tarikan sgp jp paus

Pembunuhan tanpa batas

Erick Beber Untung Indonesia Jika Tambah Saham Freeport 10 Persen******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keuntungan negara jika berhasil menambah 10 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Saat ini, pemerintah mengempit saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan AS, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX).

Erick mengklaim jika Indonesia berhasil menambah kepemilikan saham di PTFI, maka pendapatan negara pun bisa bertambah.

Selain penambahan porsi saham, kata Erick, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat direksi PTFI yang berasal dari warga Papua. Menurutnya, PTFI sudah puluhan tahun beroperasi dan sudah saatnya putra-putra daerah terbaik Papua mendapat kesempatan.

"Saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur," kata Erick.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meminta PTFI turut meneruskan hilirisasi. Oleh karena itu, Erick mengatakan agar PTFI komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Tak hanya itu, Erick juga meminta agar ada tambahan pembangunansmelterdi Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.

"Karena itu kami mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu," jelas Erick.

Wacana permintaan tambahan kepemilikan saham pada PTFI disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.

Menurutnya, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peakpada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.

Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.

"Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil," jelas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penurunan peti harta karun

Pemerintah Naikkan Insentif Pengali Ekspor Demi Kerek DMO Minyakita******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan Minyakita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal, serta dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Kenaikan diharapkan mendorong produsen meningkatkan kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation(DMO) dalam bentuk kemasan merek Minyakita. Dengan insentif itu, produsen yang memasok Minyakita memiliki hak ekspor CPO lebih banyak dibanding hanya memasok minyak goreng curah.

"Diharapkan dengan menaikkan angka (insentif) kemasan, bisa menarik untuk dijadikan DMO," kata Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

"Minyakita yang proporsi naik jadi 55 persen saat ini dibanding minyak curah, ini perlahan menurunkan harga Minyakita di berbagai daerah," katanya.

Ke depan, Isy mengatakan kenaikan insentif diharapkan proporsi Minyakita dapat terus meningkat menjadi 70 persen dan minyak curah 30 persen.

Lihat Juga : Fakta Terkini Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan dan Malaysia

Selain itu, Kemendag akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada minggu ini untuk membahas utang pemerintah sebesar Rp344 miliar. Utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu, yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami masih menunggu pendapat hukum Kejaksaan Agung. Untuk Aprindo kami sudah menjadwalkan pertemuan minggu ini,"katanya.

Aprindo sempat mengancam akan berhenti menjual minyak goreng jika utang itu tidak segera dilunasi. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitanmelaporkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap menawarkan janji surga.

Menurutnya, Bappenas mengumbar janji-janji surga dengan bahasa seputar kemakmuran hingga keadilan. Termasuk dalam kaitannya dengan program hilirisiasi.

Padahal, Luhut menegaskan ada hal lain yang lebih penting ketimbang ucapan manis tersebut.

Luhut tak merinci pernyataan dan janji surga mana yang pernah disampaikan Bappenas kepada pemerintah. Ia hanya menegaskan hal penting untuk Indonesia di masa depan adalah memikirkan bagaimana kelanjutan hilirisasi bahan mentah. Menurutnya, ini bakal menghasilkan nilai tambah besar untuk RI.

Oleh karena itu, Luhut meminta siapa pun presiden setelah Joko Widodo harus melanjutkan program hilirisasi. Ia menegaskan hilirisasi masih butuh proses panjang, bahkan hingga 2040 pun belum tentu rampung seluruhnya.

[Gambas:Video CNN]

"The next presidentkau selesaikan lah barang ini (hilirisasi). Jangan janji-janji surga saja. To create million job opportunity, direct indirect. Ini (hilirisasi) gak akan selesai sampai 2040, jadi siapapun presiden yang akan datang, lu kerjain ini saja deh, tidak usah banyak omong," tegas Luhut.

"Itu harus kita jawab, bagaimana kita mengeksekusi hilirisasi ini, mengkombinasikan dari nikel, bauksit, apa copper. Bagaimana menjadi suatu produk yang punya nilai tambah membuat kesejahteraan bangsa republik kita ini," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan tanpa Batas

Raup Cuan Rp2,75 T, Jasa Marga Tebar Dividen Rp549 M******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk membagikandividensebesar Rp549,38 miliar kepada pemegang saham setelah dua tahun terakhir tidak membagi dividen. Jumlah itu setara 20 persen darilaba bersih perseroan pada 2022, yakni Rp2,75 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan pembagian dividen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa perseroan yang mulai pulih seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi covid-19.

"Besaran dividen per lembar yang diperoleh pemegang saham adalah sekitar Rp75,69. Jasa Marga akan menggunakan sisa laba bersih tahun 2022 sebagai cadangan lain," ujar Mitha dalam keterangan resmi, Rabu (10/5).

Kemudian ex dividen di pasar tunai pada 24 Mei 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 23 Mei 2023, dan pembayaran dividen pada 9 Juni 2023.

Sementara itu, EBITDA perseroan mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan realisasi EBITDA Margin yang mencapai 63 persen seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Luhut Ingin Korsel Buka Pasar Produk Ikan Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan berharap Korea Selatan(Korsel) bersedia membuka pasar produk ikan dari Indonesia.

Harapan itu disampaikan kepada Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan YM Jang Young Jin yang berkunjung ke Indonesia hari ini. Luhut menegaskan agar Korsel bisa membuat satu paket lokasi untuk kerja sama pengembangan rumput laut dan perikanan.

"Sebagai negara yang kaya akan sumber daya maritim, kami sungguh berharap Korea dapat membuka pasar untuk produk perikanan dari Indonesia," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/5).

Selain soal rumput laut dan perikanan, kedua negara itu mendiskusikan potensi kerja sama kendaraan listrik dan ekosistem baterai lithium. Terlebih, saat ini sudah terjalin kerja sama RI dengan Hyundai Motor dari Korea.

Luhut berharap para perusahaan Korea bisa meningkatkan investasi di industri kendaraan listrik tersebut, khususnya untuk precursor dan katoda. Bahkan, Luhut ingin RI-Korsel menguasai negara-negara setir kanan.

"Nantinya, kita akan mampu mengekspor kendaraan yang diproduksi di Indonesia ke negara ASEAN, Australia, Afrika, dan semua negara setir kanan di dunia," tandasnya.

Sementara itu, Wamendag Korea YM Jang Young Jin menyambut baik masukan Menko Marves Luhut. Young Jin mengatakan seluruh potensi kerja sama tersebut bakal diteruskan kepada stakeholder terkait di Korsel untuk ditindaklanjuti.

Kedua negara diklaim bakal melakukan rapat lanjutan pada dua bulan mendatang untuk menjajaki kelanjutan potensi kerja sama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

cahaya tanpa debu

Bos Bappebti Pede Bursa CPO Bisa Diluncurkan Juni Ini******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) optimistis minyak kelapa sawitmentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas pada Juni mendatang.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko. Ia mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai mengerucutkan alternatif kebijakan dari bursa CPO tersebut.

"Kami harapkan kebijakan ini bisa selesai dan launchingseperti janji perintah menteri perdagangan, tetap Juni," ujarnya di Kantor Bappebti, Jakarta, Jumat (19/5).

Adapun kebijakan yang diatur adalah CPO yang masuk dalam bursa adalah uang khusus untuk diekspor. Kemudian, CPO yang masuk bursa pun hanya untuk CPO HS 15.111.000.

Selain Permendag tentang ekspor, pihaknya juga tengah merancang Peraturan Bappebti serta Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka.

Menurut Budi, dengan diimplementasikannya ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia tersebut, harapannya akan terbentuk price referencedi bursa karena terjadinya transaksi adalah many to manypembeli dan penjual.

Tak hanya itu, harga yang terbentuk juga akan transparan dan akuntabel sertareal time. Dengan begitu, hal tersebut dapat dipergunakan dalam penentuan harga patokan ekspor (HPE) oleh Kemendag dan bea Keluar (BK) oleh Kementerian Keuangan (kemenkeu).

"Di sisi hulu kebijakan ini juga dapat memperbaiki harga TBS bagi petani/PKS," imbuh Didid.

Meski demikian, ia menyebut pada Juni hanya Bursa CPO saja yang diluncurkan. Sementara, pembentukan harga acuan baru bisa terbentuk pada akhir tahun ini.

Pasalnya, saat bursa diluncurkan tentu pesertanya belum ada. Oleh karena itu, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi.

[Gambas:Video CNN]

"Saya belum bisa bilang kami sudah berhasil tapi setidaknya ini satu langkah lebih maju. Dan sakit perut saya sudah tidak terlalu sakit," ujar Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.