slot yang lagi gacor

Bagikan catatan sejarah

UMP DKI Jakarta 2024 Diketok Hari Ini******

Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 diputuskan hari ini (17/11).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pihaknya akan rapat bersama beberapa elemen hari ini. Ada pakar, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pusat Statistik (BPS), serikat buruh, hingga perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Direncanakan Jumat (17/11) akan dilakukan sidang dewan pengupahan untuk menetapkan UMP 2024. Yang hadir lengkap dari Pemprov DKI Jakarta, tim pakar dari akademisi, BPS, serikat pekerja, serta Apindo dan Kadin wakil dari pengusaha," katanya, dikutip dariCNBC Indonesia.

"Terkait tuntutan pekerja atau buruh UMP dinaikkan 15 persen merupakan masukan untuk Dewan Pengupahan dalam sidang (hari ini)," tambah Hari.

Hari menyebut isi pembahasan rapat hari ini mencakup komponen penetapan UMP, di antaranya inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB) DKI, serta indeks tertentu. Khusus variabel alpha akan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata upah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Jika menggunakan rumus Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam PP 51 Tahun 2023, kemungkinan upah buruh di Jakarta hanya naik maksimal Rp174 ribu.

Berikut perkiraan kenaikan UMP DKI Jakarta hari ini:

UMP DKI Jakarta 2023= Rp4.901.798
Inflasi DKI Jakarta per Oktober 2023= 2,08 persen year on year (yoy)
PDRB DKI Jakarta kuartal III 2023= 4,93 persen yoy
Indeks tertentu atau alpha di PP Nomor 51 Tahun 2023= 0,1-0,3

Rumus UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)

Lihat Juga : Mengintip Anggaran Militer Israel di Tengah Agresi ke Gaza

1. Simulasi jika indeks tertentu 0,1

UMP DKI Jakarta 2024= 2,08 + (4,93 X 0,1)= 2,57 persen

UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 2,57 persen= Naik Rp126.123

2. Simulasi jika indeks tertentu 0,2

UMP DKI Jakarta 2024= 2,08 + (4,93 X 0,2)= 3,06 persen

UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 3,06 persen= Naik Rp150.289

3. Simulasi jika indeks tertentu 0,3

UMP DKI Jakarta 2024= 2,08 + (4,93 X 0,3)= 3,55 persen

UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 3,55 persen= Naik Rp174.454

4. Simulasi naik 15 persen sesuai tuntutan buruh

UMP DKI Jakarta 2024= Rp4.901.798 X 15 persen= Naik Rp735.269

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian Lotere Wanjie

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Tuan Keselamatan

IHSG Diprediksi Semringah di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (11/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut pergerakan IHSG awal pekan ini bakal diwarnai sejumlah rilis data ekonomi. Namun, investor masih perlu mewaspadai risiko koreksi wajar karena kemampuan naik IHSG cukup terbatas.

"IHSG akan ditopang rilis data perekonomian berupa neraca perdagangan yang diperkirakan akan membaik di tengah kembali normalnya mobilitas masyarakat," ramal William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan AALI, ICBP, JSMR, TLKM, ITMG, BSDE, dan AKRA

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai indeks juga akan menguat terbatas hari ini. Ia meyakini IHSG akan berada di level support7.024 dan resistance7.180.

"Pergerakan IHSG masih mungkin untuk menguji level 7.200 dan kesempatan baik untuk trend followingmaupunbuy on weaknesspada saham-saham yang ada. Secara teknikal, pergerakan IHSG sangat bagus, di mana terindikasi strong uptrend," ungkapnya.

IHSG melesat ke posisi 7.159 pada perdagangan Jumat (8/12). Indeks saham naik 24,97 poin atau plus 0,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp14,24 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,99 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Tanpa batas kita adalah monster

KCI Akan Impor 3 KRL Baru Tahun Depan******

PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) akan mengimpor 3 trainset KRL baru. KRL impor tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2024-2025.

Hal ini disampaikan oleh VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam konferensi pers pada Senin (6/11). Namun, ia belum bisa membocorkan dari negara mana Indonesia akan mendatangkan KRL tersebut.

Selain itu, ia juga belum bisa merinci berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan impor trainset itu.

Impor 3 KRL baru ini menjadi salah satu dari tiga langkah KCI untuk mengakomodir peningkatan kapasitas penumpang KRL serta mengganti kereta-kereta yang harus dikonservasi.

Langkah lain termasuk peremajaan atau retrofit 19 trainset KRL. Anne mengatakan biaya untuk retrofit itu mencapai Rp2,2 triliun.

"Kemarin kami sudah tanda tangan di Madiun pada 3 November dengan total 19 trainset yang akan kami retrofit bersama INKA," ujar dia.

Anne menjelaskan kerja sama ini juga merupakan sinergi dari kelanjutan kontrak di mana sebelumnya KAI Commuter dan INKA telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 16 trainset KRL baru.

Anne menyebut proses retrofit itu dilakukan secara bertahap. Adapun dalam setiap tahapannya KAI Commuter akan mengirimkan empat trainset untuk retrofit.

Setelah empat trainset itu selesai, selanjutnya empat rangkaian lainnya kembali dikirim ke INK. Sementara, proses pengerjaan retrofit akan membutuhkan waktu selama 13-15 bulan.

Anne juga mengatakan pada proses retrofit sarana KRL ini pun KAI Commuter telah mengantongi perizinan dari pihak regulator.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Qihua Yushu

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti