qq589

Faun

Melihat Bonus Ahok Cs di Tengah Wacana Erick Persulit 'Fulus' Bos BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mempersulit bos-bos perusahaan pelat merah mendapatkan bonustahunan. Padahal, selama ini bos-bos BUMN mengantongi bonus puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.

Erick bakal memberlakukan pengetatan aturan pemberian insentif yang tertuang dalam materi uji publik draf rancangan peraturan menteri (permen) BUMN. Aturan ini tengah digodok pemerintah.

Dalam rancangan permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Permen BUMN juga mengatur pengetatan persyaratan pemberian tantiem alias insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Sebelumnya, aturan soal besaran gaji hingga bonus bos-bos BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Jika dilihat berdasarkan laporan keuangan tahunan masing-masing BUMN, berikut besaran bonus yang dikantongi para bos BUMN:

1. Pertamina

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang diterima pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar US,77 juta dan US juta.

Manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Mereka berhak mendapat US,77 juta alias Rp229,7 miliar (asumsi kurs Rp15.558 per dolar AS) per tahun.

Jika dibagi rata kepada 6 Dewan Direksi Pertamina, maka masing-masing orang mengantongi Rp38,29 miliar, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Sementara itu, besaran bonus untuk Dewan Komisaris Pertamina sebesar US juta atau setara Rp248,7 miliar per tahun. Jika dibagi rata kepada 7 Dewan Komisaris, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama, maka masing-masing mendapat Rp35,5 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

2. Bank Mandiri

Mengutip laporan keuangan 2021 PT Bank Mandiri (Persero), tantiem yang diberikan untuk 10 orang dewan komisaris mencapai Rp99,55 miliar. Sementara itu, untuk 12 orang direksi dibagikan Rp258,5 miliar.

Jika ditotal antara bonus dan tantiem untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 10 orang dewan komisaris mengantongi Rp110,8 miliar dan 12 orang Direksi mendapatkan Rp313,3 miliar.

3. BRI

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), total tantiem, bonus, dan insentif untuk dewan komisaris, direksi, dan karyawan kunci BRI mencapai Rp1,29 triliun.

Jika dirinci, tantiem untuk Direksi BRI mencapai Rp339,8 miliar, tantiem Dewan Komisaris BRI sebesar Rp135,6 miliar, sedangkan bonus dan insentif untuk karyawan kunci mencapai Rp814,9 miliar.

4. BNI

Sementara itu, tantiem yang diberikan untuk bos-bos PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dibayarkan pada 2021 sebesar 7,18 persen dari laba bersih perseroan dalam periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.

Proporsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan terhadap direktur utama, yaitu komisaris utama sebesar 45 persen, wakil komisaris utama 42,5 persen, dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90 persen dari tantiem komisaris utama.

Sedangkan proporsi tantiem terhadap direktur utama, yaitu direktur utama 100 persen, wakil direktur Utama 90 persen, dan anggota direksi lainnya 85 persen.

Jika dirinci, besaran tantiem untuk 10 orang dewan komisaris BNI pada 2021 mencapai Rp52,2 miliar. Sementara itu, tantiem untuk 12 orang direksi BNI sebesar Rp145,5 miliar.

5. Telkom

Mengutip laporan keuangan 2021 milik PT Telkom Indonesia (Persero), total remunerasi yang dibayarkan Telkom kepada seluruh dewan komisaris yang menjabat pada periode 2021 dan periode sebelumnya mencapai Rp128,7 miliar.

Remunerasi tersebut terdiri atas honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya. Jika hanya tantiem, total yang diberikan kepada 16 Dewan Komisaris menyentuh Rp98,37 miliar.

Sementara itu, total remunerasi yang dikucurkan kepada direksi Telkom mencapai Rp298,3 miliar pada 2021. Jumlah tantiem yang diberikan kepada 20 direksi Telkom menembus Rp256,2 miliar.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengantongi tantiem terbesar mencapai Rp31,6 miliar. Posisi kedua disusul oleh Direktur EBIS Telkom sebesar Rp26,8 miliar yang saat itu masih diduduki Edi Witjara.

Paus Bola Basket

Kemendag Pelototi 40 Perusahaan Baja Tak Patuh SNI******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengawasi 40 perusahaan besi dan baja yang membuat produk tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau dan memusnahkan baja tulang beton (BjTB) di pabrik PT Long Teng Iron and Steel Product, Tangerang, Banten pada Kamis (12/1).

"Ada 40 ini pun harus kita tertibkan sesuai standar nasional," ujarnya.

Menurut Zulkifli 40 perusahaan itu mayoritas berada di Banten. Namun, ia tidak merinci perusahaan mana saja yang ia maksud.

Ia mengatakan produk baja tulang beton itu tidak memenuhi SNI dan berbahaya jika digunakan oleh masyarakat dalam membangun konstruksi, seperti gedung, jembatan, dan sebagainya.

PT Long Teng Iron and Steel Product merupakan salah satu dari 40 perusahaan yang diawasi Kemendag. Dari perusahaan tersebut, Zulkifli memusnahkan BjTB sebanyak 419.537 batang dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp32,23 miliar.

Dalam pemusnahan ini, Kemendag menggandeng Kementerian Perindustrian, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tipikor Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Zulkifli mengatakan tujuan pemusnahan ini supaya menjadi pelajaran agar pengusaha dapat memproduksi BjTB sesuai ketentuan SNI dan peraturan yang berlaku.

Ia pun menegaskan perdagangan produk BjTB harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan.

Jika tetap dilakukan, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Airlangga Klaim Ekspor RI Tembus Rp4.147 T pada 2022******

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim nilai ekspor Indonesia sepanjang 2022 mencapai US8 miliar atau setara Rp4.147 triliun (asumsi kurs Rp15.473 per dolar AS).

"Khusus untuk evaluasi Indonesia di tahun kemarin nilai perdagangannya ekspornya baik, yaitu US8 miliar," ujarnya dalam konferensi pers usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).

Airlangga mengatakan capaian itu ditopang oleh ekspor yang cukup tinggi dari beberapa komoditas seperti besi dan baja, bahan bakar fosil, minyak kelapa sawit (CPO), hingga batu bara.

Selanjutnya, diikuti AS sebesar US,1 miliar, India US,6 miliar, dan Jepang US,1 miliar.

"Lalu Malaysia US,5 miliar, kemudian juga Korea Selatan US,8, Singapura US,8, dan kalau kita lihat Uni Eropa (UE) ini totalnya sekitar US,6 miliar," imbuh Airlangga.

Sedangkan, dari Intra-ASEAN Trade pangsa pasarnya mencapai US,9 miliar. Melihat jumlah yang besar ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pangsa pasar di negara ASEAN.

Untuk terus mendorong kinerja ekspor, Airlangga menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IEU-CEPA) rampung tahun ini.

Airlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.

"Ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT (tekstil dan produk tekstil) kita masih mendapatkan bea masuk 10 hingga 12 persen. Sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0 persen. Ini menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menargetkan bisa merambah pasar Afrika untuk tujuan ekspor Indonesia pada tahun ini.

"Tadi bahwa presiden sudah mendorong pasar non tradisional seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama melalui di Pantai Timur, melalui Nigeria. Lalu di Pantai Barat itu Kenya," ujar Airlangga.

Ia juga mengatakan pemerintah akan mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar bisa segera mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong komoditas lain untuk ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan mengungkapkan angka resmi realisasi ekspor 2022 pada 16 Januari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Sebagian Lintas KA Makassar******

Kereta Api Makassar-Parepare ditargetkan mulai beroperasi Juni 2023 untuk lintas Stasiun Mandai hingga Palanro.

Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad mengatakan dari Stasiun Palanro masih tersisa 26 kilometer (km) ke Parepare, sedangkan dari Stasiun Mandai ke Makassar tersisa 14 km.

Ia menambahkan KA Makassar-Parepare awalnya ditargetkan beroperasi pada Februari tahun ini, tetapi terlambat karena PT INKA (Persero) selaku produsen KA Makassar-Parepare belum siap.

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan KA Makassar-Parepare akan beroperasi sepenuhnya.

Ia hanya mengatakan kereta akan beroperasi setelah pergantian presiden pada 2024. Pasalnya, sumber pendanaan proyek setiap rezim kepemimpinan bisa berbeda.

"Takutnya kalau misalnya kita mulai tahun ini atau tahun depan, nanti potensi enggak dilanjutkan rezim yang baru. Kalau rezimnya dasarnya sama aman, tapi kalau tidak bahaya kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasbudi mengatakan tiket KA Makassar-Parepare akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek KA Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.

Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Sementara itu, proyek KPBU KA Makassar - Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Menantu Kaisar Abadi

Menaker Bantah Perppu Ciptaker Hapus Cuti Melahirkan dan Haid******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tidak menghapuscuti melahirkandan haid bagi pekerja wanita.

Ida menerangkan kedua cuti tersebut masih diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketentuan-ketentuan di UU Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak diatur di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker berarti tetap berlaku, misalnya tentang cuti melahirkan," ujar Ida di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi pasalnya.

Jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Jawaban Ida ke DPR

Hari ini, Ida menjelaskan substansi pembahasan saat dipanggil Komisi IX DPR RI untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Rapat kerja (raker) tersebut sejatinya dilakukan terbuka, tetapi Ida meminta rapat dilanjutkan secara tertutup untuk pendalaman dari para anggota DPR terkait isi Perppu Ciptaker tersebut.

"Mereka (DPR) sebenarnya berharap agar nanti pada proses penetapan peraturan pemerintah (PP) memperluas dialog dan diskusi. Mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konten yang akan diatur dalam 2 PP, yakni PP tentang pengupahan dan PP tentang outsourcing atau alih daya," ujarnya.

Ia mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup karena pemerintah sudah menyampaikan Perppu Ciptaker tersebut ke DPR. Selain itu, Ida menegaskan pemerintah sudah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan perppu ini.

Ida merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ia sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Perppu Ciptaker tersebut.

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Garuda Indonesia Jadi Maskapai Tepat Waktu di Dunia******

PT Garuda Indonesia (Persero) mendapatkan predikat sebagai maskapai paling tepat waktu di dunia pada 2022 dari lembaga riset independen asal Inggris bernama OAG Flightview.

Data Punctuality League 2023 dari OAG Flightview menunjukkan Garuda Indonesia dinobatkan sebagai The Most Punctual Global Airline. Maskapai penerbangan Tanah Air itu mencatat tingkat ketepatan waktu sebesar 95,63 persen, mengungguli FlySafair dari Afrika Selatan (95,30 persen) dan Eurowings dari Jerman (95,26 persen) yang ada di posisi dua dan tiga.

Capaian Garuda Indonesia juga menjadi tingkat ketepatan waktu tertinggi yang pernah diraih perusahaan dalam pemeringkatan tersebut sejak 2019. Selain itu, Garuda Indonesia turut mencatatkan peningkatan peringkat dari periode sebelumnya, di mana naik satu tingkat dari posisi kedua.

"Di tengah dinamika industri penerbangan, khususnya selama tiga tahun terakhir, kami percaya konsistensi terhadap kualitas layanan penerbangan merupakan fundamental utama yang perlu dijaga," jelas Irfan dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1). 

Irfan mengatakan predikat ini sejalan dengan upaya Garuda Indonesia untuk mengakselerasi berbagai langkah transformasi kinerja. Capaian ini turut membangkitkan optimisme perusahaan untuk terus menghadirkan layanan penerbangan terbaik bagi masyarakat, mulai dari aspek layanan, keamanan, hingga kualitas ketepatan waktu.

Lebih lanjut, bertepatan dengan momentum pemulihan industri pariwisata, Irfan berharap capaian tingkat ketepatan waktu Garuda Indonesia bisa terus terjaga dengan baik. Beberapa langkah yang bakal ditempuh, antara lain berkoordinasi secara intensif serta mengoptimalkan lini layanan operasional bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga mengapresiasi seluruh pengguna jasa Garuda Indonesia yang turut memberikan kontribusi terhadap capaian tersebut. Menurutnya, pengguna selalu melakukan rangkaian proses pre-flight, termasuk check-in dan boarding tepat waktu, yang ikut menunjang kelancaran dan ketepatan jadwal penerbangan.

"Kami menyadari bahwa segala capaian yang kami raih tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholders, karyawan, dan pengguna jasa Garuda Indonesia. Karena itu, capaian ini akan terus menjadi motivasi kami untuk senantiasa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam menghadirkan layanan penerbangan yang aman, nyaman, dan tepat waktu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]