wer war zeus

Chen Pingan, Murong Xue

Luhut soal Peluang Impor KRL Baru Jepang Tiba Tahun Ini: Enggak Bisa!******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan impor tiga trainset kereta commuter line (KRL) baru dari Jepang tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Menurut Luhut, proses impor itu masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6).

Untuk menyiasatinya kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Ia juga menyebut pemerintah bakal mengucurkan Rp9,3 triliun kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk memproduksi KRL.

"Jadi yang kami lakukan membangun sendiri dalam negeri, Jadi kira-kira ada Rp9,3 triliun," kata Luhut.

Luhut sebelumnya mengatakan pemerintah bakal mengimpor tigatrainsetKRL untuk mengganti armada yang telah tua.

Hal itu dilakukan supaya penumpang KRL bisa tetap terlayani meski sejumlah rangkaian KRL dipensiunkan.

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," kata dia.

Luhut mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menilai ketidakpastian pengadaan KRL itu membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip Detik, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus berhenti beroperasi. Hingga 2024, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Novel Mo Ji Jiu Yao

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

pengolahan mayat

Erick Thohir: Presiden Jokowi Putuskan Kereta Cepat Gratis 3 Bulan******

MenteriBUMN Erick Thohir mengatakan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandungakan gratis selama tiga bulan.

Gratis naik merupakan keputusan Jokowi. 

"Alhamdulillah presiden putuskan kemarin, kereta cepat tarifnya gratis selama 3 bulan. Lumayan lah bagus," katanya di Komplek Istana Kepresidenan Senin (26/6).

Namun katanya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai kini masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta secara gratis saat uji coba Juli hingga Oktober 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pengawal batin Jinyi

Siap Liburan Pakai Koper Baru! Ada Diskon 50% + 20% di Transmart******

Sudah siap liburan tapi belum punya koper keren dan kokoh untuk jalan-jalan? Langsung aja beli kopernya di Transmart, mumpung ada periode Transmart Full Day Sale pekan ini.

Catat ya! Transmart Full Day Sale hadir lagi pada Sabtu (24/6) secara serentak di gerai Transmart seluruh Indonesia. Diskonnya berlaku sejak toko dibuka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Datang Lagi 24 Juni, Siap-siap Berburu Diskon!

Tas koper President yang sudah diskon 50 persen plus 20 persen ini masih dapat diskon tambahan lagi 20 persen apabila melakukan pembayaran dengan menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Bagi Anda yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega atau Bank Mega Syariah terdekat untuk mengajukan pembukaan kartu kredit.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.

Cara lain yang lebih praktis, cukup buka rekening digital secara mandiri di aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akun Anda ke Allo Prime.

Yuk, segera beli koper untuk liburan sebelum kehabisan, selagi ada Transmart Full Day Sale!

Perampok Ruang dan Waktu

Anak Buah Luhut Klaim Menperin******

Kemenko Kemaritiman dan Investasimenyebut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sudah satu suara soal impor3 trainset KRL baru.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan tidak ada lagi tolak-menolak dari kementerian/lembaga (K/L) soal keputusan impor KRL baru tersebut.

"Ya, sudah (Menperin dan Mendag setuju impor KRL baru), yang penting kan tidak ada aturan yang dilanggar. Kemarin di rapat sudah diputuskan itu, opsi impor 3-4 trainset baru ini di-exercise. Bisa kemungkinan 4 trainset, nanti dilihat dapatnya berapa, tapi tak akan lebih dari 4 trainset," katanya kepada CNNIndonesia.com di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Menurutnya, pengadaan 3 trainset KRL anyar sudah seimbang dengan pesanan ke industri dalam negeri, yakni PT Industri Kereta Api (INKA). Bahkan, Seto menyebut INKA cukup kewalahan menerima order 24 trainset KRL baru dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Seto mengatakan Kemenperin sedari awal menolak rencana impor KRL bekas, tapi tidak untuk barang baru. Impor KRL bekas, apalagi yang usianya di atas 20 tahun, berlawanan dengan aturan Indonesia.

"Iya, sudah (Menperin Agus setuju impor KRL baru), kemarin di rapat sudah. Mau gimana lagi? Kan order di dalam negeri sudah banyak. INKA disuruh mengerjakan 19 retrofit, terus bikin 24 baru, 24 loh," jelas Seto.

"Itu INKA sudah megap-megap disuruh mengerjakan itu. Ini kan sudah nih dalam negerinya, kami bilang sama Kemenperin ordernya sudah gede banget. Kalau ditotal ada Rp9 triliun lebih buat 24 rangkaian baru plus 19 retrofit," sambungnya.

Meski begitu, Seto belum mengecek lebih lanjut apakah impor KRL baru masih perlu rekomendasi izin impor dari Kemenperin. Ia hanya menegaskan opsi impor 3 rangkaian KRL baru dipilih karena tidak melanggar aturan manapun.

Anak buah Luhut itu juga bicara soal potensi harga KRL baru tersebut. Ia memang tak spesifik menyebut berapa harga kereta baru buatan Jepang itu.

Tetapi katanya, proses pengadaannya bakal dikawal langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Seto menegaskan BPKP bakal membuat review baru dari harga KRL baru yang nanti disampaikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

[Gambas:Video CNN]

"Nanti akan di-review sama BPKP. Yang penting proses pengadaan segala macam BPKP harus ikut. KCI adalah perkiraan harganya, tapi saya belum dapat. Pastinya akan lebih mahal, tanyalah ke KCI, nanti saya salah. Pokoknya kereta baru akan lebih mahal," ungkap Seto.

"Kami yang penting nanti BPKP cek (harga KRL baru), supaya governanceterjaga dengan baik. Iya, nanti ada review baru lagi, khusus pengadaan baru ini. Belum dimulai (review BPKP). Nanti kan dari KCI dan KAI harus make suredulu bisa tidak (impor 3 trainset KRL baru) segala macamnya," tambahnya.

Meski begitu, ia memastikan pengadaan rangkaian KRL baru tersebut tidak menggunakan uang PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau PT KCI. Semuanya dirogoh langsung dari kocek negara, dengan dua skema yang tengah digodok.

Pertama, pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi alias public service obligation (PSO)KRL di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua, pemerintah bakal menyiapkan penyertaan modal negara (PMN).

"Enggak (bukan uang KAI atau KCI), dari pemerintah lah. Akan kami kaji opsinya mana yang paling bagus. Karena semua ini (uang negara) buat retrofit, pembelian dari PT Industri Kereta Api (INKA), dan segala macam," tutupnya.

CNNIndonesia.comsudah menghubungi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso untuk mengonfirmasi sikap soal impor KRL baru ini. Namun, ketiganya belum memberikan komentar hingga berita ini tayang.