slot saldo dana 5000

Pernikahan

Mentan Bantah Stok Beras Menipis: Justru Melimpah******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah stok berasdalam negeri menipis. Dia mengklaim sampai saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih aman.

Sebelumnya, orang yang menyebut stok beras menipis adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Berdasarkan data BPS dan kondisi di lapangan justru melimpah. Jadi, stok beras cukup aman. Hasil survei stok beras (SCBN BPS): April 2022 mencapai 10,15 juta ton," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/10).

"Tahun 2022, produksi beras nasional mengalami surplus beras sebesar 1,88 juta ton beras, sementara tahun 2021 mengalami surplus sebesar 1,31 juta ton beras," ujarnya.

Selain itu, produksi padi pada 2022 mencapai 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah itu juga mengalami peningkatan sebanyak 1,25 juta ton atau 2,30 persen dibandingkan produksi padi di 2021 yang sebesar 54,42 juta ton GKG.

Lihat Juga : Zulhas Minta Bulog Ikut Pasok Kedelai hingga Akhir Tahun

Luas sawah yang dipanen pada 2022 mencapai sekitar 10,61 juta hektar, mengalami peningkatan sebanyak 194,71 ribu hektar atau 1,87 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar.

Adapun produksi pada Januari- Juni 2022 sebesar 18,54 juta ton beras. Kemudian, prognosa Juli-Desember 2022 mencapai 13,53 juta ton beras.

"Jika melihat data yang ada neraca ketersediaan beras kita sangat-sangat aman," kata dia.

Syahrul mengatakan impor beras juga tidak dilakukan sejak 2019 karena stok masih aman. Jika impor dilakukan, hanya beras khusus dan beras pecah lain-lain (menir).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulog akan membeli beras dari petani dengan harga berapa pun. Pasalnya, cadangan beras menipis.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya, usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, dikutip dari Detikcom, Jumat (28/10).

Satu pukulan akan meledak

Cerita Buruh Pabrik Cikarang Masuk Kerja Lewat Yayasan, Bayar Rp2 Juta******

Investasi yang mengalir untuk sektor padat karyamembawa secercah harapan bagi para pemburu kerjadi Tanah Air.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, boleh dibilang kinerja investasi moncer. Hingga September 2022, investasi yang masuk ke Indonesia Rp307,8 triliun atau melesat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Bahlil, realisasi investasi menunjukkan daya tarik Indonesia yang kuat di tengah risiko resesi global. Apalagi, banyak negara lain justru mencatat investasi yang masuk ke negaranya berkurang.

Namun gembar-gembor derasnya aliran investasi yang masuk serasa pepesan kosong melihat fakta masyarakat masih kesulitan mengais kerja. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, mereka harus memberi 'pemanis' untuk dapat bekerja, khususnya di kawasan industri.

"Yah mau bagaimana lagi," tutur Rizal, seorang buruh pabrik, saat membuka obrolannya dengan CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Rizal (bukan nama sebenarnya) adalah satu dari sekian banyak korban pepesan kosong pemerintah soal ketersediaan lapangan kerja.

Melalui sambungan telepon, Rizal bercerita dia bekerja di pabrik yang memproduksi onderdil sepeda motor, di kawasan industri Cikarang, sejak 2017 lalu. Mulanya, dia mendapat informasi lowongan kerja itu dari seorang teman.

"Saya bayar Rp2 juta lewat yayasan C. Jadi, itu tes dulu, interview. Kalau lolos langsung bayar. Kan saya ngasih lamaran, nanti ditelpon, terus tes, lalu bayar dan teken kontrak. Kontraknya itu dengan yayasan, bukan dengan PT-nya (perusahaan)," tutur Rizal.

Selama empat tahun bekerja, ia hanya berstatus pekerja kontrak di pabrik tersebut. Mustahil baginya untuk bisa menjadi pekerja tetap karena ia terdaftar bekerja lewat yayasan tersebut.

"Sistemnya itu kontrak setahun. Terus, kalau sudah selesai, kontrak lagi. Bayar lagi kalau diperpanjang. Yaitu, Rp800 ribu setiap perpanjang kontrak," katanya.

"Nggak bisa ngelamar langsung ke pabriknya. Harus pakai yayasan," imbuhnya saat ditanya soal upayanya melamar langsung ke perusahaan tersebut.

Rizal yang bergaji Rp3,3 juta per bulan mengaku tidak pernah menerima slip gaji. Upah yang ia terima ditransfer langsung oleh pihak yayasan.

Ia juga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mendapat perlindungan kesehatan, dia harus menjadi peserta mandiri. Namun, ia mendapatkan jaminan sosial untuk tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Juga tidak ada uang lembur. Kebetulan, di bagian saya memang tidak ada lembur. Kalau sakit ya tidak digaji. Dulu, saya pernah kena covid-19 hampir sebulan, itu tidak dibayar," imbuh Rizal.

Menurut dia, nyaris 95 persen buruh yang bekerja di industri sekitar Cikarang, sepengetahuannya direkrut oleh yayasan. Yayasan penyedia buruh itu pun jumlahnya ada beberapa.

"Saya sebelum masuk di yayasan sekarang, masuk kerja lewat yayasan B selama empat tahun dari 2010-2014. Memang, 95 persen semua perusahaan kerja sama dengan yayasan," jelasnya.

Nasib serupa dialami Wiwin. Ia harus menyetor Rp2 juta untuk dapat bekerja di salah satu pabrik di Cikarang pada 2016 lalu. Uang itu disetor ke yayasan yang akan merekrutnya.

"Rp2 juta (besaran) buat yang gajinya harian. Kalau borongan mah murah bayarnya. Bergantung gajinya juga sih," terang dia.

"Kalau PT (perusahaan) yang elit, biasanya lewat (calo) orang dalam, bayarnya besar. Setelah tanda tangan kontrak (bayar) Rp3 juta lebih. Itu untuk PT elit, yang upahnya di atas Rp3,5 juta sampai Rp5 jutaan per bulan," sambung dia.

Praktik pungli demi mendapat kerja ini tidak hanya terjadi di Cikarang saja. Di Jawa Timur, Lili (bukan nama sebenarnya) bercerita adiknya pun terpaksa merogoh Rp500 ribu untuk bisa diterima sebagai buruh pabrik mi instan.

"Tapi cuma sekali, bayar Rp500 ribu untuk kontrak selama 3 tahun," katanya.

Ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi membenarkan praktik calo buruh pabrik yang sarat pungli. Bahkan, ia menuturkan praktik tersebut terjadi sejak lama dan seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah.

"Praktik ini adalah korupsi di lingkup dunia kerja yang memanfaatkan situasi rakyat yang kesulitan ekonomi," kata Dian.

Sebagian anggota FSBPI yang ada di Jawa Tengah dan Jakarta juga mengalami praktik serupa. Ini artinya, bisa dapat kerja asal mau bayar ke calo. "Jateng itu bukan kawasan industri. Pabriknya kan ada di pinggir jalan, bukan di kawasan," tutur dia.

Soal mengapa tidak ada yang melapor pada dinas tenaga kerja setempat, menurut Dian, mayoritas buruh merasa takut. "Problemnya itu buruh takut melapor," katanya.

"Kadang ngasih 'sesajen' kepada atasannya agar tidak dimarahi atau diintimidasi. Kekerasan verbal, seperti dikatakan anjing, goblok, sering terjadi, sehingga buruh jadi takut. Tetapi, kalau bayar sajen tidak dimarahi," tuturnya.

Dimana Peran Pengawas?

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Zulhas Sebut Pengusaha Usul Subsidi Kedelai Impor Naik Rp2.000******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menaikkan subsidi kedelaimenjadi Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram (kg).

Ia menyebut hal itu seiring dengan kenaikan harga kedelai impor. Menurutnya, harga kedelai impor saat ini turun dari negara asal. Namun, karena nilai rupiah terhadap dolar AS sedang melemah, yakni dari Rp14.500 menjadi Rp15.500 per dolar AS, sehingga terasa harga masih tinggi.

"Tapi, harga turun, rupiah kita juga kan melemah kursnya. Karena kan kedelai ini 99 persen impor. Oleh karena itu, harganya Rp13 ribu per kilogram, ada yang lebih. Ini kan subsidinya Rp1.000, nah sekarang para pengusaha, Gakoptindo mengusulkan agar ada subsidi Rp2.000-Rp3.000," terang dia saat Rakernas Gakoptindo 2022 di IIC Bogor, mengutip Antara, Minggu (30/10).

Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi beras, jagung, bawang, cabai, daging unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Nah, tadi saya coba, kalau Rp1.000 memang sudah nggak nendang. Akhirnya, kita bisa Rp2.000, nanti apakah dari pusat bisa dengan Perpres yang baru ini kan bisa juga dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Zulhas pun mengajak gotong royong bersama-sama pemerintah pusat, Gakoptindo, dan pemerintah daerah, supaya rakyat dapat membeli harga kedelai dengan terjangkau.

Dengan kata lain, jika harga kedelai impor sudah terlalu tinggi seperti saat ini, maka subsidi bisa dibagi antara pemerintah pusat Rp1.000, pemerintah daerah Rp1.000, sehingga menjadi Rp2.000 secara keseluruhan.

"Kalau misalkan naik lagi, nanti kita coba lihat, apakah pemerintah pusat bisa Rp2.000, pemda berapa. Contoh, Denpasar itu wali kotanya bagus, harga kedelai Rp10 ribu, kalau lebih dia akan subsidi karena ada anggaran cadangan yang 2 persen itu bisa dipakai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

Kemenhub Akan Bangun Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Rp1,98 T******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Proving GroundBalai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) di Bekasi dengan nilai investasimencapai Rp1,98 triliun.

Besaran itu berasal dari skema pengembalian investasi availability paymentsebesar Rp 339,9 miliar per tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan balai pengujian itu akan dibuka mulai tahun depan.

Budi mengatakan pengujian kendaraan akan mengikuti standar United Nation Economic Commission for Europe Vehicle Regulations (UNR).

Proyek ini pun dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini pun didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia.

Dalam pembangunan proyek ini pemerintah telah menetapkan konsorsium meliputi PT Gobel International, PT Bintang Pradipa Persada, PT Hutama Karya, Japan Overseas Infrastructure, Toyota Tsusho Corporation, dan Astra Daihatsu Motor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan pembangunan BPLJSKB merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional.

"Ruang lingkup proyek yaitu perancangan dan pembangunan fasilitas pengujian dan penunjang, pengadaan peralatan, pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Hendro Sugianto.

Adapun fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia yang bertaraf internasional tersebut dilandasi oleh Association of Southeast Asia Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

[Gambas:Video CNN]

Daratan Doufu

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Masuk ke filmnya

Wajar Ramai TKA China di Industri Nikel, Wong Investasi dari Mereka******

Indonesia memiliki cadangan nikelterbesar di dunia. Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Tudingan itu disampaikan oleh eks wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pertambangan nikel di Tanah Air lebih banyak mempekerjakan pekerja China dibandingkan pekerja lokal.

"Ini (Indonesia) daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China, dari daratan sampai tukang las," imbuh JK saat ditemui dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta akhir pekan lalu.

"Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia, pergi saja lihat ke sana," tantang Luhut.

Lalu seperti apa faktanya?

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga akhir 2021, jumlah TKA di industri mineral dan batu bara (minerba) lebih dari 3.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan total pekerja Indonesia yang sebanyak 23.857 orang.

Sementara, khusus untuk industri nikel saja, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 24.745 orang yang terdiri dari 21.691 orang TKI dan 3.054 TKA. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari China saja.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai keberadaan TKA China di industri nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di pengelolaan nikel Indonesia adalah China.

Setidaknya, ada dua perusahaan besar pengelola tambang nikel di dalam negeri yang berasal dari China, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Sulawesi Tenggara.

Namun, terkait dengan mayoritas pekerjanya China di industri nikel ini, Mamit ragu jika jumlahnya lebih besar dari TKI seperti yang disampaikan oleh JK.

"Saya kira sebenarnya ini bukan karena mereka (TKA China) hebat, tapi lebih kepada mereka inikan membawa investasi dan modal, di mana salah satu kekuatannya adalah bisa membawa SDM dari negara mereka seoptimal mungkin," kata Mamit kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Menurut Mamit, TKA China ini tak akan bisa dihilangkan. Pasalnya, teknologi pengolahan smelter dibawa dari negeri Tirai Bambu dan tentu lebih dikuasai oleh pekerja mereka sendiri dibandingkan TKI.

"Tidak dipungkiri bahwa teknologi smelter ini ya mereka yang punya, sehingga banyak tenaga ahli yang mereka bawa juga," jelasnya.

Menurut Mamit, pekerja dari asal negara investor ini biasanya hanya untuk mengisi posisi operator pengendali mesin atau teknologi saja. Sedangkan, untuk tenaga kasar lebih banyak menggunakan TKI.

"Untuk tenaga kasar saya kira nggak banyak (TKA China) ya, karena mereka juga menggunakan tenaga kerja lokal. Serapan tenaga kerja lokal juga sepertinya cukup besar. Bisa di cek ke daerah yang ada smelter, ekonomi disana hidup sekali. Masyarakat lokal juga merasakan manfaatnya," terang dia.

Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Ia menilai penggunaan TKA China ini tidak terlepas dari perjanjian dan izin yang diberikan oleh pemerintah pada saat negosiasi investasi dilakukan.

"Sebenarnya, pemakaian tenaga kerja dari China sebagai negara prinsipal dalam hal hilirisasi komoditas mineral lebih pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembangunan smelter, terutama di nikel yang lebih bersifat turnkey di mana tenaga kerja lebih dominan dari China," ucap Rizal.

Menurutnya, investor menyadari Indonesia sangat ketinggalan dalam teknologi pengembangan nikel. Hal ini tercermin dari kegiatan ekspor nikel selama ini dalam bentuk bijih atau mentah.

Nah, ketika pemerintah ingin mengekspor nikel dalam bentuk setengah jadi, maka investor mengambil kesempatan membawa TKA mereka. Artinya, uang investasi-nya kembali ke negaranya lagi.

"Tentu saja mereka mengerti bahwa Indonesia sangat ketinggalan dalam hal teknologi pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga mereka menegosiasikan untuk membawa sebanyak mungkin barang modal dan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek. Dengan demikian, uang yang diinvestasikan sebagian besar kembali lagi ke negara mereka (China)," jelasnya.

Rizal menilai seharusnya keterlibatan TKA asing di industri nikel Indonesia hanya sementara saja. Begitu tahap konstruksi selesai, maka mereka harus kembali ke negerinya dan digantikan oleh TKI.

Pengawasan Jangan Kendor