slot gacor hari kamis

Tianzhimen

rajaspin

KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus senior Partai Golkar Idrus Marham untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej.

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Idrus Marham," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Idrus akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta pada kasus tersebut. Namun demikian, Ali belum membeberkan pokok pemeriksaan yang akan didalami terhadap Idrus Marham.

Dalam perkara tersebut, penyidik komisi antirasuah telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) atas perannya sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: Advokat dan aspri Wamenkumham bungkam usai diperiksa KPK

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka penerima suap, yakni Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH bernams Yogi Arie Rukmana (YAR). Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM mulai tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi, yakni EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar. Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri.

Oleh karena itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sekitar Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH, selaku wamenkumham pada saat itu, untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

HH juga disebut memberikan kembali uang sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH, sebagai pihak pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Tujuh kehidupan pagoda

slot suhu

PBB: Penyerangan rumah sakit langgar hukum internasional******

Washington (ANTARA) - Penyerangan terhadap rumah sakit melanggar hukum internasional, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Rabu (31/1) setelah militer Israel menyerbu sebuah rumah sakit di Tepi Barat dan menewaskan tiga warga Palestina.

“Rumah sakit harus dilindungi dengan cara apa pun dan pelanggaran terhadap rumah sakit merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional", katanya.

“Kami juga menentang semua jenis pembunuhan di luar proses hukum,” kata Dujarric kepada awak media.

Dia menekankan bahwa rumah sakit telah digunakan sebagai “titik konflik.”

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah pasukan keamanan Israel menyerbu sebuah rumah sakit di Kota Jenin.

Dalam unggahan video yang viral di X, tentara Israel terlihat menodongkan senjata dan meneror staf dan juga pasien di rumah sakit tersebut.

Seorang tentara berpakaian hitam terlihat memaksa seorang warga Palestina untuk berlutut sambil mengangkat tangan.

Berbagai kelompok Palestina di Kota Jenin menyerukan aksi mogok massal guna memprotes pembunuhan terhadap warga Palestina.

Situasi di Tepi Barat semakin memanas sejak perang antara kelompok Palestina dan Israel di Gaza meletus pada 7 Oktober.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 380 warga Palestina dibunuh pasukan Israel di Tepi Barat dan 4.000 orang lebih terluka.


Sumber: Anadolu
Baca juga: Militer Israel serang RS Al-Amal di Gaza Selatan
Baca juga: Tentara Israel menyamar sebagai dokter, perawat untuk serang RS
Baca juga: RS Martir Al-Aqsa di Gaza Tengah terus berjuang rawat pasien

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Forum hiburan super

madame destiny demo

Kate Middleton dan Raja Charles III keluar dari rumah sakit******

Jakarta (ANTARA) - Raja Charles III dan menantunya Princess of Wales Kate Middleton telah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah pasca perawatan intensif, demikian dikonfirmasi oleh Istana Buckingham sebagaimana disiarkan laman Eonline, Selasa (30/1) waktu setempat.

Sang Raja sebelumnya menjalani prosedur rutin untuk pembesaran prostat di The London Clinic akhir pekan lalu, sementara Kate melakukan operasi perut di rumah sakit yang sama.

"Yang Mulia ingin mengucapkan terima kasih kepada tim medis dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung kunjungannya ke rumah sakit, dan berterima kasih atas semua pesan baik yang ia terima dalam beberapa hari terakhir." kata Istana dalam sebuah pernyataan, Senin (29/1).

Meskipun telah kembali ke rumah, pria berusia 75 tahun ini tidak akan menghadiri acara-acara kerajaan di tengah-tengah pemulihannya yang terus berlanjut karena Istana menambahkan bahwa Charles telah menjadwalkan ulang agenda publik yang akan datang untuk memungkinkan masa pemulihan.

Baca juga: Kate Middleton dirawat di rumah sakit usai jalani operasi perut

Operasi Raja pertama kali diumumkan pada 17 Januari, dengan Istana mencatat pada saat itu, "Kondisi Yang Mulia tidak berbahaya dan beliau akan masuk rumah sakit minggu depan untuk prosedur korektif."

Sementara itu, Kate dikabarkan mengalami kemajuan kesehatan yang baik. Dia dan suaminya Pangeran William, mengucapkan terima kasih atas perawatan yang dilakukan seluruh tim rumah sakit, dan segala ucapan doa dari seluruh dunia, yang mereka sampaikan melalui juru bicara Istana.

Hal yang menarik, selama keduanya tinggal di rumah sakit, Charles memastikan untuk mengunjungi menantunya.

Sementara Kate-yang memiliki anak Pangeran George, 10 tahun, Putri Charlotte, 8 tahun, dan Pangeran Louis, 5 tahun, bersama William sudah keluar dari rumah sakit dan dalam masa pemulihan, mungkin masih perlu waktu beberapa saat lagi sebelum para penggemar dapat melihatnya keluar rumah.

“Berdasarkan saran medis saat ini, Kate tidak mungkin kembali ke tugas publik sampai setelah Paskah. Princess of Wales ingin meminta maaf kepada semua pihak yang terkait karena dia harus menunda agendanya yang akan datang, dia berharap dapat kembali bekerja sebanyak mungkin, sesegera mungkin." ujar Istana Kensington.

Baca juga: Raja Charles III jenguk Kate Middleton saat dirawat di RS yang sama

Baca juga: Raja Charles akan jalani perawatan di RS karena pembesaran prostat

Baca juga: Kedubes Inggris akan gelar pesta ulang tahun Raja Charles III

Penerjemah: Pamela Sakina
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

game slot gacor hari ini

Kemenhub pimpin persiapan delegasi RI di Sidang IMO MEPC******

Indonesia senantiasa memanfaatkan forum MEPC dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai negara anggota, tetapi juga statusnya sebagai anggota Dewan IMO

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mulai melakukan persiapan dalam rangka menyambut Sidang ke-81 Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee/MEPC) di kantor pusat Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Persiapan meliputi penyiapan posisi delegasi Republik Indonesia yang akan mengikuti sidang dan akan berlangsung di kantor pusat IMO di London, Inggris Raya, pada tanggal 18 sampai 22 Maret 2024.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan selain penyiapan posisi delegasi RI, kegiatan ini juga bertujuan membahas berbagai usulan dari negara anggota IMO berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim.

“Selama ini Indonesia senantiasa memanfaatkan forum MEPC dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai negara anggota, tetapi juga statusnya sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk menyuarakan kepentingan nasional mengenai aspek kemaritiman. Hal ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak,” kata Hartanto dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Sidang MEPC ke-81 ini akan membahas 10 agenda utama, yaitu Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments; Harmful aquatic organisms in ballast water; Air pollution prevention; Energy efficiency of ships; Reduction of green-house gas emissions from ships; Follow-up work emanating from the Action Plan to address marine plastic litter from ships; Pollution prevention and response; Reports of other sub-committees; Identification and protection of Special Areas, Emission Control Areas and Particularly Sensitive Sea Areas; dan Technical cooperation activities for the protection of the marine environment.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengamanatkan setiap Negara untuk menegakkan kedaulatan di wilayah perairannya.

“Penegakan kedaulatan negara di bidang perlindungan lingkungan maritim harus menjadi perhatian setiap pemangku kepentingan tidak hanya di lingkungan Kementerian Perhubungan, tetapi juga kementerian dan lembaga lainnya yang berkepentingan dengan pelestarian lingkungan laut dan segala sumber dayanya,” tegasnya.

Hartanto berharap seluruh peserta dapat proaktif dan memberikan masukan yang akan menjadi bekal bagi delegasi Indonesia yang akan hadir dalam sidang MEPC ke-81.

Sebagai informasi, Dewan IMO kategori C terdiri dari 20 negara dengan menempatkan Indonesia bersama dengan Singapura, Malta, Saudi Arabia, Turki, Mesir, Mexico, Filipina, Chili, Indonesia, Malaysia, Bahamas, Siprus, Maroko, Denmark, Qatar, Bangladesh, Kenya, Peru, Finlandia dan Jamaika dimana merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis.


Baca juga: Kemenhub komitmen tunjukkan peran aktif jelang audit wajib IMO 2025
Baca juga: Indonesia terpilih kembali jadi anggota Dewan IMO kategori C 2024-2025
Baca juga: Indonesia dan Korsel menjajaki potensi kerja sama bidang kemaritiman

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Berbahagialah para gadis petani

gacor slot 123

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

kehidupan abadi

web slot terpercaya

Amnesty: Israel harus patuhi putusan ICJ atas kasus genosida di Gaza******

London (ANTARA) - Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) atas gugatan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel menjadi upaya penting untuk melindungi rakyat Palestina di Gaza, kata Amnesty International dalam pernyataannya pada Jumat (26/1).

Putusan itu memerintahkan enam tindakan sementara, termasuk mendesak Israel untuk menahan diri dari tindakan yang melanggar Konvensi Genosida, mencegah hasutan untuk melakukan genosida dan menghukum penghasutnya, serta mengambil langkah cepat dan efektif untuk memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza.

Mahkamah itu juga memerintahkan Israel untuk menyimpan bukti-bukti genosida dan menyerahkan laporan terkait semua langkah yang diambil sesuai perintah dalam putusan dalam waktu satu bulan.

"Keputusan hari ini merupakan pengingat akan pentingnya peran hukum internasional dalam mencegah genosida dan melindungi semua korban kejahatan yang kejam," kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, dalam pernyataan tersebut.

"Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan diam ketika Israel melancarkan serangan militer yang kejam untuk memusnahkan penduduk Jalur Gaza dan menyebabkan kematian, ketakutan dan penderitaan warga Palestina."

"Namun, keputusan ICJ saja tidak dapat mengakhiri aksi kekejaman tersebut dan kehancuran yang dialami warga Gaza," katanya, menambahkan.

Menurut Callamard, tanda-tanda terjadinya genosida di Gaza dan pengabaian Israel terhadap hukum internasional menegaskan perlunya tekanan secara efektif dan terpadu terhadap Israel untuk menghentikan serangan mereka terhadap warga Palestina.

Gencatan senjata segera tetap penting karena menjadi cara paling efektif untuk menerapkan langkah-langkah sementara dan mengakhiri penderitaan warga sipil, katanya.

"Pertaruhannya sangat besar; langkah-langkah sementara ICJ mengindikasikan bahwa dalam pandangan mahkamah itu, kelangsungan hidup warga Palestina di Gaza berada dalam bahaya. Pemerintah Israel harus segera mematuhi keputusan ICJ tersebut," kata Callamard.

Dia mengatakan bahwa semua negara, termasuk yang menentang pengajuan kasus genosida oleh Afsel, berkewajiban untuk memastikan langkah-langkah ICJ itu dilaksanakan.

"Para pemimpin dunia dari AS, Inggris, Jerman, dan negara-negara Uni Eropa lainnya harus menunjukkan rasa hormat mereka pada keputusan Mahkamah, yang mengikat secara hukum, dan melakukan segala upaya untuk melakukan kewajiban mereka dalam mencegah genosida."

"Pengabaian terhadap kewajiban itu akan menjadi pukulan besar bagi kredibilitas dan kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional," katanya, menegaskan.

Amnesty International juga mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang mencegah kejahatan internasional, termasuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel dan kelompok bersenjata Palestina.

Organisasi itu memperingatkan adanya risiko genosida di Gaza karena tingginya angka kematian warga Palestina, kehancuran akibat pengeboman tanpa henti oleh Israel, dan penolakan bantuan kemanusiaan ke Gaza secara disengaja.

Amnesty International menyerukan kepada Israel, Hamas, dan kelompok bersenjata Palestina lainnya untuk segera menghentikan semua operasi militer di Gaza.

Israel harus menghentikan aksi blokadenya yang ilegal dan tidak manusiawi terhadap Gaza, serta mengizinkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan warga Palestina. 

Amnesty International juga mendesak Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya untuk membebaskan semua warga sipil yang masih disandera.

Baca juga: Inggris didesak hentikan ekspor senjata ke Israel pascaputusan ICJ
Baca juga: Warga Palestina di Tepi Barat puji keputusan sementara ICJ

Penerjemah: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024