situs slot gacor 2022 terpercaya

Satu pedang untuk dimuliakan

slot gacor hari ini pragmatic

Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong kerja sama pertukaran pengetahuan, pengembangan, serta saling pengakuan terhadap produk halal antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia.

"Upaya pencapaian visi tersebut memerlukan kerja sama yang erat tidak hanya di antara pemangku kepentingan di Indonesia, namun juga dengan negara mitra termasuk dengan Selandia Baru," kata dia saat berpidato dalam pertemuan dengan 30 pengusaha halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat.

Ia berharap, kerja sama tersebut dapat menopang rantai pasokan industri halal melalui ketersediaan bahan baku yang juga terjamin kehalalan.

"Misalnya, produk susu atau daging beserta produk olahannya dari Selandia Baru yang diperlukan bagi industri makanan dan minuman di Indonesia," katanya.

Baca juga: BSI: Ada masalah "supply-demand" bank syariah dan industri halal

Dia mengharapkan kerja sama jaminan produk halal juga membuka peluang kerja sama bilateral dan kesempatan bagi para pelaku industri halal di Indonesia untuk mendukung sistem halal negara mitra, seperti Selandia Baru.

Pada kunjungan kali pertamanya sebagai Wapres ke Selandia Baru itu, Ma'ruf berharap, dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama lebih konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia

"Saya harap kunjungan ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk meningkatkan kerja sama industri halal Indonesia dan Selandia Baru," katanya.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hoggard, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, serta sekitar 30 pelaku bisnis industri halal di Selandia Baru.

Baca juga: Ipemi: Perwakilan pengurus di Korsel bangun ekosistem bisnis halal
Baca juga: BPJPH rangkul industri untuk sosialisasikan wajib sertifikasi halal
Baca juga: Menperin sebut pentingnya mengambil potensi besar industri halal

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

badai setan

hoki slot 77 login

KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Zootopia Masa Depan

barbar77

Pertamina dukung upaya penanganan sampah lewat program "Sampah Kita"******

Di akhir tahun lalu, program ini menghasilkan manfaat hingga Rp644 juta per tahun dan memberikan manfaat untuk lebih dari 48 ribu masyarakat

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmen dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi sampah melalui program "Sampah Kita",
yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan.

Program tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dengan mengubah sampah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi. Program itu juga diharapkan dapat mendukung target pemerintah untuk mencapai Indonesia Bersih Sampah 2025.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa hingga akhir 2023, Pertamina melalui 121 program Sampah Kita telah berhasil mengolah sampah hingga 876.023 ton.

Selain itu, program tersebut telah mengurangi emisi karbon hingga 101.499 ton CO2 equivalent(CO2 eq) per tahun.

"Program Sampah Kita juga telah berhasil menghasilkan manfaat dari sisi perekonomian, ibaratnya ubah sampah jadi "cuan". Di akhir tahun lalu, program ini menghasilkan manfaat hingga Rp644 juta per tahun dan memberikan manfaat untuk lebih dari 48 ribu masyarakat di sekitar unit bisnis Pertamina," kata Fadjar.

Program Sampah Kita memiliki target untuk berkontribusi aktif dalam pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen.

Bertepatan dengan Hari Peringatan Sampah Nasional (HPSN) 2024 yang mengambil tema "Atasi Sampah Plastik dengan Produktif", Pertamina menggelontorkan 121 program pengolahan sampah di bawah payung program TJSL Sampah Kita.

Salah satu program pengolahan sampah yang memberi dampak cukup baik adalah Wilayah Masyarakat Pengelola Daur Ulang Sampah (Wiralodra) di Desa Balongan, Desa Lombang dan Lapas Bimasakti, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Melalui program itu, Pertamina memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengolah sampah menjadi kerajinan tangan berdaya jual. Selain itu, dilakukan juga budidaya maggot yang terintegrasi dan dijadikan pakan ternak ayam dan juga kambing.

Program Wiralodra tersebut telah mampu memberi manfaat kepada 32 orang anggota aktif dengan meningkatkan pendapatan kelompok rata-rata Rp36 juta per tahun.

Program itu juga mampu mengelola sampah organik hingga 200 kg per bulan serta mengurangi potensi karbon dioksida sebesar 310 kg CO2 eq per tahun.

"Pertamina mendukung dan memberi pendampingan pada warga desa dalam program Wiralodra ini sehingga sampah sampah yang tadinya menumpuk dan tidak bisa diolah, kini kami manfaatkan menjadi kerajinan dan menjadi sumber rezeki bagi kami warga desa," kata Ketua Kelompok Wiralodra Matori.

Program lain yang juga berhasil mengubah kemandirian warga ialah Bank Sampah kumpulin.id, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Melalui program itu, Pertamina mengajak masyarakat desa untuk mengelola sampah menjadi pupuk dan kerajinan ecobrick.

Bahkan, Pertamina menyebut Warga bisa menukar sampah mereka menjadi saldo aplikasi ojek daring Kamojang, atau yang dikenal sebagai Rangers Appdan para pelajar bisa menukar sampah menjadi voucher WiFi untuk digunakan belajar.

"Program ini sangat bermanfaat bagi kami warga desa di sini karena sisa-sisa sampah dari kulit kopi, sisa pakan elang, dan sampah plastik tidak lagi menjadi masalah, malah menjadi barang yang bisa kita jual dan bisa memberi keuntungan. Belum lagi pelajar juga senang tukar sampah untuk dapat voucher internet di program Sinyal Kita. Jadi, sekalian edukasi soal kebersihan juga buat pelajar," ujar koordinator program Sinyal Kita Cepi Nugraha.

Program kumpulin.id tersebut telah mampu mengelola sampah anorganik hingga 12,9 ton dan sampah organik hingga 720 kg setiap tahun. Total 2.771 orang nasabah telah menukarkan sampah menjadi saldo aplikasi dengan total nilai sebesar Rp25,8 juta hingga dapat menurunkan potensi karbon dioksida sebesar 4.643,2 ton CO2 per tahun.

Baca juga: ASDP gandeng komunitas lingkungan bersihkan sampah di Sungai Ciliwung
Baca juga: SIG dan Pemkab Gresik kerja sama kelola bahan bakar alternatif sampah
Baca juga: Kemenko Marves kerja sama dengan "Pisces" selesaikan masalah sampah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

kaisar kuno

big288

OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah******

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pengembangan sistem jasa keuangan syariah.

Aturan tersebut berlaku mulai 16 Februari 2024.

“Aturan itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur wewenang dewan pengawas syariah (DPS), fungsi manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza menambahkan OJK akan terus mengawal spin offUUS.

Menurut dia, terdapat 32 UUS dari 42 UUS yang berencana melanjutkan bisnis asurasi reasuransi syariah. Sementara 10 UUS lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan.

Adapun jumlah UUS yang berencana melakukan spin offterdata sebanyak 5 UUS pada 2024, 15 UUS pada 2025, dan 12 UUS pada 2026.

OJK berharap industri asuransi dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan spin offagar proses peralihan dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2026.

Di samping mengenai UUS, OJK juga akan terus berupaya mengurangi gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah menyiapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan salah satunya termasuk akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.

Selain itu, OJK juga berfokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, imbuh Friderica, OJK juga memiliki sejumlah program salah satunya termasuk pembentukan kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan di bidang terkait.

 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Youyaoqi

40 togel

BPR EDC Cash ditutup, LPS sebut pemegang saham terlibat tindak pidana******

Dana yang disetorkan untuk setoran modal itu disita oleh Bareskrim Polri, penyidik, kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Didik Madiyono mengatakan pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH (EDC Cash) di Tangerang, Banten, disebabkan pemegang sahamnya terlibat tindak pidana, sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal.

"Pemegang saham itu terkena kasus tindak pidana sehingga dilakukan penahanan. Saat ini ada di tindak pidana (Bareskrim Polri), sehingga dana yang disetorkan untuk setoran modal itu disita oleh Bareskrim Polri, penyidik, kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan," kata Didik saat dijumpai ANTARA di Jakarta, Rabu malam.

Didik mengatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pernah menjajaki kerja sama dengan investor untuk mengupayakan penyehatan dan penyelamatan BPR EDC Cash.

Pada saat itu, imbuh dia, investor sempat melakukan uji kelayakan (due diligence) selama hampir dua minggu, namun mengundurkan diri karena melihat potensi permasalahan yang cukup besar.

"Jadi, atas dasar itu, ya sudah akhirnya kita menetapkan opsi resolusi dan kita nyatakan untuk tidak menyelamatkan, meminta OJK untuk mencabut izin usaha, dan sudah dilakukan kemarin," kata dia.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2023, OJK telah menetapkan BPR EDC Cash dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPR EDC Cash dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR EDC Cash tidak dapat melakukan penyehatan BPR-nya.

Pada 20 Februari 2024, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR EDC Cash dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Pencabutan izin usaha BPR EDC Cash didasarkan atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 26/D.03/2024 tertanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR EDCCASH.

Kasus yang menimpa BPR EDC Cash menambah daftar pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK pada awal 2024.

Hingga saat ini, total terdapat enam BPR yang ditutup. Selain BPR EDC Cash, lima BPR lain yang telah ditutup awal tahun ini adalah BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Bank Pasar Bhakti, dan BPR Bank Purworejo.

Baca juga: LPS: Nasabah tak perlu khawatir BPR bangkrut sebab simpanan dijamin
Baca juga: LPS bayarkan klaim nasabah BPR Purworejo Rp32 miliar di tahap pertama
Baca juga: OJK cabut izin usaha BPR EDC Cash

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

malam yang rusak

agen slot gacor malam ini

Basarnas Makassar sebut korban longsor di Luwu bertambah******

Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Basarnas Makassar Mexianus Bekabel menyebut jumlah korban pascabencana tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, bertambah menjadi 23 orang.

"Dari data sebelumnya korban 15 orang, namun berubah menjadi 23 orang. Jumlah tersebut berubah karena korban selamat baru melapor di posko gabungan. Jadi, korban selamat sebanyak 18 orang dari semula 10 orang dan meninggal lima orang," sebutnya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu.

Dalam operasi SAR bencana alam tanah longsor tersebut, kata dia, melibatkan 560 personel yang berasal dari TNI Polri, instansi pemerintah, organisasi dan masyarakat sekitar.

"Hingga saat ini, personel yang terlibat sejumlah 560 orang, dan hari ini juga terdapat penambahan tim K9 (anjing pelacak) Polda Sulsel. Kami sangat berharap seluruh korban longsor dapat segera ditemukan," ujar Maxianus.

Diamanahkan sebagai Search Mission Coordinator (SMC) ini mengemukakan, tim pencari dan penolong sudah bergerak melaksanakan pencarian dengan menyisir area longsoran bagian selatan dan utara.

"Pergerakan tim hari ini masih di bagi beberapa tim, yang tentu saja melibatkan dari berbagai potensi SAR. Tim melakukan penyisiran di area longsor bagian selatan dan utara," katanya.

Selain itu alat drone thermal telah diterbangkan untuk melakukan assesment sekaligus melaksanakan pencarian. Bahkan alat berat ekskavator dari PUPR Jeneberang juga bergerak untuk membersihkan longsoran tanah.

"Dan hari ini, tim SAR K9 Polda Sulsel juga sedang melakukan penyisiran di wilayah longsoran, namun hingga sore ini masih nihil," tuturnya.

Baca juga: Operasi pencarian korban tertimbun longsor di Luwu hingga 3 Maret 2024

Sementara itu, tim SAR Gabungan telah melakukan pemindahan korban longsor yang selamat dari puskesmas Bastem ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo guna mendapatkan penanganan medis lanjutan.

"Ada korban selamat tapi mengalami cedera akibat longsoran atas nama Lilis, perempuan, 30 tahun. Korban mengalami cedera tulang belakang sebelumnya di Puskesmas Bastem dan sudah dipindahkan tim dengan menggunakan tandu untuk di rujuk ke RS Palopo," ujarnya .

Mexianus menambahkan bahwa posko SAR Gabungan terbuka 24 jam untuk menerima laporan warga jika merasa kehilangan keluarga atau kerabat yang saat kejadian longsor (26/02/2024) dan melintas di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu.

"Posko SAR gabungan di SDN 637 Bonglo, Kecamatan Bastem Utara siap menerima laporan warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya atau kerabatnya atau juga bisa menghubungi Pusdalops BPBD Luwu, di nomor 085341880491," kata Mexianus menyarankan.

Dari data nama korban selamat yaitu Firdaus (19), Mardiana (60), Seni (34), Markus (43), Delman (19), Masyur (52), Masjaya (50), Kasril (49), Yunus (71), Yuni Kristine (21), Ririn (31), Nirwana (37), Wahab Busa (19), Lilis (30), Abd Gani, M Toni (30), Andi Zulhanuddin (43), R Sandi Patandung (43), dan Mustika (32).

Sedangkan lima orang korban yang dinyatakan meninggal dunia masing-masing atas nama Amelia (30), Miskawati (21), Maryama, Wanto (18) dan Ratang (50).

Baca juga: BNPB: Kemungkinan korban longsor di Luwu bisa bertambah
Baca juga: Pemkab Luwu buka dapur umum penanganan bencana longsor di Bastem Utara
 

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024