228 slot

Nona seksiku

Moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam Dilanjut Hingga April 2023******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) kembali memperpanjang moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam yang berlaku mulai Februari hingga April 2023.

Hal itu ditandai dengan kembali menerbitkan surat edaran terkait moratorium perizinan usaha koperasi.

"Moratorium ini diberlakukan untuk izin usaha baru koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang akan membuka kantor cabang baru," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi seperti dikutip dari , Jumat (17/2).

Dalam SE 11/2022, jangka waktu kebijakan moratorium berlaku 3 bulan sejak dikeluarkan pada 17 November 2022. Artinya, beleid itu habis masa berlakunya pada 17 Februari ini.

Menurut surat edaran tersebut, moratorium dilakukan karena peran koperasi yang awalnya bertujuan baik, banyak disalahgunakan oleh oknum koperasi, khususnya yang memiliki usaha simpan pinjam.

"KemenkopUKM juga menemukan ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Melihat kondisi di atas, sambungnya, pemerintah menilai perlu melanjutkan kebijakan moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi.

Selain moratorium, KomenkopUKM juga tengah menggodok rancangan peraturan menteri koperasi dan UKM yang mengatur perizinan usaha berbasis risiko sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Rencananya, beleid itu akan terbit dalam waktu dekat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya menyebut kerugian masyarakat dari delapan koperasi bermasalah sekitar Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

Viral Digugat Pengusaha Rp1,8 M, John LBF Angkat Suara******

Henry Kurnia Adhi atau yang dikenal dengan nama Jhon LBF kembali menjadi perbincangan di media sosial. Kali ini terkait dengan tudingan melakukan penipuan hingga Rp1,8 miliar.

Sosok yang mengklaim dirinya sebagai pengusaha sukses ini digugat oleh PT Adidharma Ekaprana melalui kuasa hukumnya, Arif Edison. Jhon dianggap melakukan penipuan melalui PT Lima Sekawan (Hive Five) dengan total kerugian mencapai Rp1,8 miliar.

Menanggapi, Jhon membantah tudingan tersebut dan menyebutkan itu sebagai fitnah yang tak berdasar.

Jhon juga mengungkapkan dirinya sakit hati dengan tuduhan tersebut. Apalagi ini menyangkut nama baik perusahaannya PT Lima Sekawan (Hive Five).

"Saya ini sakit hati dengan tuduhan yang diberikan kepada perusahaan saya. Ada 150 karyawan lebih di perusahaan saya, dan nggak mungkin ada money laundry atau penipuan semacam itu," jelasnya.

Ia pun menunjuk Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum untuk menangani kasus tersebut. Sebab, ia ingin membuktikan bahwa perusahaan tidak bersalah.

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

Luhut di Depan Pejabat Australia: We're Not a Banana Republic******

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia bukanlah negara 'republik pisang'. Pasalnya, Indonesia dinilai sudah jauh lebih berkembang daripada sebelumnya.

Banana republicmerupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan negara yang kondisi politiknya tidak stabil serta kondisi ekonominya hanya mengandalkan pada ekspor mentah dan sumber daya alam (SDA) tertentu.

Adapun pernyataan itu disampaikan Luhut saat bertemu dengan sejumlah peneliti terkemuka di Australia National University baru-baru ini.

[Gambas:Instagram]

Luhut menyinggung bagaimana pandemi virus corona (Covid-19) dan gejolak perekonomian global yang tak kunjung usai itu tak begitu berdampak signifikan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap tumbuh dan resilien meski banyak negara lain tertekan karena kedua krisis tersebut.

Luhut selanjutnya mengundang para peneliti Australia itu untuk ikut berkunjung bersama Menteri Perindustrian Australia ke Indonesia, untuk melihat bagaimana saat ini Indonesia mampu membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir.

Luhut berharap agar mereka bisa melihat langsung perkembangan Indonesia berdasarkan pengamatan sendiri, tak hanya berdasarkan ceritanya ataupun informasi-informasi yang beredar di media.

Lihat Juga : Luhut Banggakan SDM RI di Industri, Singgung Biaya Tinggi TKA China

Luhut ingin Australia melihat sendiri bagaimana transfer teknologi yang dilakukan lewat dibangunnya beberapa politeknik industri terkait sangat bermanfaat untuk pengembangan SDM.

Ia menyebut tujuan dari hilirisasi industri di Indonesia itu adalah untuk membuat warga lokal mendapatkan 'berkah' dari aktivitas yang dilakukan di lingkungan mereka. Selain itu, Luhut berharap tenaga kerja lokal mampu mengelola sendiri SDA Indonesia sehingga pemerintah tak perlu lagi mendatangkan TKA.

"Because the industry needs qualified people to run the machines. Because if they bring employees from China, the cost is higher. They understand for a while that Indonesian fingers are very good," ujar Luhut.

Dewa Memasak Satu Pukulan

Basuki Sebut Jakarta Akan Tetap 'Diurus' Meski Bukan Lagi Ibu Kota******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan meskiibu kota akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, namun Jakartatetap jadi perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastrukturnya.

Salah satunya adalah upaya pemerintah yang terus membenahi masalah pengadaan air bersih hingga transportasi.

Basuki mengatakan baru-baru ini pemerintah juga tengah menyoroti pembangunan MRT di DKI Jakarta. Apalagi, Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani MoU atau nota kesepahaman untuk proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan.

Sebelumnya, penandatanganan MoU proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan sendiri dilakukan di sela acara KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11) lalu.

MoU tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-Ryong, dan Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto.

Budi Karya berharap MoU dengan Korsel dapat menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.

Sementara itu, pembangunan IKN Nusantara juga terus bergulir. Pada awal tahun ini Kementerian PUPR baru menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi. Nantinya, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baru.

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed use dan komersial.

Lalu, 6 di sektor teknologi, 5 kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta, dan 2 kantor pemerintah.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Kamp pelatihan iblis

Boy Thohir Mengundurkan Diri dari Kursi Komisaris Merdeka Copper Gold******

Garibaldi Thohir atau yang dikenal dengan sapaanBoy Thohirmengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris di perusahaan tambang emasMerdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Berdasarkan pengumuman MDKA yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Adi Adriansyah Sjoekri, kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir tersebut mengajukan surat pengunduran diri pada 17 Februari 2023.

"Bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi bahwa berdasarkan surat pada 17 Februari 2023 yang juga telah diterima perseroan pada tanggal yang sama, Bapak Garibaldi Thohir telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan," tulis pengumuman tersebut yang dikutip pada Senin (20/2).

Namun, dalam surat tersebut tidak dijelaskan apa alasan Boy Thohir mundur dari posisinya saat ini.

Boy Thohir tercatat sebagai salah satu pemegang saham terbesar MDKA dengan porsi sebanyak 7,35 persen atau 1,77 miliar lembar saham.

.