situs gacor dan terpercaya

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

gerbang emosional

BPJS Ketenagakerjaan Buka Lowongan, Difabel Fisik Bisa Mendaftar******

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek membukalowongan pekerjaan untuk tiga bidang. Tak hanya bagi lulusan S1 dan S2 saja, lowongan ini juga terbuka bagi pendaftar dengandifabel fisik.

Berdasarkan informasi di portal resmi BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran lowongan telah dibuka sejak 24 Januari 2023 dan akan ditutup hari ini, Jumat (27/1).

Artinya, kesempatan bagi pelamar untuk mendaftar hanya tinggal beberapa jam saja. Ada tiga posisi yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan dalam lowongan kerjanya.

Ketiga posisi yang dibuka yakni:

1. Komite Manajemen Risiko, Investasi dan Pelayanan

Anggota Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan adalah anggota pendukung Komite Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam rangka melaksanakan pengawasan di bidang manajemen risiko, investasi, pelayanan dan teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan.

2. Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria

Anggota Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria adalah anggota pendukung Komite Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam rangka melaksanakan pengawasan di bidang anggaran, audit, dan aktuaria di BPJS Ketenagakerjaan.

3. Komite Kinerja Program dan Badan

Anggota Komite Kinerja Program dan Badan adalah anggota pendukung Komite Dewan Pengawas yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas dalam rangka melaksanakan pengawasan di bidang bidang kinerja program, kinerja badan, inisiatif program baru, kepesertaan, sumber daya manusia dan implementasi tata kelola yang baik di BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, benefit yang akan diterima calon pelamar jika lulus di salah satu formasi adalah honorarium, tunjangan, dan semua perlindungan dari program jaminan sosial yaitu Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan.

Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai lowongan, calon peserta bisa langsung mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan https://rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id.

[Gambas:Video CNN]

Tanda Naga di Langit Berbintang

Inovasi Mangga Hingga Wisata Alam Bawa Berkah Warga Desa Sukaslamet******

Luas sawah tadah hujan yang mencapai 750 hektare memberkahi Desa Sukaslamet, Indramayu, Jawa Barat dengan produksi beras mencapai 3.000 ton tiap kali panen besar.

Desa yang terletak di Kecamatan Kroya ini telah berdiri sejak 1930 oleh Residen Jenggot dari Cirebon, sebuah desa yang cukup mashyur dalam literatur sejarah tanah Sunda.

Mulanya Desa ini hanya dihuni 35 KK yang berasal dari Kota Cirebon dan pesisir Indramayu. Namun dalam perjalanannya desa di Jawa Barat ini telah berhunikan 4.320 kepala keluarga. Ketelatenan masyarakat dalam bertani dan mengembangkan sawah menjadikan Desa Sukaslamet sebagai lumbung padi di Jawa Barat.

Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Namun penilaian pemenang Program Desa BRILian 2022 tak cuma diukur dari inovasi pertanian beras di desa tersebut, sektor perkebunan Desa Sukaslamet juga layak diperhitungkan.

Areal perkebunan Mangga Desa Sukaslamet mencapai luas 500 hektare. Menjadikan komoditas mangga sebagai penopang ekonomi warga usai geliat buah identik dari Indramayu ini menjangkau pasar ekspor.

Inovasi yang dikembangkan desa ini terhadap mangga dilakukan Rajudin bersama warga dengan menghadirkan produk baru yakni cemilan mangga. Rajudin mengatakan, produksi cemilan mangga mulai dari keripik hingga manisan dikelola langsung oleh para ibu warga asli Desa Sukaslamet.

"Alhamdulillah menghidupi ribuan anak di Desa ini, saat para ayah menunggu masa panen padi," ujar Rajudin.

Desa Sukaslamet juga layak didaulat sebagai destinasi wisata dan budaya yang layak dicatat para pelancong baik dalam maupun luar negeri.

Desa ini menawarkan wisata alam dan budaya yaitu DAM dan Tari Topeng. Menjaga warisan seni budaya tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal, Desa Sukaslamet terus melestarikan dalam karya pembuatan topeng dan Tari Topeng Kelana.

Bahkan pernah dalam satu kesempatan, warga kabupaten Indramayu memecahkan Rekor Muri dalam kategori Penari Topeng Kelana Terbanyak yaitu diikuti oleh sebanyak 6001 Penari Topeng.

Pusat belanja juga dikemas melalui total 32 Ruko yang terus dikembangkan untuk digitalisasi pasar. Kemapanan ekonomi kecil dan menengah tak terlepas dari peran BUMDes Sukaslamet yang aktif dalam mendukung inklusi keuangan.

Para pemangku kepentingan di BUMDes aktif sebagai Agen Brilink. Keberadaan Brilink BUMDes di Desa Sukaslamet memudahkan masyarakat desa untuk mengakses layanan perbankan seperti Stroberi kasir, Brimo dan Qris BRI.

BUMDes Cilalanang Sukaslamet turut memfasilitasi pembangunan Lumbung Padi untuk pengadaan penggilingan padi untuk menghasilkan beras dalam kemasan.

BUMDes Cilalanang Sukaslamet juga mendukung UMKM Desa Wisata, di antaranya akan membangun saung dan kedai makanan dan minuman di area bendungan Cilalanang Sukaslamet.

Selain itu, BUMDes Cilalanang Sukaslamet mendukung peningkatan penjualan Ruko Pasar dengan membantu memasarkan hasil produk UMKM masyarakat Desa Sukaslamet.

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.

Sayap Beku

Luhut soal Investor Masih Dipersulit: Bilang ke Saya!******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menegaskaninvestasi di Indonesia sudah mudah. Jika prosesnya masih sulit, Luhut bakal maju paling depan.

Ia menegaskan investor yang masih kesulitan berinvestasi di Indonesia agar melaporkan kesusahan itu kepadanya.

"Investasi di Indonesia sekarang lebih mudah dari sebelumnya. Jika ada masalah, bilang ke saya! Akan kami atasi, saya janji," kata Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2).

Dengan begitu, ia menilai industri hilir (downstream industry) sumber daya alam di Indonesia sangat menjanjikan. RI hanya membutuhkan kerja sama hingga efisiensi di dalam negeri untuk memaksimalkan sumber daya yang melimpah tersebut.

"Downstream industrytetap menjadi target besar investasi. Kami sudah punya pipelinedengan US,9 juta dan hampir seimbang antara Pulau Jawa dan di luarnya, membuat Indonesia seperti satu kontinen," ungkapnya.

Luhut mengungkapkan Indonesia sedang membangun ekosistem energi hijau, termasuk soal kendaraan listrik. Ia bahkan menegaskan di masa mendatang Indonesia bisa memproduksi new energy battery yang ekuivalen dengan 3 juta electric vehicle(EV).

Ia menjelaskan bahwa ekosistem baterai untuk kendaraan listrik memang dimulai dengan bahan nikel dan kobalt, tapi investasi soal alumunium juga tak kalah penting. Luhut mengatakan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan hal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******

Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.

EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.

[Gambas:Video CNN]