eneng4d

Supermarket benteng saya

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Partai Buruh Bakal Gugat Heru Budi dan Ridwan Kamil Terkait UMP 2023******

Partai Buruh Indonesia mengancam bakal menggugat sejumlah gubernur terkait upahminimum provinsi (UMP) 2023.

Beberapa gubernur yang masuk daftar adalah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono mengatakan gugatan dilayangkan karena UMP 2023 yang ditetapkan masih belum layak.

Untuk DKI Jakarta, Kahar menyebut gugatan diajukan karena UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah. Pasalnya, UMP itu hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Sementara untuk Jawa Barat, ia mengatakan gugatan diajukan karena tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat ia sebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

Sebelumnya pemerintah masing-masing provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP 2023. Kenaikan upah tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

Syarat Naik Pesawat untuk Liburan Nataru, Tak Perlu PCR atau Antigen******

Moda transportasi udara alias pesawat tampaknya masih jadi andalan masyarakat untuk pergi berlibur, termasuk pada libur Natal dan tahun baru (Nataru) sebentar lagi.

Namun, pemerintah memberi sejumlah syarat naik pesawatuntuk liburan Nataru. Aturan ini dikeluarkan agar protokol kesehatan tetap berlaku di perjalanan pesawat.

Lihat Juga : Mau Naik Jet Pribadi untuk Liburan, Ini Harga Sewanya

Berikut syarat naik pesawat untuk liburan Nataru.

1. Patuhi protokol umum

Calon penumpang harus mematuhi protokol umum yang terdiri atas:

• Menggunakan masker medis kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu
• Mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan
• Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer
• Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan
• Diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan

2. Patuhi protokol perjalanan dalam negeri

Calon penumpang harus mematuhi protokol perjalanan dalam negeri, yaitu.

• Setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing
• Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi

3. Wajib vaksinasi Covid-19

Calon penumpang harus memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19 berikut ini.

Usia 18 tahun ke atas

• Wajib mendapat vaksinasi dosis ketiga (booster)
• Warga negara asing (WNA) wajib mendapat vaksinasi dosis kedua

Usia 6-17 tahun

• Wajib mendapat vaksinasi dosis kedua
  WNI yang berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi

Di bawah 6 tahun

• Dikecualikan dari ketentuan vaksinasi, namun perlu pendampingan

4. Tak perlu PCR atau antigen

Calon penumpang kini tak wajib menunjukkan hasil negatif dari tes PCR atau antigen untuk naik pesawat

5. Komorbid dikecualikan dari syarat vaksin

Calon penumpang yang memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid dikecualikan dari syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen

Demikian syarat naik pesawat untuk liburan Nataru. Semoga bermanfaat.

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.

Sekretaris cabang terbaik

Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).

Kemegahan Netheril

Pelatihan Kartu Prakerja Mulai Tatap Muka pada Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja yang selama ini dijalankan 100 persen online akan diubah menjadi skema normal atau offline mulai kuartal I 2023. 

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secaraoffline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/12).

Ia menambahkan dengan skema normal, nantinya pelatihan akan lebih difokuskan untuk meningkatkan skilldan produktivitas angkatan kerja. Nantinya, bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta.

Ia mengatakan dalam menyiapkan skema normal, pemerintah telah melakukan revisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu tambahnya, ia juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. 

[Gambas:Video CNN]