pokermaya

usia fantasi

waw4d slot

Kemendag bahas hambatan perdagangan dalam putaran ke******

Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia dan Uni Eropa membahas penyelesaian kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan teknis perdagangan, dan ketentuan institusional pada putaran ke-17 perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(I-EU CEPA).

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, pada putaran kali ini Indonesia dan Uni Eropa berhasil menjaga momentum positif, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut. Kami sepakat untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan serta mengedepankan sikap pragmatis dalam perundingan," ujar Johni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

"Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding," kata Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi yakni Johni Martha dan Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European CommissionFabien Gehl melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha Indonesia dan Eropa.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi, dan perusahaan Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Penata rambut terbaik di dunia peri

pasti kaya slot

Menlu Palestina desak pemberlakuan sanksi terhadap Israrel******

Antalya (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Sabtu mendesak masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas genosida di Jalur Gaza.

"Pendekatan yang tepat adalah dengan menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas tindakannya di Jalur Gaza... Namun saat ini, negara-negara di dunia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apa pun kepada Israel atau mengakui tanggung jawabnya atas genosida di Jalur Gaza," kata al-Maliki pada Forum Diplomasi Antalya 2024 di Turki.

Baca juga: Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan

Sang menteri juga menyerukan penyelidikan atas penembakan mematikan terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza saat mereka menunggu pengiriman bantuan kemanusiaan.

Menlu Lebanon Abdallah Bou Habib menyuarakan dukungannya terhadap gagasan menjatuhkan sanksi terhadap Israel, dan mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menjadi pihak pertama yang melakukan hal itu.

Pada Kamis, otoritas Palestina mengatakan bahwa militer Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang di Kota Gaza ketika mereka menunggu untuk menerima bantuan kemanusiaan sehingga menyebabkan 112 orang tewas dan 760 lainnya terluka.

Israel membantah dengan mengatakan jumlah korban tewas akibat penembakan itu tidak sebanyak itu dan mengklaim sebagian besar korban yang meninggal adalah akibat desak-desakan saat mereka menyerbu truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan.

Baca juga: OKI akan gelar pertemuan bahas Palestina pekan depan

Pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan pasukannya melepaskan tembakan setelah beberapa warga Palestina dilaporkan mendekati tank dan pasukan IDF.

Pada 7 Oktober 2023, gerakan Palestina Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dari Gaza dan menewaskan 1.200 orang serta menculik sekitar 240 lainnya.

Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina tersebut dengan tujuan melenyapkan para pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.

Sedikitnya 30.020 orang warga Palestina tewas di Jalur Gaza, kata otoritas setempat.

Pada 24 November 2023, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.2023 Lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan oleh Hamas di Gaza.

Sumber: Sputnik

Baca juga: Menlu: Eropa harus akui negara Palestina untuk akhiri konflik
Baca juga: Indonesia peroleh pujian ulama dunia atas dukungan terhadap Palestina
 

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Abadi Perkotaan

situs judi slot resmi dan terpercaya

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Pistol Tuhan menangis darah

kredit murah apk

Menlu: Eropa harus akui negara Palestina untuk akhiri konflik******

Antalya, Turki (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Sabtu menekankan bahwa negara-negara Eropa harus mengakui negara Palestina untuk mencapai solusi terhadap perang yang sedang berlangsung.

“Negara-negara seperti itu (negara-negara Eropa) harus mengambil inisiatif sendiri dan mereka harus mulai dengan mengakui negara Palestina,” kata al-Maliki saat konferensi pers di Forum Diplomasi Antalya di Turki.

Al-Maliki mencatat bahwa Irlandia harus menjadi yang terdepan dalam melakukan hal ini.

Ia mengatakan rakyat Irlandia telah menuntut hal tersebut, begitu juga parlemen Irlandia telah mengadopsi hal itu, dan saat ini bergantung pada pemerintah Irlandia untuk mengambil inisiatif tersebut.

Pejabat Palestina itu juga menekankan bahwa satu-satunya otoritas sah yang akan beroperasi dan akan terus beroperasi di Gaza adalah Otoritas Palestina.

“Netanyahu bukan warga Gaza dan bukan pemimpin terpilih rakyat Palestina di Gaza, agar (dia) dapat memutuskan dan menentukan siapa yang akan memerintah Gaza,” ujar Maliki.

Al-Maliki juga meminta agar dunia Muslim dan komunitas internasional untuk mengambil sikap yang jelas, dan menggagalkan upaya Israel selama berabad-abad untuk mengubah situasi.
Baca juga: Kebencian anti-Muslim di Eropa naik dampak konflik Israel-Palestina

ia mengatakan Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengunjungi Ankara pada Selasa mendatang. Kunjungan tersebut, dikatakannya, merupakan “refleksi dari hubungan kerja yang sangat baik yang terjalin antara kedua negara.”

“Turki telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan hal ini sangat kami hargai,” ujar Al Maliki, sambil memuji tentang posisi politik Turki sebelumnya yang mengutuk kekejaman, kejahatan, dan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza.

Setidaknya 30.320 warga Palestina telah terbunuh dan 71.533 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituntut karena melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Ribuan pendemo di Prancis, Swiss, Jerman tuntut gencatan senjata Gaza
Baca juga: Retno: EU harus konsisten hormati hukum internasional dalam isu Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Aku membunuh Long Aotian

slot yang gacor sekarang

Pandemi percepat reformasi bidang kesehatan******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengalami reformasi kesehatan yang sangat cepat mulai dari aspek sumber daya manusia hingga teknologi akibat kemunculan pandemi COVID-19 yang menyebar secara merata di seluruh dunia.  

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan alat-alat yang dulu didatangkan dari luar negeri ternyata bisa diproduksi di dalam negeri secara mandiri.

"Banyak keahlian yang dulu samar-samar, ternyata ada orang-orang yang sebetulnya basisnya sudah ada tinggal penguatan dan mereka muncul menjadi ahli-ahli baru," kata Fasli dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Pada 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 yang diumumkan di Indonesia. Saat itu ada dua orang yang terinfeksi virus Corona di Depok, Jawa Barat. Mereka adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan puterinya yang berusia 31 tahun.   

Fasli menerangkan pandemi menyadarkan semua pihak bahwa cara yang selama ini dilakukan baik di tingkat kesehatan masyarakat maupun pelayanan belum memadai.

Ketika krisis itu muncul, orang-orang masih belum siap dan gelagapan tentang bagaimana cara menangani penularan penyakit yang menyerang saluran pernafasan tersebut.

"Kita mendapatkan banyak pelajaran dari pandemi COVID-19 dan kita juga belajar dengan sangat cepat," kata Fasli.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa koordinasi berbagai laboratorium di Indonesia menjadi kian mapan akibat kemunculan pandemi tersebut.

Ketika pemeriksa reaksi berantai polimerase atau PCR belum ada di Indonesia, kata Fasli, Rumah Sakit Yarsi adalah salah satu lembaga kesehatan yang menyediakan alat itu di Jakarta.

Metode pemeriksaan PCR dipakai untuk mendeteksi virus Corona. Bahkan, Rumah Sakit Yarsi yang saat itu baru diresmikan langsung beralih fungsi menjadi rumah sakit COVID-19.

"Kami menangani lebih dari 200 pasien COVID-19. Rumah sakit baru, orang mencari-cari rumah sakit yang bisa, kami pindahkan satu rumah sakit menjadi rumah sakit COID-19," kata Fasli yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Jaringan laboratorium juga dibangun dengan negara-negara maju, seperti Belanda, Australia, maupun Korea Selatan. Hubungan kerja sama lintas negara dalam lembaga global memperkuat kapasitas laboratorium di Indonesia.

Praktik berbasis bukti kian menggelora tidak hanya di kalangan pakar dan ilmuwan, tetapi juga orang-orang yang bekerja di bidang non medis maupun masyarakat secara umum.

Setiap keputusan maupun kebijakan berlandaskan data dan bukti yang menepiskan berbagai keraguan, sehingga orang-orang tidak bertengkar atas perbedaan pendapat karena terbukti secara ilmiah dan atas rekomendasi para ahli.

"Kita belajar banyak dan belajar sangat cepat dari pandemi. It can be done!" pungkas Fasli.

Baca juga: Menkes: Indonesia terus lakukan reformasi sistem kesehatan

Baca juga: Menkeu: Dukungan Rp4,2 triliun dari IsDB perkuat layanan kesehatan RI

Baca juga: Bappenas: Inovasi teknologi kunci reformasi sistem kesehatan

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Arus balik 2002

logikaqq

BMKG: Seluruh wilayah Sulut berpotensi cuaca ekstrem******

Manado (ANTARA) -
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi cuaca ekstrem beberapa hari ke depan.

"BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hingga 5 Maret 2024," kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Ben A Molle di Manado, Sabtu.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4-8 Maret

Dia meminta warga agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

""Waspadai potensi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang manakala beraktivitas di saat cuaca ekstrem," ujarnya.

Potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada tanggal 3 Maret berpeluang terjadi di wilayah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di Banten pada 2-3 Maret

Kemudian Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sementara pada tanggal 4-5 Maret diperkirakan cuaca ekstrem berpotensi di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

BMKG selalu memutakhirkan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan bisa diakses masyarakat maupun pemangku kepentingan.
 

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024