cicilan kredivo berapa bulan 462Jutaan kata 312638Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol terpercaya ojk》
Pemerintah Sebut Bandara Kertajati PSN 'Gagal', MRT Jakarta Sukses******Jakarta, CNN Indonesia--
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan Bandara Kertajati, Majalengka, adalah proyek strategis nasional (PSN) yang kurang berhasil, sedangkanMRT Jakarta yang sukses.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo. Menurutnya, pencapaian buruk Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya Tol Cisumdawu.
"Kalau sukses, contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," kata Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
Ia mengatakan pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, Wahyu mengatakan Tol Cisumdawu diperkirakan rampung akhir Mei ini.
Wahyu juga menyinggung soal ketidakberhasilan Bandara Kertajati bisa menjadi pembelajaran PSN berikutnya. Ia menegaskan seharusnya pembangunan bandara diikuti dengan ekosistemnya.
"Pada waktu bangun Kertajati, kita hanya bangun bandara. Padahal kalau bangun bandara kita harus bangun ekosistem, misalnya bagaimana penginapan untuk kru penerbangan tersebut, bagaimana kesiapan wilayah menyiapkan misalnya pemadam kebakaran dan hospital," tuturnya.
"Kita belajar di Bandara Kulon progo (YIA). kita siapkan semua, termasuk ekosistem. Kita tetap belajar, tapi kita yakin bahwa pembangunan infrastruktur pasti ada dampaknya dan agak sulit kalau mencari kekurangannya," tandas Wahyu.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Menantang Luhut Buka******Jakarta, CNN Indonesia--
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit.
Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.
Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.
Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.
Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).
Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.
Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.
Lihat Juga :Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya |
"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.
Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.
Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.
Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.
Lihat Juga :Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI |
"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.
Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.
Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.
"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.
Lihat Juga :Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik |
Label:joswd805、nama nama akun slot gacor、hokibet
Terkait:trik pola starlight princess、gg88、slot infini terbaru、slot terbaik dan terpercaya、situs sering maxwin、pistol 138 slot、sl0t demo、cara menang main slot pragmatic、nama pinjol resmi ojk 2022、9kuda slot
bab terbaru:situs slot terpercaya no 1(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《pinjol terpercaya ojk》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kingdom 288 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol terpercaya ojk》bab terbaru。