, apalagi untuk menghasilkan keuntungan.
"Kekhawatiran besar mengingat kita sedang memasuki periode resesi. Ini menciptakan banyak ketidakpastian karena sulit untuk memprediksi perilaku dan pengeluaran konsumen," katanya kepada Daily Mail, dikutip Rabu (16/11).
Lihat Juga :Menteri PUPR Jadi Fotografer Dadakan di 'Hajatan' Jokowi-Biden Cs |
Analis Utama GlobalData Laura Petrone menjelaskan PHK adalah suatu konsekuensi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang disibukkan dengan proyek-proyek baru ketika pertumbuhan ekonomi melambat.
"PHK, pertama-tama, mencerminkan perlambatan ekonomi makro dan fakta bahwa pasar kerja melemah. Perusahaan media sosial, seperti Meta dan Twitter adalah yang paling rentan dalam prospek ekonomi yang memburuk ini, karena mereka paling rentan terhadap perlambatan belanja iklan," jelasnya.
Profesor Columbia Business School Dan Wang menanggapi langkah PHK yang dilakukan raksasa teknologi dunia adalah upaya perusahaan untuk sebisa mungkin memangkas biaya.
"Ketika mereka memotong biaya, hal pertama yang harus dilakukan biasanya adalah biaya tenaga kerja dan juga periklanan dan pemasaran," kata Wang kepada Business Insider.
Lihat Juga :Satgas Beber Skema Penipuan di Balik Kasus Pinjol Ratusan Mahasiwa IPB |
Ada juga anggapan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi, seperti Amazon, Meta, dan Google memiliki tahun fiskal yang berakhir pada akhir 2022 atau awal 2023. Oleh karena itu, mereka diklaim ingin mengurangi biaya dari neraca mereka sekarang, sebelum tahun fiskal ditutup.
Namun, Wakil Presiden dan Analis Utama di Forrester JP Gownder mengatakan bahwa ada spekulasi lain di mana beberapa perusahaan bergerak dengan menilai kondisi ekonomi yang dilakukan sebagian besar perusahaan lain.
"Menonton perusahaan lain yang setara, belum tentu pesaing, tetapi perusahaan serupa dengan Anda di sektor teknologi, dapat membuat Anda berkata, 'Ah, ini saatnya'. Ada sedikit pemikiran kelompok di Silicon Valley," katanya.
Baru-baru ini, Amazon dikabarkan berencana melakukan PHK terhadap sekitar 10 ribu karyawan. PHK tersebut kemungkinan mencakup staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu.
Namun, jumlah karyawan yang terdampak bisa berubah.
Awal bulan ini, Amazon mengatakan membekukan perekrutan perusahaan "untuk beberapa bulan ke depan" mengutip ketidakpastian ekonomi dan "berapa banyak orang yang telah kami pekerjakan" dalam beberapa tahun terakhir.
[Gambas:Video CNN]
Karyawan Amazon Mulai Cari Kerja Baru usai Diterjang Badai PHK******Jakarta, CNN Indonesia--
Amazon resmi melakukan PHKkaryawannya sejak Rabu (16/11), sehari setelah pengumuman bahwa perusahaan itu akan memangkas setidaknya 10 ribu orang karyawan.
Juru bicara Amazon Kelly Nantel mengungkapkan sejumlah karyawan yang terkena PHK mulai mencari pekerjaan baru lewat LinkedIn dan mengunggahnya secara terbuka.
"Pada Selasa malam hingga Rabu pagi, banyak pekerja Amazon yang di-PHK memposting secara terbuka di LinkedIn bahwa mereka terkena dampak pemutusan hubungan kerja dan sedang mencari pekerjaan," ujar Nantel dilansir dari CNN, Kamis (17/11).
Nantel mengaku PHK massal yang dilakukan ini bukan hal mudah, namun beberapa faktor seperti kondisi ekonomi global yang memburuk terus memengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi.
"Termasuk perekrutan massif selama beberapa tahun, sejumlah tim membuat penyesuaian dan dalam beberapa kasus peran tertentu tidak lagi diperlukan," papar Nantel.
Sementara itu, Wakil Presiden Senior Dave Limp mengunggah memo yang berisikan pengumuman PHK itu kepada publik. Lewat memo itu tertulis Amazon akan membantu karyawannya yang di-PHK untuk menemukan tempat kerja baru.
"Kami memberi tahu karyawan yang terkena dampak kemarin, dan akan terus bekerja sama dengan setiap individu untuk memberikan dukungan, termasuk membantu menemukan peran baru," ucap Limp.
Meski demikian, Limp tak merinci jumlah karyawan yang diberhentikan sejak hari Rabu kemarin. Diketahui, usai mencapai rekor tertinggi selama pandemi, saham Amazon telah turun lebih dari 40 persen pada tahun 2022 sejauh ini.
Sebelumnya, laporan The New York Times yang dikutip CNN menyebutkan PHK akan dilakukan mulai awal pekan ini. Pemangkasan pekerja juga akan meliputi staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu. Namun jumlah karyawan yang terdampak bisa berubah.
[Gambas:Video CNN]
Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******Jakarta, CNN Indonesia--
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.
"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).
Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.
Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.
"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.
Lihat Juga :PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies |
Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.
"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.
Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.
Lihat Juga :Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target |
Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.
"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:gelora4d、gaspoll88、ratu188
Terkait:infini88、akun baru langsung jp、adapundi、betjos55、12shio1、majujitu、prohongkong、murah slot4d、maincuy、voucher lazada
bab terbaru:slot gacor hari ini 2022(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《5 situs judi terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,shibatoto rtpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《5 situs judi terpercaya》bab terbaru。