win 388 slot

Penjahat paling kuat, Tang Seng

total gacor

Gerai Starbucks di Irlandia Ganti Nama******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gerai Starbucksdi Bandara Dublin, Irlandiaberganti nama menjadi Vista Coffee sejak 4 Januari 2024.

Melalui akun X @DublinAirport, pihak bandara menjelaskan pergantian nama itu dilakukan karena kontrak Starbuck habis pada Desember 2023 lalu.

Pihak bandara juga mengatakan kelak gerai kopi merek lokal akan mengambil alih unit tersebut pada Maret 2024 mendatang.

Pihak bandara menuturkan perubahan ini merupakan bagian dari perombakan besar-besaran pada penawaran makanan dan minuman di T1 dan T2 bandara. Adapun perombakan akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang.

Hal ini pun akan menyebabkan sejumlah unit beroperasi secara sementara dengan merek generik untuk jangka waktu singkat.

Terlepas dari hal tersebut, Starbucks sendiri belakangan menjadi sasaran boikot karena dituding pro Israel.

Namun, perusahaan membantah mendukung agresi Israel ke Palestina.

Lewat situs resminya, Starbucks Indonesia menyatakan pihaknya, termasuk CEO Howards Schultz tidak memberikan dukungan finansial apapun kepada Israel yang tengah menggempur Jalur Gaza, Palestina.

"Baik Starbucks maupun mantan pemimpin, presiden, dan CEO perusahaan, Howard Schultz, tidak memberikan dukungan finansial kepada pemerintah Israel dan/atau Angkatan Darat Israel dengan cara apa pun," tulis perusahaan di laman resmi, dikutip November 2023 lalu.

Perusahaan juga membantah pernah mengirimkan keuntungan kepada pemerintah maupun tentara Israel.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Ketakterbatasan Wisatawan

slot yang gampang menang

Kapal berpenumpang 23 wisatawan terbakar di Perairan Raja Ampat******

Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwa

Teminabuan, Papua Barat Daya (ANTARA) - Kapal wisata The Oceanik yang mengangkut 23 orang wisatawan, di antaranya 10 wisatawan asing dilaporkan terbakar di sekitar perairan Aborek dan Pulau Mansuar Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat siang sekitar pukul 13.15 WIT.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Sorong Amirudin AS yang dihubungi dari Teminabuan, Papua Barat, Jumat, mengatakan informasi kebakaran kapal tersebut berawal dari laporan salah satu pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sorong.

"Kapal pesiar jenis pinisi itu sedang membawa 23 orang wisatawan, dengan rincian 10 penumpang warga negara asing, 5 penumpang warga negara Indonesia dan 8 anak buah kapal," jelas Amirudin.

Hingga kini Basarnas Sorong belum mengetahui secara pasti penyebab terbakarnya kapal pesiar tersebut. Pihak Kepolisian Resor Raja Ampat dan Syabandar setempat dilaporkan masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa itu.

Baca juga: Kemenhub mengevakuasi korban kebakaran kapal di perairan Raja Ampat

Baca juga: Basarnas turunkan tim cari nelayan hingga ke perairan Raja Ampat

Namun dari laporan sementara yang diterima Basarnas Sorong, diketahui api berasal dari ruang mesin kapal tersebut.

Adapun 23 orang penumpang yang berada di kapal tersebut sudah dievakuasi ke pulau terdekat yaitu Pulau Mansuar, Raja Ampat. Sementara kapal pinisi The Oceanik telah dievakuasi menuju pinggiran pulau.

Para penumpang dilaporkan dalam keadaan selamat dan tidak mengalami cedera berat maupun ringan.

"Dalam peristiwa kebakaran kapal ini tidak ada korban jiwa," kata Amuridin.

Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi Yin dan Yang

togel4d

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

Lihat Juga : ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Kiamat Pembunuh

cs kredivo 24 jam

KBRI Canberra gelar Ambassador Goes to Campus, promosikan pendidikan******

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra, Australia menggelar kegiatan Ambassador Goes to Campus di Universitas Deakin dan Monash pada Jumat, untuk mempromosikan pendidikan di Indonesia dan menjajaki kerja sama antar perguruan tinggi kedua negara.

Duta besar RI untuk Australia Siswo Pramono dalam siaran pers KBRI pada Jumat menyampaikan pentingnya kerja sama Indonesia dan Australia khususnya dalam pendidikan dan penelitian untuk dapat mengurangi dampak perubahan iklim.

"Kerja sama pendidikan Indonesia dan Australia akan mempercepat terpenuhinya sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan, yang siap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kemajuan kedua negara, selain itu kedua negara dapat melakukan penelitian bersama dalam mengatasi dampak perubahan iklim," ujar Pramono.

Hal ini, sebut Pramono berkaitan dengan Indonesia yang memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan dengan baik, yang hanya akan terjadi jika mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu Atase Pendidikan KBRI Canberra Mukhamad Najib mengatakan bahwa acara kali ini untuk mempertemukan pimpinan Universitas Lampung (UNILA) dengan pimpinan Universitas Deakin dan Monash yang diharapkan ketiga universitas bisa saling mengenal dan kelak bisa berlanjut dengan kerja sama yang konkrit.

“Selama ini kampus-kampus di pulau Jawa sudah sangat aktif bekerja sama dengan Australia. Hal ini sangat baik. Namun begitu, kami berharap tidak hanya kampus di Jawa, kami juga ingin memfasilitasi kampus di luar Jawa, seperti UNILA untuk bisa mengembangkan kerja sama dengan kampus-kampus di Australia”, jelas Najib.

Najib berharap kerja sama tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, dengan membawa budaya akademik Australia untuk menguatkan ekosistem pendidikan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNILA Lusmeilia Afriani menyampaikan profil dan agenda kampus mereka dalam internasionalisasi.

Sementara Presiden Universitas Deakin Iain Martin mengatakan pihaknya tertarik membangun kerja sama dengan universitas Indonesia terutama dalam bidang penelitian, sehingga penting untuk menjalin hubungan antar peneliti dengan minat bidang yang sama.

"Pada akhirnya, implementasi kerja sama penelitian ada pada tingkat peneliti, oleh karena itu penting untuk mempertemukan antar peneliti untuk sama-sama saling mengenal penelitian masing-masing sebagai pembuka jalan kerja sama”, tutup Iain.

Saat ini Universitas Monash telah memiliki cabang yang sudah beroperasi di Jakarta, sementara Deakin akan segera memiliki cabang di Bandung.

Baca juga: KBRI gelar pertemuan perguruan tinggi RI-Australia jajaki kerja sama
Baca juga: Stafsus Presiden dan Dubes Australia bahas peningkatan pendidikan RI

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Dinasti Kaisar Qianyuan

niagaqq

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

jam gacor olympus terbaru

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)