sistem gangguan saraf

liga88

Tercatat di Situs Resmi, UNS Bantah Kerja Sama dengan DanaCita untuk Bayar UKT******

SOLO—Platform financial technology peer-to-peer(fintech P2P) lending atau pinjaman online(Pinjol) PT Inclusive Finance Group atau DanaCita akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kerja sama tersebut memungkinkan mahasiswa membayar uang kuliah tunggal atau UKT dengan skema bulanan melalui DanaCita. Hal ini kemudian menjadi perbincangan warganet terutama di platform X.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berdasarkan situs resmi danacita.co.id, Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo terdaftar sebagai mitra. Dalam situs tersebut, mahasiswa bisa mengajukan pinjaman sesuai tagihan UKT. Tertera di situs tersebut biaya bulanan platform sebesar 1.60% sampai 2% dan biaya persetujuan 3%. Namun khusus biaya persetujuan dibayarkan sekali.

Namun, hal itu dibantah oleh Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Pendidikan, Irwan Trinugroho mengatakan tidak ada kerja sama dengan DanaCita untuk pembayaran UKT ataupun Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa. Pihaknya juga bakal menegur terkait nama UNS Solo yang tercantum di websiteresmi DanaCita.

“UNS memiliki nota kesepahaman atau MoU dengan DanaCita yang sifatnya umum untuk kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditandatangani pada 19 Januari 2023 antara Rektor UNS dengan President Director DanaCita,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Dia mengatakan ruang lingkup dari nota kesepahaman kerja sama tersebut mencakup beberapa bidang di antaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya, seminar, sampai penugasan profesional sebagai dosen tamu.

“Adapun implementasi kegiatan kerja sama yang telah berjalan adalah webinar bersama untuk knowledge sharing. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa UNS tidak bekerja sama dengan DanaCita dalam kaitannya dengan pembayaran UKT maupun SPI mahasiswa,” kata dia.

Dia juga menegaskan bahwa UNS Solo tidak berencana untuk bekerja sama dengan DanaCita untuk pembayaran UKT maupun SPI mahasiswa. Saat ini UNS hanya bekerja sama dengan bank untuk memfasilitasi mahasiswa membayar UKT. Bank tersebut adalah Mandiri, BSI, BTN, BNI, BRI, dan Bank Jateng.

Mengutip Bisnis.com, DanaCita ramai menjadi perbincangan warganet lantaran tawaran skema pembayaran UKT yang bekerja sama dengan ITB. DanaCita mengklaim bahwa perusahaan hadir untuk menurunkan kendala keuangan agar semua dapat meraih pendidikan di Indonesia. 

Perusahaan mengklaim DanaCita sebagai platform dengan solusi pendanaan bagi pelajar, mahasiswa, maupun tenaga profesional untuk menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi dan program kejuruan. 

Perusahaan yang dinakhkodai Alfonsus Dwianto Wibowo itu bahkan menunjuk Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai salah satu advisor DanaCita.

Dalam rilis resminya, Direktur Utama DanaCita, Alfonsus Wibowo, mengklaim DanaCita bukan Pinjol atau pinjaman online. Hal itu lantaran istilah tersebut sering dikaitkan dengan praktik layanan pendanaan yang tidak legal, tidak beretika, dan berkonotasi negatif.

“DanaCita adalah penyedia Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi [LPBBTI] yang senantiasa berkomitmen untuk melakukan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab,” kata dia.

Dia mengatakan menjalankan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan apakah pendanaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana dalam hal ini pelajar dan/atau wali. 

Hal ini bertujuan agar setiap pengajuan biaya pendidikan di DanaCita sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari pelajar, sehingga mengedepankan kesejahteraan keuangan dari pelajar dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan DanaCita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai  asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bayi labu saya

jenis link slot

Kaesang Siap Dukung Prabowo pada Debat Capres 2024 Terakhir******

SOLO —Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menyatakan siap hadir pada debat terakhir menjelang Pilpres 2024 untuk mendukung calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Insyaallah akan hadir untuk mendukung Pak Prabowo,” kata Kaesang di sela kampanye akbar PSI di GOR Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Senin (29/1/2024).

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Kaesang berkomitmen menggerakkan mesin politik PSI untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, pada Pilpres 2024.

Dia menyebut mesin politik tersebut juga digunakan untuk memenangkan PSI agar lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.

Sebagai informasi, debat terakhir atau putaran kelima menjelang Pilpres 2024 dijadwalkan pada Minggu (4/2/2024). Acara ini bakal menampilkan tiga calon presiden (capres) untuk kembali beradu gagasan tentang Indonesia di masa depan.

Debat ini menjadi sesi terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selama masa kampanye Pilpres 2024.

Debat terakhir itu mengangkat tema soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

KPU RI menyelenggarakan lima kali debat yang diikuti secara bergantian oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Debat menjadi salah satu kegiatan kampanye yang diwadahi KPU selama periode kampanye mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

game slot gacor hari ini

RS UNS Buka Layanan Patologi Forensik******

SOLO —Mulai 1 Desember 2022, Rumah Sakit (RS) UNS yang berkerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Tengah (Jateng), telah siap memberikan pelayanan patologi forensik.

Nantinya RS UNS dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pemeriksaan pada jenazah yang meninggal tidak wajar.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Dirut RS UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi layanan patologi forensik tersebut ditujukan untuk mengenalkan layanan patologi forensik di RS UNS yang pada 1 Desember nanti mulai dibuka.

“Harapan kami memang kami ingin memperkenalkan layanan forensik ini sekaligus berharap bisa menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan Biddokkes Polda Jateng. Kami berharap semakin lama layanan ini akan semakin komprehensif dan paripurna,” kata dia.

Dia menyampaikan meski usia RS UNS baru sekitar enam tahun, namun RS UNS telah menjalani akreditasi dan dinyatakan paripurna. Selian itu RS UNS juga telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran UNS, selain RSUD Dr. Moewardi.

Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RS UNS, yang juga Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM, menyampaikan pelayanan patologi forensik yang akan dibuka di RS UNS mulai 1 Desember 2022 adalah berkaitan dengan pemeriksaan pada jenazah yang mati tidak wajar.

Baca Juga: HUT ke-6, Ini yang Ingin Dicapai Rumah Sakit UNS

“Sebelumnya, yang dilaksanakan di RS UNS lebih ke pemulasaraan jenazah klinis. Kalau kemarin, banyak yang berhubungan dengan Covid-19, kami memang melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum 1 Desember ini, kami belum melaksanakan pelayanan autopsi pada jenazah,” kata dia.

Terkait dengan pelayanan tersebut, dia menyebut telah melakukan komunikasi dengan Biddokkes Polda Jateng.

“Dari Kabiddokkes Polda Jateng juga menyambut dengan baik usulan atau penawaran yang kami ajukan untuk kerja sama ini. Dengan begitu, saat ini kami mengundang jajaran Polres/Polresta se-Soloraya. Termasuk Polsek yang berada di bawah Polres tersebut,” jelas dia.

Baca Juga: Raih Achmad Bakrie Award 2022, Dr Tonang UNS Solo Lakukan Inovasi ini 

Layanan instalasi kedokteran forensik di RS UNS diharapkan bisa menjadi alternatif atau pilihan dari layanan yang sudah ada di tempat lain. Terutama memberikan alternatif bagi para penyidik dari Polres atau Polsek yang berada di sekitar RS UNS. Serta mempermudah akses dalam melakukan pelayanan autopsi atau patologi forensik tersebut.

Dibukanya layanan tersebut juga menguatkan RS UNS sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran UNS. Dimana sinergitas antara pelayanan dan tri darma pendidikan harus berjalan baik.

Sosialisasi tersebut melibatkan tiga pembicara. Selain dr. Adji, juga ada Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal RS UNS, dr. Novianto Adi N., S.H., M.Sc, Sp.FM dan perwakilan dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dr. Istikomah, Sp.KF., S.H., M.H.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo Layanan Kesehatan RS UNS Rumah Sakit Di Solo Rumah Sakit UNS Share

---

Penyesuaian Gaji PNS 2024

Penyesuaian Gaji PNS 2024Mariyana Ricky P.D ,  Whisnupaksa Kridhangkara ,  Mariyana Ricky P.D Rabu, 31 Januari 2024 - 23:00 WIB share SOLOPOS.COM - Infografis Gaji PNS 2024 (Solopos/Rahmanto Iswahyudi)

JAKARTA —Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan peraturan terkait penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Selain itu, di peraturan disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 5/2024 menyebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Infografis: Rahmanto Iswahyudi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags #espospedia gaji PNS infografis Kenaikan gaji PNS Share

INFO PERBANKAN KABAR TELEKOMUNIKASI

---

KPU Solo Beri Edukasi Terkait Pemilu 2024 ke Siswa SDN Bromantakan

KPU Solo Beri Edukasi Terkait Pemilu 2024 ke Siswa SDN BromantakanDhima Wahyu Sejati ,  Joseph Howi Widodo ,  Burhan Aris Nugraha Rabu, 31 Januari 2024 - 22:56 WIB share SOLOPOS.COM - Komisioner KPU Solo divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yuly Yulianingrum, memberikan pembelajaran saat sosialisasi pemilu kepada siswa di SDN Bromantakan 56 Solo, Rabu (31/1/2024). (Solopos/Joseph Howi Widodo).

SOLO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memberikan pendidikan terkait Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kepada siswa SDN Bromantakan Solo di sekolah setempat, Rabu (31/1/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang proses pemilu sekaligus sebagai pembekalan politik sejak dini agar anak-anak di masa depan bisa menjadi pemilih yang cerdas.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Sosialisasi kepada siswa SD itu diikuti sekitar 43 anak kelas VI. Mereka belajar tentang pesta demokrasi, penyelenggaraan pemilu, parpol peserta pemilu.

Siswa menunjukan boneka maskot Pemilu 2024 Sura dan Sulu saat mengikuti sosialisasi dari KPU Solo di SDN Bromantakan 56 Solo, Rabu (31/1/2024). (Solopos/Joseph Howi Widodo).

 

Sekolah setempat menggelar pembelajaran dasar terkait demokrasi dan Pemliu 2024 kepada siswa kelas enam bersama petugas KPU Kota Solo. (Solopos/Joseph Howi Widodo).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags edukasi politik kpu solo Pemilu 2024 SDN Bromantakan sosialisasi pemilu Share

---

PDIP Solo Desak Bawaslu Investigasi Kabar Truk Bansos Bergambar Gibran & Jokowi

PDIP Solo Desak Bawaslu Investigasi Kabar Truk Bansos Bergambar Gibran & JokowiKurniawan ,  Ika Yuniati Rabu, 31 Januari 2024 - 22:53 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi Bawaslu. (Istimewa)

SOLO— Wakil Ketua DPC PDIP Solo, Suharsono, mendesak Bawaslu Solo melakukan investigasi kabar adanya truk bergambar Walikota Solo sekaligus Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo tengah mengangkut beras bantuan sosial (bansos) di wilayah Pasar Kliwon, Solo.

“Saya minta Bawaslu untuk investigasi. Saya minta camat-camat di Solo, kalau ada yang seperti itu ditahan dulu di luar. Jangan boleh masuk halaman [kantor pemerintah]. Bila ada gambar calon yang sedang kontestasi di Pemilu,” urainya saat dihubungi  Kamis (31/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Suharsono menegaskan hal tersebut tak bisa dibenarkan. Ia juga telah melakukan tindakan dengan melaporkan  kepada Bawaslu Solo.

“Intinya saya ngotot[kabar truk pengangkut bansos bergambar Gibran dan Jokowi ] adalah tidak benar. Calon [Cawapres] masuk ke dalam fasilitas pemerintahan membawa sembako berupa beras. Itu jelas melanggar undang-undang kampanye,” ujar dia.

Bawaslu Solo Lakukan Penelusuran

Sementara, Anggota Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, saat diwawancara Solopos.com, Rabu (31/1/2024), mengatakan kabar itu berembus dua hingga tiga hari terakhir. Pihaknya juga telah melakukan penelusuran di lapangan.

“Sudah 2-3 hari yang lalu kabar itu. Hari Selasa. Info awal, ada truk yang mengangkut bansos pemerintah, tapi ada gambar calon,” ujar dia. Poppy mengatakan Panwascam Pasar Kliwon sudah mencoba melakukan kroscek.

Tapi, saat dilakukan pengecekan lokasi, dia melanjutkan, truk yang dimaksud sudah tidak ada. “Truknya sudah tidak ada saat dikroscek teman-teman Panwascam Pasar Kliwon, dan lurahnya mengaku tak tahu menahu,” urai dia.

Poppy mengatakan informasi adanya truk bergambar Jokowi-Gibran digunakan untuk mengangkut bansos kali pertama diterima oleh Panwascam Pasar Kliwon. Gambar tersebut ada di  bagian belakang truk dilengkapi tulisan Merah Darahku Gibran Pilihanku.

Poppy mengatakan pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari salah satu warga.

“Panwascam dilapori salah satu warga. Mereka lantas berkoordinasi dengan kelurahan. Saat Panwascam koordinasi dengan lurah, truk dimaksud sudah tidak di lokasi. Jadi kami mau cari bukti dan lainya, sudah tak ada,” kata dia.

Bila kabar tersebut benar, Poppy menyatakan hal itu tidak dibenarkan atau melanggar ketentuan perundang-undangan. “Iya enggak boleh. Kan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan salah satu calon Pemilu 2024,” urai dia.

Penjahat Generasi Biksu Bunga

cara pinjam uang di dana paylater

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Master Paviliun Jingtian

mpo1221

Densus 88 Kembali Ringkus 2 Terduga Teroris di Magetan dan Boyolali******

JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap dua terduga teroris hasil pengembangan penangkapan anggota jaringan Jemaah Islam (JI) di Jawa Tengah.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko  menyampaikan kedua teroris ini ditangkap dari dua lokasi berbeda.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Perinciannya, satu orang ditangkap di Boyolali Jawa Tengah pada Sabtu (27/1/2024). Sementara itu, satu terduga teroris lainnya ditangkap di Magetan, Jawa Timur pada Senin (29/1/2024).

“[Dua terduga teroris ini] masih merupakan bagian perkembangan proses penyidikan terhadap ke 10 tersangka terduga teroris sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Hanya, Jenderal Bintang Satu Polri itu tidak menjelaskan secara terperinci soal peran dari dua orang terduga teroris yang ditangkap itu. Namun demikian, Trunoyudo menegaskan penyidikan kasus teroris terus ini akan terus didalami.

“Proses penyidikan masih terus dilakukan oleh Densus 88 Antiteror Polri,” tegasnya.

Sebelumnya, Densus 88 telah menangkap 10 teroris berinisial S alias M, M alias R, T alias A, P alias K, N alias A, T alias J, E alias W, N, SU dan MU.

Teroris tersebut tergabung jaringan Jamaah Islam (JI) Qodimah Wilayah Timur dengan peran yang berbeda-beda.

Misalnya, berperan sebagai fungsi pendukung operasional kelompok JI, mulai dari memfasilitasi kegiatan, menyembunyikan DPO/pelarian hingga pencarian dana, logistik berupa senjata api dan senjata tajam hingga aspek pegembangan personel.

“10 terduga teroris ditangkap di tempat berbeda di wilayah Jawa Tengah,” kata Trunoyudo di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Densus 88 Ringkus 2 Terduga Teroris di Magetan dan Boyolali”

mekanik naga

bonus new member 300 di awal

Bawaslu Akhirnya Surati Presiden Jokowi, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu******

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa membina para menterinya sehingga tidak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku, pihaknya beri imbauan secara tertulis kepada Jokowi terkait potensi pelanggaran pemilu terutama oleh para pembantunya.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“[Imbauan tertulis] untuk tidak melanggar ketentuan larangan dalam UU 7 Tahun 2017, sudah [dikirim],” ungkap Bagja kepada wartawan, dikutip Selasa (30/1/2024).

Dia mengakui seorang menteri boleh berkampanye namun ada batasannya seperti harus cuti terlebih dahulu atau tidak gunakan fasilitas negara.

Bagja mengatakan, surat tersebut sudah dikirim sejak pekan lalu. Namun, sambungnya, belum dapat dipastikan apakah surat tersebut dikirim pasca-pernyataan kontroversial Jokowi terkait seorang presiden dan menteri yang boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu pada pekan lalu.

“Nanti aku cek suratnya, tapi minggu kemarin sudah jalan. Bahkan sebelum minggu kemarin jangan-jangan,” tutup Bagja.

Sebagai informasi, belakangan pemerintah Jokowi mendapat sorotan sebab banyak menteri yang ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Jokowi sendiri mewajarkan keterlibatan menteri dalam kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Dapat ‘Surat Cinta’ dari Bawaslu, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu”