slotjp

Lancer dari Arad

Mentan Klaim Stok Beras Aman: Mahal Dikit, Nggak Apa******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok berasaman seiring dengan panen raya di sejumlah daerah. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan Indonesia tidak perlu imporberas.

"Semua sudah panen. Semua sudah kelebihan pasokan (beras). Terus pertanyaannya, impor untuk apa?" ujarnya di sela melakukan panen raya padi sawah seluas 4.000 hektare (ha) di Desa Gunung Jaya, Ladongi, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, seperti dilansir Antara, Minggu (6/11).

"Kalau tadi pertanyaannya masih perlukah impor? Saya kira, kita nggak gila lah untuk mengatakan masih perlu impor, sementara panen rakyat. Siapa nanti yang beli?" tanyanya melanjutkan.

"Kalau memang buatan Indonesia, dari rakyat Indonesia, mungkin agak lebih mahal dikit, nggak apa-apa juga. Itu kata presiden, membantu rakyat lah kira-kira begitu," tutur dia.

Saat ini, lumbung beras di Indonesia bertambah, yaitu dari sembilan provinsi menjadi 15 provinsi. Namun, ia tidak merinci daerah mana saja yang dimaksud. Yang pasti, Sulawesi Tenggara akan menjadi bagian dari lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia.

Sementara, daerah sortir atau daerah merah sudah tidak banyak, hanya tersisa beberapa daerah di Papua dan Riau. Itu pun, Riau karena lebih banyak mengembangkan tanaman sawit dan karet.

"Sekarang daerah kuning sudah bisa swasembada, tetapi belum berkontribusi. Itu kira-kira ada 10-11 daerah. Artinya, dia sendiri sudah bisa tetapi belum kontribusi pada surplus kita," jelasnya.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi membenarkan bahwa daerahnya secara umum dalam kondisi surplus beras. Meski demikian, ia mengaku Sultra belum ada rencana untuk melakukan ekspor.

"Tentu ada rencana untuk ekspor ke negara-negara yang kira-kira membutuhkan. Tapi sementara, bagaimana kita mengatasi kebutuhan nasional dulu," katanya.

Menurut dia, kebutuhan pangan nasional sangat penting dan menjadi prioritas guna mengendalikan inflasi ke depan. "Jadi, kita harus cegah itu (inflasi)," ungkapnya.

Ali menambahkan Sulawesi Tenggara sudah mencanangkan areal untuk menjadi lumbung padi penyuplai beras untuk Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Tianqi

Menaker Klaim BSU Telah Cair ke 10 Juta Buruh******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenyatakan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 telah tersalurkan ke 10.321.436 orang atau 80,3 persen dari target 14,6 juta orang per Rabu (9/11).

Adapun penyaluran melalui PT Pos Indonesia baru tersalurkan kepada 1,2 juta orang dari target 3,6 juta orang. Hal tersebut ia ungkapkan saat meninjau proses penyaluran BSU di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur hari ini.

Proses pendistribusian melalui PT Pos Indonesia ini merupakan tahap ketujuh penyaluran BSU 2022.

Pencairan BSU di PT Pos Indonesia sendiri dilakukan melalui 3 cara. Pertama,penerima BSU datang langsung ke PT Pos Indonesia terdekat.

Kedua,pencairan dilakukan secara kolektif di perusahaan atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia.

Ketiga,jika penerima BSU berhalangan hadir seperti sakit, maka petugas PT Pos Indonesia akan menghampiri langsung penerima BSU ke rumah atau rumah sakit yang bersangkutan.

"Mudah-mudahan dengan penyaluran melalui dua model ini, melalui Bank Himbara dan Kantor Pos ini mudah-mudahan bisa tersalur 100 persen hingga akhir 2022 ini," kata Ida.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur BSU juga telah bekerja secara maksimal. Ia mengklaim pihaknya membuka layanan penyaluran BSU setiap hari, termasuk Sabtu dan Minggu.

Oleh karena itu, ia optimistis penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia bisa selesai dalam dua minggu ke depan.

"Maksimal dua minggu lagi selesai," ujar Faizal.

BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Adhi Karya Terima PMN Rp1,97 T untuk IKN******

PT Adhi Karya Tbk menerima penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,97 triliun untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Baru-baru ini kami juga mengikuti tender di ibu kota nusantara (IKN), yang sudah didapatkan untuk pekerjaan di jalan tol segmen 3a ruas Karang Joang-KKT Karingau," kata Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, Rabu (9/11).

Entus lantas menjelaskan di hadapan anggota DPR bagaimana progres pembangunan proyek IKN, termasuk pembangunan rumah pekerja konstruksi IKN.

Ia menjelaskan, sebenarnya proyek ini bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Rumah ini dibuat dengan model modular box (mobox).

"Jadi hanya 4 lantai. Ini diharapkan selesai akhir Desember ini. ADHI 10 bangunan, WIKA 12 bangunan untuk kurang lebih ribuan pekerja," jelasnya.

Selain itu, ada juga kontrak pembangunan pelindung tumbukan kapal (Fender) untuk dermaga dan teranyar jalan tol 3a. Khusus soal tol, Entus menyebut "Kami bersama-sama dengan Hutama Karya dan Brantas Abipraya kurang lebih angkanya Rp3,2 triliun."

Entus menjelaskan bahwa saat ini yang mulai dikerjakan di IKN adalah proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti penyiapan lahan untuk bangunan-bangunan istana hingga kantor setpres.

Ia lantas melanjutkan bahwa Adhi Karya kini sedang dalam proses tender untuk kemenko dan sekretaris negara, ada sekitar empat tender.

"Dari PU yang saya dengar targetnya selesai Desember ini untuk kurang lebih ada 19 paket nilainya Rp20 triliun untuk proses pelelangannya. Ini memang untuk yang dasar dulu, jalan tol, jalan, kemudian kawasan, dan sebagainya," tuturnya.

Lebih lanjut, Entus menyebut Adhi Karya masih mengejar beberapa proyek lain di IKN. Pasalnya, proyek yang sudah dikantongi saat ini masih belum mencapai target.

"Sedang kita ikuti proses lelangnya. Harapannya sih kita target Rp3 triliun-Rp3,5 triliun lah, sekarang kan baru dapat Rp1,4 triliun. Sedang jalan semuanya, mudah mudahan oke lah," ujar Entus kepada awak media seusai rapat.

Di lain sisi, perusahaan tengah mengincar Rp1,898 triliun dari rights issue untuk membiayai sejumlah proyek. Entus mengatakan dana yang masuk dari aksi korporasi ini baru 36 persen. Jika tidak maksimal, ia tidak menutup kemungkinan untuk mencari dana pinjaman dengan melakukan kerja sama alternatif.

[Gambas:Video CNN]

Kesengsaraan Abadi Penglai

21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Cek Syarat Daftarnya******

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka 21 lowongan kerja. Pendaftaran lowongan kerja BPJS Kesehatan masih dibuka hingga 12 November 2022.

Dikutip dari situs resmi BPJS Kesehatan, Rabu (9/11), lowongan kerja BPJS Kesehatan terbuka bagi lulusan baru alias fresh graduate S1 dan S2 maupun bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja.

Berikut daftar lowongan yang dibuka dan persyaratannya:

Akreditasi Universitas/Prodi minimal B
- IPK Minimal 3.00 (PTN) dan 3.25 (PTS)

Fresh graduate:
- Usia maksimal 25 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S1
- Usia maksimal 28 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S2

Experienced (pengalaman kerja minimal 2 tahun):
- Usia maksimal 27 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S1
- Usia maksimal 30 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S2

21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan:

1. Manajemen Perluasan, Administrasi dan Pelayanan Peserta

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Administrasi Bisnis/Kesehatan Masyarakat/Manajemen/Manajemen Pemasaran/Sastra Inggris/Hubungan Internasional/Teknik Industri/Ilmu Pemerintahan

2. Manajemen Fasilitas Kesehatan, Penjaminan Manfaat, Utilisasi dan Anti Fraud

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Kedokteran Umum/Kedokteran Gigi/Keperawatan/Manajemen RS/Farmasi/Kesehatan Masyarakat
- Telah lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) menjadi nilai tambah

3. Manajemen Iuran

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Administrasi Bisnis/Manajemen Pemasaran/Manajemen/Ilmu Ekonomi/Keuangan/Ilmu Pemerintahan

4. Manajemen Akuntansi, Treasuri dan Investasi

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Ekonomi/Keuangan/Pajak/Perbankan/Akuntansi/Manajemen

5. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknik Sipil/Psikologi/Teknik Industri/Arsitektur/Ilmu Pendidikan/Hukum/Manajemen/Manajemen SDM

6. Komunikasi Publik

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Hukum/Hubungan Internasional/Ilmu Pemerintahan/Desain Komunikasi Visual/Sastra Inggris

7. IT Network

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi
- Mampu melakukan konfigurasi perangkat router (CCNA)
- Mampu mengkonfigurasi network routing menggunakan protokol OSPF/routing dinamis lainnya (CompTIA)
- Menguasai konfigurasi perangkat mikrotik (MTCNA)
- Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasionalkan perangkat firewall (NSE1 atau NSE2)
- Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Memahami konsep dasar networking

8. Security Engineering

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem-Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi
- Memiliki integritas dan jiwa nasionalisme yang tinggi
- Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana siber
- Memahami dan dapat konfigurasi dasar Sistem Operasi (Windows/Linux) (CEH menjadi nilai tambah)
- Menguasai minimal 1 jenis bahasa pemrograman
- Menguasai konfigurasi dasar jaringan, memahami dan dapat mengkonfigurasi IP Subnetting serta konsep OSI model
- Pernah mengikuti minimal 3(tiga) pelatihan/seminar./training mengenai cybersecurity atau IT Security (dibuktikan dengan certificate of attendance) menjadi nilai tambah
- Memahami konsep dan pernah melakukan penetration testing
- Pernah berpartisipasi dalam event CTF, Bug Bounty atau sejenis (menjadi nilai tambah)
- Memahami konsep dan pola serangan siber (menjadi nilai tambah)

9. IT Operation

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi/Teknik Elektro
- Memahami dan dapat konfigurasi dasar Sistem Operasi (Windows/Linux)
- Menguasi minimal 1 jenis bahasa pemrograman
- Menguasai konfigurasi dasar jaringan, memahami dan dapat mengkonfigurasi IP Subnetting serta konsep OSI model
- Dapat melakukan Instalasi, konfigurasi dan maintain hardware komputer untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan
- Minat yang baik, bersemangat tinggi mempelajari hal-hal baru terkait teknologi dan asuransi
- Memahami konsep Database dan memahami operasional database
- Mampu melakukan konfigurasi, tuning dan troubleshooting web server, antara lain IIS, Tomcat, XAMPP, JBOSS, Wildfly
- Memahami konsep kerangka panduan tata kelola TI (COBIT)

10. Database Administrator

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi/Teknik Elektro
- Memahami konsep database SQL Server, antara lain: konfigurasi, backup, restore, tuning, pengaturan hak akses, High Availability, replikasi, troubleshooting
- Menguasai bahasa pemrograman SQL Server
- Memahami dan dapat melakukan konfigurasi OS Windows Server
- Diutamakan mempunyai sertifikasi MCSA SQL Server

Pendaftaran Dibuka Sampai 12 November

penjelajah bintang

Ancol Digugat Puluhan Miliar Rupiah oleh PT Arkindo******

Taman Impian Jaya Ancol digugat miliaran rupiah oleh PT Arkindo. Gugatanperdata itu turut menyeret tiga pihak lain, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Bank DKI cq Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan, dan PT Jamkrida Jakarta.

Gugatan tercantum berdasarkan informasi di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), gugatan tersebut teregister pada 25 Oktober 2022 dengan nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

"Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta tergugat I dan tergugat II berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Ecovention Building Jl. Lodan Timur Nomor 7 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta," bunyi poin dua petitum gugatan tersebut.

Pembayaran materiil dan imateriil juga masuk dalam gugatan PT Arkindo yang tertuang dalam petitum empat dan lima, yang tertulis sebagai berikut:

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp9.157.519.315," tulis poin empat petitum gugatan tersebut.

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada penggugat sebesar Rp14.912.287.785," bunyi poin lima petitum gugatan.

Dikutip dari Detik, pihak PT Pembangunan Jaya Ancol mengonfirmasi soal gugatan dari PT Arkindo. Namun, pihak Ancol enggan memberikan tanggapan lebih jauh.

"Persidangan pertama dijadwalkan di 22 November 2022. Sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan," ujar Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Eko Nugroho.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]