tepat88 slot

Teman buku terkuat

prediksi macau jp paus fb

BP Batam sebut anggaran pembangunan jalan layang Sei Ladi Rp132 miliar******

Insya Allah, kita kan sudah mulai dari awal tahun 2024, akhir tahun selesai kami targetkan

Batam, Kepri (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, menyebutkan anggaran pembangunan jalan layang (fly over) Sei Ladi mencapai Rp132 miliar.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi usai acara Groundbreaking Pengeboran Pondasi Pertama Proyek Fly Over Sei Ladi di Batam, Kepri, Senin, mengatakan anggaran tersebut berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun anggaran 2023/2024.

"Ini pakai PNBP, tahun anggaran 2024 ini harus selesai. Panjang jembatan 120 meter," ujarnya.

Rudi menyampaikan pembangunan jalan layang di kawasan Sei Ladi menjadi salah satu upaya mengurai kemacetan di titik tersebut.

Selain itu, pembangunan jalan layang juga menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi semakin banyak di Kota Batam.

"Maka, seluruh yang menjadi kebutuhan investasi kami akan menyiapkan, salah satunya adalah jalan layang ini, karena kawasan industri di Kota Batam sudah tersebar di mana-mana, ada di Sagulung, Muka Kuning, dan Nongsa dan lainnya," ujar dia.

Menurutnya, infrastruktur jalan menjadi akses utama guna memangkas biaya logistik terhadap barang yang diekspor dari Batam melalui pintu keluar Pelabuhan Batu Ampar dan Bandara Hang Nadim.

"Kami terus berkomitmen untuk menyiapkan seluruh infrastruktur untuk kelancaran lalu lintas," kata Rudi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Flyover Sei Ladi Boy Zasmita mengatakan proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024.

Sementara, untuk titik awal jalan layang dari Perumahan San Dona dan berakhir di Rumah Duka Marga Tionghoa Batam.

"Insya Allah, kita kan sudah mulai dari awal tahun 2024, akhir tahun selesai kami targetkan," ujar Boy.

Ia menyampaikan panjang jembatan jalan layang Sei Ladi sekitar 120 meter dengan pendekat jembatan di kedua ujungnya masing-masing sekitar 60 meter.

Adapun lebar jalan layang ini memiliki lebar 10,5 meter dengan 3 lajur.

"Jalan layang ini khusus untuk jalur kendaraan dari arah Sekupang menuju ke arah Batam Center," kata Boy.

Baca juga: BP: pengembangan infrastruktur mudahkan akses bisnis di Batam
Baca juga: Pembangunan infrastruktur dorong peningkatan ekonomi di Batam
Baca juga: Realisasi proyek Rempang Eco City dipercepat, utamakan hak warga

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Desainer game serba bisa

menang hoki slot

Dampak Shopee Garansi Bebas Pengembalian bagi penjual******

Jakarta (ANTARA) - Baru-baru ini, Shopee merilis program terbarunya yaitu Garansi Bebas Pengembalian yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan barang dengan alasan berubah pikiran.

Lewat program ini pembeli bisa melakukan pengembalian barang dengan mudah, bukan hanya saat barang yang diterima tidak sesuai atau rusak, tapi juga kalau pembeli berubah pikiran saat barang diterima. Hal ini pastinya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Shopee.

Program Shopee ini disambut hangat dan penuh antusiasme oleh para pembeli! Bagaimana tidak? Hal ini menjawab keraguan banyak dari mereka yang masih saja bimbang dan ragu saat hendak berbelanja barang secara online. Lalu bagaimana dengan Penjual? Apa benar program ini hanya menguntungkan Pembeli saja?

Di sisi lain, Garansi Bebas Pengembalian mendapatkan berbagai macam respons berbeda-beda dari para penjual. Ada yang mendukung program ini, karena membuka peluang lebih banyak menarik pembeli baru dan memicu potensi pembelian berulang.

Baca juga: Garansi Bebas Pengembalian Shopee bisa beri manfaat buat UMKM

Namun beberapa ada juga yang mempertanyakan kebijakannya. Alasannya, mereka meragukan program ini dan merasa program ini hanya akan memberikan keuntungan bagi para pembeli saja dan ditambah lagi, kekhawatiran akan biaya tambahan yang mungkin dikenakan kepada penjual.

Jika dilihat secara gambaran besar, penukaran barang dalam kegiatan berbelanja merupakan hal yang wajar aja, kan? Lalu, dimanakah titik masalahnya?

Merasa was-was dengan hal baru yang belum kita pahami sepenuhnya, itu wajar banget. Nah, daripada salah paham, mari kita kupas tuntas tentang program Garansi Bebas Pengembalian untuk penjual.

Berikut 4 kesalahpahaman yang masih sering ditemukan dalam program ini;

• “Rugi dong penjual! kalau hanya 1 dari banyak barang yang konsumen ingin ajukan pengembalian, apakah semua barang harus ikut dikembalikan?”

Siapa bilang? Sejak tanggal 15 Februari kemarin, pembeli tidak perlu lagi untuk mengembalikan seluruh barang yang dibeli saat ingin menggunakan Garansi Bebas Pengembalian. Untuk kenyamanan bersama, saat ini pembeli sudah dapat mengajukan pengembalian barang/dana untuk beberapa kuantitas saja.

Nah, tentunya pembaruan ini bikin untung! Karena proses dan penggunaan Garansi Bebas Pengembalian jadi lebih efektif dan efisien. Beberapa barang yang tidak termasuk dalam pengajuan pengembalian barang/dana tetap terjual.

• “Rugi dong penjual! Kena ongkos kirim berkali-kali!”

Tahukah kamu? Bahwa pada program Garansi Bebas Pengembalian “Berubah Pikiran” ini, penjual tidak perlu menanggung biaya ongkos kirim produk atas pengembalian dari pembeli, lho!

Sampai akhir Maret ini, jika ada penjual yang menemukan ongkos kirim dibebankan kepada penjual untuk pengembalian barang “Berubah Pikiran” pada program Garansi Bebas Pengembalian, Shopee akan mengembalikan dana ongkos kirim dalam 1- 3 hari ke saldo penjual tanpa perlu melakukan permintaan apapun,

Ke depannya, mulai April 2024, pengembalian barang dan dana dengan alasan “Berubah Pikiran” akan ditanggung sepenuhnya oleh Shopee. Sistem Shopee secara otomatis tidak akan menagihkan ongkos kirim kepada penjual.

Baca juga: Cara mudah klaim ‘Garansi Bebas Pengembalian’ di Shopee

. “Rugi dong penjual! Ini bisa jadi celah buat pembeli melakukan kecurangan saat mengembalikan barang!”

Tenang, agar program ini memberikan keuntungan bagi semua pihak dan tidak merugikan pihak manapun, Shopee memiliki sistem untuk memantau performa setiap akun agar meminimalisasi adanya kecurangan dalam proses Garansi Bebas Pengembalian.

Jika pembeli sengaja melakukan kecurangan dan mengembalikan barang tidak sesuai dengan syarat & ketentuan, penjual memiliki wewenang untuk menolak permintaan pengembalian barang dari pembeli. Penjual dapat melakukan banding jika pembeli terbukti melanggar ketentuan program Bebas Pengembalian.

Penjual juga dianjurkan untuk melakukan video unboxing saat menerima barang dari pembeli untuk dijadikan bukti yang valid saat banding.

Perlu dicatat! Bahwa hanya pembeli yang memenuhi syarat saja yang bisa mendapat keuntungan dari program Garansi Bebas Pengembalian. Shopee akan melakukan pemblokiran pada pembeli yang tidak memenuhi syarat atau diketahui pernah menyalahgunakan program ini.

• “Rugi dong penjual! Masa kita harus pasrah aja sih? Misal balikin banyak, belum lagi ada paket yang hilang atau rusak pas dibalikin ke kita padahal di awal barangnya baik-baik saja. Apakah penilaian Shopee adil?”

Intinya, Shopee akan terus memberikan edukasi kepada pembeli terkait syarat dan ketentuan program Garansi Bebas Pengembalian, baik untuk menjaga kondisi produk sama seperti yang dikirimkan, pengemasan produk termasuk label produk/merek harus tersegel dengan baik, dan lainnya.

Bahkan, Shopee juga memberikan kesempatan kepada penjual untuk melakukan banding atas keputusan agen Shopee setelah menerima pengembalian produk dari pembeli. Shopee juga terus berupaya melakukan perbaikan atas SOP yang ada sebagai panduan agen untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat atas permohonan pengembalian barang/dana.

Jika penjual mengalami kendala dalam melakukan banding, mohon dapat menginformasikan kepada tim customer service Shopee dan apabila penjual yang terbukti benar dan memenangkan banding akan mendapatkan hasil penjualan dan pengembalian ongkos kirim kembali.

Program Garansi Bebas Pengembalian ini memberikan manfaat baik untuk pembeli maupun penjual. Program ini dapat membantu penjual untuk menyasar calon-calon pembeli yang sebelumnya ragu-ragu untuk membeli barang secara online dan juga bisa meningkatkan pembelian berulang karena tingkat kepuasan pembeli yang lebih tinggi.

Baca juga: Shopee hadirkan fitur Garansi Bebas Pengembalian

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Angin datang dari hati

s menang slot

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Bintang Bumi

mpoplay

Rupiah Senin pagi naik menjadi Rp15.706 per dolar AS******

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi, turun dua poin atau 0,01 persen menjadi Rp15.706 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp15.704 per dolar AS.

Baca juga: Analis: Pemilu aman dukung penguatan rupiah terhadap dolar AS
Baca juga: Rupiah Jumat pagi menguat menjadi Rp15.713 per dolar AS  

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan tanpa Batas

boswin186

BI Sultra siapkan uang tunai Rp1,9 triliun untuk Ramadhan 1445 H******

KENDARI (ANTARA) - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan uang tunai sebesar Rp1,9 triliun untuk kebutuhan masyarakat di masa Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah(H)/2024 Masehi.

Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya saat ditemui di Kendari, Minggu, mengatakan bahwa jumlah yang telah disiapkan itu melebihi proyeksi kebutuhan perbankan di wilayah Provinsi Sultra, yakni sebesar Rp1,5 triliun.

"Sehingga dengan disediakan itu, dipastikan untuk kecukupan uang layak edar atau ULE bagi masyarakat di Sultra sudah bisa terjamin," kata Doni Septadijaya.

Dia juga menyebutkan bahwa jumlah uang yang telah beredar di masyarakat periode Januari hingga Februari 2024 mencapai angka Rp705,96 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 177,98 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2023 lalu.

Doni Septadijaya menyampaikan bahwa peningkatan yang signifikan itu terjadi disebabkan oleh penarikan yang cukup besar dikarenakan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) pada Februari 2024.

"Nilainya itu sebesar Rp477,10 miliar yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara," sebut Doni Septadijaya.

Ia menambahkan bahwa dalam rangka menyambut momen Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H, pihaknya melaksanakan program semarak Ramadhan dan berkah Idul Fitri atau Serambi. BI Sultra akan bersinergi dengan 24 perbankan daerah dalam pelayanan penukaran uang tunai di pusat keramaian di Kota Kendari.

"Serta 90 titik layanan penukaran uang yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tanggal 4 April 2024 mendatang," tambah Doni Septadijaya.

Diketahui, dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang tunai untuk seluruh masyarakat Provinsi Sultra, BI juga melaksanakan penukaran uang tunai di kas keliling yang dilakukan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), yakni di Pasar Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan (Busel) dan Pasar Sabho, Kabupaten Buton.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Pendekar Binatang

dewapk

Bapanas: Harga beras mulai turun jadi Rp14.000 per kilogram******

Jadi hari ini dengan harga gabah Rp7.040 per kg, maka otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar Rp2.000. Jadi, harganya sekitar Rp14.000 per kg.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa harga beras di pasaran mulai turun menjadi Rp14.000 per kilogram (kg) setelah harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani atau di sisi hulu juga turun.

“Jadi hari ini dengan harga gabah Rp7.040 per kg, maka otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar Rp2.000. Jadi, harganya sekitar Rp14.000 per kg,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Arief menyampaikan bahwa saat ini harga GKP mulai turun dari sebelumnya di atas Rp8.000 per kg, kini secara nasional rata-rata berada di harga Rp7.040 per kg. Dia meyakini apabila harga gabah tersebut sudah turun maka harga beras juga akan terkoreksi signifikan.

Baca juga: Bapanas gelar rakor lintas K/L demi pangan terjangkau

Menurut Arief beras sempat mahal lantaran kenaikan harga GKP yang juga mengalami kenaikan. Biasanya, cara simpel menghitung harga beras yaitu dua kali lipat harga GKP.

“Selalu kami sampaikan agar mudah menghitungnya, kalau harganya Rp8.000 atau Rp9.000 per kg, berarti harga berasnya tinggal kalikan dua, jadi Rp16.000 atau Rp18.000 per kg,” jelas Arief.

Menurut Arief, turunnya harga GKP dan harga beras di pasaran setelah memasuki musim panen raya pada Maret-April yang diprediksi akan mencapai 3,5 juta ton.

“Harga akan mulai terkoreksi seiring dengan berjalannya panen yang angkanya kurang lebih 3-3,5 juta ton dari kebutuhan kita 2,5-2,6 juta ton. Panen di Lamongan, Tuban Bojonegoro, Sragen, Ngawi, Demak Grobogan, Lampung, Sumsel,” tutur Arief.

Arief juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pangan yang terus bersinergi dalam menjaga suasana tetap kondusif utamanya untuk perberasan nasional.

“Dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang juga dihadiri oleh Pak Mendagri, menteri dan kepala lembaga terkait, Pak Presiden (Joko Widodo) memberikan arahan dan menugaskan kita untuk betul betul memperhatikan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga,” tambah Arief.

Baca juga: Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrid tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian,Kepala Bulog, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024