erek37

Keterlibatan dengan kekuasaan

Jokowi, RUU PPRT dan Nasib 4 Juta Pembantu Demi Kehidupan Layak******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Sebab itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Mantan wali kota Solo itu menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja rumah tangga. Ia mengklaim ada sekitar 4 juta orang pekerja rumah tangga di seluruh Tanah Air.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

Jika melihat sejarah pembahanan RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan RUU PPRT akan mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagi pekerja rumah tangga.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya.

Menanggapi rencana pemerintah soal RUU PPRT, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan ada banyak hal yang harus diatur dalam beleid tersebut.

Hal yang paling utama diatur adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, lingkup pekerjaan PRT juga harus diatur agar kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Lalu, hak menjalankan ibadah dan hak mendapat tunjangan hari raya (THR). Adapun kewajiban PRT adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan.

Sementara itu, hak untuk majikan bisa mencakup mendapat hasil kerja dari PRT sesuai dengan kesepakatan hingga hak mendapat identitas PRT yang valid.

Menurut Lita, majikan sangat berhak mengetahui identitas dan latar belakang dari ART. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada kecurigaan.

"Kedua belah pihak harus mendapatkan juga informasi yang valid, mengenai identitas, baik PRT ataupun pemberi kerja. Kemudian situasi kerjanya serta situasi asal latar belakang dari PRT," ujarnya.

Sedangkan, kewajiban majikan meliputi memberi upah sesuai kesepakatan, memberikan libur kepada PRT, cuti, hingga tunjangan.

Penyalur kerja juga perlu diatur

Kota Permainan Dunia Kematian

6 Beda Program Kartu Prakerja Dulu dengan Tahun Ini******

Pemerintah mengubah skema Kartu Prakerja 2023 jadi normal sehingga peserta bisa belajar baik secara daring maupun luring.

Skema normal ini akan dimulai pada gelombang ke-48.

Melalui akun instagramnya (@prakerja.go.id), ada enam perbedaan program pada Kartu Prakerja 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut daftar perbedaan Program Prakerja terbaru:

1. Kartu Prakerja bukan lagi program bantuan sosial

Sejak awal dimulai 2020-2022, Program Kartu Prakerja menjalankan misi ganda sebagai program peningkatan kompetensi angkatan kerja dan bantuan sosial. Untuk itu, program ini disebut semi-bansos

Kini, mulai 2023, Program kartu Prakerja hanya akan fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja.

2. Penerima bantuan sosial kini bisa mendaftar Kartu Prakerja

Karena tidak lagi menjadi program semi-bansos, penerima bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan lainnya bisa mendaftar jadi peserta Kartu Prakerja.

3. Nilai manfaat lebih besar

Mulai 2023 total nilai manfaat mencapai Rp4,2 juta. Secara rinci, nilai manfaat itu diperuntukkan bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta, biaya pengganti transportasi dan internet Rp600 ribu, serta insentif pengisian survei Rp100 ribu.

4. Opsi pelatihan luring (offline) dan bauran

Program ini mulai melaksanakan kegiatan luring dan bauran di 10 provinsi untuk tahap pertama. Mereka adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Bali, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara.

[Gambas:Video CNN]

5. Pelatihan online tidak lagi berbentuk video

Pelatihan online pada skema normal akan berbentuk webinar secara langsung, sehingga tidak hanya menampilkan video semata.

6. Standar minimal waktu pelatihan

Sepanjang 2020-2022 waktu minimal pelatihan hanya 6 jam saja. Mulai tahun ini waktu minimal ini ditingkatkan menjadi 15 jam.

"Standar waktu pelatihan menjadi lebih panjang untuk memastikan ilmu yang didapat penerima manfaat betul-betul menyeluruh dan semakin berkualitas," dikutip dari akun @prakerja.go.id, Kamis (19/1).

Ketakterbatasan Wisatawan

Melihat Gaji ART RI Usai Jokowi Minta RUU PPRT Lekas Disahkan******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dipercepat.

Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Menurut Jokowi, RUU PPRT sudah dibahas selama 19 tahun. Namun, belum ada titik terang pengesahan aturan tersebut.

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini mengatakan urgensi RUU PPRT adalah mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, Lita menekankan bahwa lingkup pekerjaan PRT harus diatur agar kedua belah pihak, yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Hak yang dimaksud untuk PRT, seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Berdasarkan data BPS, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga (ART) pada Desember 2022 naik 0,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari Rp437.066 menjadi Rp437.416.

Sementara itu, upah riil Desember 2022 dibanding bulan sebelumnya turun sebesar 0,58 persen, yaitu dari Rp387.100 menjadi Rp384.855.

Catatan detik.com yang mengutip salah satu situs penyalur ART, kisaran upah pekerja rumah tangga atau ART per bulan berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

ART Sumatra Utara Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Barat Rp2 juta - Rp2,2 juta
ART Sumatra Selatan Rp2 juta
ART Jawa Barat Rp1,8 juta - Rp2,3 juta
ART DKI Jakarta Rp2,3 juta-Rp2,5 juta
ART Bali Rp2,3 juta
ART Lombok Rp2 juta
ART Banten Rp1,8 juta - Rp3,2 juta
ART Bali Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Kepulauan Riau Rp2 juta - Rp2,3 juta
ART Riau Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Jawa Tengah Rp2 juta - Rp2,5 juta
ART Jawa Timur Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Jambi Rp2 juta
ART Sulawesi Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Timur Rp1,8 juta - Rp2,2 juta
ART Kalimantan Tengah Rp2,2 juta - Rp2,5 juta
ART Kalimantan Selatan Rp1,8 juta - Rp2,5 juta

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Wong Bersaudara, Pendiri Charles & Keith Kaya Raya Berkat Sepatu******

Masyarakat mungkin sudah tidak asing dengan merek "Charles & Keith". Siapa sangka, jenama yang identik dengan sepatu cantik itu berhasil membuat pendirinya, Charles Wongdan Keith Wong, masuk jajaran orang terkayadi Singapura.

Forbes menempatkan dua bersaudara itu pada posisi ke-40 pada daftar orang terkaya di Negeri Singa pada 2022. Per Sabtu (21/1), total kekayaan mereka mencapai US,04 miliar atau sekitar Rp15,65 triliun (asumsi kurs Rp15.050 per dolar AS).

Kekayaan mereka berasal dari puluhan tahun membesarkan merek yang sempat viral beberapa waktu lalu lantaran seorang remaja mendapat ujaran merendahkan dari sebagian warganet usai menyebut tas "Charles & Keith" sebagai barang mewah.

Beberapa tahun menjalaninya, mereka sadar sepatu yang dijual di toko mereka tak berbeda dengan toko lain karena berasal dari pemasok yang sama. Kondisi itu membuat model sepatu yang bisa dipilih konsumen terbatas.

Akhirnya, pada 1996, Wong bersaudara memutuskan untuk membuka toko sepatu dan aksesoris wanita sendiri di Amara Shopping Centre, Singapura. Mereka mengusung merek "Charles & Keith" yang diambil dari nama depan dua bersaudara itu.

Sang kakak, Charles yang kala itu berusia 22 tahun, bertanggung jawab untuk mengelola bisnis dan penjualan. Ialah yang menjadi wajah pimpinan perusahaan.

Charles Wong merupakan salah satu pendiri dari perusahaan fesyen asal Singapura "Charles & Keith". (Courtesy of Charles & Keith).

Sementara, Keith bertanggung jawab atas desain produk yang mereka jual. Sosoknya jauh dari sorotan media.

Di toko itu, keduanya tak lagi membeli barang dari pedagang grosir. Namun, mereka bekerja sama langsung dengan sejumlah produsen untuk memproduksi sepatu rancangan mereka secara eksklusif.

Artinya, pabrik yang memproduksi "Charles & Keith" dilarang menggunakan desain mereka untuk toko ritel lain. Dengan cara itu, mereka bisa memproduksi sepatu berkualitas dengan model beragam dan harga terjangkau.

Dalam lima tahun, Wong bersaudara sudah memiliki 14 gerai "Charles & Keith" di Singapura dan mencatat penjualan senilai puluhan juta dolar Singapura.

Tak puas sampai di situ, pada awal 2000-an, mereka memutuskan melakukan ekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebelum akhirnya merambah ke Timur Tengah, China, Jepang, Australia hingga Amerika. Dalam melakukan ekspansi mereka menggunakan skema waralaba (franchise).

Di setiap negara, mereka menggandeng mitra agar bisa memasukkan produk mereka ke pasar lokal. Misalnya, di Jepang, mereka menggandeng Onward Holding. Begitu pun di Arab Saudi mereka bekerja sama dengan Alhokair Fashion Retail.

Berkat strategi itu, "Charles & Keith" kini mengoperasikan lebih dari 700 gerai di 37 negara.

"Setiap orang di perusahaan ini bekerja sangat keras, kami tidak bisa pelan-pelan. Kami harus terus berlari," ujar Wong bersaudara seperti dikutip dari laman Forbes.

Charles menyadari memiliki produk yang bagus saja tak cukup apabila tidak ada yang mengenalinya. Karenanya, mereka menyusun strategi pemasaran yang mumpuni.

Perusahaan kerap beriklan di internet, termasuk media sosial, dan memiliki toko online. Sebab, mereka sadar semakin banyak konsumen yang melek teknologi dan gemar berselancar di dunia maya.

Selain itu, mereka mengalokasikan setidaknya 3 persen dari pendapatan tahunan untuk riset pasar dan pelatihan desainer ke berbagai negara agar bisa mengikuti tren terkini.

"Charles & Keith" juga sempat menjadi bagian dari keluarga brand mewah LVMH Moet Hennesy Louis Vuitton. Pasalnya, pada 2011, lini bisnis investasi LVMH L Capital Asia membeli 20 persen saham "Charles & Keith" senilai lebih dari S juta.

Namun, Charles dan Keith dikabarkan sudah membeli kembali saham mereka dari LVMH yang menaungi sejumlah label fesyen papan atas, termasuk Givenchy dan Dior.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

Hilang Minat ke Apartemen, Konsumen Meikarta Kekeh Minta Refund******

Sejumlah konsumen Apartemen Meikartamengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cashkepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (18/1).

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cashmaupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

Menanggapi kasus Meikarta tersebut, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holder terkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

<句子>