link slot higgs domino

Nona Junhuan

pinjaman online yang ojk

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Istri Peri Tertinggi

pinjol termurah

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Putri Duyung Telah Jatuh

terbaik slot

IHSG Ditutup Layu ke 7.279 Sore Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.279 pada Rabu (3/1) sore. Indeks saham melemah 44,49 poin atau minus 0,61 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp6,81 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,82 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 262 saham menguat, 259 terkoreksi, dan 249 lainnya stagnan.

Sedangkan, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,15 persen, indeks DAX di Jerman turun 0,08 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis turun 0,40 persen.

Sejalan dengan Asia, bursa saham AS kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,57 persen, indeks NYSE Composite minus 0,07 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 1,63 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Naga perang datang ke pintu

puncak138

Sri Mulyani beri masukan solusi 2 pilar perpajakan kepada OECD******

Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil..

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan masukan soal solusi 2 pilar perpajakan (two-pillar solution) kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann.

“Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil serta kerja sama yang lebih efektif dalam pengimplementasian Two-Pillar Solution ini,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

Solusi 2 pilar tersebut diinisiasi oleh OECD/G20. Pilar 1 merupakan usulan solusi daru OECD/G20 untuk menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital.

Baca juga: Keanggotaan RI di OECD dapat tingkatkan PDB hingga 0,94 persen 

Sementara itu pilar 2 menyangkut perpajakan minimum global untuk perusahaan yang bergerak antarnegara yang berpotensi terjadi praktik penghindaran pajak atau tax avoidancedan penggelapan pajak atau tax evasion.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap Inclusive Framework on Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dalam rangka mereformasi kerangka pajak internasional.

Menkeu juga mengapresiasi OECD Economic Survey of Indonesia 2024 yang membantu dalam memberikan analisis objektif dan komprehensif terhadap perekonomian Indonesia dengan dua tema utama, yaitu digitalisasi dan transisi menuju perekonomian hijau.

Baca juga: Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa

Selanjutnya, Bendahara Negara bersama dengan Sekjen OECD membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD dan juga beberapa topik lain terkait kerja sama Indonesia dengan OECD.

Aksesi ini, lanjut Sri Mulyani, merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan peranannya untuk terus aktif berkontribusi dalam skala global, sejalan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

“Saya sampaikan apresiasi atas dukungan Mathias dan seluruh negara anggota OECD terhadap aksesi Indonesia, dukungan ini penting dalam melanjutkan proses keanggotaan penuh Indonesia,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

daftar pinjol resmi ojk 2023

Bupati Kepulauan Seribu: Pemilu kondusif berkat dukungan warga******

suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 juga tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait mulai dari Polri, TNI, Satpol PP, maupun organisasi kemasyarakatan (ormas)

Jakarta (ANTARA) - Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi menyatakan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kepulauan Seribu pada Rabu (14/2) berjalan kondusif berkat dukungan seluruh pemangku kepentingan dan warga setempat.

“Kami juga mengapresiasi peran penting KPU dan Bawaslu Kepulauan Seribu yang telah sukses menyelenggarakan pemilu kemarin,” kata Junaedi di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan penyelenggara pemilu telah sukses menjalankan tugasnya  mulai dari tahapan pemilihan hingga rekapitulasi penghitungan suara, sehingga pelaksanaan di Kepulauan Seribu berjalan dengan lancar dan aman.

Menurut dia suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 juga tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan terkait mulai dari Polri, TNI, Satpol PP, maupun organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Seluruh pihak berperan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kepada warga,” kata dia

Sementara Ketua KPU Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Kepulauan Seribu yang sudah mendukung dan memfasilitasi KPU selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kepulauan Seribu sudah selesai hingga tingkat kabupaten pada 25 Februari dan menjadi yang pertama  dari seluruh wilayah DKI Jakarta," kata dia

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu, Rahadi Pramono mengatakan pelaksanaan pemilu di Kepulauan Seribu berjalan dengan aman dan lancar meskipun dari sisi geografis merupakan wilayah kepulauan yang mengharuskan petugas menyeberang lautan untuk mengirimkan logistik.

"Semua berjalan dengan baik di mana masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu tanggal 14 Februari 2024," kata dia.

Untuk hasil rekapitulasi Pemilu Presiden 2024 di Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki total suara sebesar 18.669 suara yang terdiri dari 18.313 suara sah dan 356 suara tidak sah.

Untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraih suara 7.053 suara, kemudian pasangan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka meraih 8.972 suara, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 2.288 suara.
Baca juga: Pemkab Kepulauan Seribu permudah warga Pulau Tidung urus perizinan
Baca juga: Pemkab Kepulauan Seribu gandeng Kejari percepat program pembangunan
Baca juga: Pemkab latih warga Pulau Tidung promosikan pariwisata di media sosial

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

tahun semenanjung

situs main slot

AHY sebut IKN jadi representasi Indonesia semakin maju******

IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi,...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi representasi Indonesia yang semakin maju dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

AHY menyampaikan hal tersebut di sela kegiatan lari pagi di IKN pada Jumat, sebagaimana unggahan yang telah dikonfirmasi Antara di Jakarta.

“IKN ini akan dibangun secara bertahap dan progresif, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai pusat ekonomi, pusat kebudayaan, pusat pendidikan dan semua representasi Indonesia semakin maju, Indonesia Emas 2045,” kata AHY dalam videonya di akun resmi @agusyudhoyono yang telah dikonfirmasi.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: BPN harus jadi instansi lebih dipercaya masyarakat

AHY menunjukkan dari bukit di mana dia berdiri, dia bisa melihat pemandangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Istana Kepresidenan, lapangan upacara HUT RI, dan kompleks perkantoran termasuk kompleks kementerian/lembaga.

Ia menceritakan pengalaman lari pagi di IKN dengan pemandangan alam yang indah, cuaca yang sejuk, serta dikelilingi bukit-bukit hijau. AHY meyakini IKN akan semakin hijau jika pembangunan telah rampung.

“Kita sangat senang dan bangga jika kita punya visi kebudayaan, peradaban, dan juga karena visi misi Presiden Jokowi dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan ibu kota yang cerdas, smart city, forest citykarena bukan hanya nanti akan menjadi kota cerdas tapi juga sangat ramah lingkungan,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah melalui pembangunan IKN ingin menampilkan kehidupan di tengah-tengah hutan dengan ekosistem yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

“Sudah saatnya Indonesia mengedepankan energi terbarukan. Mengapa ? Karena kita harus menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, untuk bisa hadapi krisis iklim, perubahan cuaca yang sangat ekstrem yg membuat bumi kita semakin kering dan juga banyak masalahnya,” ujar dia.

Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

AHY memastikan akan terus mendukung pembangunan IKN.

"Kita tahu ini butuh waktu, butuh proses, tapi kita harus punya progres, punya kemajuan, tahapan yang dilalui selama ini luar biasa, di tengah kesulitan waktu itu recoverydari pandemi, tetapi juga tetap dengan dedikasi dan komitmen ada belasan ribu yang tengah bekerja sebagai pekerja konstruksi, ini luar biasa karena harus diorkestrasi dengan baik.

Kita semua harus mendoakan dan beri support terbaik agar IKN bisa terwujud,” AHY.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024