dewaqq

Kapitalis Misterius

Tarif Ojol Bakal Diputuskan Gubernur, Tak Lagi Menhub******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyesuaian tarif ojel daring (ojol) akan diputuskan oleh gubernur di masing-masing wilayah.

Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

"Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas biaya jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

Dalam revisi beleid itu nantinya formula perhitungan biaya jasa akan diatur oleh menteri perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan biaya jasa batas atas dan batas bawah.

Selanjutnya, besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah tersebut akan diputuskan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.

Kemudian, Kemenhub bersama-sama dengan gubernur akan melakukan sosialisasi pedoman penghitungan dan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah.

"Besaran biaya jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya oleh gubernur. Penyesuaian PM ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken pada 7 September 2022 lalu.

Revisi tertuang dalam KP Nomor 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022 yang diantaranya berisi tentang ketentuan perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.

Perusahaan aplikasi juga dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen berupa: asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantuan lainnya.

Kendati demikian, perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator.

Laporan itu berupa dashboardsistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas biaya penunjang 5 persen, data operasional jumlah mitra pengemudi, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang masuk kategori big five.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan luar biasa komik Amerika

IHSG Diprediksi Melemah Terbatas di Akhir Pekan Desember******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi akan bergerak menguat pada perdagangan Jumat (2/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG masih akan cenderung bergerak sideways. Sedangkan, fluktuasi nilai tukar Rupiah masih akan membayangi pergerakan IHSG.

"Namun dalam jangka menengah hingga panjang IHSG masih memiliki potensi kenaikan," kata William dalam riset harian.

"(Peluang) untuk melakukan akumulasi pembelian untuk saham-saham yang memiliki fundamental kuat dan likuiditas tinggi," ungkapnya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 7.011 dan resistance 7.157.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, ITMG, INDF, AALI, AKRA, SMGR, TBIG, SMRA.

Sementara itu, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih akan menguji resistance-nya hari ini.

"Selanjutnya, IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji resistance di 7,100," ujarnya.

Ia memperkirakan nantinya IHSG akan membentuk bagian dari wave c dari wave (x) pada label hitam. Namun demikian, menurutnya, para investor harus mewaspadai apabila IHSG menembus 6,955.

"Maka IHSG masih berada pada bagian dari wave (ii) pada label merah, sehingga IHSG rawan menuju ke 6,890 hingga 6,937," ungkapnya.

Herditya memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.980 dan resistance 7.128.

IHSG ditutup di level 7.020 pada Jumat (1/12). Indeks saham melemah 60.510 poin atau minus 0,85 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16.760 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 36.656 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 237 saham menguat, 308 terkoreksi, dan 158 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Bawa Nama Anies, Buruh Desak Heru Budi Revisi Aturan Kenaikan UMP 2023******

Sejumlah organisasi buruh mendesak Penjabat (Pj) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Mereka turut menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah melakukan revisi UMP pada 2022 lalu.

"Tuntutan kami adalah hari ini meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 yang mana menjadi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, yaitu 10,55 persen," ujar Wakil Ketua FSPMI Jakarta Tri Widyanto saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12).

"Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta juga sudah merevisi Keputusan Gubernur terkait upah minimum di DKI Jakarta," sambung Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah meminta Heru bertemu dengan para buruh, seperti yang pernah dilakukan Anies selama memimpin DKI.

"Kami meminta hari ini beliau bertemu dengan kami seperti yang dilakukan oleh pak Anies dulu. Bertemu, dengar aspirasi kami, dengar keluhan buruh," kata Andre.

Elemen buruh menilai kenaikan yang layak untuk DKI Jakarta senilai 13 persen. Namun, akhirnya menoleransi di angka 10,55 persen.

Kenaikan upah di daerah-daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi pun ikut disorot.

"Di Karawang atau Bekasi upahnya bisa dipastikan Rp 5,1 juta sd Rp 5,2 juta, sementara di DKI Jakarta sudah diputuskan Rp 4,9 juta, ini yang membuat kami mengambil sikap hari ini," kata Tri.

Tri mengatakan sekitar 500 massa aksi hadir dalam demo kali ini. Elemen buruh tersebut berasal dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Garda Metal.

[Gambas:Video CNN]

Ada empat tuntutan yang dibawa demo buruh hari ini, yaitu tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2023, naikkan UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar 10,55 persen, jadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023, tolakomnibus law/UU Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (28/11).

Senin ajaib

Sinergi dengan UMKM, PNM Dorong Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung Pemerintah Kabupaten Sleman yang baru saja menggelar Jambore Kewirausahaan Sosial dalam rangka memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Lapangan Denggung, Sleman, 24-26 November 2022.

Kegiatan ini menjadi media yang tepat untuk memudahkan kolaborasi dan sinergi antara pelaku usaha UMKM, pelaku pasar, dan pemerintah guna menguatkan kembali peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan acara ini bertujuan untuk memajukan usaha mikro dan usaha kecil, sehingga sangat penting diikuti para pelaku UMKM.

Melalui acara ini, dia turut menyampaikan terimakasih atas dukungan stakeholdersyang terlibat, diantaranya BUMN, PNM, OJK serta jajaran dari sektor swasta lainnya.

Sebagai informasi, bentuk konsistensi PNM mendukung perekonomian dengan total nasabah PNM Mekaar hingga 29 November 2022 mencapai 13,3 juta nasabah. Dengan total pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp160,6 triliun.

Saat ini, PNM memiliki 4213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 422 Kabupaten/Kota, dan 6158 Kecamatan.

Erha mengembara di dunia lain

8 Sektor Saham Menguat IHSG Bangkit ke 7.081******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.081 pada Rabu (30/11) sore. Indeks saham menguat 69,24 poin atau plus 0,99 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp25,92 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,98 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 265 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 176 lainnya stagnan. Terpantau, delapan dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor keuangan di angka 1,8 persen.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau melemah 0,14 persen ke level Rp15.734 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,21 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 2,15 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan plus 1,61 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,51 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,06 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 0,19 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika dominan memerah. Indeks S&P 500 turun 0,16 persen, indeks NYSE menguat 0,41 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,59 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]