jam gacor main slot

nabi yang tak terbatas

Microsoft dan KUMPUL Sediakan Platform Pelatihan Usaha untuk Perempuan******

Kontribusi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional cukup besar. Berdasarkan data, lebih dari 60 persen PDB nasional pada 2020 disokong oleh sektor UMKM.

Guna meningkatkan hal ini dan mendukung pemberdayaan kewirausahaan Indonesia, khususnya UMKM, Microsoft Indonesia dan KUMPUL kembali berkolaborasi. Kolaborasi ini dengan meluncurkan PerempuanBijakBerusaha.id.

Ini merupakan sebuah program pembelajaran kewirausahaan dan literasi digital online bagi perempuan yang bergerak di bidang UMKM, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan potensi usahanya.

"UMKM merupakan salah satu roda penggerak ekonomi terbesar di Indonesia, berkontribusi terhadap lebih dari 60 persen PDB nasional di 2020," kata Business Strategy Director Microsoft Indonesia Nina Wirahadikusumah dalam keterangannya, Senin (7/11).

Nina merinci, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Yakni mencapai 65,47 juta usaha di tahun 2019 dan setara dengan 99,99 persen total usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 37 juta di antaranya dikelola perempuan.

"Hal ini menunjukkan besarnya potensi perempuan yang bergerak di bidang UMKM untuk mengambil bagian dalam penciptaan ekonomi digital yang inklusif. Itulah sebabnya kami sangat senang dapat bekerjasama dengan KUMPUL untuk meluncurkan PerempuanBijakBerusaha.id," ujar Nina.

Didukung Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, seluruh perempuan yang memiliki bisnis UMKM dapat mengikuti pembelajaran melalui website www.perempuanbijakberusaha.id.

Pembelajaran dilakukan mulai 27 Oktober 2022 hingga 30 Juni 2023 dengan modul-modul seperti Dasar Kemampuan Digital, Jago Jualan di Dunia Digital¸ Proyeksi Keuangan, dan Etika Digital. Guna memastikan materi pelatihan dapat dipahami dan bermanfaat, peserta UMKM akan diarahkan untuk mengikuti pre-test dan post-test di setiap modulnya.

Harapannya, 2.000 UMKM yang mampu menunjukkan perkembangan keterampilan tertinggi akan dihubungkan dengan beragam mitra industri untuk mendapatkan mentorship lebih lanjut, serta mengeksplor potensi kolaborasi yang memungkinkan pertumbuhan bisnis.

CEO & Co-Founder KUMPUL Faye Wongso menyebut, berbagai studi, terbukti bahwa keberagaman dan inklusivitas bisa meningkatkan setidaknya 20-30 persen produktivitas dan pendapatan perusahaan.

"Program PerempuanBijakBerusaha.id akan menjadi platform untuk mendukung keberagaman dan inklusifitas yang bisa meningkatkan ekonomi Indonesia dengan membuka peluang bagi perempuan untuk mendapat kesempatan setara dalam bisnis lewat akses digital," ujar Wongso.

PerempuanBijakBerusaha.id diluncurkan pada Kamis (27/10). Acara ini dihadiri Nina Wirahadikusumah selaku Business Strategy Director, Microsoft Indonesia; Nilam Sari selaku Founder, Baba Rafi; dan Amalia Aini selaku VP of Ecosystem, KUMPUL.

Mereka hadir untuk membahas lebih detail tentang peran dan potensi perempuan dalam mengembangkan bisnis UMKM secara digital, langkah-langkah menemukan target pasar yang tepat, sekaligus strategi dalam mengelola bisnis tersebut.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin yang hadir dalam peluncuran menyampaikan, kolaborasi ini menjadi bukti komitmen Microsoft dan KUMPUL dalam mengembangkan potensi usaha perempuan dan pasar Indonesia.

"Dan kanal PerempuanBijakBerusaha.id juga diharapkan dapat mendorong peningkatan inkubasi bisnis yang juga disertai dengan peningkatan keterampilan perempuan dalam digitalisasi teknologi yang berdampak positif pada usaha yang berkelanjutan," ujar Lenny.

Sejak awal 2022, KUMPUL telah berkolaborasi bersama Microsoft pada program IN-Connect dan X-Accelerator by KUMPUL dengan tema Diversity & Inclusion. Harapannya, KUMPUL dan Microsoft dapat terus mendukung entrepreneurs yang bergerak di bidang tersebut untuk mampu menciptakan dampak lebih besar pada startup mereka melalui strategic partnership dan mentorship.

peradaban yang jauh

Studi: Orang Kaya Sumbang 1 Juta Kali Lebih Banyak Emisi******

Laporan Oxfam menyatakan seorang miliardermengeluarkan satu juta kali lebih banyak emisi gas rumah kacadibandingkan dengan rata-rata kebanyakan orang.

Hal tersebut berdasarkan temuannya pada analisis terperinci tentang investasi 125 miliarder terkaya di dunia.

MengutipCNN, Selasa (8/11), investasi individu terkaya menyumbang 70 persen dari emisi. Mereka menghasilkan rata-rata tahunan 3 juta metrik ton karbon dioksida (CO2) per orang atau satu juta kali lebih tinggi dari rata-rata 2,76 ton CO2 bagi mereka yang hidup di 90 persen terbawah.

"Beberapa miliarder ini bersama-sama memiliki 'emisi investasi' yang setara dengan jejak karbon seluruh negara seperti Prancis, Mesir, atau Argentina. Tanggung jawab utama dan berkembang dari orang kaya untuk emisi keseluruhan jarang dibahas atau dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan iklim. Ini harus berubah," katanya.

"Investor miliarder di puncak piramida perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong kerusakan iklim. Mereka sudah terlalu lama lolos dari pertanggungjawaban," imbuhnya.

Studi ini juga menemukan miliarder memiliki rata-rata 14 persen dari investasi mereka di industri yang mencemari seperti energi dan bahan seperti semen. Hanya satu miliarder dalam sampel yang memiliki investasi di perusahaan energi terbarukan.

"Kami membutuhkan COP27 untuk mengekspos dan mengubah peran yang dimainkan oleh perusahaan besar dan investor kaya mereka dalam mengambil untung dari polusi yang mendorong krisis iklim global," kata Dabi.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang pemain besar

Penerbangan Umrah dari Bandara Kertajati Ditunda******

Penerbangan untuk umrahdari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Direktur Utama BIJB Muhamad Singgih mengatakan penundaan tersebut diakibatkan kurangnya waktu persiapan dan sosialisasi dari maskapai dan travel agent (biro perjalanan), sehingga penerbangan tidak bisa terlaksana sesuai rencana pada 7 November 2022.

"Itu memang karena kemarin persiapannya mepet ya, jadi memang targetnya November sih sebenarnya memang. Nah, kemarin sempat ada wacana untuk tanggal 7, tapi memang karena persiapan sangat mepet, jadi kan namanya umrah enggak bisa tiba-tiba mendadak gitu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sementara itu, ia menekankan bahwa dari sisi bandara sangat siap melayani penerbangan umrah. Hanya saja memang tidak ada penerbangan yang bisa dilakukan karena waktu persiapan yang singkat.

"Kalau bandara sangat siap, tapi memang kalau namanya umrah perjalanannya kan harus direncanakan, nggak bisa mendadak. Misalnya, ada pengumuman beberapa hari lagi ada penerbangan ya nggak akan bisa," jelasnya.

Singgih menjelaskan saat ini maskapai dan travel agent sedang gencar melakukan sosialisasi bahwa penerbangan umrah bisa dilaksanakan dari BIJB. Diharapkan, nantinya penundaan bisa dilanjutkan dalam waktu dekat.

"Targetnya tetap pada November karena memang dari awal targetnya mau di November sebenarnya. Saya rasa dalam beberapa waktu ke depan nanti sudah bisa dilihat dimulainya tanggal berapa lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Alice di Alam Impian

Jokowi dan Xi Jinping Batal Jajal Kereta Cepat Jakarta******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping batal menghadiri uji coba proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB pada 16 November 2022.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Sebab itu, lanjut Didiek, kedua pemimpin negara itu hanya akan memantau secara virtual proyek KCJB tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan proyek kereta cepat Jakata-Bandung (KCJB) siap diuji coba oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping pada 16 November mendatang.

"Progres kereta cepat bagus. Harusnya saya hari ini tinjau persiapan tes dinamis, karena itu harus terjadi 16 November. Bisa lah uji coba (bersama Xi Jinping)," katanya kepada wartawan, Rabu (12/10).

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium kontraktor proyek KCJB sebelumnya mengklaim telah berhasil menyelesaikan proses pemasangan rel untuk uji dinamis jelang gelaran G20.

Luhut mengatakan Jokowi dan Xi Jinping akan melihat kecanggihan teknologi Electric Multiple Unite atau EMU dan melakukan uji dinamis sepanjang 15 km.

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

Buruh soal Pengusaha Minta Aturan No Work, No Pay: Cuti Saja Diupah******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja(Aspek) Indonesia Mirah Sumirat buka suara soal desakan pengusaha agar Menteri Ketenagaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work, no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Meski untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) saat kinerja industri lesu, Mirah menyebut usulan tersebut tidak tepat. Sebab katanya, itu berpotensi melanggar undang-Undang dan asas kemanusiaan.

Menurutnya, dalam undang-Undang pun setiap pekerja wajib diberi upah meski tidak bekerja. Pasalnya, ketika pekerja dirumahkan, itu adalah keputusan dari perusahaan sendiri, bukan kemauan pekerja.

"Sepanjang dia (pekerja) statusnya karyawan tetap, dan meski itu kontrak, karena yang merumahkan perusahaan, bukan keinginan kami. Cuti saja diupah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Mirah mengingatkan agar para pengusaha tidak memaksakan kehendak. Menurutnya, pekerja adalah urat nadi dari suatu perusahaan.

Artinya, ketika pekerja tidak ada, akan ada kekacauan dan perusahaan pun tidak bisa berproduksi.

"Untuk itu saya minta orang-orang itu (pengusaha) jangan asbun (asal bunyi), jangan memaksakan kehendak, jangan membuat rusuh dengan permintaan yang tidak masuk di akal, kalau menurut saya," sambungnya.

Lebih lanjut, Mirah mengatakan kalau perusahaan sedang goyah dan tidak mampu melanjutkan produksi karena pelemahan ekonomi, pengusaha bisa mengajak buruh untuk berdiskusi.

Ia menyarankan pengusaha menjabarkan soal apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga buruh pun paham. Di sisi lain, ada unsur keterbukaan antara pengusaha dengan pekerja.

Jika perusahaan sedang pailit, kata Mirah, bisa menunjukkan laporan keuangan atau apapun bukti yang riil.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi dipanggil serikat pekerjanya kemudian disampaikan bahwa kita sama-sama mengetahui ini tidak ada customer, tidak ada produksi, akhirnya kesepakatan bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyebut hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena PHK. Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work, no pay," ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker.

Invasi Raja Iblis

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung