daftar pinjol yang ilegal

Pencuri besar

Bapanas Ungkap Alasan Impor Bawang Putih karena Tak Cukup******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan Pemerintah Indonesia terus mengimpor bawang putihkarena ketidakcukupan pasokan dalam negeri. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR. 

Tercatat, pasokan awal bawang putih Indonesia pada awal 2023 ada 143.261 ton, di mana perkiraan produksi dalam negeri menyentuh 23.337 ton. Sementara itu, realisasi impor Januari-April 2023 ada 103.414 ton dan rencana impor Mei-Desember 2023 dipatok 504.088 ton. 

Dengan begitu, total ketersediaan bawang putih RI saat ini 774.460 ton. Sedangkan kebutuhan tahunan bawang putih RI 669.354 ton dengan porsi kebutuhan bulanan 55.780 ton.

"Dalam negeri (produksi) cuma 23 ribu ton? Kebutuhan 669 ribu ton? Jadi kalau produksi dalam negeri 23 ribu ton itu untuk satu bulannya gak cukup ya? Gitu kan?" tanya Sudin.

"Iya ketua, satu tahun (produksi 23 ribu ton per tahun) Bapak. Iya ketua (produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan)," jawab Arief.

Sementara itu, Arief merinci soal perkembangan impor bawang putih sampai dengan 29 Mei 2023. Ada 849.797 ton yang sedang dalam proses verifikasi dan 176.503 di tahap izin terbit.

Lihat Juga : Produksi Padi RI Terancam Susut 5 Juta Ton Akibat El Nino Tahun Ini

Totalnya, realisasi impor bawang putih sampai dengan 29 Mei 2023 ada 137.589 ton. Arief mengatakan masih ada 38.914 ton bawang putih impor yang belum masuk.

Sudin juga mengungkapkan kecurigaannya soal lonjakan harga bawang putih di pasar. Ia mengatakan ada pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan.

"Ini sepertinya ada sesuatu yang agak janggal. Kenapa saya nyatakan janggal, pasti hukum dagang berlaku lagi. Barangnya kosong, harganya naik. Yang diuntungkan siapa? Ya spekulan juga. Supaya kita jelas masalah ini. Karena ini di pasaran sudah mulai dikeluhkan, pasokannya agak terhambat atau terlambat," tudingnya.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Batal Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop Berawal dari Kisruh Manajemen******

Manajemen perusahaan penyedia atau operator teknologi bayar toltanpa setop alias Multi Line Free Flow (MLFF) PT Roatex IndonesiaToll System kisruh. 

Informasi itu diungkap oleh Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan. Ia mengatakan karena kisruh itu, rencana uji coba teknologi bayar tol tanpa setop yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda.

"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya kepada wartawan di Kantor Roatex, Selasa (30/5).

Katanya, kontraktor dan manajemen dari Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di Hungaria diterapkan bulat-bulat di Indonesia.

"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.

Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah. 

Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta. 

"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.

"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya. 

Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal.

Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.

Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz.

Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.

Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan.

"Proyek ini terus berjalan, dengan hubungan yang erat dengan BPJT serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Tentu saja ada sedikit keterlambatan dalam jadwal, tetapi di satu sisi ini "normal" dalam proyek-proyek besar seperti ini," katanya.

Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.

Dosa Lumen

Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI******

Robert Budi Hartono dan Michael Hartono kembali menduduki kursi orang terkayanomor satu se-Indonesia dengan harta sebanyak US,7 miliar atau setara dengan Rp715,45 triliun (asumsi Rp14.999 per dolar AS).

Mengutip Forbes, Rabu (31/5), Hartono bersaudara kembali menyalip Low Tuck Kwong yang sebelumnya sempat di peringkat pertama, kini berada di peringkat kedua dengan harta sebanyak US,1 miliar atau Rp181,48 triliun.

Posisi crazy rich ketiga ditempati oleh Widjaja Family dengan harta sebanyak US,8 miliar atau Rp161,9 triliun.

Sementara Chairul Tanjung berada di peringkat keenam dengan harta sebanyak US,2 miliar atau Rp77,9 triliun.

Berikut deretan 10 besar orang terkaya di Indonesia

1. R.Budi & Michael Hartono US,7 miliar
2. Low Tuck Kwong US,1 miliar
3. Widjaja Family US,8 miliar
4. Sri Prakash Lohia US,7 miliar
5. Anthoni Salim & Family US,5 miliar
6. Chairul Tanjung US,2 miliar
7. Prajogo Pangestu US,1 miliar
8. Boenjamin Setiawan & family US,8 miliar
9. Tahir & family US,2 miliar
10. Djoko Susanto US,1 miliar

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Kementerian BUMN Akan Jadikan Waskita Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menjadikan PT Waskita Karya sebagai anak usaha PT Hutama Karya. Cara yang dilakukan adalah dengan menginbrengkan 70 persen saham pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya.

"Ide sementara kita menginbrengkan saham pemerintah ke HK. Nanti porsi pemerintah kan publik ya. Saya lupa kalau tidak salah sekitar 70-an persen itu akan diinbrengkan ke Hutama Karya," ungkap Tiko, sapaan, akrabnya, di gedung DPR, Senin (5/6).

Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat yaitu menyelesaikan Trans Sumatra.

Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.

"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-bid di mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat project rugi terus," papar Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Saya orang suci

Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggonoakhirnya buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkanekspor pasir lautlagi.

Menurutnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"IKN misalnya, di sampingnya banyak sekali. Di Batam banyak yang kami tutup (reklamasi). Ada yang bikin resort di Pulau Bawah ditutup, kalau nggak ada izin karena menurut pandangan kami itu merusak lingkungan," katanya, Rabu (31/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Pelaku usaha juga diizinkan untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimuat dalam Pasal 9 PP tersebut.

Bertalian dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10, Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

Pemerintahan Indonesia, tepatnya saat era Presiden Megawati Soekarno Putri pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Namun, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang paling arogan dalam sejarah

Pengusaha Ungkap Pasir Laut Sudah Diekspor Sebelum Diizinkan Jokowi******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan ekspor pasir lautsebetulnya sudah dilakukan sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Namun, ekspor tersebut masih terbatas. 

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjutnya.

Diana mengatakan saat ini pengusaha masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut. Ia menyebut pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah ini yang mudah-mudahan nanti bisa lah dengan pengusaha nya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja.

Lihat Juga : Goldman Sachs Bakal PHK Ratusan Karyawan Lagi

"Cuannya gede," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Lihat Juga : Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[Gambas:Video CNN]