petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

akun resmi judi slot

slot game mudah menang 382Jutaan kata 238120Orang-orang telah membaca serialisasi

《akun resmi judi slot》

Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret******

Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat berpidato dalam agenda pertemuan bersama 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha produk halal di Selandia Baru, Jumat, dalam rangka memacu tindak lanjut kerja sama lebih konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia.

"Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpandangan bahwa sertifikasi dan jaminan produk halal merupakan hal penting baik dalam aspek religi, maupun aspek ekonomi," kata dia saat membuka pidato dalam pertemuan yang berlangsung di Auckland.

Ia mengatakan Indonesia dengan penduduk Muslim berjumlah lebih dari 240 juta jiwa memiliki kapasitas di berbagai sektor industri halal, termasuk makanan, minuman, media dan rekreasi, farmasi, dan kosmetik.

Menurut dia, sektor tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan industri halal nasional melalui keterlibatan para pengusaha produk halal di Selandia Baru.

Ia mencatat bahwa sektor itu berpotensi memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebesar lebih dari 5 miliar dolar AS per tahun, dan menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi global.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru

Dalam kesempatan itu, Wapres mengamati adanya peningkatan minat dan permintaan internasional akan produk halal.

"Secara global diperkirakan pada tahun 2025 pengeluaran umat Islam di sektor halal akan mencapai 3 triliun dolar AS. Ekonomi halal global juga diestimasi mencapai hampir 5 triliun dolar AS pada 2030," ujarnya.

Ia optimistis ekonomi halal akan terus berkembang karena penerapan dan prinsip halal tidak hanya dibatasi oleh kaidah agama, tetapi juga mencakup standar kesehatan kebersihan dan keselamatan yang tinggi.

"Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi sebuah visi untuk menjadi pusat industri halal terkemuka dunia," ujarnya.

Guna mewujudkan visi tersebut, kata Ma'ruf, perlu penguatan industri halal di Indonesia, antara lain melalui pendirian kawasan industri halal, penyempurnaan sistem informasi terkait data produksi, perdagangan dan sertifikasi produk halal, serta mendorong industri halal nasional melalui penguatan lembaga dan regulasi.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan, yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hoggard, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, serta sekitar 30 pelaku bisnis industri halal di Selandia Baru.

Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Pesan Wapres ke diaspora: Bawa pulang ilmu untuk kemajuan RI
Baca juga: RI-Selandia Baru bidik peluang ekspor produk hewani dan rempah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Hujan deras sejak dini hari, tiga kecamatan di Lampung Selatan banjir******

Hujan deras sejak dini hari, tiga kecamatan di Lampung Selatan banjir
Suasana saat Kepala Pelaksana BPBD, Kabupaten Lampung Selatan, Ariswandi, sedang mengevakuasi anak-anak yang terdampak banjir di Kecamatan Sragi. ANTARA/HO-BPBD Lampung Selatan/am.
Hujan mengguyur Lampung Selatan sejak pukul 02.00 WIB dini hari, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB air mulai naik dan merendam pemukiman warga
Lampung Selatan (ANTARA) - Akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu, 28 Februari 2024, menyebabkan tiga kecamatan terendam banjir di Lampung Selatan.

"Hujan mengguyur Lampung Selatan sejak pukul 02.00 WIB dini hari, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB air mulai naik dan merendam pemukiman warga," kata Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, Ariswandi, di Kalianda, Rabu.

Akibatnya 177 rumah warga di Kecamatan Sragi, Ketapang, dan Penengahan, terdampak banjir dengan ketinggian mencapai satu meter. Akses jalan pun terputus. 

​​​​​​"Pagi tadi air sempat menutup jalan, namun pada pukul 13.00 WIB jalan yang tertutup air sudah bisa dilalui, namun untuk pemukiman masih tergenang air," katanya.

Baca juga: BPBD sebut 600 keluarga di Lampung Selatan masih terjebak banjir

Ia menyampaikan daerah yang terdampak bencana banjir itu sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Lampung Selatan dan instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI, dan sukarelawan.

Ariswandi mengatakan bencana banjir tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya lingkungan dan jalanan banyak material lumpur.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada mengingat curah hujan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Pihaknya berharap masyarakat memiliki pemahaman menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga bisa mengurangi dampaknya. 

Baca juga: BPBD evakuasi warga terdampak banjir di Lampung Selatan

"Tidak hanya melakukan pembersihan dan evakuasi saja, tim BPBD juga melakukan sosialisasi penanganan bencana dan mengimbau warga agar tetap waspada terhadap ancaman bencana alam," ujarnya

Untuk diketahui, peristiwa banjir tersebut terjadi pada Rabu karena hujan yang cukup lebat di wilayah Kecamatan Sragi, sehingga air sungai meluap dan merendam rumah dan sawah warga.

Kecamatan tersebut merupakan  dataran rendah dan muara sungai, tempat berkumpulnya air saat hujan dan laut pasang, sehingga air meluap dan menyebar ke area persawahan dan pemukiman. Akibat debit air yang tinggi, luapannya menyebar ke kecamatan Ketapang dan Penengahan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sragi.

Baca juga: Damkarmat salurkan air bersih ke korban banjir di Lampung Selatan

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pola slot gacor terbaru

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
slot gacor di dunia
mandalatoto
77dragon
terbaru slot gacor
slot paling maxwin
daduku
coba777
slot terkenal di dunia
akun slot tergacor saat ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 bonus new member 100 to x5
Bab 2 download kredivo for pc
Bab 3 pragmatic88 play demo
Bab 4 slot tergacor bulan ini
Bab 5 slot yang gacor saat ini
Bab 6 joker77
Bab 7 markas138
Bab 8 situs slot terpercaya di indonesia
Bab 9 slot367
Bab 10 situs slot baru
Bab 11 angsuran kredivo 5 juta
Bab 12 pinjaman website cepat cair
Bab 13 situs slot gacor pagi hari
Bab 14 juraganmain
Bab 15 alfamabet
Bab 16 pinjaman online bunga rendah 2021
Bab 17 bocoran admin riki harmonibet
Bab 18 slot 2022
Bab 19 link slot yang sering menang
Bab 20 nation889
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2853bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

situs slot 4d
Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024
Wisatawan bermain air di Pantai Bulbul, Balige, Toba, Sumatera Utara, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/Spt.
Balige, Toba (ANTARA) - Warga Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, mendukung secara aktif penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang diselenggarakan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, 2-3 Maret. Kepala Desa Lumban Bulbul Melva Panjaitan mengatakan masyarakat berkomitmen untuk secara aktif mendukung kelancaran acara dengan tidak membakar jerami atau batang padi yang sudah dipanen sehingga asapnya yang berpotensi terbawa angin tidak mengganggu pandangan pembalap atau visibilitas saat menjajal sirkuit. "Karena desanya berdekatan dengan arena balapan, kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Toba dan InJourney agar petani tidak membakar jerami untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pembalap tidak terganggu," kata Melva kepada ANTARA, Jumat. Ia menjelaskan, warga desa juga membantu menyediakan lahan untuk pembuatan posko keamanan sementara sehingga mempermudah kerja kepolisian untuk mengamankan arus lalu lintas dan menjadi sumber informasi bagi wisatawan atau pengunjung. Lebih lanjut, dia menjelaskan, warga desa juga turut mendoakan agar cuaca bisa bersahabat sehingga gelombang air danau bisa stabil guna membantu kelancaran balapan. Melva juga mengaku, desanya yang memiliki destinasi wisata Pasir Putih Lumban Bulbul juga turut berbenah lebih baik lagi untuk menyambut wisatawan domestik dan mancanegara yang akan berkunjung.
Baca juga: IAS: Semua persiapan logistik F1 Powerboat Danau Toba sudah rampung
 "Pemilik anjing juga sudah diimbau untuk lebih menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di sekitar lokasi utama dan tempat wisata pantai guna membangun kenyamanan bagi yang datang," ujar dia. Semua itu dilakukan sebagai bentuk komitmen desa untuk membantu menyukseskan ajang internasional tersebut. F1 Powerboat Danau Toba 2024 diikuti 18 pembalap dari sembilan tim.
Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba.
Penyelenggaraan powerboat tahun ini juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Baca juga: Warga bangga dilibatkan dalam F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: IAS melibatkan tenaga lokal untuk melayani Tim F1 Powerboat Danau Toba

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Mata Dharma Tertinggi

rtp bocoran admin jarwo
Pengamat sebut pendekatan gereja dipakai agar tidak ada korban sipil
Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang ditawan KKB sejak tanggal 7 Pebruari lalu. (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi) (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman menyebut upaya pemerintah menggunakan pendekatan gereja untuk membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens yang masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) dipakai agar tidak terdapat korban sipil.

"Diharapkan dengan menggunakan pendekatan identitas ini pihak kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya dapat lebih mendengarkan tuntutan pemerintah karena pihak yang memiliki kedekatan identitas umumnya memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada negara," kata Arfin saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis malam.

Baca juga: Mahfud dukung penggunaan pendekatan gereja untuk bebaskan pilot Philip

Arfin menjelaskan, pendekatan berbasiskan identitas seperti agama atau etnis memang terkadang dapat dipakai sebagai alternatif dari pendekatan represif yang dilakukan oleh negara untuk membebaskan sandera.

"Umumnya pendekatan ini dilakukan pada daerah-daerah konflik di mana penculikan lazim terjadi. Sebagai contohnya, ketika tokoh-tokoh Muslim Sunni Arab meminta pembebasan aktivis perdamaian Kristen yang diculik ketika konflik di Irak terjadi tahun 2005," ujarnya.

Baca juga: PP Muhammadiyah dukung upaya pembebasan pilot dengan pendekatan gereja

Selain itu, dia mencontohkan pendekatan berbasis agama pernah digunakan dalam peristiwa penyanderaan yang terjadi di Haiti.

"Di mana Paus Fransiskus memohon agar penculik membebaskan biarawati yang disandera oleh kelompok bersenjata di Port-au-Prince," tuturnya.

Baca juga: Menko Hadi upayakan pembebasan pilot Philip dengan pendekatan gereja 

Oleh sebab itu, dia menilai pendekatan gereja yang digunakan pemerintah dipakai agar tidak adanya korban sipil yang berjatuhan, terutama pilot Philip asal Selandia Baru.

"Meskipun hal tersebut bergantung pada siapa tokoh agama yang diminta oleh pemerintah untuk melakukan upaya persuasif," katanya.

Baca juga: Menko Polhukam temui tokoh dari Nduga bahas pembebasan pilot Philip

Sementara itu, Arfin mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai untuk menjaga hubungan baik dengan Selandia Baru.

"Upaya Indonesia tersebut tampaknya lebih mementingkan keselamatan pilot Philip sebagai individu yang perlu dilindungi demi menjaga hubungan baik dengan Selandia Baru, dan menunjukkan profesionalitas pemerintah dan aparat keamanan Indonesia dalam operasi pembebasan sandera pilot Philip," kata Arfin.

Baca juga: Wapres: PM Luxon setuju pendekatan persuasif bebaskan Kapten Philip

Selain itu, lanjut dia, terdapat kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Selandia Baru bahwa pendekatan persuasif harus lebih diprioritaskan daripada pendekatan represif dalam upaya membebaskan pilot Philip.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dengan tiga tokoh asal Nduga, Papua, membicarakan upaya membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB melalui pendekatan gereja.

"Mereka tiga tokoh asal (Nduga) juga ingin membantu, terutama dengan pendekatan gereja yang bisa membantu supaya pilot Philip Merthens ini bisa segera dibebaskan," kata Hadi saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Baca juga: Moeldoko: Komunikasi tokoh adat semakin kuat bebaskan Pilot Susi Air

Pendekatan gereja dipilih lantaran mayoritas warga di Papua menganut agama Kristen dan Katolik.

Melalui pendekatan gereja, pihaknya dapat dengan mudah melakukan pendekatan kepada para penyandera untuk membebaskan pilot tersebut.

Hadi pun tidak menjelaskan secara teknis metode pendekatan gereja yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan bahwa hal tersebut baru berupa rencana yang belum direalisasikan.

Baca juga: Bamsoet minta pemerintah terus upayakan negosiasi Pilot Susi Air

"Ini baru tingkat pembicaraan saja dan mudah-mudahan dari situ mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan di lapangan," kata Hadi.

Pilot pesawat Susi Air Phillip Mark Mehrtens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak tanggal 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Pesawat yang dikemudikan pilot asal Selandia Baru itu kemudian dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Berbagai upaya pembebasan sudah dilakukan pemerintah dan aparat keamanan, salah satunya melalui pendekatan persuasif yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Pakar: Pembebasan Philip Mark Mehrtens penting untuk jaga diplomasi RI
Baca juga: Panglima TNI pastikan negosiasi opsi utama pembebasan pilot Susi Air

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Tong menguasai dunia

omlet arcade menghasilkan uang
JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan menteri pertanian itu telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.
Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

"SYL meminta Momon untuk pindah mobil karena Momon tidak dapat memenuhi kepentingan terdakwa, yang mana selanjutnya Momon turun dan pindah mobil," ujar Masmudi saat pembacaan dakwaan SYL dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem

Selanjutnya pada Februari 2020, bertempat di ruang kerja Menteri Pertanian, lanjut Masmudi, SYL melalui Panji Harjanto selaku ajudannya memanggil Momon. SYL menyampaikan jika Momon tidak sejalan dengan keinginannya, Momon dipersilakan mengundurkan diri.

Keesokan harinya, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan tahun 2020 Kasdi Subagyono menyampaikan kepada Momon bahwa atas arahan SYL, Momon tidak perlu mendampingi dan ikut kunjungan kerja bersama SYL, kecuali atas perintah SYL.

"Disampaikan juga oleh Kasdi kalau SYL ke timur, Pak Momon ke barat atau diam di kantor saja," katanya.

Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Dengan demikian, Masmudi menambahkan sejak saat itu tugas Momon sebagai Sekjen Kementan dalam mendampingi SYL selaku Mentan diambil alih oleh Kasdi selaku orang yang lebih dipercaya oleh SYL.

Kemudian pada Mei 2021, Kasdi dipromosikan oleh SYL menjadi Sekjen Kementan menggantikan Momon. Setelah menjabat Sekjen Kementan, Kasdi meneruskan perintah SYL melakukan pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan untuk pembayaran serta kepentingan SYL dan keluarganya.

Atas perintah SYL tersebut, para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan SYL karena khawatir pimpinannya itu marah, takut dipindahtugaskan, demosi jabatan, atau diberhentikan.

Baca juga: SYL minta penangguhan penahanan karena sakit paru-paru

Dalam kasus ini, SYL didakwa JPU KPK melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Pengumpulan uang secara paksa tersebut diduga dilakukan sejak awal SYL menjabat sebagai Mentan pada awal 2020.

Pemerasan di lingkungan Kementan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023. Untuk itu, ketiganya didakwa secara bersamaan.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

slot bonus new member 100 to kecil
SYL minta penangguhan penahanan karena sakit paru-paru
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan menteri pertanian itu telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena memiliki masalah pada paru-parunya. "Alasan permohonan penangguhan penahanan, antara lain Pak Syahrul sudah berumur 69 tahun dan paru-parunya sudah diambil separuh," ucap Kuasa Hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen dalam sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu. Akibat paru-paru yang bermasalah, Djamaluddin mengatakan SYL membutuhkan udara terbuka. Selama ini, kata dia, SYL selalu melakukan pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta setiap satu minggu sekali. Saat ditemui usai sidang, SYL mengaku mengidap sakit paru-paru. Kendati demikian, dirinya menegaskan akan mengikuti semua proses hukum yang ada dalam kasus dugaan korupsi di Kementan RI. "Kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima," kata SYL. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Rianto Adam Pontoh menyebutkan pihaknya akan mempelajari dan melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengabulkan permintaan itu. "Silakan Anda sampaikan permintaan, kami akan pelajari dan musyawarahkan terlebih dahulu," ujar Rianto.

Adapun SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan RI pada rentang waktu 2020-2023. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan pemerasan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021-2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI tahun 2023, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL hingga Partai NasDem.

Perbuatan SYL diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto (jo.) Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK
Baca juga: SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem
Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

di kredivo bisa pinjam uang
Polri kembangkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan
Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, secara bertahap pihaknya mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Sigit di Jakarta, Kamis, menindaklanjuti direktif Presiden Joko Widodo yang meminta agar TNI-Polri dapat mengikuti dan mengamati pemanfaatan teknologi canggih yang digunakan oleh negara lain dalam perang konvensional maupun perang siber.

“Kemudian perlahan kami bisa memanfaatkan teknologi yang kita miliki yang terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan,” kata Sigit.

Baca juga: Kapolri tekankan pemanfaatan teknologi bagi jajaran SDM Polri

Jenderal polisi bintang empat itu menyampaikan, saat ini Polri sudah memiliki perencanaan yang disesuaikan dengan tantangan (Polri) dalam mengembangkan SDM dan alat utama sistem senjata (Alutsista).

Perencanaan tersebut, kata dia, telah disiapkan oleh fungsi organisasi Polri yang memiliki tanggung jawab yang akan melakukan kesiapan menghadapi tugas ke depan.

Baca juga: Jokowi minta TNI-Polri amati perkembangan teknologi dalam perang

Ia mencontohkan, Ibu Kota Negara (IKN) tengah mempersiapkan anggota dengan konsep yang berbeda dengan wilayah lain.

“Karena memang menjadi salah satu yang memiliki konsep hutan kota, kami harus menyesuaikan konsep tersebut menjadi wilayah yang menggunakan teknologi yang berbeda,” katanya.

Baca juga: TNI-Polri manfaatkan teknologi dalam operasi keamanan di Papua

Terkait seberapa jauh pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan Polri, Sigit menyampaikan bahwa Asrena Polri juga sudah merancang, bekerja sama dan mengecek kebutuhan yang ada.

“Yang kami harapkan bahwa ke depan Polri bisa eksis dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, meningkatkan kualitas SDM, dan peralatan yang harus dimiliki,” kata Sigit.

Baca juga: Jokowi minta perwira muda TNI-Polri siap hadapi ancaman teknologi

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta agar TNI-Polri dapat mengikuti dan mengamati pemanfaatan teknologi canggih yang digunakan oleh negara lain dalam perang konvensional maupun perang siber.

"Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang siber, akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2).

Baca juga: Korlantas gunakan teknologi pantau kelancaran jalur KTT G20

Presiden mengatakan bahwa perkembangan teknologi bisa mengubah dari perang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, contohnya penggunaan drone sebagai senjata.

Ia menilai bahwa alutsista memang diperlukan sebagai alat tempur perang bagi TNI, tapi ia juga mewaspadai pemanfaatan drone dengan teknologi canggih yang bisa mengenali sasaran.

"Pesawat tempur perlu? Iya. Tank perlu? Iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan," kata Presiden.

Baca juga: Polri gunakan teknologi "face recognition" dalam pengamanan KTT G20
Baca juga: Anggota DPR harap kinerja Polantas Polri ikuti perkembangan teknologi

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Raja Seni Bela Diri

pinjam uang di akulaku
KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024