aplikasi slot gacor terpercaya

Orang suci pertama sepanjang masa

Harga Beras Eceran Naik 1,43 Persen di Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beraseceran naik 1,43 persen secara month to month (mtm) atau 13,76 persen secara year on year (yoy) pada Agustus 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Agustus 2023 meningkat sebesar 1,02 persen secara mtm dan 16,24 secara yoy," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (1/9).

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Agustus 2023. Harga gabah kering panen (GKP) naik 3,62 persen secara bulanan dan naik 19,88 persen secara tahunan.

Harga gabah kering giling (GKG) juga naik 5,82 persen secara bulanan dan naik 23,03 persen secara tahunan.

Di lain sisi, BPS mencatat inflasi sebesar 3,37 persen yoy pada Agustus 2023. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,02 persen.

Inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok hingga biaya transportasi di Tanah Air.

Penyumbang inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transportasi sebesar 9,65 persen dengan andil 1,18 persen. Sementara itu, penyumbang kedua terbesar inflasi tahunan Agustus 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,51 persen dengan andil inflasi 0,92 persen.

Rinciannya, komoditas penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya adalah bensin, beras, rokok kretek filter, tarif kontrak rumah, dan tarif angkutan dalam kota.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

Zulhas Ungkap Rahasia India Surplus Beras: Sistem Seperti Era Soeharto******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung rahasia India yang bisa memiliki surplus produksiberas hingga 7 juta ton. Padahal, negara yang akan ganti nama menjadi Bharat itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 1,4 miliar jiwa.

Hal itu ia ketahui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

"Saya baru dari India mendampingi bapak Presiden. India sekarang melarang ekspor beras. (Surplus) berasnya banyak, lebihnya ada 7 juta (ton). Saya juga heran, saya tanya sama menterinya 'kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih, saya tanya apa rahasianya?' satu lagi, gulanya itu lebih, 20 juta lebih produksinya," kata Zulhas di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Jadi satu tahun ada dua-tiga kali panen, hasilnya banyak. Pupuknya free mereka," katanya.

Di sisi lain, imbuh Zulhas, India juga menerapkan sistem koperasi. Sedangkan Indonesia masih dijajah konglomerasi yang menguasai seluruh lini.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, enggak konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulhas.

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi oleh pemerintah yang akan datang. Enggak terkejar kalau sekarang," imbuh Zulhas.

Selain memuji India, Zulhas heran dengan capaian Thailand. Ia mengatakan negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara itu juga punya hasil ciamik soal produksi beras.

Ia mengatakan penduduk Thailand lebih sedikit ketimbang Indonesia. Namun, Zulhas menyebut produk pertanian Negeri Gajah Putih itu bisa lebih maju dari tanah air.

Indonesia memang pernah swasembada beras di era Soeharto. Begitu pula dengan komoditas gula yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara eksportir.

Mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas bergambar Soeharto.

Kendati, apa yang ditorehkan Soeharto tak mudah. Selama memimpin Indonesia 32 tahun lamanya, Indonesia baru bisa swasembada pangan usai 16 tahun Soeharto memimpin, yakni pada 1984.

Ketika swasembada di era Soeharto, produksi beras nasional mencapai 27 juta ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat hanya 25 juta ton. Dengan kata lain, Indonesia surplus 2 juta ton beras.

Kendati, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton, yakni beras premium dan khusus demi memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat. Swasembada pun hanya bertahan selama lima tahun.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah punya cadangan beras 1,6 juta ton di gudang Bulog. Selain itu, Indonesia juga bakal mendapatkan pasokan lagi 400 ribu ton beras.

Namun, ia membuka kemungkinan untuk mengimpor beras lagi demi mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Jokowi menyebut sudah mencolek India yang sekarang sedang melarang ekspor beras.

"Iya (impor lagi). Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok demi menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga karena memang produksi pasti turun imbas El Nino," jelasnya saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"Sudah bicara dengan banyak (negara). Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli. Tidak sekarang, tapi plantahun depan juga," imbuh Jokowi.

Beberapa pihak yang sudah diajak Jokowi bicara soal impor beras adalah Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

Bertemu Macron, Jokowi Bahas soal Minat Investor Prancis untuk IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di New Delhi, India, Sabtu (9/9). Pada kesempatan itu, Jokowimengapresiasi Prancis yang telah membawa investor untuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"(Terkait) investasi di sektor strategis, saya menghargai Dubes Prancis untuk Indonesia telah bawa calon investor Prancis ke IKN dan menghasilkan 4 LoI (Letter of Intent) untuk dukung pembangunan IKN," kata Jokowi dikutip dari keterangan resmi, Minggu (10/9).

Lihat Juga : Daftar Investor 'Kakap' yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN

Selain membahas investasi, Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.

"Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD," tuturnya.

Lihat Juga : Perusahaan Malaysia Siap Bangun 20 Tower Apartemen di IKN

Bertalian dengan itu, Jokowi meminta Macron dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD.

Dia turut menyampaikan apresiasi kepada Prancis yang telah memperlihatkan fleksibilitas posisi atas tindak pelecehan simbol agama dan kitab suci dalam konsep deklarasi G20.

"Ini isu yang sangat penting bagi Indonesia, tindak pelecehan tersebut sangat melukai hati umat muslim dan tidak dapat dibenarkan," ucapnya.

Sistem dewa pedang terkuat

Bisakah Seluruh PSN Rampung Semester I 2024 Seperti Target Jokowi?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) selesai paling lambat semester I 2024. Ia meminta jajarannya memperhatikan pembangunan setiap PSN agar tidak mangkrak.

"Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak," kata Jokowi dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (13/9).

Dalam delapan tahun terakhir, sebanyak 161 PSN yang rampung dengan menyerap 11 juta tenaga kerja.

Menurutnya, penyelesaian secara fisik mungkin tidak akan terkejar dalam waktu satu tahun ini. Namun, setidaknya memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masalah pengadaan tanah, perizinan dan financing.

Wahyu yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menekankan jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka siapapun pemimpinnya nanti, proyek pembangunan akan tetap berjalan.

Beberapa proyek PSN yang belum tersentuh tersebut adalah MRT Fase II, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera tahap II, Tol Bocimi yang sampai Sukabumi, hingga Tol Getaci.

Lantas bisakah keinginan Jokowi agar seluruh PSN rampung tahun depan terwujud?

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi target Jokowi tersebut tidak akan tercapai. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari perkiraannya tersebut.

Pertama,pembangunan di setiap PSN mempunyai kendala dan masalah yang berbeda-beda. Bukan hanya kendala dalam membangun infrastruktur fisiknya, tetapi juga ekosistem yang akan memanfaatkan proyek tersebut.

Kedua,PSN yang dibangun masih terkendala masalah status dan kepemilikan tanah.

"Hal ini menjadi persoalan serius. Bahkan mempengaruhi ketertarikan investor untuk melakukan kerjasama," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).

Masalah lahan juga menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun. Misalnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mengalami cost overrun US,2 miliar di mana salah satu penyebabnya adalah biaya pembebasan lahan.

Alasan ketiga, konsentrasi pemerintah dinilai mulai terpecah menjelang tahun politik. Pemerintah, kata Rizal, tidak lagi optimal merealisasikan fiskal dan target-target pembangunan termasuk PSN, tetapi berfokus pada orientasi partai politiknya.

Di sisi lain, Rizal menilai jika pembangunan PSN dikebut agar rampung tahun depan maka bisa berisiko gagal. Alih-alih tercapai sesuai yang ditargetkan, PSN tersebut malah bisa akan keluar dari tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apalagi, kata Rizal, PSN tidak hanya infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus menyiapkan ekosistem, regulasi, kebijakan dengan daerah hingga petunjuk teknis pelaksanaan.

"Semua itu butuh proses yang matang dan memakan cukup waktu. Baik sinkronisasi maupun konsolidasi vertikal (pusat ke daerah), pun horizontal (antar-daerah)," kata Rizal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pernyataan Jokowi agar PSN rampung paling lambat tahun depan ditujukan untuk proyek yang sudah dimulai pembangunannya. 

Namun, PSN yang belum tersentuh sama sekali, Piter menilai tidak mungkin selesai tahun depan. "Saya kira definisi 'selesai' terlebih dulu harus disamakan. Misal IKN, bukan IKN-nya selesai saya kira. Yang dimaksud pak presiden mungkin adalah bagian tertentunya saja," kata Piter.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bertujuan agar para menterinya terpacu untuk menyelesaikan PSN tepat waktu.

"Tapi kalaupun belum selesai, masih ada waktu hingga akhir 2024," kata Piter.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

BUMN Bina Karya Disuntik Modal Negara Demi Muluskan Proyek IKN******

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk memodali BUMNPT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Modal diberikan ke Bina Karya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Ini adalah bentuk PMN, capex pertama. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Selain ke Bina Karya, pemerintah juga akan menggelontorkan modal negara untuk sejumlah BUMN. Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun.

Dari jumlah itu, Rp3 triliun di antaranya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi), tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik privateserta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

DPR Curiga Kepentingan Politik di Balik Konflik Rempang******

Komisi VI DPRRI menduga ada kepentingan politik di balik konflik antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Subardi mengatakan Rempang Eco City yang digarap di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) punya dua kepentingan, yakni kepentingan nasional untuk mengundang investasi dan kepentingan rakyat Rempang.

Menurutnya, tidak mungkin gempar jika tidak ada kepentingan-kepentingan besar. Subardi mengatakan jika hanya kepentingan kecil, tidak mungkin keributan pecah sebesar itu.

"Saya minta Pak Rudi (Kepala BP Batam Muhammad Rudi) terbuka saja. Ini harus diatasi, tidak hanya dibiarkan dan diliarkan," sambung Subardi.

Lalu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyinggung soal pemerintah Indonesia yang getol betul menggenjot investasi, termasuk di Rempang. Ia mengungkit target investasi Rp1.200 triliun di 2022 dan Rp1.400 triliun pada tahun ini.

Khusus di Batam, Muslim mengatakan ada potensi investasi jumbo menyentuh Rp350 triliun. Bahkan, digembar-gemborkan bisa menyerap 350 ribu tenaga kerja.

"Saya enggak tahu seperti apa Pak Rudi, April ke September ini cukup lama, kok tiba-tiba meledak di akhir? Berarti ada persoalan mendasar sehingga meledak barang ini," kata Muslim.

"Terlepas siapapun di balik ini, investasi akan kita dukung sepenuhnya, tapi tentu harus berpihak kepada masyarakat yang dilindungi undang-undang. Saya harap Pak Rudi sampaikan saja apa adanya," imbuhnya.

Merespons pertanyaan DPR, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan ada aspek internal dari pemerintah dan eksternal soal pemicu konflik di Rempang ini. Namun, ia menyebut bahwa sosialisasi awal dari pihaknya berjalan lancar.

Akan tetapi, perlakuan berbeda datang dari warga lokal seiring berjalannya waktu. Dalihnya proyek ini mengganggu masyarakat adat.

"Awalnya bagus-bagus saja, tapi ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelas Rudi.

Ia pun membedah dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]