lobby303

bioskop777 rtp 599Jutaan kata 132052Orang-orang telah membaca serialisasi

《lobby303》

Mendag Sumringah Harga Cabai di Semarang Turun Jadi Rp48 Ribu per Kg******

Harga cabai di Semarang, Jawa Tengan turun setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Terpantau harga cabai di Pasar Bulu, Semarang saat ini Rp48 ribu per kilogram.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang tengah melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Bulu Semarang ini sumringah mendapat kabar tersebut.

"Horee (harga) cabai turun. (Harga) cabai sudah murah," kata Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan di Pasar Bulu Semarang, Selasa (19/12).

"(Harga turun) karena di Aceh panen, di NTB panen. Kalau di Jawa, Boyolali sudah (panen) juga," kata Zulhas.

Karena itu, dia meminta masyarakat tak perlu cemas menghadapi Nataru dan belanja seperlunya saja. Tidak perlu sampai memborong barang secara berlebihan.

Sebagai informasi hadir pula dalam tinjauan pasar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Ratna Kawuri, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto, serta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim.

Kisah Sukses CV Siji Lifestyle, UMKM Mitra LPEI Beromzet Ratusan Juta******

CV Siji Lifestyle menjadi salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah IstimewaYogyakartayang sukses meraih omzet ratusan juta rupiah.

Pendiri CV Siji Lifestyle, Achmad Kurnia bercerita bahwa bisnisnya dimulai dari kecil-kecilan, yakni kontrakan. Seiring waktu, usahanya mulai berkembang hingga akhirnya ia memiliki pabrik sendiri.

"Market kami yang terbesar 95 persen untuk ekspor, di mana 40 persennya Eropa, 45 persennya Amerika, sisanya untuk Jepang, Amerika Selatan, kemudian Pasifik," kata Achmad di CV Siji Lifestyle, Yogyakarta, Rabu (20/12).

Achmad berujar bisnisnya memiliki dua kategori, yaitu dekorasi dinding dan resin. Dekorasi dinding seluruhnya terbuat dari serat alam, seperti gedebog pisang, bagor, eceng gondok, rotan, hingga kulit kayu.

Semua konsep material diambil dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Serat alam itu kemudian dikombinasikan dengan desain.

"Jadi kekuatan kami di desain, di mana fokus market kami untuk kelas menengah ke atas, ekspor. Dan gaya mereka adalah gaya modern minimalis. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan produk Indonesia yang agak tradisional," ujar Achmad.

Sementara itu, resin merupakan kategori kedua yang memiliki keunikan lantaran polanya alami. Ketika dicampur, resin akan bergerak sendiri hingga membentuk pola yang berbeda di tiap-tiap produk.

Produk dengan resin salah satunya peralatan makan untuk dinner wear. Produk ini pun telah melalui tes laboratorium untuk dipastikan aman bagi makanan.

Achmad mengatakan satu item produk Siji Lifestyle, khususnya dekorasi dinding, dibanderol US sampai US0. Jika dirupiahkan, setara dengan Rp1 juta- Rp2 juta .

"Dan kalau sampai toko di Eropa, Amerika, rata-rata US0-US0. Kenapa bisa mereka jual mahal? Karena punya brandyang sudah terkenal. Jadi kami punya buyeryang jual dari kami 10 kali lipat," ujarnya.

Meski harganya sangat fantastis, Achmad paham karena brandtersebut tentu melalui proses yang sangat panjang agar mapan. Dia pun bersyukur dengan profit yang diterima sesuai harga yang ia minta.

Omzet Siji sendiri rata-rata ratusan juta rupiah. Tahun ini bahkan mencapai lebih dari Rp10 miliar.

"Di mana target kita naik dari tahun lalu, 25 persen tercapai," tuturnya.

Bantuan LPEI

Sejak awal mendirikan Siji, Achmad percaya bahwa produknya tak akan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan kurangnya permintaan dari dalam negeri.

Achmad sendiri menargetkan pasar untuk kalangan menengah ke atas. Ia tak menerima pesanan untuk residensial. Dia lebih suka memasukkan produk ke pameran atau mengekspornya langsung ke luar negeri.

Masyarakat asing memang banyak yang menganut gaya modern yang cocok dengan produk buatannya.

"Pengalaman saya melihat bahwa potensi untuk dalam negeri terbatas. Karena masalah daya beli dan juga style," kata Achmad.

Kendati begitu, kurangnya permintaan dari dalam negeri sebetulnya bukan masalah besar. Masalah sebenarnya datang saat pandemi Covid-19 merebak.

Ketika Covid, orang-orang diminta bekerja dari rumah. Karenanya, banyak yang mulai mendekorasi rumah untuk menciptakan ruang kerja nyaman.

Ini mengakibatkan lonjakan pemesanan di Siji. Padahal, sama seperti yang lainnya, karyawan Siji juga bekerja dari rumah. Sumber daya manusia pun terbatas.

Selain itu, ada kelangkaan kontainer selama pandemi Covid-19.

"Timbulnya itu adalah cash flow. Ada kelangkaan kontainer dan harga kontainer itu sampai 5x lipat, yang biasanya US.000 bisa sampai US ribu-US ribu," tutur dia.

Barang-barang yang diproduksi Siji baru akan dibayar jika sudah berada di atas kapal. Dengan harga kontainer selangit, lebih dari US miliar stok Siji pun tak bisa keluar. Sementara pemesanan terus masuk.

[Gambas:Video CNN]

"Akhirnya kami menghubungi LPEI. Karena kesulitan," katanya.

CV Siji Lifestyle merupakan salah satu UMKM yang mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE). Program ini untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lewat pelatihan dan pendampingan khusus bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor, yang dilaksanakan selama satu tahun dengan tujuan utama menciptakan eksportir baru.

Selain CPNE, LPEI juga mendukung peningkatan kapasitas usaha CV Siji Lifestyle melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM dalam bentuk pembiayaan. Program ini merupakan dukungan dari APBN kepada pelaku usaha berorientasi ekspor, yang diberikan kepada LPEI oleh Kementerian Keuangan RI.

Tujuannya adalah memberikan stimulus kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja, serta meningkatkan daya saing dalam pasar global.

Sejauh ini, PKE untuk UKM telah mengalokasikan dana nyaris Rp1 triliun. Dana itu dibagikan dalam 3 tahun secara bertahap.

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Label：rrsslot88、situs slot resmi asia、slot gacor 338

Terkait：detik bet88、pinjol legal 2022 cepat cair、daftar slot gacor hari ini、prediksi togel akurat、erek erek joker merah、engine maxwin slot、dmo slot pragmatic、mandiriqq、erek erek buah naga、anda slot

bab terbaru：rtp kilau4d（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07