erek 62

Sistem pemburuku yang ganas

Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

IHSG Ditutup Perkasa ke 7.328 Sore Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.328 pada Rabu (28/2) sore. Indeks saham menguat 43,31 poin atau 0,59 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,05 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 260 saham menguat, 267 terkoreksi, dan 246 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia terpantau kompak melemah.

Tercatat, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,51 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,08 persen, indeks Shanghai Composite di China minus 1,91 persen, dan indeks Straits Times di Singapura minus 0,53 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,32 persen. Di sisi lain, indeks DAX di Jerman menguat 0,17 persen.

Kemudian mayoritas bursa Amerika terpantau bergerak di zona hijau. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,17 persen dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,37 persen. Sedangkan, indeks Dow Jones minus 0,25 persen.

[Gambas:Video CNN]

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Pesta Diskon Transmart Full Day Sale Datang Lagi 17******

Pesta diskon bertajuk Transmart Full Day Sale balik lagi selama dua hari pada Sabtu (17/2) dan Minggu (18/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Di pesta diskon ini, Transmart kasih diskon besar-besaran untuk pelanggan setianya, yakni 50 persen dan masih ada diskon tambahan 20 persen.

Lihat Juga : Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart

Belum punya kartu kredit Bank Mega? Tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Sementara untuk membuat akun Allo Prime, caranya cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Promo Transmart Full Day Sale ini dimulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan sampai kelewatan promo ini ya. Siapkan daftar belanjaan untuk borong kebutuhan harian di Transmart.

Nona Junhuan

China Kembali Tikung Jepang, Kali Ini di Proyek Impor KRL Baru Rp783 M******

China kembali menikungJepang di proyek pengadaan kereta di Indonesia. Setelah di proyek kereta cepat, kali ini, Tiongkok kembali sukses menggolkanimpor KRL baru senilai Rp783 miliar untuk KAI Commuter.

KAI Commuter resmi membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1). Total investasi kerja sama ini mencapai sekitar Rp783 miliar.

"Pengadaan sarana KRL baru ini merupakan pemenuhan atas jumlah sarana KRL sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025, yang sudah mencapai hampir 1 juta pengguna per harinya," ungkap Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto melalui keterangan resmi.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder lainnya.

Selain membeli tiga rangkaian KRL baru dari China, KAI Commuter juga sudah melakukan penandatangan kerja sama pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun.

Selain itu, KAI Commuter juga telah melakukan penandatanganan kerja sama pengadaan 19 rangkaian KRL Retrofit oleh PT INKA dengan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun.

Adapun seluruh pembiayaan pengadaan tersebut berasal dari pinjaman KAI Commuter, Shareholder Loan dari PT KAI, dan bantuan dari Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Lihat Juga : Boy Thohir Respons Djarum-Sampoerna Bantah Dukung Prabowo

"Pengadaan Impor sarana KRL baru ini juga merupakan proses terakhir dari rangkaian pengadaan sarana KRL oleh KAI Commuter sesuai hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Marves tersebut," tutur Asdo.

Ia mengungkapkan pengadaan KRL ini dilakukan untuk penambahan kapasitas angkut pengguna dan replacement kereta yang akan diretrofit oleh PT INKA.

Menurutnya, sarana KRL yang sudah memasuki masa peremajaan secara bertahap akan terus dilakukan penggantiannya dengan proses retrofit. Hak ini untuk menjaga kebutuhan operasional layanan Commuter Line Jabodetabek dengan target 1,2 juta pengguna per hari pada 2025.

Pada 2023 lalu, KAI Commuter mencatat total pengguna Commuter Line Jabodetabek sebanyak 290.890.677 orang. Angka tersebut lebih besar 38 persen jika dibanding volume pada 2022 yaitu sebanyak 239.254.813 orang.

KAI Commuter juga memprediksi pertumbuhan volume pengguna Commuter Line Jabodetabek sebesar 4 persen per tahun atau bertambah sebanyak 16,98 juta pengguna setiap tahunnya.

Kerja sama KAI Commuter dengan Sifang bukan yang pertama. Pada 9 November 2023 lalu, kedua perusahaan telah menandatangani MoU kerja sama dalam pengembangan sarana perkeretaapian Indonesia.

Kerja sama itu mulai dari pengadaan sarana Electric Multilple Unit (EMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga listrik maupun Diesel Multiple Unit (DMU) atau sarana kereta berpenggerak dengan tenaga diesel.

Pengadaan tiga rangkaian KRL baru ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak tahun lalu. Saat itu, KAI Commuter mengungkapkan impor bakal berasal dari Jepang dan baru bisa tiba di Tanah Air pada 2024.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan mulai Juli 2023 pihaknya melakukan asesmen administrasi, teknis, dan negosiasi dengan pabrikan Jepang. Meski demikian, ia belum membocorkan dari pabrikan mana KRL itu akan dibeli.

Kala itu, Anne menargetkan pada Agustus-September 2023, tanda tangan kontrak untuk impor KRL bisa dilakukan. Kemudian, dalam 14 bulan hingga 15 bulan setelahnya akan dilakukan proses produksi, pengiriman, hingga sertifikasi kereta untuk siap dipakai.

"Kami akan mengadakan tiga KRL baru tahun ini dan mudah-mudahan nanti 2024 sudah bisa didatangkan. Ini butuh waktu 14-15 bulan," ucap Anne di Depo KRL Depok, Jawa Barat, Selasa 11 Juli 2023.

Namun rencana impor tersebut mental setelah ditolak Luhut.  Menurutnya, impor KRL bekas itu tak dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Untuk memenuhi kebutuhan armada, pemerintah akan mengimpor KRL baru.

Lihat Juga : Anggaran Bansos Naik Rp20,5 T Jadi Rp493,5 T Tahun Ini

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru," tuturnya pada Juni 2023.

Rencananya, imbuh Luhut, pemerintah akan mengimpor tiga trainset KRL baru untuk dua tahun kritis ini.

"Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," katanya.

Seorang sumber CNNIndonesia.comyang mengetahui soal rencana impor KRL mengatakan ada dugaan sikut-sikutan antara China dengan Jepang di balik kisruh rencana impor KRL bekas. China mengancam akan menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) jika Indonesia ngotot mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Dilema kalau ambil dari Jepang, China (CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB," kata sumber tersebut.

Namun, pernyataan sumber tersebut dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto.

Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL bekas dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian pemerintah. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

"Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang," katanya.

Sebelumnya, China juga menikung Jepang di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini bernama Whoosh.

Awalnya, Jepang yang akan menggarap proyek ini namun batal di tengah jalan. Setelahnya, China masuk.

Pada 2020, Luhut mengaku ditugasi Presiden Jokowi untuk melobi China agar mau mendanai proyek kereta cepat tersebut.

"Presiden perintahkan saya untuk pergi ketemu Tiongkok. Kita lihat kalau mereka setuju dan prinsipnya setuju bagaimana kita," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Anak Buah Airlangga Klarifikasi Makan Siang Prabowo Diongkosi Dana Bos******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.

Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.

"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.

Lihat Juga : Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

"Jadi nanti pasti akan dibahas dan disinergikan di lintas kementerian biar gak pisah-pisah dan tumpang tindih programnya, biar pemetaan tiap wilayahnya juga dapat semua. Tapi kalau nanti keputusannya, ini kan baru usulan, kami tidak ikut berpolemik. Ini masih berupa usulan dari mereka (pemda), kita mencatat dulu," imbuh Haryo.

Ada 4 menu makan siang yang disajikan dalam simulasi pada di Tangerang saat itu, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Makan siang gratis diberikan untuk 4 kelas dari sekitar total 900 murid di sekolah tersebut.

Meski program ini identik dengan janji politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]