link slot tergacor hari ini

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Kunjungan ke Mal Capai 90 Persen dari Masa Sebelum Pandemi******

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengungkapkan jumlah kunjungan masyarakat kepusat belanjakembali meningkat hingga 90 persen usai pandemi covid-19. 

"Pada 2022 rata-rata nasional mencapai 90 persen, target tahun ini kita bisa mencapai lebih dari 100 persen dibandingkan sebelum pandemi. Tetapi paling tidak bisa sama lah, tapi kami yakin harusnya bisa lebih dari 100 persen," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

Apalagi, pada lebaran tahun ini pemerintah sudah tidak menerapkan PPKM. Sehingga pusat belanja bisa mengadakan acara untuk menarik minat pengunjung.

"Pada saat PPKM dicabut, yang dicari pertama ya interaksi. Salah satunya yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat adalah fasilitas tempat berinteraksi sosial secara langsung. Ini dikangenin. Kan nggak mungkin di stasiun, rumah sakit, apalagi kuburan, berarti di pusat belanja (mal)," ucap Alphonsus.

Untuk itu, menurutnya mal yang tidak bisa menyediakan kebutuhan ini akan semakin terkikis. Ia menilai pusat belanja yang dibutuhkan masyarakat utamanya di kota besar adalah pusat belanja yang memberikan customer experience.

Alphonsus pun tak merasa terancam dengan keberadaan e-commerce yang semakin diminati selama pandemi. Menurutnya, e-commerce juga tidak bisa menawarkan pengalaman berbelanja seperti di mal atau pusat belanja lain.

"Selama fungsi (mal) tidak hanya sekadar fungsi belanja. Nanti dia akan berhadapan dengan e-commerce, kalau punya customer experience yang tidak dimiliki e-commerce, maka tidak perlu khawatir," tuturnya.

Lebih jauh, menurutnya, peningkatan kinerja e-commerce selama pandemi itu bukan merupakan demand sesungguhnya, namun karena paksaan keadaan.

"Kemudian setelah PPKM dicabut, (belanja) online ini kembali normal, bukan turun, kan banyak (marketplace) online yang sekarang menutup usahanya, itu kinerjanya bukan turun tapi kembali normal. Karena sebelumnya kan dipaksa naik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia monster

Railink Tambah Perjalanan KA Bandara DIY******

PT Railinkmenambah jadwal perjalanan kereta api bandarayang ada di Yogyakartadan Medan mulai Rabu (1/3).

Untuk perjalanan baru KA Bandara Yogyakarta, Railink bakal menambah jadwal untuk bisa melayani penumpang yang menggunakan penerbangan malam.

"Perjalanan baru KA Bandara Yogyakarta ini untuk mengakomodir pelanggan kami yang akan melakukan penerbangan malam dan atau tiba lebih malam di Bandara Yogyakarta International Airport", ungkap Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho melalui keterangan resmi, Selasa (28/2).

Untuk harga tiket KA Bandara YIA-KA Bandara Yogyakarta PP dan KA Bandara YIA-KA Bandara Wates PP sebesar Rp20 ribu. Sedangkan harga tiket KA Bandara Yogyakarta-KA Bandara Wates PP sebesar Rp10 ribu dengan waktu tempuh 39 menit.

"Tiket KA Bandara Yogyakarta dapat dibeli di channel offlinemelalui vending machinesertachannel onlinemelalui via aplikasi KA Bandara, Website dan KAI Access," jelasnya.

KA Bandara Medan juga menambah jadwal perjalanan baru, yakni keberangkatan dari Medan ke Kualanamu mulai 05.00 WIB sampai 19.20 WIB. Sebaliknya, keberangkatan dari Kualanamu ke Medan jadwal pertama dimulai 07.20 WIB sampai jadwal terakhir 20.30 WIB.

Untuk harga tiket bervariasi, dimulai dari Medan ke Bandar Khalipah Rp10 ribu, Bandar Khalipah ke Kualanamu Rp40 ribu. Sedangkan, Medan ke Kualanamu langsung Rp70 ribu dengan jarak tempuh hanya 32 menit.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

Susi Minta Maaf Penerbangan Papua Terganggu Buntut Pilot Disandera******

Pendiri PT ASI Pujiastuti Aviation (Susi Air) Susi Pudjiastutimeminta maaf penerbangan maskapainya di Papua terganggu imbas penyanderaan pilot Philip Mark Mehrtens sejak 7 Februari lalu.

"Saya sebagai founderdan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu karena 70 persen dari penerbangan porter kita akhirnya jadi berhenti sekarang," ujar Susi dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Rabu (1/3).

Susi mengungkapkan maskapainya sudah beroperasi di Papua sejak 2006 di mana saat ini sudah menerbangkan 22 pesawat, termasuk jenis Pilatus Porter.

Sejak 2012, Perusahaan juga mendapat amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan penerbangan perintis atau rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah dalam kontrak. Tarifnya juga mendapatkan subsidi sekitar 65 persen dari pemerintah.

Apabila pesawat tidak beroperasi, maka aktivitas masyarakat dan pengiriman logistik menjadi terganggu.

Ia juga menegaskan pihaknya terbang di Papua dengan hati-hati. Selain itu, perusahaan juga mematuhi ketentuan larangan terbang dari pemerintah.

"Semua yang diterbangin biasanya adalah rute perintis dan rute-rute aman," jelasnya.

Terkait penyanderaan itu, Susi mengaku tidak habis pikir. Secara pribadi, ia menilai mencari kemerdekaan dengan merebut kemerdekaan orang lain bukannya cara yang bijak.

Sosok Philip Mehrtens sendiri, menurut Susi, adalah salah satu pilot terbaik maskapainya. Memang, Mehrtens sempat mengundurkan diri pada 2015 lalu. Namun, sejak 2020, Mehrtens sudah kembali bekerja sebagai pilot Susi Air.

"Jadi tidak benar yang mengatakan Philip Mehrtens bersama OPM karena dia adalah seorang bapak rumah tangga, saya kenal baik dengan keluarga istrinya," ujarnya.

Kapten Philip Mehrtens masih disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu. Hingga kini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Ady Sutrisno Jadi Direktur SDM Pelindo Terminal Petikemas******

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mengangkat Ady Sutrisno menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) menggantikan Edi Priyanto. Ady Sutrisno mulai bekerja efektif pada, Rabu (1/3).

Pengangkatan ini dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) yang dituangkan dalam RUPS nomor KP.03/24/2/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dan SK.03/24/2/4/HKP/DRU/PSD-23.

Keputusan ini diteken Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) selaku kuasa pemegang saham SPTP.

"Pergantian direksi ini dilakukan untuk mendukung pencapaian sejumlah rencana strategis yang telah ditetapkan oleh holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo," kata Widyaswendra dalam keterangannya, Rabu (1/3).

Ady Sutrisno sebelum menjabat sebagai Direktur SDM PT Pelindo Terminal Petikemas merupakan Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal yang juga merupakan bagian dari Pelindo grup. Penugasan itu diperoleh Ady pasca penggabungan PT Pelindo I-IV yang terjadi pada 1 Oktober 2021 lalu.

Ady Sutrisno yang berasal dari Makassar ini mengawali karirnya sebagai pegawai PT Pelindo IV (Persero) pada tahun 1998. Sejumlah jabatan penting di PT Pelindo IV (Persero) sebelum merger pernah diemban oleh Ady Sutrisno.

Antara lain Kepala Biro Hukum (2014), General Manager Pantoloan (2016), General Manager Sorong (2017), General Manager Ambon (2019), General Manager Terminal Petikemas Makassar (2021), dan Direktur SDM PT Pelindo IV (Maret 2021-September 2021).

Sementara itu, Edi Priyanto mendapat penugasan baru dari pemegang saham sebagai Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal. PT Pelindo Multi Terminal merupakan subhoding Pelindo yang menangani bisnis non-peti kemas. Perusahaan tersebut berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara dan mengelola sejumlah cabang pelabuhan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih atas segala bentuk kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan oleh Bapak Edi Priyanto untuk kemajuan PT Pelindo Terminal Petikemas, selamat menjalankan tugas baru sebagai Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal," kata Widyaswendra.

Dengan pergantian tersebut, maka komposisi Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : M. Adji
Direktur Operasi : Muarip
Direktur Teknik : Dothy
Direktur SDM : Ady Sutrisno
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Endot Endrardono
Direktur Strategi dan Komersial : Rima Novianti

Sistem ortodoksi terkuat

Pengusaha Pastikan Pasokan Gula Melimpah Saat Ramadan******

Asoasi Gula Indonesia (AGI) memastikan stokgulaaman menjelang Ramadan. Sekretaris Eksektuif AGI Dwi Purnomo mengatakan stok gula pada Januari 2023 mencapai 1,196 ton ditambah gula impor yang akan masuk sebanyak 500 ribu ton.

"Aman. Stok Januari 1,196 juta ton sementara kuartal keempat keluar izin impor tambahan 500 ribu ton. Konsumsi per bulan 260 ribu ton," kata Dwi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/2)

Dwi menambahkan pada Januari hingga Maret sudah ada penggilingan tebu di Sumatra sehingga akan menambah stok gula.

"Kemarin, (kuota) impor gula 500 ribu ton, yang dilaksanakan itu kira-kira 300 ribu ton, 200 ribu ton yang nggak melaksanakan, itu nanti kita penalti ya," kata Zulhas, Desember tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.