cara menggunakan limit di akulaku

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

jalan menuju keabadian

Tak Hanya Kangkung, Harga Telur Hingga Beras di Pasar Juga Naik******

Harga sejumlah bahan pokok mulai telurhingga beras di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan naik sepekan ini. Hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan hanya harga kangkungyang naik.

Salah satu pedagang telur di pasar itu yang bernama Aris mengatakan kenaikan mencapai Rp2.000-Rp3.000 per kg.

"Telur sekilo sekarang Rp27 ribu. Ini naik (harganya), kemarin kan Rp24 ribu-Rp25 ribu. Naiknya baru lima hari ini," kata Aris kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Sekilo sekarang telur bisa Rp27 ribu-Rp28 ribu. Sebelumnya Rp26 ribu, sempat segitu harganya. Ini naik (harganya) sudah semingguan," katanya.

Pedagang lain bernama Temuji mengamini kenaikan harga telur itu. Ia menduga kenaikan merupakan imbas dari kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Meski naik, ia masih berani memasang harga sedikit lebih rendah dibanding beberapa pesaing.

[Gambas:Video CNN]

"Telur sekilo sekarang Rp26.500. Harga telur naik. Kalau bulan kemarin bisa Rp25 ribu, sekarang mulai naik. Ini sudah dari seminggu lalu naiknya," jelasnya.

Sementara untuk beras, pedagang Pasar Minggu bernama Abdul menjelaskan saat ini paling murah per liter dijual di harga Rp8.500. Sedangkan beras paling mahal adalah jenis pandan wangi seharga Rp13 ribu per liter.

"Ini rata-rata naik. Harga beras memang naik-turun. Jadi per 3 minggu beras masuk bisa naik (harganya), kadang turun, begitu seterusnya. Ini naik sudah dari 2 minggu lalu. Beras biasa dulunya Rp7.500-Rp7.600, kalau pandan wangi itu Rp12 ribu per liter. Jadi ada kenaikan Rp800-Rp1.000," katanya.

Setali tiga uang, pedagang bernama Lis menjelaskan ia harus menaikkan harga beras jualannya bersamaan dengan sebelum, saat, dan sesudah kenaikan BBM.

"Beras standar Rp8.500 per liter, paling mahal pandan wangi Rp13 ribu per liter. Naik sudah dari sebulan lalu. Sebelumnya beras standar itu Rp7.500-Rp8.000 per liter, pandan wangi Rp12.500-Rp13 ribu," jelas Lis.

"Setelah kenaikan BBM juga naik terus (harganya). Kisarannya sekitar Rp500 sampai harga sekarang," sambungnya.

Tak jauh beda, Sardjono selaku pedagang bawang dan cabai menjelaskan ada beberapa kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir.

"Bawang merah tiga hari ini naik jadi Rp40 ribu per kilogram, tadinya saya jual Rp35 ribu (ukuran besar). Kalau bawang merah kecil tadinya Rp28 ribu jadi naik Rp30 ribu per kilogram," jelasnya.

Sedangkan harga daging ayam masih stabil di angka Rp35 ribu per ekor. Namun, pedagang mengeluhkan jumlah permintaan yang menurun.

"Harga tetap, tapi daya beli menurun, berkurang. Kalau pedagang masih biasa (membeli), tapi ibu-ibu rumah tangga untuk konsumsi rumahan tidak ada. Ini terlihat sekarang ibu-ibu gak ada yang mengantre belanja ayam," jelas Slamet.

Tak hanya di Pasar Minggu, kenaikan harga bahan pokok selain kangkung juga terjadi di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Kenaikan paling terlihat terjadi pada bawang merah dan tomat kompak mengalami kenaikan.

"Bawang merah (kecil) sekarang Rp32 ribu per kilogram. Sebelumnya masih Rp30 ribu. Naik sudah seminggu ini kurang lebih," kata Rehan selaku pedagang bawang di pasar tersebut.

Pedagang lain bernama Zaenal menyebut kenaikan harga bawang terjadi dalam dua hari belakangan. Namun, ia masih berani memasang harga lebih rendah ketimbang pesaing lain.

"Bawang merah (kecil) naik sekarang Rp30 ribu per kilogram, baru dua hari ini. Sebelumnya sekitar Rp28 ribu. Tomat juga naik. Tadinya Rp4.000 per kilogram, sekarang jadi Rp6.500," jelasnya.

Selain bawang merah dan tomat, telur ayam juga mengalami kenaikan harga.

"Telur kecil sekarang Rp26 ribu per kilogram, yang besar Rp27 ribu per kilogram. Naik dari tiga hari ini, masing-masing naik Rp1.000," kata Edi yang berjualan telur.

Presiden Jokowi mengklaim harga bahan pokok di Pasar Klandasan, Balikpapan stabil. Hanya satu yang mengalami kenaikan harga, yakni kangkung.

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Kripto Kompak Menguat Pagi Ini, Bitcoin Kembali ke US Ribu******

Harga kripto terpantau kompak menguat pada perdagangan Rabu (26/10) pagi. Penguatan tertinggi dipimpin oleh ethereum yang naik 10,52 persen dalam 24 jam terakhir ke posisi US.480,32 per koin.

Berdasarkan coinmarketcap.com, penguatan juga dialami oleh bitcoin yang kembali menembus US.211,50 per koin. Harga ini naik 4,76 persen dalam 24 jam terakhir.

Selanjutnya, solana juga menguat sebesar 10,23 persen menjadi US,16 per koin dalam 24 jam terakhir. Sedangkan dalam sepekan menguat 3,60 persen.

Kripto tether juga menguat tapi tipis sebesar 0,01 persen ke US per koin dalam 24 jam terakhir. Adapun sekeping USD coin stagnan di level US per koin. Sementara, binance USD menguat 0,04 persen ke posisi USSerap Panen Petani, Bulog dan ID Food Bakal Dapat Pinjaman Murah******

Bulog dan holding BUMN pangan (ID Food) akan mendapatkan pinjaman murah dari bank pelat merah untuk menyerap hasil panen petani.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengamankan 11 bahan pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurut Arief, pemberian bunga rendah ini dilakukan melalui jaminan pemerintah melalui skema subsidi bunga. Dalam hal ini, subsidi bunga diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi Himbara memberikan permodalan dengan bunga rendah, kemudian Kemenkeu sebagai penjamin. Pinjaman dana ini untuk Bulog dan ID Food karena mereka butuh uang untuk menyerap hasil petani," jelasnya.

Sementara, untuk besaran bunga subsidi dan tata cara pemberian jaminan kredit, kata Arief, bakal dituangkan dalam aturan turunan, yakni peraturan menteri keuangan (PMK).

"Menkeu yang menentukan (subsidi bunga nya). Jadi mekanismenya nanti ada semacam subsidi bunga," ujarnya.

Skema subsidi bunga ini tertuang dalam pasal 15 PP 125/2022. "Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan," tulis PP tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Lukisan Raja Roh

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang dipilih oleh bumi

<句子>