situs slot jayatogel

Tempat Perburuan Gen Super

Bos PII Tunggu Mandat Sri Mulyani Jamin Proyek Kereta Cepat Whoosh******

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.

Pria yang akrab disapa Topo itu menyebut saat ini PII sudah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana penjaminan. Ia mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenkeu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku penerima pinjaman, dan pemberi pembiayaan.

"Nanti pada waktunya dimungkinkan dari Kemenkeu akan mengeluarkan penugasan kepada PII untuk bersama-sama melaksanakan skema penjaminan yang akan diberikan dan diperlukan untuk program kereta cepat (Whoosh) ini," tuturnya dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Kemampuan PT KAI selaku penerima pinjaman dalam penjaminan proyek Whoosh akan benar-benar diperhitungkan. Apakah perusahaan pelat merah ini bisa menunaikan kewajibannya tersebut.

"Sekarang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk memanfaatkan kereta cepat. Kalau bisa kita jaga kelangsungannya, juga akan membantu proyek ini dapat memenuhi pengembalian pinjamannya," ucapnya.

"Dari sisi penjaminannya memang sudah dibuka di dalam perpres, ada penjaminan oleh Kemenkeu. Namun, nanti berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan (KMK). Ini sekarang masih dalam proses, kami belum terima berapa alokasi penjaminan yang diberikan kepada PII," sambung Topo.

Akan tetapi, ia menekankan berapapun alokasi penjaminan yang akan diberikan kepada pihaknya pasti sudah mempertimbangkan kapasitas PII.

Bos PII itu menegaskan tak akan lagi minta tambahan modal. Topo menyebut pihaknya tak perlu penyertaan modal negara (PMN) baru untuk melaksanakan penugasan penjaminan proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak akan minta tambahan lagi PMN ke Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur) karena berapapun yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII saat ini," tutupnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhirnya diperbolehkan menjamin pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.

Ini ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Ma'ruf Amin Bakal Panggil Amran dan Sri Mulyani Bahas Masalah Sawit******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas permasalahan kelapa sawit.

Hal tersebut diungkapkan setelah Ma'ruf menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo).

Apkasindo melaporkan berbagai kendala dalam upaya hilirisasi industri sawit, termasuk belum terealisasinya pembangunan pabrik mini minyak kelapa sawit.

"Inginnya presiden dan wapres bagaimana agar petani yang tergabung dalam Apkasindo ini juga bisa mendirikan pabrik-pabrik kecil sehingga mereka bisa mandiri. Dan keuntungannya bisa lima kali lipat kalau misalnya mereka punya pabrik sendiri," ujar Masduki melalui keterangan resmi, Jumat (8/12).

Oleh sebab itu, kata dia, Ma'ruf akan memanggil Amran dan Sri Mulyani, termasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menghimpun dana- dana sawit guna membahas persoalan tersebut, serta melaporkan hasilnya kepada Jokowi.

"Karena dana-dana sawit itu sekarang sudah cukup besar, lebih dari Rp100 triliun, banyak digunakan oleh (program B35) biodiesel yang pada akhirnya mengalir kepada pengusaha-pengusaha sawit besar, sementara para petani sawit menengah dan kecil ini ingin mendirikan pabrik mini belum bisa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Masduki mencontohkan akibat petani sawit belum dapat membangun pabrik mini minyak kelapa sawit sendiri, para petani sawit di Pegunungan Arfak, Papua Barat, merugi sekitar Rp30 miliar per tahun.

"Ini saya kira sangat mengenaskan, tadi ada perwakilan dari Papua Barat yang bilang bahwa kami lapar karena kami tidak bisa menjual dan memproduksi (minyak) sawit melalui pabrik mini," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan berbagai kendala dalam program hilirisasi industri sawit, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung melaporkan usaha sawit saat ini memiliki prospek yang cukup baik.

Bahkan, program santripreneur berbasis sawit yang digagas Wapres diduplikasi kalangan gereja dengan nama pastorpreneur berbasis sawit.

"Jadi pastor-pastor, suster-suster, mengangkat angkong, membawa bibitan (sawit) di suatu daerah, di Riau agak pelosok, mereka membawa bibitan sudah 100 ribu batang. Dan tujuan mereka sebenarnya bukan berbisnis, tetapi tujuan mereka adalah memberikan bibit ke masyarakat dengan sertifikasi unggul dengan harga diskon," ucap Gulat.

Untuk itu, ungkap Gulat, DPP Apkasindo menyampaikan plakat penghargaan kepada Ma'ruf atas perhatian dan kiprahnya dalam memajukan usaha dan menyejahterakan petani sawit.

Gulat juga menuturkan saat ini rata-rata petani sawit per hektar lahan memperoleh pendapatan Rp1 juta sampai Rp2 juta per orang.

"Kalau rata-rata petani itu memiliki 4,14 hektar, per petani sudah mendapatkan uang minimum 8 juta rupiah per bulan. Sudah bisalah untuk menyekolahkan anak," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Kadin Dukung Perpanjangan Izin Tambang Freeport di Indonesia******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan terhadap perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi menyebut PTFI merupakan salah satu investor penanaman modal asing (PMA) yang sudah berada di Indonesia cukup lama.

Ia meyakini pembangunan smelter dengan target volume yang telah disepakati dari PTFI akan membutuhkan waktu 30-40 tahun.

Tak ayal, Yukki menegaskan Kadin mendukung Freeport terus berlanjut untuk beroperasi dan memberikan kontribusi di Indonesia.

"Karena sebenarnya kalau kita lihat tidak hanya dari segi ekonomi ya, tapi sosial pun saya rasa Freeport juga cukup banyak untuk berkontribusi untuk Indonesia. Jadi mungkin kita perlu captain-captaininvestor seperti Freeport untuk bisa terus berusaha di negara ini," sambung dia.

Ia menegaskan bahwa Kadin dan jajarannya mendukung hal-hal yang bersifat keberlanjutan.

Maka itu, ia menyatakan dukungan penuh jika proses perpanjangan izin tambang Freeport sudah terpenuhi sesuai dengan persyaratan dan disetujui pemerintah.

"Kita butuh banyak champion, salah satu champion-nya adalah PT Freeport," kata Yukki.

Ia pun menilai perpanjangan kontrak itu bisa memberikan dampak positif bagi kepastian dan investasi di Indonesia.

Saat ini proses pembahasan soal izin perpanjangan itu sedang dibahas oleh Pemerintah Indonesia dengan Freeport.

Terkait pembahasan perpanjangan izin tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bertemu Chairman Freeport McMoRan Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11) lalu

Usai pertemuan, Jokowi melalui akun instagramnya @jokowi mengatakan selain perpanjangan izin tambang, pemerintah dengan Freeport juga sedang membahas rencana penambahan 10 persen saham Freeport ke Indonesia.

"Saya menyambut baik pembahasan mengenai penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang selama 20 tahun yang telah mencapai tahap akhir," katanya Selasa (14/11) seperti dikutip dari akun Instagram tersebut.

Selain masalah penambahan saham dan perpanjangan izin tambang, Jokowi mengatakan dalam pertemuan itu dirinya juga membahas program hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport di Indonesia.

Ia mengatakan Freeport sudah berkomitmen dalam mendukung pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi. Komitmen mereka jalankan dengan membangun smelter di tidak hanya Gresik, Jawa Timur, tapi juga Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

"Saat ini Freeport tidak hanya melakukan penambangan emas dan tembaga saja, tapi telah membangunsmelteruntuk mengolahnya. Dan pihak Freeport pun menunjukkan komitmennya untuk membangunsmelterdi lokasi lain di Indonesia, tidak hanya di Surabaya, tapi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat misalnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tidak di masa muda

Bandara Komodo Naik Kelas Jadi Bandara Internasional******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Unomengatakan Bandara Komododi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah naik status menjadi bandar udara internasional.

"Sudah dinaikkan. Ini sudah menjadi bandara internasional. Jadi sebetulnya ini kemarin sudah ditambahkan ke list yang menjadi bandara internasional saat ASEAN Summit Mei lalu," ungkap Sandi, Selasa (5/12) seperti dikutip dari detik.com.

Sandi mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bandara Internasional Komodo di destinasi pariwisata super prioritas itu disiapkan untuk menerima penerbangan langsung dari berbagai negara. Ia menyebut sudah ada tiga negara yang tertarik untuk membuka penerbangan langsung ke Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo.

Dengan adanya penerbangan langsung dari beberapa negara tersebut, Sandi yakin target satu juta penumpang yang dilayani Bandara Internasional Komodo itu bisa tercapai pada 2024.

"Target satu juta penumpang yang dilayani oleh Bandara Komodo Internasional ini kami rencanakan bisa tercapai tahun depan dengan penambahan-penambahan penerbangan dan ketersediaan kursi," kata Sandi.

Ia mengakui masih ada keluhan harga tiket pesawat mahal ke Labuan Bajo. Menurut dia masalah tiket itu bisa teratasi dengan penambahan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi.

"Memang menjadi keluhan dari masyarakat Parekraf (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) ini adalah harga tiket yang masih mahal. Oleh karena itu kami akan menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi seiring dengan kesiapan dari pada ekosistem Parekraf di sini," beber Sandi.

Kepala Bandara Komodo Ceppy Triono memastikan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Bandara Komodo sudah layak menjadi bandara internasional.

Bandara Komodo memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 2.650 meter dan lebar 45 meter sehingga mampu didarati pesawat jet sekelas Boeing 737 dan Airbus A320.

memaksa langit

Erick Thohir Laporkan 2 Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung Bulan Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dua dana pensiun (Dapen) milik perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada bulan ini.

"Di bulan ini ada dua yang akan kita laporkan ke Kejaksaan Agung," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Erick tidak menyebutkan Dapen mana yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung dalam waktu dekat.

"Sehingga nanti, dana pensiun ini akan benar-benar transisi dalam 3 tahun sehingga ke depan akan sehat," ucapnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fundatau dana gabungan di bawah IFG, yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick pada Oktober 2023 sebenarnya telah melaporkan empat Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung.

Adapun keempat perusahaan plat merah tersebut adalah Dapen Ingutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

[Gambas:Video CNN]