slot terbaru 138

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Aguan Berencana Bangun 2 Proyek Tambahan di IKN******

Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguanberencana membangun dua proyek tambahan di IKN; mal dan botanical garden (kebun raya).

Aguan mengatakan untuk kebun raya proyek itu akan mengadopsi konsep corporate social responsibility (CSR). Sementara mal yang saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan pemerintah rencananya akan gratis pajak bagi para peritel yang menyewa lahan.

"Kita ada CSR untuk botanical garden, kita mau bangun mal. Mal sekarang kita kan lagi bicara pemerintah. Kalau bisa kita pakai istilahnya (bebas pajak)," ungkap Aguan, (20/2) seperti dikutip dari detik.com.

"Belum begitu cepat (respons dari pemerintah). Memang kita udah pikirkan untuk meramaikan IKN-nya," ungkapnya.

Aguan telah terlibat dalam proyek IKN . Keterlibatan ia lakukan di pembangunan Hotel Nusantara yang akan mulai beroperasi pada Agustus ini.

Hotel ini memiliki 200 kamar dan siap pakai pada 17 Agustus 2024 mendatang. 

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Luhut Bongkar Praktik Culas Kementerian Lembaga Akali Produk Impor******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves)Luhut Panjaitan mengungkap praktik culas yang dilakukan kementerian/ lembaga dalam memakai produk impor.

Ia mengatakan ada instansi pemerintah yang culas mengakali produk impor dengan menyulapnya seolah-olah itu adalah buatan dalam negeri.

Praktik culas itu terungkap dari hasil audit BPKP yang diterimanya. Luhut mengatakan pemerintah langsung bertindak tegas terhadap kelakuan instansi itu dengan menghukum mereka. 

Luhut sayang, tidak menjabarkan secara rinci kementerian dan lembaga culas itu. Ia juga tak merinci waktu audit BPKP serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum culas tersebut.

Ia hanya mengatakan belanja yang bersumber dari APBN maupun pinjaman luar negeri harus diprioritaskan penggunaan untuk membeli produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.

Alasannya, pinjaman luar negeri dan APBN itu semua uang rakyat. Karenanya, belanja harus diprioritaskan untuk produk dalam negeri.

Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.

Ratapan Ksatria

Erick Thohir Ganti Komisaris PLN, Eks Bankir Nawal Nely Masuk******

Menteri BUMN Erick Thohirmengganti jajaran komisaris PT PLN (Persero), di mana masuk nama mantan bankir Nawal Nely.

Erick mengangkat Nawal sebagai komisaris perusahaan listrik pelat merah itu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam momen yang sama, ia memberhentikan dengan hormat Eko Sulistyo dan Tedi Bharata dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo lantas mengucapkan terima kasih atas pengabdian Eko dan Tedi selama ini di perusahaan. Ia menegaskan perseroan berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi.

"Dengan hadirnya komisaris baru, kami yakin akan meningkatkan kinerja PLN, khususnya dalam memberikan layanan ke masyarakat dan menjalankan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060," tandasnya.

Nawal Nely bukan sosok baru di BUMN. Ia pernah menjabat sebagai deputi bidang keuangan dan manajemen risiko Kementerian BUMN pada Februari 2020 hingga Maret 2024.

Sejak Maret 2020, Nawal juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero).

Kiprahnya di dunia perbankan cukup mentereng. Berdasarkan keterangan di situs Kementerian BUMN, ia pernah menjadi Financial Analyst di Ernst & Young Kuwait (2002-2005); Manager National Bank of Kuwait (2005-2006); Manager Ernst & Young Doha (2007-2008); Senior Manager Ernst & Young Egypt, Cairo (2009-2010); dan Partner Ernst & Young Indonesia (2010-2020).

Berikut susunan Dewan Komisaris PLN terbaru:

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Mohamad Ikhsan
4. Komisaris: Dadan Kusdiana
5. Komisaris: Dudy Purwagandhi
6. Komisaris: Susiwijono Moegiarso
7. Komisaris Independen: Charles Sitorus
8. Komisaris Independen: Arcandra Tahar
9. Komisaris: Nawal Nely

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Bulog Kebut Bansos******

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi bakal mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan hingga pasar murah guna menstabilkan harga beras saat Ramadan dan Idulfitri 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam 'Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan' di Jakarta, Senin (4/3).

Bayu mengatakan pihaknya siaga dalam menjaga keamanan pasokan dan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Salah satunya, mempercepat penyaluran bansos pangan. Namun, sebelum melakukan upaya tersebut, pihaknya bakal memastikan terlebih dahulu kesiapan stok.

Oleh karena itu, ia menjamin stok di seluruh Indonesia aman menjelang Ramadan. Setelah memperkuat stok, Bulog baru akan mempercepat penyaluran bansos pangan.

"Kami lakukan dua bulan ke depan berkonsentrasi mempercepat penyaluran bantuan pangan. Januari-Februari selesaikan dan sekaligus kami salurkan segara Maret-April," sambung Bayu.

Ia menuturkan bansos pangan 2024 menyasar 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) dengan pagu per bulan 220 ribu ton. Adapun total realisasi bansos pangan tahap I per 2 Maret baru mencapai 357,9 ribu ton atau 54,22 persen.

Bayu juga menyebut saat ini masih terdapat provinsi yang penyaluran alokasi Februari masih belum ada realisasi, yakni Banten, Bali, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Sampai dengan 2 Maret 2024, masih terdapat 9 dari 514 kabupaten/kota yang belum clear proses verifikasi dan validasi data PBP, yaitu Maluku Tenggara, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Lembata, ASmat, Mimika, Nabire, Puncak, dan Nduga.

Lihat Juga : Bos Bulog Akui Bansos Gagal Tekan Harga Beras: Benar Tidak Berpengaruh

Kemudian, Bulog pun bakal melanjutkan penyaluran beras SPHP bersubsidi.

"Karena dalam beras SPHP ini terdapat subsidi demikian, maka mekanismenya dalam hal penyaluran cukup beda, cukup leluasa tapi tidak sama sekali bisa sekedar dijual begitu saja," kata Bayu.

Adapun terkait kelangkaan beras di Alfamart, Bayu menyebut hal itu terjadi karena ritel tersebut mengambil stok lebih sedikit.

"Kalau kita lihat diberitakan seperti Alfamart yang tidak ada stoknya, jadi memang relatif sedikit mengambilnya misalnya dibandingkan Transmart, Hypermart atau Indomaret," ujar Bayu.

Ia menjelaskan khusus beras SPHP, para pengecer memang harus mengajukan pembelian kepada Bulog. Hal ini termasuk kuota stok yang mereka minta.

Selanjutnya, Bulog melanjutkan dukungan kepada pemerintah daerah melalui program gerakan pangan murah (GPM). Hal ini dilakukan dengan cara menjual beras SPHP dan beras komersial lewat bazaar, pasar murah, hingga penjualan langsung ke pemukiman.

Bayu mengatakan pihaknya di tingkat regional (29 kanwil dan 133 kantor cabang)terlibat di seluruh titik GPM dan kerja sama dengan pemerintah daerah sampai tingkat desa.

Dalam operasi pasar ini, Bulog menjual beras SPHP dan beras komersilnya sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni masing-masing Rp10.900 per kg dan Rp13.900 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Respons Ketua Driver Ojol soal Pernyataan Grab******

Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia) merespons pernyataan Gojekdan Grab Indonesiayang menegaskan hanya akan memberikan insentif kepada driverojek online(ojol) alih-alih tunjangan hari raya (THR).

Ketua Umum PAS Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya sudah tidak kaget dengan pernyataan perusahaan aplikator itu. Ia sudah memprediksi aplikator tidak akan mengikuti imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membayarkan THR kepada driver.

"Aplikator pasti akan berkelit dari imbauan Kemenaker tersebut," ujar Wiwit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Adapun terkait pemberian insentif kepadadriverojol, Wiwit mengatakan hal itu memang lumrah diberikan aplikator saat Lebaran. Namun, untuk mendapat insentif tersebut driver harus bekerja saat hari H dan H+1 Idul Fitri.

Oleh karenanya, Wiwit mendesak Kemnaker untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan perusahaan membayar THR kepada driverojol. Dengan begitu, Kemnaker tidak hanya memberikan imbauan saja.

"Seharusnya Kemenaker menerbitkan SK berikut petunjuk teknisnya yang mewajibkan aplikator memberikan THR kepadadriverojol dan taksionline. Kalau hanya sekadar imbauan, pasti tidak akan dilaksanakan oleh aplikator," tutur Wiwit.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga sudah menduga kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan aplikator.

Menurutnya, hal itu diambil oleh perusahaan karena status driverojol yang merupakan mitra. Sementara, THR sendiri biasanya diberikan kepada pegawai kontrak atau tetap sesuai dengan besaran gaji yang diterima.

"Nah, persoalannya driver onlinedan kurir ini tidak dapat upah. Artinya, tergantung aplikasi yang menggunakan," ucap Mirah.

Ia pun menyayangkan langkah Kemnaker yang dengan mudah mengimbau perusahaan membayar THR kepada driverojol dan disamakan dengan pegawai kontrak ataupun tetap.

"Kami menyayangkan Kemnaker terlalu terburu-buru kalau menurut saya dalam memberikan statemen karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat imbauan seperti ini," ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran THR kepada driver ojol juga belum memiliki aturan teknis yang jelas. Di tengah kondisi itu, kata Mirah, fakta di lapangan banyak driverojol yang memiliki lebih dari satu akun aplikator.

Artinya, satu orang driverbisa saja menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Grab secara bersamaan.

Oleh karena itu, Mirah menilai Kemnaker seharusnya mengajak diskusi semua pemangku kepentingan sebelum membuat statemen.

"Jadi ini harus dievaluasi. Kemudian diperbaiki lagi, ketika (menerbitkan) regulasinya harus mengajak stakeholder terkait, duduk bersama baik dengan aplikator maupun perwakilan driver," kata Mirah.

Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan THR kepada driver ojol.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Gojek dan Grab Indonesia buka suara soal imbauan itu. Gojek misalnya, menghormati imbauan itu. Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangan resmi, Rabu (20/3).

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idul Fitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Puasa Masih 3 Minggu Lagi, Harga Mayoritas Bahan Pokok Sudah Naik******

Mayoritas harga pangan naik pada awal pekan ini, Senin (19/2) atau tiga minggu menjelang Bulan Puasa. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai rawit.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai rawit merah melonjak 34 persen ke Rp68.950 per kg. Bahkan, di Pasar Alok, Maumere harganya menyentuh Rp163.500 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit hijau sebesar 23,78 persen menjadi Rp54.650 per kg.

Senada, harga beras juga masih mahal. Tercatat, harga beras kualitas bawah I naik 1,42 persen ke Rp14.250 per kg, beras kualitas bawah II naik 2,17 persen ke Rp14.150 per kg, beras kualitas medium I naik 1,31 persen ke Rp15.500 per kg, beras kualitas medium II naik 1,65 persen ke Rp15.400 per kg, beras kualitas super I naik 1,2 persen ke Rp16.850 per kg, dan beras kualitas super II naik 0,93 persen ke Rp16.300 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras segar sebesar 1,37 persen ke Rp29.600 per kg, daging sapi kualitas 1 naik 0,11 persen ke Rp138.250 per kg, bawang putih ukuran sedang 0,86 persen ke Rp40.950 per kg, minyak goreng curah naik 0,63 persen ke Rp16.000 per kg, dan gula pasir lokal naik 0,28 persen ke Rp17.600 per kg.

Sementara itu, harga bawang merah ukuran sedang turun 0,67 persen ke Rp37.100 per kg, daging ayam ras segar melandai 0,27 persen ke Rp37.400 per kg dan daging sapi kualitas 2 merosot 0,12 persen ke Rp129.100 per kg.

Adapun harga gula pasir premium tertahan di Rp18.200 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp20.700 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp19.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]